DPR Proses Hak Menyatakan Pendapat soal Pemakzulan Gibran: Puan Buka Suara

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pihaknya telah menerima usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Puan akan memproses usulan tersebut setelah pembukaan masa sidang paripurna DPR.

"Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya," kata Puan usai menghadiri rapat paripurna di Jakarta, Selasa (10/11/2026), seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Usulan HMP sendiri menguat setelah putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyoroti keabsahan syarat pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Hampir seluruh fraksi partai politik di DPR disebut telah menandatangani usulan tersebut, meski mekanismenya masih akan dibahas.

Kronologi Usulan HMP dan Putusan MA-MK

Wacana pemakzulan Gibran mencuat setelah MA mengabulkan gugatan terkait keabsahan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran. Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 dibacakan pada Jumat, 30 Oktober 2026, membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan gugatan penggugat Muhammad Subhan Palal untuk seluruhnya.

Dalam putusannya, MA menyatakan Suket penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah. Sebelumnya, pada sidang Selasa (6/10/2026), MK melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Dua putusan itu menjadi dasar bagi sejumlah fraksi di DPR untuk mengajukan HMP. Anggota DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menyebut hampir seluruh partai politik berdiskusi secara informal mengenai HMP. "Per hari ini hampir relatif semua partai diskusi secara informal mengerucut kepada Hak Menyatakan Pendapat," kata Khozin menjelang Paripurna pembukaan masa sidang DPR, Selasa (10/11/2026).

Pernyataan Puan Maharani dan Sikap DPR

Puan menegaskan bahwa penggunaan HMP harus mengikuti mekanisme konstitusi yang berlaku. Ia meminta anggota DPR menyikapi persoalan ini dengan tenang dan tidak melakukan hal-hal yang dapat memicu keresahan di masyarakat.

"Kita lebih baik menyikapinya dengan tenang dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di masyarakat," ucap Puan.

Meski telah menerima laporan, Puan belum merinci kapan pembahasan HMP akan dimulai. Ia hanya menyebut akan menindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang. Sikap ini menunjukkan DPR masih akan mempelajari mekanisme dan dampak dari usulan tersebut sebelum mengambil langkah lebih jauh.

Dukungan Fraksi: PKS dan PDIP Buka Suara

Ketua DPP Partai PKS Mardani Ali Sera mengklaim mayoritas fraksi di DPR telah menandatangani HMP untuk memakzulkan Gibran. "Sepengetahuan saya mayoritas fraksi, tapi nanti tanya ke fraksi masing-masing," ucap Mardani saat ditemui wartawan, Selasa (10/11/2026).

Mardani mengatakan sudah ada bukti dokumentasi berupa tanda tangan dari setiap anggota fraksi partai politik yang memutuskan HMP. Ia meminta publik menunggu keputusan DPR karena akan disampaikan dalam forum terbuka maupun tertutup. "Kita akan menyampaikan, apakah nanti di forum ataupun tertutup, tetap akan disampaikan," ujarnya.

Dukungan juga datang dari PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut pihaknya menerima usulan dari berbagai kelompok masyarakat agar PDIP ikut mengajukan HMP di DPR karena dianggap sebagai pilihan paling rasional. Namun, Hasto belum menjelaskan secara rinci bentuk dukungan tersebut.

Latar Belakang Putusan MA dan MK

Putusan MA dan MK menjadi fondasi tuntutan pemakzulan. MA dalam Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan menyatakan Suket penyetaraan SMA milik Gibran tidak sah. Putusan ini merespons gugatan Muhammad Subhan Palal yang mempersoalkan keabsahan dokumen tersebut.

Sementara MK, melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal tamat SMA. MK menilai syarat pendidikan dalam UU Pemilu tidak terpenuhi.

Kedua putusan ini memicu reaksi politik di DPR. Sejumlah fraksi menilai HMP adalah jalan konstitusional untuk meminta pertanggungjawaban Wakil Presiden. Namun, proses HMP sendiri diatur dalam konstitusi dan memerlukan dukungan suara yang signifikan.

Mekanisme HMP dan Langkah Selanjutnya

Hak Menyatakan Pendapat adalah hak DPR yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mengajukan HMP, diperlukan usulan dari minimal 25 anggota DPR dari lebih dari satu fraksi, disertai dokumen yang memuat materi dan alasan. Usulan tersebut kemudian dibahas dalam rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan.

Jika disetujui, HMP dapat menjadi dasar bagi DPR untuk mengambil sikap politik, termasuk mengajukan permintaan pemakzulan kepada Presiden. Namun, proses pemakzulan sendiri melibatkan Mahkamah Konstitusi dan memerlukan pembuktian pelanggaran hukum berat.

DPR dijadwalkan membahas usulan HMP ini setelah pembukaan masa sidang. Publik menantikan apakah mayoritas fraksi benar-benar solid mendukung, dan bagaimana Puan Maharani mengelola dinamika politik di parlemen.

Analisis Redaksi

Usulan Hak Menyatakan Pendapat untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka bukan sekadar manuver politik biasa. Ia lahir dari dua putusan yudisial yang secara tegas mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan yang digunakan Gibran saat mendaftar pada Pilpres 2024. MA dan MK telah memberikan landasan hukum yang kuat, tetapi apakah DPR berani melangkah lebih jauh?

Puan Maharani tampak berhati-hati. Pernyataannya yang meminta semua pihak tenang dan tidak memicu keresahan bisa dibaca sebagai upaya menahan laju eskalasi politik. Namun, di sisi lain, mayoritas fraksi disebut telah menandatangani HMP. Jika benar, maka DPR sedang menguji batas antara kepatuhan pada konstitusi dan kepentingan politik praktis.

Yang paling krusial adalah transparansi. Mardani Ali Sera berjanji akan menyampaikan keputusan DPR, baik di forum terbuka maupun tertutup. Publik berhak tahu siapa saja yang menandatangani, apa alasannya, dan bagaimana mekanisme yang akan ditempuh. Tanpa transparansi, HMP bisa berubah menjadi alat delegitimasi yang justru merusak kepercayaan publik terhadap parlemen. DPR harus membuktikan bahwa langkah ini murni untuk menegakkan konstitusi, bukan sekadar balas dendam politik.

Sumber: mkri.id