Firli Bahuri Didatangi Penyidik di GOR Usai 2 Kali Mangkir, Polda Bantah Penangkapan

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya mendatangi mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri di sebuah gedung olahraga (GOR) bulu tangkis di kawasan Petamburan, Jakarta, Rabu malam. Kedatangan itu menindaklanjuti dua kali ketidakhadiran Firli dalam panggilan pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Polda Metro Jaya membantah kabar yang beredar sejak Rabu petang bahwa Firli ditangkap.

Kabar penangkapan itu sempat ramai di sejumlah kanal percakapan dan media sosial. Polisi bergerak cepat menepisnya. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menegaskan tidak ada orang yang diamankan dalam kedatangan tersebut.

Kronologi Kedatangan Penyidik ke GOR Petamburan

Menurut Budi Hermanto, kehadiran personel Ditreskrimsus di lokasi bukan dalam rangka penangkapan. Penyidik datang semata-mata untuk menindaklanjuti sikap Firli yang dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.

"Kehadiran personel Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ke lokasi GOR Bulutangkis dalam rangka menindaklanjuti ketidakhadiran Saudara FB dalam dua kali panggilan pemeriksaan," kata Budi saat dikonfirmasi, Rabu (11/11/2026).

Budi menyatakan Firli menyampaikan kesanggupan untuk hadir pada pemeriksaan yang akan segera dijadwalkan penyidik. Sampai Rabu malam, Polda Metro Jaya belum mengumumkan tanggal pemeriksaan berikutnya.

Polisi juga belum merinci kapan dua panggilan sebelumnya dilayangkan dan apa alasan ketidakhadiran Firli. Dua hal itu menjadi pertanyaan yang belum terjawab dalam keterangan resmi kepolisian. Yang jelas, ini bukan pertama kalinya Firli tidak memenuhi panggilan penyidik.

Pada akhir 2024, Firli juga dua kali mangkir dari pemeriksaan. Saat itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak membuka opsi menjemput paksa Firli jika ia kembali tidak hadir. Opsi itu tidak pernah terealisasi sampai kasusnya tersendat di tahap pemberkasan.

Status Tersangka 1.085 Hari dan Perkara yang Tak Kunjung ke Pengadilan

Status tersangka Firli sudah berjalan 1.085 hari. Hitungan itu dimulai sejak penyidik gabungan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menetapkannya pada 22 November 2023.

Selama hampir tiga tahun itu, Firli tidak pernah ditahan. Perkaranya juga belum sampai ke pengadilan. Situasi ini menjadi sorotan karena menyangkut mantan pejabat tertinggi di lembaga antikorupsi.

Firli disangka melakukan pemerasan, menerima gratifikasi, serta menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan penanganan perkara korupsi di Kementerian Pertanian. Kasus itu bermula dari dugaan pertemuan Firli dengan SYL ketika KPK sedang mengusut perkara korupsi di Kementerian Pertanian. SYL sendiri telah divonis bersalah dalam perkara korupsi di kementerian yang pernah dipimpinnya.

Firli juga diberhentikan dari jabatan Ketua KPK pada akhir Desember 2023. Dewan Pengawas KPK menjatuhkan sanksi etik berat terkait pertemuannya dengan SYL. Ia menjadi Ketua KPK pertama yang berstatus tersangka kasus korupsi saat masih menjabat.

Berkas Dua Kali Dikembalikan Jaksa dan SPDP yang Dicabut

Penanganan perkara Firli tersendat di tahap pemberkasan. Penyidik tercatat dua kali melimpahkan berkas ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan dua kali pula berkas itu dikembalikan karena dinilai belum lengkap.

Jaksa kemudian menerbitkan P20, yakni pemberitahuan bahwa waktu penyidikan untuk memenuhi petunjuk jaksa telah habis. Karena petunjuk itu tidak dipenuhi, Kejati DKI Jakarta mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Polda Metro Jaya pada 7 Agustus 2025.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta Dapot Dariarma baru mengungkap pengembalian itu pada April 2026. Ia menyebut penyidik harus mengirim SPDP baru jika ingin melanjutkan perkara, sehingga penanganan kasus kembali ke tahap awal.

Kuasa hukum Firli, Ian Iskandar, menilai pengembalian SPDP membuktikan penyidik tidak mampu memenuhi syarat formil dan materiil yang diminta jaksa. Ia mendesak polisi menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Polda Metro Jaya belum menjelaskan apakah pemanggilan Firli saat ini didasarkan pada SPDP baru.

Di sisi lain, Firli juga tiga kali mengajukan gugatan praperadilan atas status tersangkanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan pertama yang diajukan pada November 2023 tidak diterima hakim. Dua gugatan berikutnya dicabut sendiri oleh pihak Firli, terakhir pada Maret 2025.

Dampak Hukum dan Sorotan Publik atas Kasus Firli

Kasus ini menyimpan sejumlah persoalan yang saling bertumpuk. Firli berstatus tersangka, tetapi tidak ditahan. Berkasnya dikembalikan jaksa, SPDP-nya dicabut, dan pemanggilan pemeriksaan kembali dijadwalkan tanpa penjelasan rinci soal dasar hukumnya.

Publik menaruh perhatian besar karena Firli pernah memimpin lembaga yang tugasnya memberantas korupsi. Ketika perkaranya berjalan lambat, kepercayaan terhadap proses hukum ikut dipertaruhkan. Hal serupa juga disorot dalam pemberitaan soal penanganan perkara korupsi lain di Indonesia.

Sejumlah pihak menilai penyidik perlu menjelaskan secara terbuka status pemanggilan terbaru. Apakah pemeriksaan akan memakai SPDP baru, atau memakai berkas lama yang sudah dikembalikan kejaksaan. Tanpa kejelasan itu, proses hukum dinilai rawan dibaca sebagai langkah tanpa arah.

Dari sisi SYL, kasus pemerasan ini menjadi babak lanjutan setelah ia divonis bersalah dalam perkara korupsi di Kementerian Pertanian. Keterangan SYL dan pertemuannya dengan Firli menjadi salah satu titik penting yang membuat kasus ini bergulir sejak 2023.

Bagi publik, yang paling dinanti adalah kepastian jadwal pemeriksaan Firli. Polda Metro Jaya menyatakan akan segera menjadwalkan pemeriksaan setelah Firli menyanggupi hadir. Jika ia kembali mangkir, opsi penjemputan paksa yang pernah disuarakan pada 2024 bisa kembali mengemuka.

Langkah Selanjutnya: Jadwal Pemeriksaan dan Opsi Penjemputan Paksa

Setelah pertemuan di GOR Petamburan, penyidik memegang komitmen Firli untuk hadir. Polda Metro Jaya belum memberi tenggat kapan pemeriksaan digelar. Keterangan resmi hanya menyebut jadwal akan segera disusun.

Ada beberapa hal yang layak dicermati ke depan:

• Apakah pemeriksaan baru akan memakai SPDP baru sesuai permintaan Kejati DKI Jakarta.
• Apakah penyidik akan membuka alasan dua kali ketidakhadiran Firli sebelumnya.
• Apakah opsi penjemputan paksa kembali dibuka jika Firli mangkir untuk ketiga kalinya.
• Bagaimana sikap Kejati DKI Jakarta jika berkas dilimpahkan ulang.

Polisi juga belum merinci materi pemeriksaan yang akan disiapkan. Sejauh ini, keterangan resmi hanya menyebut penindaklanjutan atas ketidakhadiran, bukan penambahan alat bukti baru.

Informasi lain soal penanganan perkara ini bisa dipantau melalui pemberitaan di AFU.ID. Pembaca yang ingin mengikuti perkembangan aturan hukum dan proses penyidikan dapat merujuk pada ketentuan yang dipublikasikan di situs resmi Kejaksaan RI.

Analisis Redaksi

Kedatangan penyidik ke GOR bulu tangkis Petamburan bukan sekadar peristiwa kecil di malam Rabu. Ia memperlihatkan bahwa kewenangan penyidik diuji oleh tersangka yang berulang kali tidak hadir. Polisi memilih mendatangi, bukan menangkap. Pilihan itu sah, tetapi memunculkan pertanyaan soal seberapa tegas aparat menghadapi tersangka yang punya rekam jejak mangkir dua kali pada 2024 dan dua kali lagi kini.

Yang lebih mengganggu adalah status tersangka 1.085 hari tanpa penahanan, tanpa persidangan, dengan berkas yang dua kali dikembalikan jaksa dan SPDP yang dicabut. Firli bukan tersangka biasa. Ia mantan Ketua KPK. Publik berhak mendapat penjelasan apa dasar pemanggilan terbaru, apakah memakai SPDP baru, dan mengapa kasus ini berputar di tahap pemberkasan begitu lama. Kuasa hukum Firli menuntut SP3, sementara penyidik terus memanggil. Dua sikap itu tidak bisa berjalan bersamaan tanpa kejelasan hukum.

Jika pemeriksaan berikutnya kembali diabaikan, kredibilitas penanganan kasus ini akan makin sulit dijaga. Penjemputan paksa yang pernah disuarakan pada 2024 seharusnya bukan lagi wacana. Penegakan hukum tidak bisa bergantung pada kesediaan tersangka untuk hadir. Di sisi lain, penyidik juga wajib menuntaskan apa yang diminta jaksa agar perkara tidak berhenti di tengah jalan. Masyarakat menunggu bukan janji jadwal, melainkan kepastian hukum.