Polda Sumut Hentikan Penyidikan Kematian Winda Lorenza: 3 Laporan Dihentikan

Polda Sumut resmi menghentikan penyidikan kasus kematian Winda Lorenza Gowasa, 30 tahun, mantan istri Brigadir Imansyah Harefa. Tiga laporan polisi yang ditangani Polrestabes Medan serta dua direktorat Polda Sumut disepakati tak dilanjutkan setelah gelar perkara.

Keputusan itu disampaikan Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Dr Ferry Walintukan, di Mapolda Sumut, Rabu (11/11). Ia menyebut penghentian dilakukan setelah pemeriksaan dan gelar perkara dengan mempertimbangkan kecukupan alat bukti serta unsur tindak pidana.

"Untuk kasus inisial WL, penyidikan yang ditangani Polrestabes Medan sudah dihentikan. Sementara dua laporan lainnya yang ditangani Ditreskrimum dan Ditressiber Polda Sumut juga dihentikan pada tahap penyelidikan," ujar Ferry.

Penghentian ini menutup babak baru kasus yang sempat menaikkan status ke penyidikan pada Agustus 2026, sebelum akhirnya berhenti di tengah jalan. Keluarga korban sebelumnya melaporkan Brigadir Imansyah Harefa atas dugaan pembunuhan.

Kronologi Kasus dari Penemuan Jenazah hingga Penghentian

Winda Lorenza Gowasa ditemukan meninggal dunia di rumah mantan suaminya, Brigadir Imansyah Harefa, di Kompleks Bumi Asri, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, pada Minggu (2/8). Imansyah merupakan personel Polsek Medan Sunggal.

Saat itu, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak menyebut Winda bunuh diri setelah menembak kepalanya menggunakan senjata api milik Brigadir Imansyah. Keterangan itu tidak diterima keluarga.

Keluarga menemukan banyak kejanggalan dan akhirnya melaporkan Brigadir Imansyah Harefa ke Polda Sumut dalam kasus dugaan pembunuhan. Polrestabes Medan kemudian menaikkan status perkara ke tahap penyidikan.

Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) penyidik tertanggal 5 Agustus 2026 serta Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) memuat Pasal 458 KUHP dan Pasal 462 KUHP. Keduanya merujuk pada dugaan tindak pidana pembunuhan serta dugaan mendorong, memberi, atau memfasilitasi seseorang untuk melakukan bunuh diri.

Empat bulan kemudian, pengusutan justru berhenti. Sebelum keputusan diumumkan, Polda Sumut menggelar perkara bersama di Aula Bharadaksa Ditreskrimum Polda Sumut pada Jumat (6/11).

Tiga Laporan Polisi yang Dihentikan dan Dasar Hukumnya

Ada tiga laporan polisi yang menjadi objek gelar perkara, masing-masing ditangani satuan berbeda dengan tahapan proses yang tidak sama. Berikut rinciannya:

• LP/A/74/VIII/2026 tanggal 2 Agustus 2026, ditangani Polrestabes Medan. Penyidikan dihentikan karena tidak didukung kecukupan alat bukti untuk memenuhi unsur tindak pidana.
• LP/B/1286/VIII/2026 tanggal 6 Agustus 2026, ditangani Ditreskrimum Polda Sumut. Dihentikan pada tahap penyelidikan karena dinilai tidak memenuhi unsur tindak pidana.
• LP/B/1352/VIII/2026 tanggal 15 Agustus 2026, ditangani Ditressiber Polda Sumut. Juga dihentikan pada tahap penyelidikan dengan alasan yang sama.

Ferry menjelaskan, penghentian ketiga laporan memiliki dasar dan pertimbangan hukum sesuai tahapan proses masing-masing. Untuk laporan di Polrestabes Medan, disepakati penghentian penyidikan karena alat bukti dinilai tidak cukup.

"Sementara itu, dua laporan yang ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Reserse Siber Polda Sumut dihentikan pada tahap penyelidikan. Berdasarkan hasil gelar perkara, kedua laporan tersebut dinilai tidak memenuhi unsur tindak pidana sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan," jelasnya.

Perbedaan tahapan itu penting dicatat. Laporan di Polrestabes Medan sudah naik ke penyidikan, sedangkan dua laporan lain berhenti di penyelidikan. Konsekuensi hukum dan mekanisme koreksinya pun berbeda.

Siapa Saja yang Terlibat dalam Gelar Perkara

Gelar perkara pada 6 November dipimpin Plt Irwasda Polda Sumut Kombes Pol Famudin bersama Dirreskrimum Polda Sumut Kombes Pol Cornelis M Simanjuntak. Forum itu melibatkan unsur pengawasan internal, fungsi hukum, dan penyidik dari satuan kewilayahan maupun Polda Sumut.

Pesertanya antara lain Itwasda, Bidkum, Bid Propam, Ditreskrimum, Ditressiber, serta Polrestabes Medan. Kehadiran pengawasan internal dan Propam menunjukkan perkara ini diperiksa dari dua sisi sekaligus: kualitas penyidikan dan kemungkinan pelanggaran prosedur oleh personel.

Ferry menegaskan, keputusan penghentian merupakan hasil evaluasi dan pembahasan melalui mekanisme gelar perkara dengan memperhatikan fakta hukum serta alat bukti yang diperoleh selama penanganan laporan.

"Polda Sumut berkomitmen menjalankan setiap proses penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel, dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

Dalam kasus ini, nama Brigadir Imansyah Harefa tetap menjadi pihak yang dilaporkan keluarga. Hingga pengumuman penghentian, tidak ada keterangan resmi yang menyebut status kepegawaiannya berubah. Informasi mengenai proses etik atau pengawasan internal juga belum dirinci.

Mengapa Alat Bukti Menjadi Penentu

Penghentian penyidikan bukan hal baru dalam hukum acara pidana Indonesia. Penyidik dapat menghentikannya bila perkara tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, atau karena alasan lain yang diatur undang-undang. Yang membedakan adalah kualitas pembuktiannya.

Pada tahap penyelidikan, penyidik masih mencari apakah suatu peristiwa mengandung unsur pidana. Bila dinilai tidak ada unsur pidana, laporan tidak dinaikkan ke penyidikan. Pada tahap penyidikan, standar buktinya lebih tinggi karena penyidik sudah menetapkan tersangka dan mengumpulkan alat bukti.

Dalam kasus Winda, penyidik sempat menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana lewat SPDP berisi Pasal 458 dan 462 KUHP. Belakangan, kesimpulan itu berubah setelah gelar perkara. Perubahan sikap penyidik inilah yang paling mungkin dipersoalkan publik.

Keluarga korban berada di posisi yang sulit. Mereka tidak memiliki kewenangan menghentikan atau melanjutkan penyidikan. Jalur yang tersedia adalah mengajukan praperadilan atas penghentian penyidikan, atau meminta pengawasan dari lembaga eksternal seperti Komisi Kepolisian Nasional dan Komnas HAM.

Untuk memperkuat pemahaman atas prosedur ini, rujukan hukum acara pidana dapat dibaca pada pemberitaan CNN Indonesia dan penjelasan mengenai mekanisme penghentian penyidikan pada Klinik Hukumonline.

Dampak bagi Keluarga dan Isu Kepolisian

Bagi keluarga Winda Lorenza Gowasa, keputusan ini menutup pintu tercepat untuk membuktikan dugaan pembunuhan. Sejak awal mereka menolak narasi bunuh diri dan menyoroti sejumlah kejanggalan di lokasi kejadian.

Isu yang lebih luas menyangkut penggunaan senjata api oleh personel polisi di luar tugas. Senjata milik Brigadir Imansyah disebut menjadi alat dalam peristiwa yang menewaskan Winda. Persoalan pengawasan senjata api personel menjadi sorotan yang sulit dihindari.

Polda Sumut menegaskan komitmen transparansi. Namun pengumuman penghentian disampaikan tanpa merinci alat bukti apa yang dinilai kurang, saksi mana yang diperiksa, atau bagaimana hasil pemeriksaan forensik dipakai dalam gelar perkara.

Ketiadaan rincian itu membuat ruang tafsir terbuka lebar. Publik hanya menerima kesimpulan, bukan jalan berpikirnya. Dalam perkara yang menyangkut nyawa dan melibatkan anggota kepolisian, cara penyampaian seperti ini mudah dibaca sebagai upaya menutup kasus.

Langkah Selanjutnya yang Mungkin Ditempuh

Penghentian penyidikan tidak selalu bersifat final. Penyidik dapat membuka kembali penyidikan bila ditemukan bukti baru. Keluarga juga dapat menempuh upaya hukum lain untuk menguji keabsahan keputusan tersebut.

Awak media masih menunggu keterangan resmi soal status Brigadir Imansyah Harefa, termasuk apakah ada pemeriksaan etik di Propam. Sejauh ini, satu-satunya pernyataan resmi adalah penghentian tiga laporan oleh Polda Sumut.

Kasus ini juga menambah daftar perkara yang berakhir di tengah jalan setelah sempat naik ke penyidikan. Bila tidak ada dorongan dari luar, besar kemungkinan kasus ini berhenti di pengumuman Rabu sore itu.

Analisis Redaksi

Yang paling mencolok dari pengumuman Polda Sumut bukan keputusannya, melainkan cara keputusan itu dijelaskan. Tiga laporan dihentikan dengan alasan alat bukti tidak cukup dan unsur pidana tidak terpenuhi, tetapi tidak ada satu pun rincian tentang apa yang dinilai kurang. Padahal perkara ini sempat naik ke penyidikan dengan Pasal 458 dan 462 KUHP. Perubahan dari dugaan pidana menjadi bukan pidana dalam hitungan bulan seharusnya dijelaskan dengan bahasa yang bisa diuji publik.

Gelar perkara yang melibatkan Itwasda, Bidkum, dan Propam menunjukkan prosedur dijalankan. Tapi prosedur yang benar tidak otomatis menghasilkan kepercayaan. Dalam perkara yang melibatkan anggota kepolisian sebagai pihak terlapor, transparansi bukan pilihan gaya komunikasi, melainkan syarat agar kesimpulan penyidik tidak dibaca sebagai solidaritas korps.

Keluarga Winda masih punya jalur hukum, termasuk menguji penghentian penyidikan dan menuntut pembukaan kembali bila ada bukti baru. Namun beban itu tidak seharusnya sepenuhnya jatuh pada keluarga korban. Polda Sumut memegang kewenangan sekaligus tanggung jawab menjelaskan. Selama penjelasan itu tidak diberikan, kasus ini akan terus hidup di ruang publik meski berkasnya resmi ditutup.