KPK Geledah Enam Lokasi Kasus Korupsi Jalan Sumut, Sita Dokumen dan Bukti Elektronik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah enam lokasi dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan preservasi jalan di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara. Penggeledahan berlangsung dua hari, Senin hingga Selasa (9-10/11/2026), dan menghasilkan sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik.

Enam lokasi itu terdiri dari dua kantor dan empat rumah milik pihak yang diduga berkaitan dengan perkara. Langkah ini menjadi bagian dari pengembangan penyidikan yang sebelumnya menyeret Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, lewat operasi tangkap tangan (OTT).

Kronologi Penggeledahan Dua Hari di Sumatera Utara

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membeberkan rincian penggeledahan dalam keterangannya, Rabu (11/11). Penyidik bergerak sejak awal pekan dan menyisir lokasi yang tersebar di sejumlah titik.

"Bahwa pada awal pekan ini, Senin-Selasa (9-10/11/2026), penyidik KPK melakukan penggeledahan di enam lokasi, yakni dua lokasi kantor dan empat lokasi rumah," kata Budi seperti dikutip dari Batampos.

Dua kantor yang digeledah adalah kantor satuan kerja (Satker) Wilayah I dan Satker Wilayah II BBPJN Sumatera Utara. Keduanya berada di lingkungan instansi yang mengelola proyek jalan di provinsi tersebut.

Empat lokasi lainnya merupakan rumah milik pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan proyek. Yakni dua rumah kontraktor swasta yang mengerjakan proyek pembangunan jalan, kediaman mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sumatera Utara, serta rumah mantan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) di lingkungan BBPJN Sumatera Utara.

"Dalam maraton penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen yang terkait dengan penyidikan perkara ini," jelas Budi.

Pihak yang Digeledah dan Barang Bukti yang Disita

Penggeledahan menyasar dua kantor satker dan empat rumah pribadi. Dua di antaranya milik kontraktor swasta pelaksana proyek jalan. Satu rumah merupakan kediaman mantan Kepala Dinas PU Sumatera Utara. Satu lagi rumah mantan Kasatker BBPJN Sumatera Utara.

Barang bukti yang disita berupa dokumen dan perangkat elektronik. KPK belum merinci jenis dokumen maupun isi perangkat tersebut. Penyidik menyebut penyitaan dilakukan untuk melengkapi alat bukti yang sudah dikantongi.

• Dua kantor: Satker Wilayah I dan Satker Wilayah II BBPJN Sumatera Utara.
• Dua rumah kontraktor swasta pelaksana proyek pembangunan jalan.
• Kediaman mantan Kepala Dinas PU Sumatera Utara.
• Rumah mantan Kepala Satuan Kerja BBPJN Sumatera Utara.
• Barang bukti: dokumen dan perangkat elektronik terkait penyidikan.

Penggeledahan ini memperluas cakupan penyidikan ke pihak-pihak di luar pejabat yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kontraktor swasta kini masuk dalam sasaran pemeriksaan.

Delapan Tersangka Baru dan Peran Topan Obaja Putra Ginting

Kasus ini bermula dari OTT yang menyeret Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting. Dari pengembangan penyidikan, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka baru.

Plt Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyampaikan, delapan tersangka tersebut ditetapkan pada 30 September 2026. Penetapan dilakukan setelah penyidik memperoleh tambahan alat bukti.

Nama Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja muncul dalam pemberitaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Ia bersama tersangka lain menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Hingga berita ini diturunkan, KPK belum mengumumkan rincian peran masing-masing tersangka baru. Penyidik juga belum membeberkan konstruksi perkara secara utuh, termasuk nilai kerugian negara yang diduga timbul dari proyek tersebut.

Latar Belakang Proyek Jalan di Lingkungan BBPJN Sumut

BBPJN Sumatera Utara berada di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum. Instansi ini menangani pembangunan dan preservasi jalan nasional di wilayah provinsi.

Proyek di lingkungan BBPJN dikerjakan melalui satuan kerja yang tersebar di beberapa wilayah. Satker Wilayah I dan Satker Wilayah II menjadi dua unit yang kini masuk dalam pusaran penyidikan.

Dalam skema pengadaan pemerintah, satker bertindak sebagai pengguna anggaran yang menetapkan paket pekerjaan, memilih penyedia, dan mengawasi pelaksanaan. Kontraktor swasta menjalankan pekerjaan berdasarkan kontrak yang ditandatangani kedua pihak.

Dugaan korupsi pada proyek jalan biasanya menyangkut proses pengadaan, penentuan harga, hingga pengawasan pekerjaan. KPK belum menyebut secara spesifik modus yang diduga terjadi dalam perkara ini.

Penggeledahan ke kantor satker menunjukkan penyidik menelusuri dokumen pengadaan dan administrasi proyek. Sementara penggeledahan ke rumah kontraktor mengarah pada pencarian bukti transaksi dan komunikasi.

Dampak dan Langkah Penyidikan Selanjutnya

Penggeledahan menambah tekanan pada lingkungan BBPJN Sumatera Utara dan Dinas PUPR Sumut. Dua instansi itu kini bersinggungan langsung dengan penyidikan KPK.

Bagi publik Sumatera Utara, perkara ini menyangkut proyek infrastruktur yang dibiayai anggaran negara. Kualitas jalan yang dikerjakan turut menjadi perhatian jika dugaan korupsi terbukti.

KPK belum menyampaikan jadwal pemeriksaan lanjutan pasca-penggeledahan. Penyidik masih akan menelaah dokumen dan barang bukti elektronik yang disita.

Langkah berikutnya yang mungkin diambil adalah pemanggilan saksi, termasuk pihak dari satker dan kontraktor, untuk diklarifikasi terhadap temuan penyidik. KPK juga berpeluang menetapkan tersangka tambahan jika bukti mengarah ke pihak lain.

Informasi resmi mengenai perkembangan perkara dapat dipantau melalui kanal KPK. Hingga Rabu (11/11), lembaga antirasuah itu belum merilis daftar lengkap tersangka baru maupun kronologi lengkap dugaan korupsi.

Analisis Redaksi: Ketika Penggeledahan Menyentuh Ruang Pribadi

Penggeledahan ke empat rumah pribadi, termasuk kediaman mantan Kepala Dinas PU dan mantan Kasatker, menandakan penyidik tidak berhenti pada dokumen kantor. KPK menelusuri jejak transaksi hingga ke ruang privat para pihak. Pilihan itu wajar dalam perkara pengadaan, karena bukti kerap tersimpan di luar arsip resmi.

Yang patut dicermati, delapan tersangka baru ditetapkan pada 30 September 2026, tetapi hingga 11 November belum ada penjelasan rinci soal peran mereka. Publik berhak tahu konstruksi perkara, terutama karena proyek jalan menyangkut uang negara dan keselamatan pengguna jalan. Keterbukaan sejak awal akan menutup ruang spekulasi.

Kasus ini juga menguji konsistensi pemberantasan korupsi di sektor infrastruktur. Selama bertahun-tahun, proyek jalan menjadi ladang basah yang sulit disentuh. Jika KPK mampu membuktikan dugaan korupsi di BBPJN Sumut hingga ke pengadilan, efek jera bisa terasa lebih nyata. Sebaliknya, penyidikan yang berlarut tanpa ujung hanya akan mengulang pola lama.