Perusahaan di Kutim Diminta Aktif Tangani AIDS, TBC, dan Malaria, Bukan Hanya Hadir di Forum

Nov 20, 2026 - 19:40
 0  1
Perusahaan di Kutim Diminta Aktif Tangani AIDS, TBC, dan Malaria, Bukan Hanya Hadir di Forum

Keterlibatan perusahaan menjadi kunci keberhasilan penanggulangan AIDS, TBC, dan Malaria di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Dinas Kesehatan Kutim meminta dunia usaha tak sekadar hadir di forum, tetapi turun langsung memeriksa pekerja dan memastikan mereka yang terdiagnosis mendapat pengobatan tuntas.

Ad
Ad

Penekanan itu disampaikan dalam Pertemuan Penguatan Forum Kemitraan Rencana Aksi Daerah (RAD) AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria di Hotel Zenova, beberapa waktu lalu. Forum ini mempertemukan pemerintah daerah, perusahaan, sektor swasta, BPTI, KPAD, Baznas Kutim, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta komunitas.

Kepala Dinkes Kutim, dr. Yuwana Sri Kurniawati, melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Sumarno, menegaskan perusahaan harus mengambil bagian secara aktif. Menurutnya, forum kemitraan tidak boleh hanya terbentuk secara administratif melalui surat keputusan (SK), tetapi harus berjalan dan menghasilkan langkah konkret.

“Jangan sampai forum ini hanya ada SK-nya, tetapi tidak pernah rapat dan tidak pernah bergerak. Forum ini adalah wadah kita berbagi data, berbagi peran, dan berbagi sumber daya. Perusahaan harus memastikan pekerjanya diperiksa dan ditangani tuntas jika ditemukan kasus,” jelas Sumarno seperti dikutip dari Radar Bontang.

Lingkungan kerja jadi titik strategis deteksi dini

Sumarno menjelaskan, lingkungan kerja memiliki posisi strategis dalam mendukung upaya deteksi dini dan penanganan penyakit. Perusahaan memiliki akses langsung terhadap para pekerja sehingga dapat membantu memperluas jangkauan pemeriksaan kesehatan.

Menurutnya, keterlibatan dunia usaha juga diperlukan untuk memastikan pekerja yang terindikasi maupun terdiagnosis AIDS, TBC, dan Malaria mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan. Dengan demikian, penanganan tidak berhenti pada penemuan kasus, tetapi berlanjut hingga proses pengobatan.

“Perusahaan harus memastikan pekerjanya diperiksa dan ditangani tuntas jika ditemukan kasus,” ujar Sumarno.

Ia menilai, keberhasilan penanggulangan penyakit menular membutuhkan kesinambungan peran berbagai pihak. Pemerintah melalui fasilitas kesehatan tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan perusahaan, komunitas, dan unsur masyarakat lainnya.

Pertemuan penguatan forum kemitraan tersebut melibatkan pemerintah daerah, perusahaan, sektor swasta, BPTI, KPAD, Baznas Kutim, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta komunitas. Seluruh unsur diharapkan dapat membangun sinergi sesuai kapasitas dan tanggung jawab masing-masing.

RAD jadi pedoman selaraskan target dan pembiayaan

Selain memperkuat koordinasi, Rencana Aksi Daerah (RAD) menjadi pedoman dalam menyelaraskan target program, pembagian tugas, kebutuhan anggaran, hingga sumber pembiayaan penanggulangan AIDS, TBC, dan Malaria.

Dinkes Kutim berharap keterlibatan perusahaan tidak berhenti pada kehadiran dalam pertemuan, tetapi diwujudkan melalui program yang terencana dan terukur. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas akses pemeriksaan serta memastikan pekerja mendapatkan penanganan kesehatan yang memadai demi mendukung target eliminasi AIDS, TBC, dan Malaria pada 2030.

“Forum ini adalah wadah kita berbagi data, berbagi peran, dan berbagi sumber daya,” tegas Sumarno.

Harapan serupa juga muncul dari kalangan organisasi kesehatan. Mengutip laman WHO, eliminasi tiga penyakit menular tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk dunia usaha yang memiliki jangkauan langsung ke pekerja.

Peran perusahaan dalam program kesehatan selama ini

Selama ini, perusahaan di Kutim memang kerap dilibatkan dalam berbagai program kesehatan, terutama melalui forum kemitraan yang dikoordinasikan Dinkes. Namun, keterlibatan itu dinilai belum sepenuhnya membuahkan aksi nyata di lapangan.

Sumarno menegaskan, forum kemitraan tidak boleh hanya terbentuk secara administratif melalui surat keputusan (SK), tetapi harus berjalan dan menghasilkan langkah konkret. Ia pun menyinggung pentingnya berbagi data, peran, dan sumber daya antar pihak.

“Jangan sampai forum ini hanya ada SK-nya, tetapi tidak pernah rapat dan tidak pernah bergerak,” ujarnya.

Dengan kata lain, perusahaan diminta tidak hanya hadir saat pertemuan, tetapi juga aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Termasuk dalam hal pembiayaan yang selama ini menjadi salah satu kendala.

Target eliminasi 2030 dan tantangan di lapangan

Target eliminasi AIDS, TBC, dan Malaria pada 2030 menjadi landasan pentingnya keterlibatan semua pihak. Dinkes Kutim berharap perusahaan tidak berhenti pada kehadiran dalam pertemuan, tetapi diwujudkan melalui program yang terencana dan terukur.

Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas akses pemeriksaan serta memastikan pekerja mendapatkan penanganan kesehatan yang memadai. Dengan demikian, penanganan tidak berhenti pada penemuan kasus, tetapi berlanjut hingga proses pengobatan.

Sumarno menilai, keberhasilan penanggulangan penyakit menular membutuhkan kesinambungan peran berbagai pihak. Pemerintah melalui fasilitas kesehatan tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan perusahaan, komunitas, dan unsur masyarakat lainnya.

“Forum ini adalah wadah kita berbagi data, berbagi peran, dan berbagi sumber daya. Perusahaan harus memastikan pekerjanya diperiksa dan ditangani tuntas jika ditemukan kasus,” jelasnya.

Langkah selanjutnya: dari forum ke program terukur

Ke depan, Dinkes Kutim berharap keterlibatan perusahaan tidak berhenti pada kehadiran dalam pertemuan, tetapi diwujudkan melalui program yang terencana dan terukur. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas akses pemeriksaan serta memastikan pekerja mendapatkan penanganan kesehatan yang memadai.

Pertemuan penguatan forum kemitraan tersebut melibatkan pemerintah daerah, perusahaan, sektor swasta, BPTI, KPAD, Baznas Kutim, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta komunitas. Seluruh unsur diharapkan dapat membangun sinergi sesuai kapasitas dan tanggung jawab masing-masing.

Selain memperkuat koordinasi, Rencana Aksi Daerah (RAD) menjadi pedoman dalam menyelaraskan target program, pembagian tugas, kebutuhan anggaran, hingga sumber pembiayaan penanggulangan AIDS, TBC, dan Malaria.

Dengan demikian, forum kemitraan bukan sekadar wadah seremonial. Ia harus menjadi mesin penggerak yang memastikan setiap pekerja di Kutim terlindungi dari ancaman tiga penyakit menular tersebut.

Analisis Redaksi

Permintaan Dinkes Kutim kepada perusahaan untuk aktif menangani AIDS, TBC, dan Malaria adalah pengingat bahwa kesehatan publik bukan urusan dinas kesehatan semata. Perusahaan memiliki akses langsung ke pekerja, sehingga punya peluang besar untuk melakukan deteksi dini. Namun, imbauan ini akan menjadi angin lalu jika tidak ada mekanisme yang mengikat.

Selama ini, forum kemitraan sering kali berhenti pada formalitas. Surat keputusan ada, rapat sesekali digelar, tetapi aksi di lapangan minim. Padahal, perusahaan bisa berkontribusi mulai dari pemeriksaan kesehatan berkala, penyuluhan, hingga memastikan pekerja yang sakit tetap mendapat pengobatan tanpa diskriminasi. Jika perusahaan hanya hadir di forum tanpa program nyata, target eliminasi 2030 akan sulit tercapai.

Yang dibutuhkan bukan sekadar imbauan, tetapi insentif dan pengawasan. Pemerintah daerah bisa memasukkan indikator kesehatan dalam penilaian kinerja perusahaan, misalnya melalui program tanggung jawab sosial. Tanpa itu, forum kemitraan hanya akan menjadi daftar hadir panjang tanpa hasil.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad