Pemko Palangka Raya Ajak Relawan Mitigasi Banjir, Fokus Normalisasi Drainase

Pemerintah Kota Palangka Raya memperkuat mitigasi banjir dengan mengerahkan perangkat daerah dan membuka ruang partisipasi relawan, terutama untuk pembersihan dan normalisasi drainase. Langkah ini diambil menyusul instruksi Wali Kota agar seluruh perangkat daerah bergerak serentak.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya, Hendrikus Satria Budi, mengatakan relawan yang selama ini aktif menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga berpotensi mendukung penanggulangan banjir sesuai kebutuhan lapangan.

“Kalau untuk banjir, mungkin teman-teman relawan bisa membantu menyedot genangan. Namun, yang jelas, Bapak Wali Kota sudah menyampaikan komitmennya untuk mengganti peralatan teman-teman relawan yang selama ini digunakan dalam penanganan karhutla,” ujar Budi saat ditemui di Kantor BPBD Kota Palangka Raya, Jumat (13/11/2026).

Kronologi dan Arahan Wali Kota

Budi menjelaskan bahwa perhatian Wali Kota Palangka Raya saat ini tertuju pada upaya pencegahan banjir melalui kegiatan pembersihan drainase yang melibatkan sejumlah perangkat daerah teknis. Dalam pelaksanaannya, relawan dipersilakan turut berpartisipasi membantu kegiatan tersebut.

“Untuk penanganan banjir, saat ini perintah Bapak Wali Kota adalah seluruh PD dikerahkan. Terkait anggaran operasional, tentu disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di masing-masing PD. Yang terpenting sekarang kita bekerja terlebih dahulu melaksanakan arahan tersebut, terutama dalam kegiatan pembersihan drainase,” pungkasnya.

Menurut Budi, seluruh perangkat daerah telah diarahkan untuk bergerak serentak sesuai instruksi Wali Kota. Alokasi biaya operasional akan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran masing-masing instansi.

Langkah ini menunjukkan bahwa mitigasi banjir tidak hanya menjadi tugas BPBD, tetapi menjadi gerakan bersama lintas sektor. Relawan yang biasanya fokus pada pemadaman karhutla kini dilibatkan dalam upaya pencegahan banjir, terutama pada musim hujan.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Selain BPBD, ada tiga perangkat daerah teknis yang dilibatkan dalam pemetaan dan penanganan banjir: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Budi menyebutkan bahwa BPBD bersama instansi terkait telah melakukan pendataan dan pemantauan langsung ke lapangan. “Di dashboard kita sudah tersedia peta rawan banjir. Sekarang tinggal kita cermati kembali titik-titiknya agar potensi banjir tidak sampai berdampak dan mengganggu permukiman masyarakat,” jelasnya.

Peta rawan banjir yang terintegrasi dalam dashboard kebencanaan menjadi acuan utama untuk mencermati lokasi-lokasi yang berpotensi terdampak, terutama kawasan permukiman warga. Data tersebut memungkinkan BPBD dan instansi terkait mengambil langkah cepat jika terjadi peningkatan curah hujan.

Relawan yang selama ini aktif dalam penanganan karhutla juga menjadi bagian dari pihak yang dilibatkan. Mereka tidak hanya membantu pemadaman, tetapi juga diharapkan bisa mendukung operasi penyedotan genangan air ketika banjir terjadi.

Latar Belakang dan Konteks Mitigasi Banjir

Palangka Raya, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, memiliki karakteristik geografis yang rentan terhadap banjir, terutama saat musim hujan dengan curah hujan tinggi. Kawasan permukiman warga menjadi titik yang paling sering terdampak.

Mitigasi banjir melalui pembersihan drainase menjadi salah satu langkah preventif yang dinilai efektif untuk mengurangi risiko genangan. Sampah dan sedimen yang menumpuk di saluran air sering menjadi penyebab utama banjir lokal.

BPBD Kota Palangka Raya telah memiliki peta rawan banjir yang terintegrasi dalam dashboard kebencanaan. Peta ini menjadi dasar untuk memantau titik-titik rawan dan mengambil keputusan operasional.

“Sekarang tinggal kita cermati kembali titik-titiknya agar potensi banjir tidak sampai berdampak dan mengganggu permukiman masyarakat,” ujar Budi.

Dengan melibatkan relawan, pemerintah kota berupaya memperluas jangkauan kegiatan pembersihan drainase. Relawan yang biasanya bergerak di sektor karhutla diharapkan bisa beradaptasi dengan kebutuhan penanganan banjir.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Keterlibatan relawan dalam mitigasi banjir diharapkan mempercepat pembersihan drainase dan normalisasi saluran air. Jika drainase bersih, genangan air dapat mengalir lancar dan risiko banjir berkurang.

Selain itu, penggantian peralatan relawan yang selama ini digunakan untuk karhutla akan mendukung operasi penyedotan genangan. Peralatan yang memadai menjadi faktor penting dalam penanganan darurat.

Budi berharap sinergi lintas perangkat daerah serta dukungan masyarakat dan relawan dapat membuat upaya mitigasi banjir berjalan optimal. Potensi genangan maupun dampak buruk terhadap permukiman warga dapat diminimalkan.

Ke depan, BPBD akan terus memantau titik rawan banjir melalui dashboard kebencanaan. Koordinasi dengan Disperkimtan, PUPR, dan DLH akan diperkuat untuk memastikan kegiatan pembersihan drainase berjalan sesuai rencana.

Masyarakat juga diharapkan turut menjaga kebersihan saluran air dengan tidak membuang sampah sembarangan. Partisipasi publik menjadi kunci keberhasilan mitigasi banjir di Palangka Raya.

Analisis Redaksi

Langkah Pemko Palangka Raya mengajak relawan karhutla untuk mendukung mitigasi banjir patut diapresiasi. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada koordinasi dan kejelasan anggaran. Budi menyebut biaya operasional akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran masing-masing perangkat daerah. Tanpa alokasi yang memadai, instruksi Wali Kota bisa berhenti sebagai seruan di atas kertas.

Selain itu, pelibatan relawan perlu dibarengi dengan pelatihan dan peralatan yang memadai. Relawan karhutla memiliki keahlian di bidang pemadaman, bukan penanganan banjir. Penggantian peralatan yang dijanjikan Wali Kota harus segera direalisasikan agar mereka bisa bekerja optimal, terutama untuk penyedotan genangan.

Yang tak kalah penting adalah transparansi data rawan banjir. Dashboard kebencanaan sebaiknya dapat diakses publik agar masyarakat tahu titik-titik rawan dan bisa bersiap. Mitigasi banjir bukan hanya soal membersihkan drainase, tetapi juga membangun kesadaran kolektif. Tanpa itu, upaya pemerintah akan selalu kalah cepat dari curah hujan yang datang tiba-tiba.

Sumber: inikalteng.com, bpbd.go.id