Dugaan Makar Kasus Penyadapan Presiden Menguat, Bareskrim Polri Bentuk Tim Khusus

Bareskrim Polri membentuk tim khusus untuk mendalami dugaan makar di kasus penyadapan yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Prabowo Subianto. Tim dipimpin langsung Kabareskrim, sementara sejumlah saksi telah meminta perlindungan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Langkah itu diambil sebagai respons atas banyaknya informasi yang menyebut kasus ini sebagai upaya merusak kekuasaan pemerintahan yang sah. Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir memastikan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memberi atensi khusus pada pengusutan dugaan tersebut.

"Yang ingin kami pastikan, ada tim dipimpin oleh Kabareskrim sedang bekerja," kata Isir kepada wartawan, Selasa (10/11/2026), seperti dilaporkan AFU.ID.

Kronologi Pengungkapan dan Arah Penyidikan Bareskrim

Kasus ini bermula dari pengungkapan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Dalam pengungkapan awal, para tersangka disangkakan Pasal 258 UU 1/2023 tentang KUHP, Pasal 332 Ayat 1 dan Ayat 2 KUHP, serta Pasal 32 Ayat 1 dan Ayat 2 UU ITE dengan ancaman pidana sesuai Pasal 147 UU ITE.

Seiring proses penyidikan berjalan, beredar informasi yang mengarah pada dugaan makar. Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Polri masih mendalami dugaan illegal tapping, illegal access, serta penghapusan atau perusakan data elektronik.

Isir menyebut sejumlah saksi telah dimintai keterangan. Polri juga berkomunikasi dengan LPSK untuk memberi pelindungan kepada para saksi agar proses penyidikan berjalan mulus. "Beberapa saksi tersebut kemudian Polri berkomunikasi dengan LPSK," tuturnya.

Namun ia meminta waktu. Menurut Isir, pendalaman masih terus dilakukan dan motif di balik penyadapan baru akan dibeberkan jika seluruh proses penyidikan dinyatakan rampau. Polri juga menjalankan proses etik terhadap para tersangka secara paralel.

Sidang Kode Etik: Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution Dipecat

Di sisi etik, Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) memutuskan memecat Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution sebagai anggota Polri. Putusan itu dibacakan pada Selasa (10/11/2026), hari yang sama ketika Isir menyampaikan keterangan pers di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta.

Pemecatan Ahrie menandai babak baru penanganan kasus ini. Sebelumnya, nama Ahrie mencuat di sejumlah pemberitaan terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden. Ia menjalani sidang etik di tengah sorotan publik yang tinggi.

Langkah etik dan pidana berjalan bersamaan. Polri memisahkan jalur pelanggaran kode etik dari pembuktian unsur pidana, termasuk kemungkinan penerapan pasal makar yang hingga kini masih ditelaah.

Sejumlah pihak menilai penerapan pasal makar belum final. Pemberitaan lain menyebut tim khusus Polri belum berani menerapkan pasal makar, sehingga muncul tuduhan upaya melokalisir kasus. Isir tidak merinci pasal tambahan apa pun di luar yang sudah disangkakan.

Pernyataan Mensesneg Prasetyo Hadi soal Kategori Makar

Dugaan makar menguat setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi angkat bicara. Ia menyebut penyadapan, penghapusan barang bukti elektronik, serta akses ilegal terhadap informasi milik sejumlah pejabat negara sebagai persoalan serius yang dapat membahayakan kepentingan negara.

"Ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar," kata Prasetyo, Rabu (4/11/2026).

Menurut Prasetyo, penyadapan tidak hanya menyasar kepala negara, tetapi juga sejumlah pimpinan dan tokoh lainnya. Presiden Prabowo Subianto, kata dia, menyampaikan keprihatinan atas terungkapnya dugaan tindak pidana tersebut.

Yang memberatkan, salah satu individu yang ditetapkan sebagai tersangka merupakan pejabat yang menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Posisi itu berada sangat dekat dengan pusat kekuasaan, sehingga kasus ini menyentuh langsung lingkar inti Istana.

Perlindungan Saksi dan Daftar Sangkaan Pidana

Enam saksi dalam kasus penyadapan Presiden meminta perlindungan LPSK. Permintaan itu muncul di tengah penyidikan yang masih berjalan dan belum tuntasnya pengungkapan motif.

Polri menyatakan koordinasi dengan LPSK dilakukan untuk memuluskan proses penyidikan. Perlindungan saksi menjadi krusial karena kasus ini melibatkan pejabat tinggi dan menyangkut informasi rahasia negara.

Berikut rangkuman sangkaan dan proses yang berjalan:

• Pasal 258 UU 1/2023 tentang KUHP.
• Pasal 332 Ayat 1 dan Ayat 2 KUHP.
• Pasal 32 Ayat 1 dan Ayat 2 UU ITE, dengan ancaman pidana sesuai Pasal 147 UU ITE.
• Pendalaman dugaan illegal tapping, illegal access, dan penghapusan atau perusakan data elektronik.
• Sidang Kode Etik Profesi Polri yang berujung pemecatan Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution.

Hingga kini belum ada keterangan resmi soal siapa saja yang berstatus tersangka selain yang disebut dalam sidang etik. Polri berjanji membuka motif setelah penyidikan rampung.

Dampak Kasus dan Sorotan Publik

Kasus ini menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai pihak yang diduga melakukan penyadapan. Publik menanti kejelasan apakah perbuatan itu murni pelanggaran pidana biasa atau memang bermotif politik.

Sejumlah nama lain ikut terseret dalam pemberitaan, termasuk Tito Karnavian dan Komjen Syahardiantono. Namun penyidik belum mengonfirmasi keterlibatan mereka secara hukum.

Presiden Prabowo sendiri sempat menyinggung isu penyadapan dalam sebuah pidato di HUT NasDem. "Jangan-jangan disadap aku," ujarnya seperti dikutip pemberitaan. Sindiran itu menunjukkan persoalan ini menyita perhatian kepala negara.

Di sisi lain, pengamat menyoroti transparansi penyidikan. Pembentukan tim khusus dinilai positif, tetapi kerahasiaan motif berisiko memicu spekulasi liar di ruang publik.

Langkah Selanjutnya: Menanti Motif dan Arah Pasal Makar

Polri memastikan tim khusus bekerja di bawah komando Kabareskrim. Fokusnya mengungkap alasan di balik aksi penyadapan dan menentukan apakah unsur makar terpenuhi.

Isir menegaskan motif bakal dibeberkan jika seluruh proses penyidikan dinyatakan selesai. Sampai saat itu, penyidik masih mengumpulkan keterangan saksi dan melengkapi barang bukti elektronik.

Penerapan pasal makar menjadi ujian bagi Polri. Pasal itu memiliki konsekuensi politik besar, terutama karena melibatkan mantan Kapolri dan pejabat di lingkar Istana.

Publik akan menilai dari dua hal: putusan etik yang sudah dijalankan dan pembuktian pidana yang belum tuntas. Sampai keduanya rampung, dugaan makar tetap menjadi pertanyaan terbuka.

Analisis Redaksi

Pembentukan tim khusus di Bareskrim seharusnya menjadi sinyal bahwa kasus ini tidak akan berhenti pada pelanggaran etik. Pemecatan Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution lewat sidang KEPP sudah menunjukkan Polri serius di jalur internal. Namun jalur pidana, terutama dugaan makar, justru masih abu-abu.

Ada ketegangan yang terlihat jelas. Di satu sisi, Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut perbuatan itu "mengarah ke perbuatan makar". Di sisi lain, Polri belum berani menegaskan penerapan pasal tersebut. Selisih antara pernyataan pejabat Istana dan langkah penyidik inilah yang memicu tuduhan upaya melokalisir kasus.

Jika dugaan makar benar, publik berhak tahu siapa aktornya dan sejauh mana jaringannya. Jika tidak terbukti, Polri wajib menjelaskan mengapa narasi makar sempat menguat. Membiarkan motif tetap rahasia sampai penyidikan rampung hanya akan memperpanjang spekulasi, terutama karena kasus ini menyangkut kepala negara dan pejabat Kepala Staf Kepresidenan.

Yang paling dirugikan bila kasus ini kabur adalah kepercayaan publik pada institusi. Perlindungan saksi lewat LPSK jadi kunci. Tanpa saksi yang aman, penyidikan berisiko berhenti di tengah jalan dan dugaan makar berakhir sebagai wacana.

Sumber: lpsk.go.id