19 Lembaga Israel Terlibat Penggusuran Palestina di Al-Quds, Ini Temuan Ir Amim

Organisasi Israel Ir Amim merilis laporan yang menyebut 19 institusi pemerintah dan lembaga publik terlibat dalam pengusiran warga Palestina serta pengambilalihan properti di Al-Quds Timur. Praktik ini dinilai bagian dari sistem untuk memperluas permukiman ilegal dan mengubah demografi kota.

Laporan Ir Amim: 19 Institusi di Bawah 8 Kementerian

Laporan bertajuk Displacement: The State System for Dispossession in East Jerusalem yang dirilis Senin (waktu setempat) memetakan bagaimana lembaga-lembaga negara Israel bekerja bersama menjalankan kebijakan yang berujung pada pengusiran warga Palestina dan perluasan permukiman ilegal. Menurut laporan yang dikutip Spirit of Aqsa, 19 institusi tersebut berada di bawah delapan kementerian dan badan Israel.

Temuan ini muncul bersamaan dengan pengumuman tender pembangunan 732 unit permukiman ilegal di sebelah barat Betlehem, menurut laporan Anadolu. Ir Amim, organisasi berhaluan kiri yang fokus pada isu Al-Quds, mendokumentasikan peran berbagai institusi Israel dalam penggusuran warga Palestina, penyitaan tanah, serta pengambilalihan rumah dan properti di Al-Quds Timur yang diduduki.

Laporan itu menyoroti bahwa pengusiran tidak lagi dilakukan secara sporadis oleh organisasi pemukim semata, tetapi telah menjadi kebijakan negara yang terkoordinasi. Ir Amim mencatat sejak 2023 otoritas Israel secara langsung semakin terlibat dalam pengambilalihan properti dan pengusiran warga dalam skala lebih luas.

Peran Kementerian dan Lembaga dalam Penggusuran

Berbagai institusi Israel menjalankan peran yang saling melengkapi. Kementerian Kehakiman, melalui lembaga wali umum dan kantor pendaftaran tanah, memungkinkan pengalihan properti ke tangan negara maupun organisasi pemukim. Kementerian Keuangan menggunakan kewenangan sebagai pengelola properti orang-orang yang dianggap tidak hadir untuk mengambil alih aset milik warga Palestina.

Kementerian Konstruksi dan Perumahan mendorong proyek pembangunan permukiman ilegal di atas tanah yang telah disita. Kementerian Dalam Negeri dan berbagai badan perencanaan berperan menyetujui rencana pembangunan permukiman sekaligus membatasi pembangunan di lingkungan warga Palestina. Kementerian Al-Quds dan Warisan turut mendanai proyek-proyek permukiman ilegal.

Kementerian Keamanan Nasional, kepolisian, dan aparat penegak hukum terlibat dalam pelaksanaan penggusuran serta pembongkaran rumah. Pemerintah Kota Al-Quds yang dikuasai Israel mendorong rencana perluasan permukiman dan menjalankan perintah pembongkaran rumah-rumah warga Palestina.

Enam Lingkungan Palestina Terancam Digusur

Laporan Ir Amim menyebut kebijakan tersebut menjangkau berbagai kawasan di kota, terutama Kota Tua Al-Quds dan lingkungan sekitarnya. Sejumlah wilayah seperti Silwan, Sheikh Jarrah, Ras al-Amud, dan Jabal Zaitun terus menghadapi pengusiran keluarga Palestina, pengambilalihan properti, serta pembangunan proyek permukiman dan wisata.

Organisasi itu mengidentifikasi enam lingkungan Palestina di Al-Quds Timur yang berada dalam ancaman penggusuran:

• Batn al-Hawa
• al-Bustan
• Umm Haroun
• Umm Tuba
• al-Walaja
• Desa al-Nu'man

Di lingkungan al-Bustan, Silwan, pemerintah kota Israel berencana merobohkan 115 rumah. Sementara itu, seluruh 45 rumah di Desa al-Nu'man terancam dibongkar. Ir Amim juga mencatat peningkatan tajam pembongkaran rumah warga Palestina di Al-Quds Timur. Rata-rata pembongkaran yang sebelumnya sekitar 50 unit pada 2019 meningkat menjadi 181 unit sepanjang 2024.

Israel Kuasai 35 Persen Al-Quds Timur Sejak 1967

Ir Amim menyebut Israel telah mengambil alih sekitar 35 persen wilayah Al-Quds Timur sejak menduduki kawasan tersebut pada 1967. Di atas tanah yang disita, Israel telah mengajukan tender pembangunan lebih dari 60 ribu unit permukiman ilegal.

Perluasan permukiman juga terus berlangsung di Tepi Barat yang diduduki. Dalam beberapa tahun terakhir, Israel memperluas permukiman yang sudah ada, membangun pos-pos permukiman baru, mengambil alih tanah Palestina, serta mengeluarkan perintah militer dan membongkar bangunan milik warga.

Saat ini, sekitar 770 ribu pemukim Israel tinggal di ratusan permukiman dan pos permukiman ilegal di Tepi Barat. Dari jumlah tersebut, sekitar 250 ribu berada di Al-Quds Timur. Pemukim Israel juga terus melakukan serangan terhadap warga Palestina dan properti mereka.

Resolusi PBB dan Hukum Internasional

Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 2334 yang disahkan pada 2016 menegaskan bahwa permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Al-Quds Timur, tidak memiliki legitimasi hukum dan merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Resolusi ini menegaskan kembali bahwa pembentukan permukiman oleh Israel tidak memiliki validitas hukum.

Meski demikian, laporan Ir Amim menunjukkan praktik penggusuran dan perluasan permukiman terus berlanjut. Organisasi itu menyerukan agar masyarakat internasional memberikan tekanan lebih besar kepada Israel untuk menghentikan kebijakan yang diskriminatif dan melanggar hukum internasional.

Laporan ini juga menjadi bukti bahwa pengusiran warga Palestina bukan sekadar tindakan organisasi pemukim, melainkan melibatkan seluruh aparatus negara. Ir Amim mendesak agar negara-negara lain menghentikan impunitas dan menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi.

Analisis Redaksi

Laporan Ir Amim menyajikan bukti bahwa penggusuran warga Palestina di Al-Quds Timur adalah kebijakan negara yang terstruktur, bukan tindakan sporadis. Keterlibatan 19 institusi di bawah delapan kementerian menunjukkan bahwa mesin birokrasi Israel bekerja secara sistematis untuk mengubah demografi kota. Ini bukan sekadar masalah permukiman ilegal, tetapi upaya menghapus keberadaan Palestina dari tanah mereka.

Angka pembongkaran rumah yang melonjak dari 50 unit pada 2019 menjadi 181 unit pada 2024 adalah indikasi jelas bahwa tekanan terhadap warga Palestina semakin intensif. Enam lingkungan yang terancam digusur, termasuk al-Bustan dan Desa al-Nu'man, menjadi bukti bahwa tidak ada tempat yang aman bagi warga Palestina di Al-Quds Timur. Pengambilalihan 35 persen wilayah sejak 1967 dan tender 60 ribu unit permukiman ilegal menunjukkan proyek kolonial yang berkelanjutan.

Resolusi 2334 Dewan Keamanan PBB telah menegaskan bahwa permukiman Israel tidak sah, tetapi implementasinya lemah. Masyarakat internasional perlu bertindak lebih dari sekadar pernyataan. Tanpa tekanan nyata, laporan seperti ini hanya akan menjadi catatan kelam tanpa perubahan. Sudah saatnya negara-negara di dunia menuntut pertanggungjawaban dan menghentikan impunitas Israel.

Sumber: anadoluagency.com