Jasa Raharja Kalteng: Korban Kecelakaan Akibat Balap Liar Tidak Dapat Santunan

Nov 16, 2026 - 16:00
 0  1
Jasa Raharja Kalteng: Korban Kecelakaan Akibat Balap Liar Tidak Dapat Santunan

Kantor Wilayah Jasa Raharja Kalimantan Tengah menegaskan bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi saat aksi balap liar tidak masuk dalam cakupan jaminan santunan. Ketentuan ini mengacu pada UU Nomor 33 dan 34 Tahun 1964.

Ad
Ad

"Kalau untuk tabrakan akibat balapan liar itu di luar jaminan, karena kendaraan digunakan untuk hal yang melanggar hukum seperti balap liar maupun perbuatan kejahatan lainnya," kata Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja Kalimantan Tengah, Alfin Syahrin, Senin (16/11/2026).

Baca juga: Kecelakaan Beruntun 7 Mobil di Tol Wiyoto Wiyono: Kronologi dan Mobil yang Kabur

Kronologi dan Dasar Hukum Penolakan Santunan

Alfin menjelaskan bahwa ketentuan jaminan kecelakaan lalu lintas mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Aturan itu mengatur pemberian santunan kepada korban kecelakaan sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

Dalam kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan, baik kendaraan umum maupun pribadi, korban yang berada di luar kendaraan penyebab kecelakaan termasuk pihak yang dapat memperoleh jaminan Jasa Raharja. Namun, jika laporan polisi membuktikan kecelakaan terjadi saat aksi balapan liar, maka korban tidak berhak menerima jaminan.

"Apabila laporan polisi membuktikan kecelakaan lalu lintas terjadi saat aksi balapan liar, maka korban tidak berhak menerima jaminan dari Jasa Raharja," ucapnya.

Selain itu, kecelakaan tunggal pada umumnya tidak mendapatkan jaminan, kecuali kecelakaan yang melibatkan angkutan umum resmi seperti angkot, bus kota, travel resmi, serta bus antarkota dalam provinsi maupun antarprovinsi.

Baca juga: Operasi Zebra Semeru 2026 Digelar Polres Batu, Incar Penurunan Kecelakaan Fatal

"Untuk kecelakaan tunggal, secara umum tidak dijamin Jasa Raharja. Pengecualiannya adalah kecelakaan tunggal yang menimpa kendaraan angkutan umum resmi," ujarnya.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Resmi

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Alfin Syahrin selaku Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja Kalimantan Tengah. Ia menekankan bahwa penentuan hak atas santunan dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hasil penanganan perkara, termasuk laporan kepolisian yang menjadi dasar untuk mengetahui penyebab kecelakaan.

"Kami mengimbau masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas, menghindari balapan liar, dan selalu berhati-hati saat berkendara agar keselamatan tetap terjaga," pungkas Alfin.

Jasa Raharja juga mengingatkan bahwa ketentuan ini berlaku bagi warga negara asing yang mengalami kecelakaan lalu lintas di wilayah Indonesia, sepanjang memenuhi persyaratan jaminan sesuai peraturan yang berlaku.

Latar Belakang: Balap Liar dan Risiko Kehilangan Hak Santunan

Balap liar merupakan kegiatan yang sering dilakukan di jalan umum, terutama oleh kalangan remaja. Selain membahayakan diri sendiri, aksi ini juga mengancam keselamatan pengguna jalan lain. Namun, masih banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa keterlibatan dalam balap liar dapat menghilangkan hak atas santunan Jasa Raharja.

Jasa Raharja adalah badan usaha milik negara yang memberikan jaminan sosial kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan. Santunan diberikan kepada korban yang memenuhi kriteria, seperti korban kecelakaan akibat kelalaian pengemudi, penumpang angkutan umum, atau pejalan kaki.

Namun, jika kecelakaan terjadi karena pelanggaran hukum, seperti balap liar, maka korban tidak berhak atas santunan. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa santunan hanya diberikan kepada korban yang tidak bersalah.

Data dari Jasa Raharja menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas akibat balap liar masih menjadi masalah serius di berbagai daerah, termasuk Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai ketentuan ini terus dilakukan.

Dampak dan Implikasi bagi Korban

Kebijakan ini memiliki dampak signifikan bagi korban kecelakaan akibat balap liar. Mereka harus menanggung sendiri biaya pengobatan dan pemulihan, yang tidak sedikit. Selain itu, keluarga korban juga kehilangan akses terhadap santunan yang seharusnya bisa membantu meringankan beban.

Bagi pelaku balap liar, sanksi hukum juga mengintai. Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengancam pidana penjara maksimal satu tahun atau denda Rp3 juta bagi pengemudi yang terlibat balap liar.

Namun, penegakan hukum sering kali terkendala oleh minimnya pengawasan dan kesadaran masyarakat. Alfin berharap masyarakat dapat memahami konsekuensi ini dan menjauhi balap liar.

Langkah Selanjutnya: Imbauan dan Pengawasan

Jasa Raharja Kalimantan Tengah akan terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat, terutama generasi muda, mengenai pentingnya keselamatan berkendara dan risiko kehilangan hak santunan akibat balap liar.

Selain itu, koordinasi dengan kepolisian akan diperkuat untuk memastikan penanganan kecelakaan sesuai prosedur, termasuk penerbitan laporan polisi yang menjadi dasar penentuan santunan.

"Kami mengimbau masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas, menghindari balapan liar, dan selalu berhati-hati saat berkendara agar keselamatan tetap terjaga," pungkas Alfin.

Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan angka kecelakaan akibat balap liar dapat ditekan, dan masyarakat lebih sadar akan hak dan kewajibannya.

Analisis Redaksi

Kebijakan Jasa Raharja yang tidak memberikan santunan kepada korban kecelakaan akibat balap liar adalah langkah tegas yang patut diapresiasi. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan dilema, terutama bagi keluarga korban yang tidak terlibat langsung dalam aksi tersebut. Misalnya, penumpang yang ikut dalam balap liar atau pengguna jalan lain yang menjadi korban.

Di satu sisi, ketentuan ini memberikan efek jera bagi pelaku balap liar. Di sisi lain, sosialisasi harus lebih masif agar masyarakat memahami konsekuensinya. Jangan sampai kebijakan ini justru membuat korban yang tidak bersalah semakin terpuruk.

Penegakan hukum terhadap balap liar juga harus konsisten. Tanpa penindakan yang tegas, imbauan Jasa Raharja hanya akan menjadi angin lalu. Perlu sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menciptakan jalan yang aman.

Sumber: kalteng.antaranews.com, jasaraharja.co.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad