Dumatno Sepupu Jokowi Hadir di Sidang Roy Suryo: Klaim Foto Ijazah 83 Persen Mirip

Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Dumatno, sepupu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, dalam sidang dugaan pencemaran nama baik dan tudingan ijazah palsu di PN Jakarta Timur, Rabu (11/11/2026). Terdakwa Roy Suryo tetap meyakini foto pada ijazah Jokowi adalah foto Dumatno, dengan kemiripan 83 persen menurut perangkat lunak pengenal wajah.

Keyakinan itu disampaikan Roy kepada wartawan di sela jeda persidangan. Ia menyebut angka tersebut bukan tebakan, melainkan hasil pemindaian perangkat lunak yang ia klaim dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.

Klaim Kemiripan 83 Persen dan Rujukan pada Resmon

Roy menjelaskan, persentase kemiripan itu muncul setelah foto Dumatno dibandingkan dengan foto yang tertera pada ijazah Jokowi. Menurutnya, perangkat lunak pengenal wajah mengenali kedua foto sebagai subjek yang sama.

"Saya bisa pertanggungjawabkan secara software, itu 83 persen di-recognize oleh software adalah sama seperti foto yang ada di ijazahnya Jokowi," kata Roy kepada wartawan, dikutip dari laporan AFU.ID.

Ia lantas merujuk pada analisis yang pernah disampaikan Resmon. Menurut Roy, Resmon sempat menyebut tingkat kemiripan foto Dumatno dengan foto di ijazah Jokowi hampir menyentuh 90 persen.

"Bahkan Rismon waktu itu juga, sebelum dia otaknya berubah ya, itu waktu itu juga mengatakan hampir 90 persen juga ya, fotonya Dumatno itu adalah foto yang ada di ijazah yang selama ini kita kenal," ujarnya.

Klaim itu menjadi salah satu titik penting dalam sidang. Kehadiran Dumatno sebagai saksi memberi jaksa bahan untuk menguji langsung dasar keyakinan Roy, bukan sekadar menerima pernyataan terdakwa di luar persidangan.

Siapa Dumatno dan Mengapa Kehadirannya Penting

Dumatno adalah sepupu Jokowi. Namanya mencuat karena disebut Roy sebagai pihak yang wajahnya identik dengan foto pada ijazah S-1 Fakultas Kehutanan UGM milik Jokowi.

Dalam perkara ini, kehadiran Dumatno bukan sekadar pelengkap. Jika foto pada ijazah benar merupakan foto Dumatno, maka premis yang dibangun Roy punya dasar faktual. Sebaliknya, jika tidak, klaim 83 persen itu kehilangan pijakan.

Karena itu, jaksa menghadirkan Dumatno untuk memberi keterangan di bawah sumpah. Roy sendiri sebelumnya mendesak agar Dumatno dan Silfester Matutina dihadirkan, sebagaimana diberitakan dalam laporan terkait.

Selain Dumatno, JPU turut menjadwalkan pemeriksaan terhadap AKBP Syarif dan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama. Roy menilai keterangan AKBP Syarif penting untuk menguji dasar laporan pidana yang menjeratnya.

Ia mengeklaim tiga unggahan media sosial yang pertama kali dilaporkan kepada kepolisian berasal dari Eggi Sudjana, Balige Academy, dan Dokter Tifa. Dari ketiga materi itu, Roy menegaskan tidak ada satu pun yang memuat namanya.

"Bahkan dari sidang Jokowi yang minggu yang lalu, jelas betul ketika saya tanya, 'Pak, dari yang Bapak sebut katanya dihina sehina-hinanya ada ratusan konten itu atau ribuan itu ada nama Roy Suryo enggak?' 'Enggak ada'," tutur Roy.

Asal-Usul Foto Berwarna dan Sosok Dian Sandi Utama

Roy juga ingin meminta penjelasan Dian Sandi Utama perihal asal-usul unggahan foto berwarna ijazah Jokowi pada 1 April 2025. Menurut Roy, unggahan itulah yang memicu perhatian publik hingga mendorong sejumlah pihak melakukan analisis dokumen.

Roy mengaku pernah mendengar pengakuan Dian bahwa foto berwarna tersebut bersumber dari akun media sosial X lain bernama @hyperpoison. Karena itu, ia ingin menelusuri keabsahan dokumen tersebut di persidangan.

"Apa itu Hyper Poison? Hyper Poison pun di situ menuliskan itu comot dari mana. Lha kalau Hyper Poison saja cuma nyomot, kenapa Dian Sandi bisa menulis 'Ini saya lakukan yang asli'?" ucap Roy.

Pertanyaan itu menyoroti satu hal mendasar: rantai asal-usul dokumen. Dalam perkara yang bertumpu pada keabsahan sebuah ijazah, siapa mengunggah lebih dulu dan dari mana sumbernya menjadi soal yang sulit diabaikan.

Dakwaan Jaksa dan Dasar Hukum yang Dipakai

Dalam perkara ini, jaksa mendakwa Roy Suryo melakukan pencemaran nama baik serta pelanggaran terkait informasi elektronik atas tudingan ijazah palsu Jokowi.

Roy juga didakwa melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, dan perusakan informasi serta dokumen elektronik secara sengaja tanpa hak atau melawan hukum.

Atas perbuatan yang dinilai merugikan nama baik Jokowi secara personal tersebut, Roy didakwa melanggar Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 433 KUHP mengatur tindak pidana pencemaran nama baik, sementara Pasal 441 berkaitan dengan perusakan atau manipulasi dokumen elektronik. Kombinasi kedua pasal menunjukkan jaksa menempatkan perkara ini pada dua jalur sekaligus: serangan terhadap reputasi dan integritas barang bukti digital.

Pilihan pasal itu juga memberi petunjuk arah pembuktian. Jaksa tidak hanya perlu membuktikan adanya pernyataan yang merugikan nama baik, tetapi juga ihwal dokumen elektronik yang diperlakukan secara melawan hukum.

Jadwal Sidang Mundur dan Komposisi Tim Jaksa yang Disorot

Roy juga menyinggung penundaan jadwal sidang yang semula diagendakan pukul 09.00 WIB menjadi pukul 10.30 WIB. Menurutnya, penundaan terjadi karena majelis hakim mengikuti ujian di Mahkamah Agung.

Selain jadwal, ia menyoroti susunan tim JPU yang hadir. Roy menilai komposisi jaksa pada sidang kali ini berbeda dari sidang-sidang sebelumnya.

"Mungkin tidak semua, tapi mostly Penuntut Umum yang tadi hadir itu orang-orang yang saya tidak pernah lihat di sidang-sidang sebelumnya. Jadi ada apa ini ya gitu yang terjadi? Jadi menurut saya pasti ada something wrong ya yang terjadi," kata Roy, meski belum merinci kejanggalan yang dimaksud.

Pernyataan itu disampaikan tanpa bukti spesifik di depan wartawan. Namun, dalam persidangan, hal semacam ini lazim dipakai pihak terdakwa untuk membangun narasi bahwa proses hukum berjalan tidak seimbang.

Perkara ini sendiri telah melewati rangkaian panjang. Sejumlah jalur hukum telah dilalui dalam polemik ijazah Jokowi, sebagaimana dirangkum dalam ulasan tujuh jalur hukum polemik ijazah Jokowi.

Langkah Berikutnya: Uji Keterangan Saksi dan Arah Pembuktian

Agenda sidang berikutnya akan menentukan arah perkara. Keterangan Dumatno, AKBP Syarif, dan Dian Sandi Utama akan diuji silang oleh kedua pihak.

Bagi jaksa, keterangan itu bisa memperkuat atau justru melemahkan dakwaan. Bagi Roy, kesaksian mereka menjadi kesempatan membuktikan klaim 83 persen yang selama ini hanya ia sampaikan di luar ruang sidang.

Yang paling dinanti adalah keterangan Dumatno sendiri. Ia bisa memastikan apakah benar foto pada ijazah Jokowi adalah fotonya, atau menegaskan sebaliknya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak Jokowi maupun kuasa hukumnya mengenai hasil pemeriksaan saksi pada sidang Rabu. Majelis hakim juga belum mengumumkan agenda lanjutan secara rinci.

Yang jelas, perkara ini masih akan berjalan panjang. Setiap saksi yang dihadirkan membawa konsekuensi pada susunan fakta yang akan dinilai hakim di akhir persidangan.

Analisis Redaksi

Ada satu kelemahan mendasar dalam cara Roy Suryo membangun pembelaan: ia berbicara soal persentase di depan wartawan, bukan di depan hakim dengan alat bukti yang bisa diuji. Angka 83 persen terdengar meyakinkan, tetapi tanpa metode yang transparan, sampel foto yang jelas, dan verifikasi independen, angka itu hanya sekuat klaim orang yang mengucapkannya.

Sebaliknya, jaksa juga tidak bisa berpangku tangan. Menghadirkan Dumatno adalah langkah tepat, tetapi kehadiran saksi tanpa pendalaman soal asal-usul foto berwarna yang diunggah 1 April 2025 akan menyisakan celah. Perkara ini sejak awal bukan hanya soal satu pernyataan, melainkan soal rantai dokumen yang berpindah tangan di media sosial.

Publik berhak mendapat jawaban yang lebih jelas daripada potongan pernyataan di jeda sidang. Jika benar ada manipulasi, buktikan lewat ahli dan forensik digital. Jika benar foto itu milik Dumatno, tunjukkan di persidangan. Perkara ini sudah terlalu lama hidup dari klaim, bukan dari pembuktian.