Trump Bela Menhan Hegseth dari Pemakzulan: Massie 'Pecundang', Hegseth 'Bikin Dunia Aman'

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menentang rencana pemakzulan Menteri Pertahanan Pete Hegseth oleh Dewan Perwakilan Rakyat AS pekan ini. Dalam pernyataan kepada wartawan pada Senin (9/11), Trump menegaskan ia mendukung Hegseth dan menyesalkan anggota Kongres dari Partai Republik, Thomas Massie, karena mengusulkan pemakzulan menterinya.

"Saya akan mendukungnya," kata Trump kepada Kaitlan Collins dari CNN saat jumpa pers di Gedung Putih.

Trump berujar Massie "menyimpan banyak kebencian" usai kalah dalam pemilihan pendahuluan awal tahun ini. Ia menyebut Massie "pecundang" dan sebaliknya menyanjung Hegseth karena telah membuat dunia jauh lebih aman berkat perangnya.

"Kami memenangkan dua perang dan membuat dunia menjadi tempat yang jauh lebih aman, tapi kami malah ingin dimakzulkan?" tanya Trump.

Kronologi: Resolusi Pemakzulan Hegseth dan Jadwal Voting

Thomas Massie mengajukan delapan butir dakwaan pemakzulan terhadap Hegseth pada Senin (9/11). Pemungutan suara oleh DPR diperkirakan dilakukan pada Rabu (11/11) esok.

Resolusi ini pertama kali diajukan pada September, namun pemungutan suaranya tertunda imbas diakhirinya agenda sidang jelang pemilu sela oleh Ketua DPR Mike Johnson. Setelah masa reses berlalu, pada Senin, Massie pun mengajukan kembali resolusinya untuk dilakukan pemungutan suara.

Beberapa dakwaan yang dituduhkan Massie di antaranya bahwa Hegseth memulai perang tanpa otorisasi Kongres dan mengabaikan perintah Kongres untuk menghentikan perang. Hegseth juga dianggap mengabaikan perlindungan warga sipil, salah satunya dalam kasus serangan di sekolah Minab.

Selain itu, Hegseth disebut mengarahkan operasi militer tanpa dasar kewenangan hukum yang sah ketika menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro selaku pemimpin negara berdaulat. Hegseth juga dituduh mengawasi serangan mematikan terhadap kapal-kapal di Laut Karibia dan Samudra Pasifik timur yang dicurigainya membawa narkoba.

Sejumlah anggota Partai Demokrat telah menyatakan dukungan terhadap langkah Massie memakzulkan Hegseth. Sumber-sumber di Kongres mengatakan kepada Reuters bahwa pemakzulan ini mungkin bisa dapat cukup suara untuk disahkan di DPR dengan bantuan Demokrat.

Kendati demikian, resolusi ini kemungkinan besar tidak akan disahkan di Senat karena butuh dua pertiga suara mayoritas, sedangkan Partai Republik mengendalikan 53 dari 100 kursi.

Hegseth telah bersuara menanggapi rencana pemakzulannya. Ia mengatakan upaya ini teater politik dan menuduh Massie bekerja sama dengan Demokrat akibat sakit hati kalah pemilihan pendahuluan.

"Kami tidak khawatir tentang (rencana pemakzulan) ini," kata Hegseth.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Donald Trump, Presiden AS, secara terbuka membela Hegseth. Ia menyebut Massie sebagai "pecundang" dan menuduh anggota Kongres itu menyimpan kebencian setelah kalah dalam pemilihan pendahuluan. Trump juga menyanjung Hegseth karena telah membuat dunia lebih aman melalui perang yang dimenangkan.

Pete Hegseth, Menteri Pertahanan AS, menanggapi rencana pemakzulan dengan nada menantang. Ia menyebut upaya ini sebagai teater politik dan menuduh Massie bekerja sama dengan Demokrat akibat sakit hati kalah pemilihan pendahuluan. "Kami tidak khawatir tentang (rencana pemakzulan) ini," kata Hegseth.

Thomas Massie, anggota Kongres dari Partai Republik, mengajukan delapan butir dakwaan pemakzulan terhadap Hegseth. Langkah ini pertama kali diambil pada September, namun tertunda karena agenda sidang diakhiri jelang pemilu sela. Setelah reses, Massie kembali mengajukan resolusi untuk dilakukan pemungutan suara.

Mike Johnson, Ketua DPR, disebut telah mengakhiri agenda sidang jelang pemilu sela, yang menyebabkan penundaan voting resolusi pemakzulan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Johnson terkait jadwal voting Rabu.

Sejumlah anggota Partai Demokrat menyatakan dukungan terhadap langkah Massie. Sumber di Kongres mengatakan kepada Reuters bahwa pemakzulan ini mungkin bisa mendapat cukup suara untuk disahkan di DPR dengan bantuan Demokrat.

Latar Belakang dan Konteks Pemakzulan Menhan AS

Pemakzulan terhadap seorang menteri pertahanan merupakan langkah luar biasa dalam politik Amerika Serikat. Proses ini diatur dalam Konstitusi AS, di mana DPR memiliki kewenangan untuk mengajukan dakwaan (impeachment) dan Senat mengadili. Untuk memakzulkan seorang pejabat, DPR membutuhkan suara mayoritas, sedangkan Senat membutuhkan dua pertiga suara untuk menyatakan bersalah dan memberhentikan pejabat tersebut.

Dalam kasus Hegseth, delapan butir dakwaan yang diajukan Massie mencakup tuduhan memulai perang tanpa otorisasi Kongres, mengabaikan perintah Kongres untuk menghentikan perang, mengabaikan perlindungan warga sipil dalam serangan di sekolah Minab, mengarahkan operasi militer tanpa dasar hukum yang sah saat menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro, serta mengawasi serangan mematikan terhadap kapal-kapal di Laut Karibia dan Samudra Pasifik timur yang dicurigai membawa narkoba.

Kasus serangan di sekolah Minab menjadi salah satu tuduhan yang menonjol. Meski detailnya tidak dijelaskan dalam sumber, insiden ini diduga menimbulkan korban sipil yang seharusnya dilindungi dalam konflik bersenjata. Tuduhan ini menunjukkan bahwa Hegseth dianggap melanggar hukum humaniter internasional.

Penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro juga menjadi sorotan. Hegseth dituduh mengarahkan operasi militer tanpa dasar kewenangan hukum yang sah ketika menangkap pemimpin negara berdaulat. Langkah ini menuai kontroversi karena melanggar kedaulatan negara lain.

Serangan terhadap kapal-kapal di Laut Karibia dan Samudra Pasifik timur yang dicurigai membawa narkoba juga menjadi bagian dari dakwaan. Hegseth dituduh mengawasi serangan mematikan terhadap kapal-kapal tersebut, yang mungkin melanggar hukum internasional dan menyebabkan korban jiwa tanpa proses hukum yang layak.

Resolusi pemakzulan ini pertama kali diajukan pada September, namun voting tertunda karena Ketua DPR Mike Johnson mengakhiri agenda sidang jelang pemilu sela. Penundaan ini memicu spekulasi bahwa Partai Republik berusaha melindungi Hegseth dari voting yang tidak diinginkan. Setelah reses, Massie kembali mengajukan resolusi pada Senin (9/11) dan voting dijadwalkan Rabu (11/11).

Dampak Politik dan Reaksi Publik

Langkah Massie memakzulkan Hegseth telah memecah Partai Republik. Trump, yang masih memiliki pengaruh besar, secara terbuka membela Hegseth dan menyerang Massie. Ini menunjukkan bahwa loyalitas kepada Trump masih menjadi faktor penting dalam politik Partai Republik. Massie, yang dikenal sebagai anggota Kongres yang sering bersikap independen, kini menghadapi tekanan dari pendukung Trump.

Dukungan dari sejumlah anggota Partai Demokrat terhadap resolusi ini menandakan bahwa isu pemakzulan Hegseth bisa menjadi momen bipartisan. Jika Demokrat solid, dan beberapa Republikan bergabung, resolusi ini berpeluang lolos di DPR. Sumber Kongres mengatakan kepada Reuters bahwa pemakzulan mungkin bisa dapat cukup suara untuk disahkan di DPR dengan bantuan Demokrat.

Namun, di Senat, peluang pemakzulan sangat kecil. Partai Republik mengendalikan 53 dari 100 kursi, dan dibutuhkan dua ketiga suara untuk memakzulkan. Artinya, butuh setidaknya 67 suara, yang berarti 14 senator Republik harus bergabung dengan Demokrat. Hal ini sangat tidak mungkin terjadi mengingat solidnya dukungan terhadap Hegseth di kalangan Republikan.

Reaksi publik terhadap pemakzulan ini belum terukur. Namun, pernyataan Trump yang menyebut Massie "pecundang" dan menyanjung Hegseth karena "memenangkan dua perang" menunjukkan bahwa narasi yang dibangun adalah tentang keamanan nasional dan keberhasilan militer. Pendukung Trump mungkin akan menerima narasi ini, sementara kritikus akan melihatnya sebagai upaya menutupi pelanggaran hukum.

Hegseth sendiri menyebut upaya ini sebagai teater politik. Ia menuduh Massie bekerja sama dengan Demokrat akibat sakit hati kalah pemilihan pendahuluan. Pernyataan ini mencerminkan strategi untuk mendelegitimasi proses pemakzulan dan mengalihkan perhatian dari tuduhan substantif.

Langkah Selanjutnya: Voting DPR dan Proses Senat

DPR dijadwalkan melakukan voting pada Rabu (11/11) untuk memutuskan apakah resolusi pemakzulan Hegseth akan dilanjutkan. Jika lolos, proses akan berlanjut ke Senat untuk diadili. Namun, seperti disebutkan, peluang di Senat sangat kecil karena Partai Republik mengendalikan mayoritas dan butuh dua pertiga suara untuk memakzulkan.

Meski demikian, voting di DPR tetap penting karena akan menjadi uji politik bagi Partai Republik. Anggota Kongres dari Partai Republik akan dihadapkan pada pilihan antara mendukung Trump dan Hegseth atau mendukung proses konstitusional. Hasil voting akan menunjukkan seberapa besar pengaruh Trump dalam partai dan seberapa dalam perpecahan di dalam Partai Republik.

Jika resolusi gagal di DPR, Hegseth akan tetap menjabat dan Trump akan mengklaim kemenangan. Namun, jika lolos, proses di Senat akan menjadi sorotan nasional dan bisa mempengaruhi agenda pemerintahan Trump di bidang pertahanan. Selain itu, isu ini bisa menjadi bahan kampanye menjelang pemilu berikutnya.

Hegseth sendiri menyatakan tidak khawatir. "Kami tidak khawatir tentang (rencana pemakzulan) ini," kata Hegseth. Pernyataan ini menunjukkan bahwa ia percaya diri akan selamat dari upaya pemakzulan. Namun, tekanan politik dan sorotan publik bisa berdampak pada kredibilitasnya sebagai menteri pertahanan.

Yang jelas, drama politik di Washington ini belum berakhir. Voting Rabu akan menjadi babak baru dalam pertarungan antara pendukung dan penentang Hegseth. Semua mata akan tertuju pada DPR untuk melihat apakah upaya pemakzulan ini akan maju atau kandas.

Analisis Redaksi

Pemakzulan terhadap Pete Hegseth bukan sekadar drama politik biasa. Tuduhan yang diajukan Massie menyentuh isu-isu mendasar: otorisasi perang, perlindungan warga sipil, kedaulatan negara lain, dan legalitas operasi militer. Jika tuduhan ini benar, maka Hegseth telah melanggar prinsip-prinsip konstitusional dan hukum internasional yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang menteri pertahanan.

Namun, respons Trump yang menyebut Massie "pecundang" dan menyanjung Hegseth karena "memenangkan dua perang" menunjukkan bahwa narasi yang dibangun adalah tentang kekuatan militer dan keamanan nasional, bukan tentang supremasi hukum. Ini adalah pola yang berulang: ketika loyalis menghadapi tuduhan, Trump akan menyerang pengkritik dan membingkai ulang isu menjadi pertarungan antara baik dan jahat. Massie, yang dikenal sebagai Republikan yang sering berbeda pendapat, menjadi sasaran empuk karena kekalahannya di pemilihan pendahuluan.

Yang menarik adalah sikap Demokrat. Dukungan mereka terhadap resolusi Massie menunjukkan bahwa isu ini bisa menjadi momen bipartisan. Namun, apakah dukungan ini tulus untuk menegakkan konstitusi atau sekadar upaya politik untuk melemahkan pemerintahan Trump? Yang jelas, proses pemakzulan ini akan menguji integritas Kongres dan komitmen terhadap checks and balances. Jika DPR meloloskan resolusi tetapi Senat menolak, maka pesan yang terkirim adalah bahwa pelanggaran serius bisa lolos begitu saja asalkan ada cukup suara politik. Itu adalah preseden berbahaya bagi demokrasi Amerika.

Sumber: cnnindonesia.com, reuters.com