Fraksi PKS Soroti Anggaran Kesehatan Jatim 2027: Pencegahan Penyakit Jadi Prioritas

Fraksi PKS DPRD Jawa Timur menekankan pentingnya penguatan pencegahan penyakit dalam kebijakan anggaran kesehatan 2027. Sekretaris Fraksi PKS, Puguh Wiji Pamungkas, menilai Pemprov Jatim tidak cukup hanya berorientasi pada pengobatan, tetapi juga perlu memperluas akses layanan dan memperkuat upaya pencegahan.

Pernyataan itu disampaikan Puguh di Surabaya, Jumat (13/11/2026), saat Fraksi PKS mulai membedah arah kebijakan anggaran kesehatan provinsi untuk tahun berikutnya. Bagi PKS, anggaran kesehatan seharusnya bekerja jauh sebelum warga jatuh sakit.

Prioritas Anggaran Kesehatan yang Didorong Fraksi PKS

Puguh menyebut sejumlah sektor yang perlu menjadi prioritas dalam anggaran kesehatan 2027. Ia merinci bidang-bidang yang menurutnya paling mendesak mendapat perhatian dalam kebijakan belanja daerah.

• Pelayanan kesehatan ibu dan anak.
• Penanganan stunting.
• Pemerataan fasilitas kesehatan.
• Perluasan cakupan pemeriksaan kesehatan gratis.

Daftar itu bukan tanpa alasan. Kesehatan ibu dan anak serta stunting merupakan persoalan yang dampaknya berjangka panjang, mulai dari kualitas generasi hingga beban layanan kesehatan di kemudian hari. Sementara pemerataan fasilitas menyangkut soal keadilan akses antarwilayah di Jawa Timur.

“Pelayanan kesehatan harus semakin mudah dijangkau. Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan layanan dasar. Persoalan kesehatan ibu dan bayi, stunting, serta pemeriksaan kesehatan gratis harus menjadi prioritas anggaran,” ungkap Puguh, Jumat (13/11/2026).

Pernyataan tersebut menempatkan pencegahan sebagai kata kunci. Puguh ingin kebijakan kesehatan tidak berhenti pada penyediaan layanan bagi warga yang sudah mengalami gangguan kesehatan, tetapi bergerak lebih awal melalui deteksi dan edukasi.

Siapa Puguh Wiji Pamungkas dan Posisinya di DPRD Jatim

Puguh Wiji Pamungkas bukan nama baru dalam pembahasan anggaran di DPRD Jawa Timur. Ia menjabat Sekretaris Fraksi PKS sekaligus anggota Komisi E DPRD Jatim, komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan dan pendidikan.

Dari kursinya di Komisi E, Puguh memiliki akses langsung ke pembahasan kebijakan sektoral, termasuk alokasi belanja kesehatan dalam APBD. Ia juga legislator dari Daerah Pemilihan Malang Raya, wilayah yang memberinya basis konstituen di bagian selatan Jawa Timur.

Posisi ganda itu membuat pernyataannya kali ini berbobot ganda: sebagai sikap resmi fraksi dan sebagai catatan anggota komisi teknis. Fraksi PKS, menurut Puguh, tidak hanya melihat angka anggaran, tetapi juga bagaimana manfaatnya sampai ke masyarakat.

“APBD harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ukurannya bukan hanya angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kemudahan mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan yang berkualitas, infrastruktur memadai, dan meningkatnya kesejahteraan keluarga,” pungkas legislator dari Dapil Malang Raya tersebut.

Mengapa Orientasi Pencegahan Menjadi Sorotan

Dalam kebijakan kesehatan, pencegahan dan pengobatan sering bersaing memperebutkan ruang fiskal. Anggaran pengobatan biasanya menyerap porsi besar karena sifatnya yang mendesak, sementara program pencegahan kerap dianggap kurang terlihat hasilnya dalam jangka pendek.

Puguh menilai kebijakan kesehatan perlu memperkuat upaya pencegahan agar masyarakat tidak hanya mendapatkan pelayanan ketika sudah mengalami gangguan kesehatan. Pemerintah juga perlu memastikan layanan kesehatan dasar dapat diakses secara merata.

Pandangan itu sejalan dengan logika pembangunan manusia. Pencegahan penyakit menekan beban layanan rujukan, mengurangi risiko komplikasi, dan menjaga produktivitas warga. Persoalan kesehatan ibu dan bayi, misalnya, berkaitan langsung dengan angka kematian yang bisa dicegah melalui pemeriksaan rutin.

Stunting menuntut intervensi lintas sektor, mulai dari gizi, sanitasi, hingga pendampingan keluarga. Sementara pemeriksaan kesehatan gratis berfungsi sebagai pintu masuk deteksi dini. Tanpa perluasan cakupan, warga di daerah terpencil berisiko terlambat mengetahui kondisi kesehatannya.

Pemerataan fasilitas kesehatan menjadi prasyarat. Sebab, pencegahan tidak akan berjalan jika puskesmas atau layanan dasar sulit dijangkau secara geografis maupun administratif. Di sinilah anggaran provinsi diuji: apakah alokasinya mengikuti kebutuhan wilayah atau justru menumpuk di pusat-pusat perkotaan.

Ukuran Keberhasilan APBD yang Diuji PKS

Puguh menyoroti cara mengukur keberhasilan APBD. Menurutnya, keberhasilan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran maupun tingginya realisasi belanja. Manfaat anggaran bagi masyarakat melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan penguatan ekonomi rakyat juga menjadi ukuran penting.

Kritik ini menyentuh kebiasaan lama dalam pembahasan anggaran daerah, ketika realisasi tinggi sering dipresentasikan sebagai capaian tanpa menimbang kualitas layanan yang diterima warga. Puguh ingin pergeseran ukuran: dari sekadar angka serapan menjadi dampak nyata di lapangan.

Dalam konteks kesehatan, ukuran itu bisa diterjemahkan ke sejumlah indikator sederhana. Apakah warga mudah mendapat layanan dasar. Apakah ibu hamil mendapat pemeriksaan cukup. Apakah kasus stunting turun. Apakah pemeriksaan kesehatan gratis benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan.

Pernyataan Puguh juga menyiratkan bahwa pembahasan anggaran kesehatan 2027 akan menjadi arena uji bagi eksekutif. Fraksi PKS tampaknya menempatkan diri sebagai pengawas yang menuntut bukti manfaat, bukan sekadar kesepakatan angka.

Langkah Selanjutnya di Pembahasan APBD Jatim

Pernyataan Fraksi PKS muncul di tengah proses penyusunan kebijakan anggaran 2027. Pembahasan di DPRD Jatim masih akan berjalan melalui tahapan komisi, badan anggaran, hingga pengambilan keputusan di tingkat paripurna.

Di tahap itu, usulan prioritas PKS akan diuji apakah masuk ke dalam alokasi konkret atau hanya menjadi catatan politik. Publik dapat memantau melalui dokumen kebijakan umum anggaran serta rincian belanja yang dibahas bersama pemerintah provinsi.

Bagi warga, yang paling menentukan adalah implementasi di lapangan. Anggaran kesehatan yang besar tidak otomatis berarti layanan lebih mudah diakses. Diperlukan distribusi tenaga kesehatan, kesiapan fasilitas, dan jangkauan program yang merata hingga wilayah terpencil.

Puguh sendiri menutup pernyataannya dengan penekanan pada kualitas hidup. Bagi Fraksi PKS, arah kebijakan kesehatan 2027 akan dinilai dari kemampuan APBD menjawab kebutuhan dasar warga, bukan dari tebalnya dokumen anggaran. Informasi lebih lanjut soal dinamika parlemen Jatim dapat dipantau melalui pemberitaan Lentera Today, sementara gambaran umum kebijakan kesehatan daerah dapat dilihat pada laman Kementerian Kesehatan.

Analisis Redaksi

Yang disampaikan Puguh Wiji Pamungkas sebenarnya bukan hal baru dalam diskursus kebijakan kesehatan. Pencegahan selalu disebut penting, tetapi jarang menjadi prioritas anggaran ketika berhadapan dengan kebutuhan pengobatan yang mendesak. Di sinilah nilai pernyataan Fraksi PKS: ia memindahkan perdebatan dari slogan ke daftar prioritas yang konkret, mulai dari kesehatan ibu dan anak hingga pemeriksaan gratis.

Namun, pernyataan politik mudah dilupakan setelah pembahasan anggaran bergulir. Ujian sesungguhnya ada pada dokumen APBD: berapa alokasi untuk program pencegahan, bagaimana distribusinya antarkabupaten dan kota, serta apakah fasilitas kesehatan di wilayah terpencil benar-benar mendapat porsi. Tanpa angka yang berpihak, imbauan moral tidak akan mengubah apa pun.

Kritik Puguh soal ukuran keberhasilan APBD juga layak diapresiasi. Realisasi belanja yang tinggi kerap dipakai sebagai pembenaran, padahal warga bisa tetap kesulitan mendapat layanan. Jika DPRD Jatim konsisten menuntut bukti manfaat, pembahasan anggaran kesehatan 2027 bisa menjadi titik balik: dari politik angka menuju politik layanan.

Sumber: kemkes.go.id