Bendungan Riam Kiwa Dikebut: Solusi Banjir dan Kekeringan Kabupaten Banjar

Pemkab Banjar dan BWS Kalimantan III memperkuat koordinasi untuk mempercepat pembangunan Bendungan Riam Kiwa sekaligus menangani banjir dan kekeringan. Pembangunan fisik ditargetkan mulai 2027 dan rampung 2029, bergantung pada penyelesaian loan agreement tahun ini.

Pertemuan antara Bupati Banjar H Saidi Mansyur dan Kepala BWS Kalimantan III Sandi Erryanto berlangsung di Mahligai Sultan Adam, Martapura, Senin (9/11/2026) pagi. Agenda utamanya: pengendalian banjir, penyediaan air baku, dan dukungan terhadap sektor pertanian.

Kronologi Pertemuan di Mahligai Sultan Adam

Pertemuan itu digelar pada Senin pagi di Mahligai Sultan Adam, Martapura. Bupati Banjar H Saidi Mansyur menerima Kepala BWS Kalimantan III Sandi Erryanto beserta jajaran untuk membahas sejumlah agenda strategis pengelolaan sumber daya air.

Ada tiga isu yang menonjol dalam pembahasan tersebut: pengendalian banjir, penyediaan air baku, hingga dukungan terhadap sektor pertanian. Dari situ, percepatan pembangunan Bendungan Riam Kiwa muncul sebagai langkah strategis yang menjadi perhatian utama.

Menurut Sandi, pihaknya bersama pemerintah pusat terus mengupayakan penyelesaian perjanjian pinjaman atau loan agreement agar proyek tersebut dapat direalisasikan tahun ini. Bila tahapan itu berjalan sesuai rencana, pembangunan fisik bendungan ditargetkan mulai pada 2027 dan rampung pada 2029.

Artinya, tahun 2026 menjadi fase penentu. Tanpa loan agreement, jadwal konstruksi 2027 tidak akan pernah bergerak. Karena itu, pertemuan di Martapura bukan sekadar koordinasi rutin, melainkan bagian dari upaya menjaga momentum proyek strategis tetap di jalur yang benar.

Pemerintah Kabupaten Banjar sendiri menyatakan komitmennya untuk memperkuat kerja sama dengan BWS Kalimantan III. Harapannya, pengelolaan sumber daya air di daerah semakin optimal sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Dua nama menjadi kunci dalam pertemuan ini: Bupati Banjar H Saidi Mansyur dan Kepala BWS Kalimantan III Sandi Erryanto. Keduanya membawa kepentingan yang berbeda, tetapi bertemu pada satu titik: air harus dikelola lebih baik.

Sandi menyampaikan komitmen pihaknya untuk mendukung pemerintah daerah dalam menangani berbagai persoalan sumber daya air, khususnya mengurangi risiko banjir di wilayah Kabupaten Banjar. Beberapa langkah yang disiapkan di antaranya penataan pola aliran sungai, normalisasi sungai, serta pembangunan pintu-pintu air di kawasan muara, termasuk di Sungai Martapura.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperlancar pengendalian debit air dan meminimalkan potensi genangan maupun banjir. "Kami bersama pemerintah pusat terus mengupayakan penyelesaian perjanjian pinjaman agar proyek dapat direalisasikan tahun ini," ujar Sandi dalam pertemuan tersebut.

Ia juga berharap dukungan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, dapat mempercepat realisasi pembangunan bendungan yang menjadi salah satu proyek strategis itu.

Sementara Bupati Saidi Mansyur menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi kebutuhan mendasar yang harus diperhatikan, terutama dalam menghadapi musim kemarau. Menurutnya, pasokan air yang memadai sangat diperlukan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pengairan lahan persawahan yang terdampak kekeringan.

Ia berharap pembangunan Bendungan Riam Kiwa dapat segera terealisasi sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Tidak hanya sebagai upaya mengurangi ancaman banjir, tetapi juga menjamin ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari dan keberlangsungan sektor pertanian.

Latar Belakang: Mengapa Bendungan Riam Kiwa Penting

Kabupaten Banjar menghadapi dua sisi persoalan air yang datang bergantian. Pada musim hujan, sebagian kawasan dilanda banjir, terutama di sekitar aliran Sungai Martapura. Pada musim kemarau, kekeringan menghantam lahan pertanian dan memicu risiko karhutla.

Bendungan Riam Kiwa dinilai memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan air di Kalimantan Selatan. Selain menyediakan pasokan air baku, keberadaannya juga diharapkan mampu menunjang kebutuhan irigasi dan meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat.

Dari sisi teknis, bendungan berfungsi menampung air pada musim hujan sekaligus mengatur pelepasan debit agar tidak membebani hilir. Ketika kemarau datang, cadangan air itu bisa dialirkan untuk irigasi dan kebutuhan air baku. Pola ini yang membuat bendungan sering disebut sebagai solusi dua musim sekaligus.

Namun proyek ini juga melewati tahapan yang tidak sederhana. Saat ini, proses penyelesaian kompensasi tanaman tumbuh milik masyarakat di kawasan hutan masih berlangsung. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp25 miliar pada tahun ini untuk mendukung proses tersebut.

Penyelesaian kompensasi menjadi syarat penting sebelum konstruksi bisa dimulai. Tanpa kesepakatan dengan warga pemilik tanaman tumbuh, pembebasan lahan berpotensi tersendat dan jadwal 2027 bisa bergeser. Karena itu, angka Rp25 miliar itu bukan sekadar pos anggaran, melainkan kunci pembuka jalan proyek.

Dampak yang Diharapkan bagi Warga dan Pertanian

Bagi warga Kabupaten Banjar, dampak yang paling dirasakan langsung adalah berkurangnya risiko banjir. Penataan pola aliran sungai, normalisasi, dan pembangunan pintu air di kawasan muara diharapkan memperlancar pengendalian debit air Sungai Martapura.

Di sisi lain, petani mengharapkan pasokan irigasi yang lebih pasti. Selama ini, lahan persawahan yang terdampak kekeringan sangat bergantung pada ketersediaan air musiman. Dengan bendungan, pasokan bisa lebih terjaga sepanjang tahun.

Ada sejumlah manfaat yang diproyeksikan dari proyek ini:

• Pengendalian banjir di kawasan hilir, terutama sekitar Sungai Martapura.
• Penyediaan air baku untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat.
• Dukungan irigasi bagi lahan persawahan yang selama ini terdampak kekeringan.
• Pasokan air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau.
• Penguatan ketahanan pangan dan produktivitas pertanian daerah.

Kepala BWS Kalimantan III juga menekankan bahwa penanganan banjir tidak berhenti pada pembangunan bendungan. Normalisasi sungai dan pintu air di muara menjadi pelengkap yang harus berjalan bersamaan, bukan proyek terpisah yang saling menunggu.

Bupati Saidi Mansyur menyebut pasokan air yang memadai diperlukan untuk mendukung penanganan karhutla sekaligus memenuhi kebutuhan pengairan lahan persawahan yang terdampak kekeringan. Dua persoalan yang tampak berbeda itu, menurutnya, berakar pada satu hal yang sama: ketersediaan air.

Langkah Selanjutnya Menuju Konstruksi 2027

Jalan menuju konstruksi masih memiliki beberapa tahapan. Yang paling mendesak adalah penyelesaian loan agreement dengan pemerintah pusat. Sandi menyatakan upaya itu terus dilakukan bersama pemerintah pusat agar proyek dapat direalisasikan tahun ini.

Setelah pembiayaan jelas, proses kompensasi tanaman tumbuh milik masyarakat di kawasan hutan harus tuntas. Anggaran sekitar Rp25 miliar telah disiapkan pada tahun ini untuk mendukung proses tersebut.

Bila dua syarat itu terpenuhi, pembangunan fisik bendungan ditargetkan mulai pada 2027 dan rampung pada 2029. Dukungan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menjadi penentu kecepatan realisasi proyek strategis ini.

Pemkab Banjar dan BWS Kalimantan III akan terus memperkuat koordinasi. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan, menjaga produktivitas pertanian, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi, baik banjir maupun kekeringan.

Informasi lebih lanjut soal proyek bendungan dan pengelolaan sumber daya air dapat dipantau melalui laman resmi Kalselpos.com dan kanal Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum.

Analisis Redaksi: Jangan Sampai Bendungan Riam Kiwa Jadi Janji Musiman

Wacana Bendungan Riam Kiwa sudah lama bergulir, tetapi jadwal konstruksinya masih bergantung pada dokumen pinjaman yang belum tuntas. Di sinilah persoalannya. Selama loan agreement menjadi penentu tunggal, target 2027 selalu bisa bergeser tanpa ada yang benar-benar bisa disalahkan.

Yang menarik dari pertemuan di Mahligai Sultan Adam adalah kejujuran soal angka. Pemerintah menyiapkan sekitar Rp25 miliar untuk kompensasi tanaman tumbuh, dan itu disebut sebagai proses yang masih berlangsung. Artinya, persoalan lahan belum selesai. Padahal, pembebasan lahan adalah tahapan yang paling sering menggagalkan jadwal proyek infrastruktur air di daerah.

Karena itu, publik Kabupaten Banjar layak menuntut transparansi tahapan. Kapan loan agreement diteken? Berapa bidang lahan yang sudah selesai dikompensasi? Berapa yang tersisa? Tanpa jawaban terbuka, target 2027 dan 2029 hanya akan menjadi kalimat yang diulang setiap kali musim banjir datang.

Kepala BWS Kalimantan III menyebut penataan pola aliran sungai, normalisasi, dan pintu air di muara sebagai langkah yang disiapkan. Rencana itu masuk akal secara teknis. Sungai Martapura yang menerima beban debit dari hulu memang butuh pengaturan, bukan sekadar pengerukan sesaat.

Namun ada catatan penting. Normalisasi sungai dan pembangunan bendungan harus dilihat sebagai satu paket pengelolaan daerah aliran sungai, bukan dua proyek yang berjalan sendiri-sendiri. Bila hulu ditahan bendungan tetapi hilir tidak ditata, banjir bisa berpindah titik, bukan hilang.

Bagi Bupati Saidi Mansyur, taruhannya jelas: ketersediaan air untuk sawah dan karhutla. Dua masalah yang setiap tahun muncul dan setiap tahun pula ditangani secara darurat. Bendungan memang bukan obat instan, tetapi tanpa infrastruktur itu, respons darurat akan terus menjadi pola yang mahal dan melelahkan.

Yang perlu diawasi berikutnya bukan hanya upacara peletakan batu pertama. Justru tahapan yang tidak terlihat itulah yang menentukan: tanda tangan pinjaman, penyelesaian kompensasi, dan kesepakatan dengan warga pemilik tanaman tumbuh. Di situ proyek ini akan diuji, jauh sebelum alat berat masuk ke lokasi.

Kabupaten Banjar sudah terlalu sering berhadapan dengan banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Bendungan Riam Kiwa menjanjikan jawaban untuk keduanya. Kini yang dibutuhkan bukan lagi pernyataan komitmen, melainkan tenggat yang bisa diperiksa publik.