Kuota Pertalite 2026 Tak Ditambah, ESDM Sebut Hanya Pergeseran Antar Daerah

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung memastikan kuota Pertalite tahun ini tidak bertambah. Yang terjadi hanya pergeseran alokasi antar daerah berdasarkan evaluasi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), sementara tambahan kuota hanya diberikan untuk Biosolar.

"Volume kalau untuk Pertalite enggak. Kalau biosolar ada tambahan," ujar Yuliot saat ditemui di Gedung DPD Jakarta, Senin (9/11/2026), seperti dikutip dari laporan detikFinance.

Pernyataan itu menutup spekulasi soal penambahan jatah BBM bersubsidi jenis Pertalite yang sempat mencuat. Pemerintah memilih jalur realokasi, bukan penambahan volume nasional.

Pergeseran Kuota, Bukan Penambahan Volume Pertalite

Yuliot menjelaskan, mekanisme yang berjalan adalah penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi BPH Migas. Kuota dari daerah yang mengalami kelebihan alokasi dialihkan untuk memenuhi kebutuhan daerah lain yang kekurangan.

"Untuk penambahan kuota, ini kan sudah disesuaikan oleh BPH berapa jumlahnya itu menyesuaikan daerah-daerah yang kurang, ini ada daerah yang lebih. Ini menyesuaikan. Jadi ini pergeseran kuota aja antar daerah," jelas Yuliot.

Dengan skema ini, total kuota Pertalite nasional tetap. Yang berubah adalah distribusi antar wilayah. Daerah dengan penyaluran di bawah alokasi menjadi sumber pasokan bagi daerah yang konsumsinya melampaui jatah.

Pemerintah tidak merinci daerah mana yang mengalami kelebihan dan kekurangan, maupun besaran kiloliter yang digeser. Namun pernyataan Yuliot menegaskan bahwa kebijakan tahun ini bersifat administratif, bukan ekspansi fiskal.

Pernyataan tersebut juga merespons wacana sebelumnya soal penambahan kuota Pertalite tahun ini. Pemerintah memilih menahan volume nasional di tengah tekanan fiskal dan lonjakan konsumsi BBM subsidi.

Realisasi Biosolar 88,02 Persen dan Tambahan 7,8 Persen

Di sisi lain, Biosolar menunjukkan tekanan konsumsi yang lebih nyata. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengungkapkan realisasi penyaluran Biosolar hingga 31 Oktober 2026 mencapai 88,02% dari kuota yang ditetapkan.

Angka itu lebih tinggi dibandingkan realisasi normal yang seharusnya berada di kisaran 83%. Artinya, konsumsi berjalan sekitar lima poin persen di atas pola biasa.

Wahyudi menjelaskan peningkatan konsumsi Biosolar terjadi akibat perbedaan harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi yang semakin lebar sejak 1 April 2026. Kondisi itu mendorong peralihan konsumsi masyarakat ke BBM subsidi.

Kenaikannya mencapai 15-17% per hari, dengan rata-rata konsumsi 58.000-59.000 kiloliter per hari. "Namun, kami tambahkan, mohon maaf, untuk solar sendiri, untuk APBN tahun 2026, itu disediakan 18,364 juta kiloliter," kata Wahyudi.

Karena volume konsumsi meningkat akibat disparitas harga, pemerintah menyetujui tambahan sekitar 7,8%. "Jadi, ada tambahan konsumsinya. Dari semula 18,46 juta kiloliter, 6,4 juta kiloliter menjadi 20,27 juta kiloliter," terang Wahyudi.

Ia menambahkan, tambahan itu telah disetujui melalui Menteri ESDM dan Menko yang telah ditetapkan. Dengan begitu, plafon Biosolar naik dari kisaran 18,46 juta kiloliter menjadi 20,27 juta kiloliter.

Pertalite 83,22 Persen, Cukup hingga Akhir Tahun

Untuk Pertalite, Wahyudi menyampaikan realisasi penyalurannya telah mencapai 83,22%. Angka ini juga meningkat, meski berdasarkan prognosa hingga akhir tahun masih mencukupi dengan pola distribusi yang berjalan saat ini.

"Kemudian untuk Pertalite jenis, rata-rata kebutuhannya adalah 83,22%. Jadi, ini ada kenaikan sedikit konsumsinya dan kami sudah lakukan prognosa hingga akhir tahun, insyaAllah cukup dengan pola distribusi ini," pungkasnya.

Dengan demikian, ada dua gambaran berbeda. Biosolar menanggung lonjakan konsumsi yang nyata dan mendapat tambahan kuota, sementara Pertalite hanya naik tipis dan dinilai masih aman tanpa penambahan volume nasional.

Perbedaan itu penting karena keduanya punya profil pengguna berbeda. Biosolar banyak dipakai sektor logistik dan angkutan barang, sedangkan Pertalite menyasar kendaraan pribadi dan angkutan penumpang.

Disparitas Harga Picu Peralihan Konsumsi ke BBM Subsidi

Akar persoalan Biosolar adalah selisih harga yang melebar sejak 1 April 2026. Ketika BBM nonsubsidi bergerak naik sementara Biosolar tetap di level subsidi, konsumen bergeser ke opsi yang lebih murah.

Pergeseran itu tidak main-main. Kenaikan 15-17% per hari membuat rata-rata konsumsi harian menembus 58.000-59.000 kiloliter. Dalam skala bulanan, angka itu menjadi beban besar bagi APBN.

Pemerintah merespons dengan menambah plafon, bukan menahan penyaluran. Pilihan ini menjaga pasokan tetap berjalan, tetapi menambah tekanan pada belanja subsidi energi.

Sebaliknya, untuk Pertalite, pemerintah memilih menahan volume nasional dan mengandalkan realokasi antar daerah. Logikanya, tidak semua wilayah menyerap jatah sesuai alokasi, sehingga sisa kuota bisa dipindahkan ke daerah yang kebutuhannya lebih tinggi.

Skema pergeseran ini bukan hal baru dalam tata kelola BBM bersubsidi. BPH Migas secara berkala mengevaluasi penyaluran dan menyesuaikan alokasi antar wilayah berdasarkan realisasi konsumsi.

Apa yang Berikutnya Setelah Evaluasi Kuota

Setelah keputusan ini, perhatian beralih ke dua hal. Pertama, apakah pergeseran kuota Pertalite cukup menutup kebutuhan daerah yang defisit hingga Desember 2026. Kedua, bagaimana pemerintah menjaga agar lonjakan konsumsi Biosolar tidak melebar lebih jauh.

BPH Migas menyatakan telah melakukan prognosa hingga akhir tahun. Kesimpulannya, pola distribusi saat ini dinilai cukup untuk Pertalite, sementara Biosolar berjalan dengan plafon baru 20,27 juta kiloliter.

Yang belum terjawab adalah rincian daerah penerima pergeseran kuota Pertalite. Pemerintah juga belum membeberkan besaran pasti tambahan Biosolar per sektor maupun dampaknya terhadap postur subsidi energi tahun ini.

Untuk informasi perkembangan kebijakan energi dan BBM bersubsidi, pembaca dapat memantau kanal resmi Kementerian ESDM serta pengumuman berkala BPH Migas.

• Kuota Pertalite nasional tidak ditambah, hanya digeser antar daerah.
• Biosolar mendapat tambahan sekitar 7,8%, dari 18,46 juta kiloliter menjadi 20,27 juta kiloliter.
• Realisasi Biosolar per 31 Oktober 2026 mencapai 88,02%, di atas pola normal 83%.
• Realisasi Pertalite 83,22% dan dinilai cukup hingga akhir tahun.
• Pemicu lonjakan Biosolar adalah disparitas harga sejak 1 April 2026.

Analisis Redaksi: Realokasi Tanpa Tambahan adalah Pilihan Berisiko

Keputusan menahan volume Pertalite sambil menggeser kuota antar daerah terdengar rapi di atas kertas. Masalahnya, realokasi hanya efektif bila data penyaluran per wilayah akurat dan cepat diperbarui. Bila tidak, defisit di satu daerah bisa tetap terjadi meski secara nasional kuota dinilai cukup.

Ada ketimpangan perlakuan yang perlu dicermati. Biosolar mendapat tambahan plafon karena lonjakan konsumsinya terukur dan mendesak. Pertalite, dengan kenaikan yang disebut kecil, hanya diberi ruang pergeseran. Padahal pemicunya sama: selisih harga yang mendorong konsumen berpindah ke BBM subsidi.

Selama disparitas harga tidak dikoreksi, tekanan pada keduanya akan terus berulang. Realokasi dan prognosa mungkin cukup sampai Desember. Tetapi tanpa strategi harga yang lebih konsisten, persoalan yang sama akan muncul lagi tahun depan dengan angka yang lebih besar.