Mantan Peratin Tembelang Diringkus di Jambi: Korupsi Dana Desa Rp311 Juta

Pelarian Suratman alias Maman (58), mantan Peratin Pekon Tembelang, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Lampung Barat, berakhir. Setelah masuk daftar pencarian orang sejak April 2026, ia diringkus tim gabungan di Bayung Lencir, Jambi, Rabu (11/11/2026) dini hari, dalam kasus dugaan korupsi APBPekon 2020 yang merugikan negara Rp311.793.819.

Penangkapan dilakukan Unit III Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polres Lampung Barat dengan back-up Tim Resmob Ditreskrimum Polda Jambi. Tersangka diamankan tanpa perlawanan di tempat persembunyiannya di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Jambi.

Kronologi Penangkapan: Dari Informasi Warga Sampai Penggerebekan Subuh

Jejak Suratman terendus lewat informasi yang masuk ke penyidik pada Senin (9/11/2026). Saat itu, Unit Tipidkor Satreskrim Polres Lampung Barat menerima laporan soal lokasi persembunyian tersangka di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Bayung Lencir.

Penyidik tidak menunggu lama. Koordinasi dengan Tim Resmob Ditreskrimum Polda Jambi dilakukan untuk memperkuat upaya pencarian sekaligus menyiapkan langkah penangkapan terhadap buronan yang sudah empat bulan lebih menghilang.

Hasilnya keluar pada Rabu (11/11/2026) sekitar pukul 01.30 WIB. Tim gabungan menemukan dan mengamankan Suratman di lokasi persembunyiannya. Penangkapan berlangsung tanpa perlawanan, sehingga petugas bisa langsung membawanya menjalani proses hukum.

Suratman bukan nama baru di daftar pencarian. Polisi menerbitkan DPO Nomor: DPO/01/IV/RES.3.3./2026/Reskrim pada April 2026 setelah keberadaannya tidak diketahui. Status tersangka sudah melekat padanya sebelum ia menghilang.

Setelah diringkus, tersangka dibawa ke Mapolres Lampung Barat. Pemeriksaan intensif langsung dilakukan untuk mendalami perkara sekaligus melengkapi administrasi penyidikan.

Duduk Perkara APBPekon Tembelang Tahun Anggaran 2020

Kasus ini berakar pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tembelang Tahun Anggaran 2020. Saat itu, pekon mengelola dana sebesar Rp1.298.664.419.

Anggaran tersebut dialokasikan ke sejumlah bidang: pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, hingga penanggulangan bencana dan keadaan darurat. Dana dari APBPekon sudah dicairkan ke rekening pekon untuk membiayai program yang direncanakan.

Persoalannya muncul di tahap pertanggungjawaban. Berdasarkan penyidikan dan audit, pengelolaan anggaran diduga tidak transparan dan tidak seluruhnya direalisasikan sesuai Rencana Anggaran Biaya.

Penyidik menilai tersangka membuat Surat Pertanggungjawaban fiktif. Dokumen itu menggambarkan seolah-olah seluruh anggaran terserap 100 persen, padahal pemeriksaan menemukan sejumlah penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan dan kegiatan yang tidak direalisasikan sebagaimana mestinya.

Dari hasil audit, negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp311.793.819. Angka itu menjadi salah satu dasar penanganan perkara korupsi yang menjerat mantan peratin tersebut.

Barang Bukti yang Disita Petugas

Dalam penangkapan itu, petugas mengamankan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran pekon. Barang bukti tersebut antara lain:

• Satu rangkap dokumen APBPekon Perubahan Tahun 2020
• Laporan Ikhtisar Pekon Tembelang
• Berkas usulan pencairan anggaran
• Sejumlah dokumen Surat Pertanggungjawaban Pekon Tembelang Tahun 2020

Dokumen-dokumen itu menjadi kunci untuk membuktikan dugaan manipulasi laporan pertanggungjawaban. Penyidik akan mencocokkan isi SPJ dengan realisasi kegiatan di lapangan.

Pernyataan Polisi: Kerja Sama Lintas Wilayah dan Target Berkas Lengkap

Kapolres Lampung Barat AKBP Samsu Wirman, melalui Kasat Reskrim IPTU Rudy Prawira, membenarkan penangkapan mantan Peratin Pekon Tembelang yang berstatus DPO tersebut.

"Tim Unit III Tipidkor Satreskrim Polres Lampung Barat yang diback-up oleh Resmob Polda Jambi berhasil melacak dan menangkap tersangka Suratman alias Maman yang telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak April lalu di wilayah Provinsi Jambi," ujar Rudy.

Ia menjelaskan, tersangka diduga bertanggung jawab atas penyimpangan pengelolaan APBPekon Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan hasil audit, perkara itu merugikan keuangan negara lebih dari Rp311 juta.

Rudy menegaskan, penyidik akan terus melengkapi berkas perkara, menyelesaikan administrasi penyidikan, serta berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung Barat. Polisi memastikan proses hukum akan dituntaskan sebagai bentuk komitmen memberantas tindak pidana korupsi.

Informasi awal soal penangkapan ini pertama kali dilaporkan media lokal Kupastuntas.co dari Lampung Barat.

Mengapa Kasus Dana Desa Terus Berulang

Kasus Suratman bukan kasus tunggal. Dana desa menjadi salah satu pos anggaran yang paling rawan disalahgunakan karena alurnya panjang: dari rekening kas negara, kas daerah, lalu rekening pekon, sebelum berakhir di kegiatan fisik dan pemberdayaan warga.

Di titik terakhir itulah celah biasanya muncul. Laporan pertanggungjawaban dibuat oleh aparatur pekon sendiri, sementara pengawasan melekat dari kecamatan dan inspektorat sering kali bergantung pada dokumen yang diserahkan, bukan verifikasi lapangan yang ketat.

Modus SPJ fiktif dengan klaim serapan 100 persen adalah pola klasik. Kegiatan di atas kertas selesai, tetapi di lapangan tidak ada atau tidak sesuai volume. Ketika audit dilakukan, barulah selisihnya terlihat.

Yang membedakan kasus ini adalah respons penegakan hukumnya. Polisi tidak berhenti pada penetapan tersangka, tetapi mengejar hingga lintas provinsi setelah tersangka menghilang. Koordinasi dengan Polda Jambi menunjukkan pencarian buronan korupsi tidak lagi terbatas pada wilayah hukum masing-masing.

Bagi warga Pekon Tembelang, hasil akhir perkara ini bergantung pada seberapa jauh penyidik dan jaksa mampu membuktikan aliran dana serta memulihkan kerugian negara. Prosesnya kini berlanjut di Mapolres Lampung Barat, dengan berkas yang sedang dilengkapi untuk diserahkan ke JPU.

Analisis Redaksi

Penangkapan Suratman memberi satu pelajaran sederhana: buron korupsi dana desa tidak bisa bersembunyi terlalu lama. Empat bulan lebih ia menghilang, tetapi informasi dari lapangan tetap mengalir ke penyidik. Kerja sama Polres Lampung Barat dan Polda Jambi menunjukkan pengejaran lintas provinsi bukan hal mustahil jika ada kemauan.

Namun, keberhasilan menangkap tersangka belum menyelesaikan persoalan. Kerugian negara Rp311.793.819 harus dipulihkan, bukan sekadar dicatat dalam berkas. Publik perlu tahu apakah ada pihak lain yang turut menikmati dana tersebut, mengingat pengelolaan APBPekon melibatkan lebih dari satu orang di struktur pemerintahan pekon.

Kasus ini juga menegaskan bahwa pengawasan dana desa tidak boleh berhenti pada serapan anggaran di atas kertas. Selama verifikasi lapangan lemah dan SPJ dipercaya begitu saja, modus serupa akan terus muncul di pekon lain. Penegakan hukum penting, tetapi pencegahan lewat audit rutin dan pengawasan masyarakat justru lebih murah.

Sumber: polri.go.id