Bantuan Benur Udang KKP untuk Tambak Banjir Bireuen Diprotes Petani, Diduga Tak Sesuai Juknis

Sejumlah petani tambak korban banjir di Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, mempertanyakan bantuan benur udang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI. Benur dinilai datang tanpa sertifikat, tanpa pakan, dan disalurkan mendadak saat tambak belum siap menerima.

Keluhan itu disampaikan langsung oleh seorang penerima bantuan, Firdaus, kepada wartawan pada Rabu (11/11/2026). Ia menyebut paket bantuan yang diterima tidak sesuai dengan informasi yang beredar di kalangan petani. Persoalannya bukan satu, melainkan tiga: kualitas benur, ketiadaan pakan, dan mekanisme penyaluran yang tiba-tiba.

"Benur yang diberikan tanpa sertifikat dan hasil uji laboratorium. Kualitasnya sangat buruk, bahkan banyak yang kondisinya hampir mati," ungkap Firdaus, seperti dilaporkan Kabar Bireuen.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Bireuen membantah menyalurkan bantuan itu. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen, Ir M Jafar, MM, menegaskan penyaluran dilakukan langsung oleh KKP tanpa melibatkan dinas kabupaten.

Kronologi Penyaluran yang Datang Tanpa Pemberitahuan

Menurut Firdaus, benur tiba di lokasi tanpa pemberitahuan lebih dulu. Petani belum menyiapkan tambak pascabanjir. Air belum diatur, saluran belum dibenahi, dan persiapan teknis lain belum dilakukan.

"Benur dibawa tiba-tiba begitu saja, tanpa pemberitahuan sebelumnya. Tambak kami belum siap, air belum diatur, persiapan belum dilakukan. Ini seperti memaksa kami menerima sesuatu yang bahkan kami belum siap menampungnya," tegasnya.

Dalam budidaya udang, kesiapan tambak bukan perkara sepele. Setelah banjir, petak tambak biasanya perlu dikeringkan, dibersihkan dari lumpur, diperbaiki pematangnya, lalu diisi air dan ditumbuhkan plankton sebelum benur ditebar. Menebar benur ke tambak yang belum siap berisiko membuat udang mati pada hari-hari pertama.

Firdaus juga menyoroti absennya dokumen kelayakan. Ia menyebut benur yang diterima tidak disertai sertifikat maupun hasil uji laboratorium. Padahal, dokumen semacam itu lazim menjadi syarat dalam pengadaan benur berskala besar, terutama yang dibiayai anggaran negara.

Keluhan ketiga soal pakan. Menurut Firdaus, petani hanya menerima benur tanpa pakan pendamping. Ia mengaku mendapat informasi bahwa paket bantuan seharusnya sudah mencakup pakan, sebagaimana diterima petani di daerah lain.

"Yang diberikan hanya benur saja, tidak ada pakan. Untuk apa kami diberi benur kalau tidak ada pakannya? Dikasih makan apa? Padahal informasi yang kami terima, bantuannya sudah termasuk pakan, dan di daerah lain memang demikian," ujarnya.

Klaim DKP Bireuen: Paket Seharusnya Benur Plus Pakan

Kepala Bidang Budidaya dan Pengolahan DKP Bireuen, Ilyas, membeberkan rincian paket bantuan yang seharusnya diterima petani. Menurut dia, sasaran program adalah tambak berkategori rusak ringan atau yang masih fungsional.

"Petani tambak korban banjir yang mendapat bantuan benur udang merupakan tambak dengan kategori rusak ringan atau yang masih fungsional. Total luas tambak penerima mencapai 1.640 hektare, dengan estimasi 35.000 ekor benur per hektare lengkap beserta pakan sebanyak 325 kilogram," ungkap Ilyas.

Dengan hitungan itu, paket yang semestinya diterima setiap hektare mencakup 35.000 ekor benur dan 325 kilogram pakan. Ilyas menegaskan paket tersebut memang dirancang lengkap, bukan hanya benur.

"Para petani yang sudah terdata akan menerima benur udang beserta pakan. Saat ini yang sudah disalurkan mencapai 1.300 hektare dan diserahkan langsung oleh pihak Kementerian," pungkasnya.

Artinya, dari total 1.640 hektare yang terdata, sekitar 1.300 hektare sudah menerima penyaluran. Selisih sekitar 340 hektare belum disebutkan statusnya. Angka-angka ini menjadi penting karena menunjukkan skala program cukup besar, bukan bantuan simbolis.

• Luas tambak penerima: 1.640 hektare (kategori rusak ringan/fungsional)
• Estimasi benur: 35.000 ekor per hektare
• Pakan dalam paket: 325 kilogram per hektare
• Realisasi penyaluran: 1.300 hektare
• Penyalur: KKP RI langsung, tanpa melibatkan DKP kabupaten

DKP Bireuen: Kami Hanya Kirim Data, Penyaluran di Tangan Kementerian

Kepala DKP Bireuen M Jafar menjelaskan posisi dinasnya. Ia menyatakan instansinya hanya mengirimkan data penerima ke kementerian, lalu penyaluran dilakukan langsung ke petani.

"Kami hanya mengirim data penerima petani tambak korban banjir dengan kategori rusak ringan ke pihak Kementerian. Bantuan disalurkan langsung ke penerima tanpa melibatkan Dinas Kabupaten," tutur M. Jafar.

Saat ditanya soal pemberitahuan dan ketiadaan pakan, Jafar mengaku tidak mengetahui rinci. Ia mengarahkan pertanyaan ke penyuluh yang terlibat dalam penyaluran.

"Mereka hanya melibatkan penyuluh. Untuk informasi lebih jelas silakan tanya ke penyuluh," pintanya.

Pernyataan itu memunculkan celah informasi. Di satu sisi, DKP kabupaten mengaku hanya menyuplai data. Di sisi lain, penyuluh yang disebut terlibat berada di bawah koordinasi KKP. Hingga berita diturunkan, awak media belum berhasil memperoleh konfirmasi dari Koordinator Penyuluh Perikanan KKP Bireuen.

Pola penyaluran langsung oleh kementerian sebenarnya lazim dalam program bantuan pusat. Namun model ini menuntut koordinasi lapangan yang rapi, terutama soal waktu penyerahan, sosialisasi teknis, dan pendampingan pascapenebaran. Ketika koordinasi longgar, bantuan sampai di tangan penerima tanpa kesiapan.

Dampak bagi Petani Tambak Pascabanjir

Bagi petani, risiko terbesar bukan sekadar benur mati. Ada biaya yang ikut hangus. Jika benur ditebar ke tambak yang belum siap, petani tetap mengeluarkan tenaga, waktu, dan biaya operasional untuk mengolah lahan. Hasil panen yang diharapkan sebagai pemulihan pascabanjir justru tidak datang.

Firdaus menegaskan petani tetap bersyukur atas perhatian pemerintah. Namun ia menekankan bantuan harus tepat guna, bukan sekadar tersalur.

"Petani sangat bersyukur adanya bantuan benur bagi korban banjir. Namun jika yang diberikan tidak sesuai kebutuhan dan tidak bisa dimanfaatkan, sama saja menghamburkan uang rakyat," katanya.

Para petani meminta DKP Bireuen membuka mekanisme penyaluran dan daftar penerima. Transparansi dinilai penting agar program tidak menimbulkan kecurigaan di tingkat gampong.

"Ini harus ada penjelasan dari dinas terkait dan penyuluh di Kabupaten Bireuen, terkait penyaluran bantuan untuk korban banjir," pungkas Firdaus.

Banjir yang melanda Bireuen sebelumnya merusak sejumlah infrastruktur pertanian dan perikanan. Pemulihan sektor tambak menjadi salah satu prioritas karena melibatkan mata pencaharian warga pesisir dan sekitar aliran sungai. Program bantuan benur dari KKP adalah bagian dari upaya itu, meski pelaksanaannya kini dipersoalkan.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Penjelasan Penyuluh dan KKP

Sejumlah pertanyaan masih menggantung. Pertama, apakah paket yang diterima petani di Simpang Mamplam memang hanya benur, atau pakan tertahan di tahap distribusi. Kedua, siapa yang menanggung verifikasi kualitas dan kelayakan benur sebelum ditebar.

Ketiga, bagaimana mekanisme pemberitahuan ke petani sebelum penyaluran. Persoalan ini tampak sepele, tetapi menentukan apakah bantuan bisa dimanfaatkan atau justru menjadi beban baru.

KPK dan inspektorat belum disebut dalam pemberitaan ini. Namun permintaan petani agar daftar penerima dibuka menunjukkan kebutuhan audit sosial di tingkat lokal. Publikasi daftar penerima, volume bantuan per hektare, dan jadwal penyaluran akan menjadi jawaban paling sederhana atas kecurigaan yang muncul.

Hingga berita ini diturunkan, Koordinator Penyuluh Perikanan KKP Bireuen belum memberikan konfirmasi. Bagi petani di Simpang Mamplam, jawaban itu bukan sekadar administratif. Tambak mereka sudah menunggu ditebar, dan waktu budidaya tidak bisa ditunda terlalu lama. Informasi lebih lanjut soal program bantuan serupa dapat dipantau melalui kanal resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Analisis Redaksi

Persoalan di Simpang Mamplam bukan soal kualitas benur semata. Ini soal tata kelola bantuan yang menempatkan petani sebagai penerima pasif, bukan mitra yang dilibatkan sejak perencanaan. Ketika benur datang tanpa pemberitahuan, tanpa sertifikat, dan tanpa pakan, yang gagal bukan hanya teknis budidaya, tetapi juga rantai koordinasi antara pusat, dinas kabupaten, dan penyuluh lapangan.

Yang paling mencolok adalah pernyataan DKP Bireuen bahwa penyaluran dilakukan langsung oleh kementerian. Model itu sah secara administrasi. Namun tanpa sosialisasi dan pendampingan, bantuan berisiko berubah menjadi simbol di atas kertas. Angka 35.000 ekor benur per hektare dan 325 kilogram pakan terlihat rapi dalam dokumen, tetapi tidak berarti apa-apa jika petani tidak siap menampungnya.

Ada pelajaran yang lebih luas. Program pemulihan pascabencana selalu menghadapi tekanan untuk cepat tersalur. Kecepatan memang penting, tetapi ketepatan lebih menentukan hasil. Membuka daftar penerima dan mekanisme penyaluran bukan permintaan berlebihan dari petani. Itu justru cara paling murah bagi pemerintah untuk membuktikan bahwa uang rakyat benar-benar sampai dan bisa dipakai.