Kredit Macet LPEI: Polri Sita 44 Aset Rp286 Miliar, Enam Tersangka

Kortastipidkor Polri menyita 44 aset senilai total Rp286,27 miliar dalam penyidikan dugaan korupsi pemberian pembiayaan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada PT Duta Sarana Technology dan PT Maxima Inti Finance periode 2012-2016. Enam orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kepala Bagian Operasi Kortastipidkor Polri Kombes Pol Ahmad Yusuf Afandi mengatakan penyidik telah menyita sekaligus memasang plang pada sejumlah aset di beberapa wilayah. Langkah tersebut dilakukan untuk mengamankan aset selama proses hukum berlangsung.

"Pemasangan plang menandai status sitaan aset. Penyitaan dilakukan untuk mengamankan aset selama proses hukum," kata Yusuf dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Kronologi Dugaan Korupsi Pembiayaan LPEI

Perkara bermula ketika LPEI memberikan pembiayaan kepada PT Duta Sarana Technology. Dalam proses pemberian pembiayaan, pemeriksaan terhadap calon penerima dan penilaian risiko diduga tidak dilakukan sebagaimana mestinya.

Akibatnya, pembiayaan tersebut macet dan menyisakan kewajiban pembayaran sebesar 9 juta dolar AS. Persoalan kemudian berlanjut ketika LPEI memberikan pembiayaan kepada PT Maxima Inti Finance.

Penyidik menduga pembiayaan baru itu digunakan untuk menutupi kondisi pembiayaan yang telah bermasalah, termasuk kewajiban PT Duta Sarana Technology, agar terlihat seolah-olah masih berjalan lancar.

PT Maxima Inti Finance tercatat menerima total pembiayaan sebesar 47,5 juta dolar AS. Dana tersebut dicairkan sebanyak 17 kali dalam tiga tahap.

"PT Maxima Inti Finance menerima total pembiayaan sebesar 47,5 juta dolar Amerika Serikat, yang dicairkan 17 kali dalam tiga tahap," ujar Yusuf.

Penyidik juga menduga dokumen dan jaminan yang menjadi persyaratan pencairan tidak diperiksa secara memadai. Pada akhirnya, PT Maxima Inti Finance tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran kepada LPEI.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Polri

Dalam perkara ini, Polri telah menetapkan enam orang sebagai tersangka. Mereka terdiri atas FH selaku Relationship Manager Divisi Pembiayaan UKM LPEI periode 2011-2018, NH selaku Kepala Departemen Pembiayaan UKM LPEI periode 2012-2018, serta DSD selaku Kepala Divisi Pembiayaan.

Tiga tersangka lainnya adalah IS selaku Direktur Pelaksana III LPEI periode 2013-2016, AS selaku Direktur Pelaksana IV LPEI, dan DM selaku Direktur Utama PT Maxima Inti Finance periode 2014-2022.

Yusuf menjelaskan bahwa penyitaan aset merupakan bagian dari upaya penyidik untuk memastikan tidak ada pengalihan kekayaan selama proses hukum. "Penyitaan dilakukan untuk mengamankan aset selama proses hukum," ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak LPEI maupun kuasa hukum para tersangka terkait penetapan dan penyitaan tersebut.

Rincian 44 Aset yang Disita

Aset yang disita tersebar di sejumlah daerah, meliputi Jakarta Selatan, Aceh, Sumatera Selatan, Kota Tangerang, dan Depok. Di Sumatera Selatan, terdapat 38 objek sitaan dengan nilai sekitar Rp24,27 miliar.

Rinciannya, tiga bidang tanah di Kota Palembang senilai Rp3,93 miliar, enam objek di Kota Prabumulih senilai Rp7,08 miliar, serta 29 objek di Kabupaten Ogan Ilir senilai Rp13,25 miliar.

Sementara itu, satu objek aset berada di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Aset lainnya tersebar di Jakarta Selatan, Kota Tangerang, dan Depok.

Berikut daftar ringkas lokasi dan nilai aset yang disita:

• Sumatera Selatan: 38 objek senilai Rp24,27 miliar (Palembang Rp3,93 miliar; Prabumulih Rp7,08 miliar; Ogan Ilir Rp13,25 miliar)
• Aceh: 1 objek di Kabupaten Bener Meriah
• Jakarta Selatan: sejumlah objek
• Kota Tangerang: sejumlah objek
• Depok: sejumlah objek

Total nilai aset yang disita mencapai Rp286,27 miliar. Penyidik memasang plang pada setiap aset untuk menandai status sitaan.

Latar Belakang dan Konteks Pembiayaan LPEI

LPEI adalah lembaga pembiayaan ekspor yang berperan mendukung eksportir nasional. Dalam menjalankan fungsinya, LPEI menyalurkan pembiayaan kepada perusahaan yang dinilai layak berdasarkan analisis risiko dan jaminan.

Kasus ini menyoroti pentingnya tata kelola dan manajemen risiko dalam pemberian kredit. Dugaan tidak dilakukannya pemeriksaan memadai terhadap calon penerima pembiayaan menjadi titik lemah yang berujung pada kredit macet.

Penyidik menduga pembiayaan baru kepada PT Maxima Inti Finance digunakan untuk menutupi kewajiban PT Duta Sarana Technology yang telah bermasalah. Pola ini menimbulkan pertanyaan tentang pengawasan internal dan mekanisme persetujuan kredit di LPEI.

Sebagai lembaga publik, LPEI memiliki kewajiban menjaga prinsip kehati-hatian. Dugaan penyimpangan dalam proses pencairan 17 kali dalam tiga tahap menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap prosedur yang berlaku.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Penyitaan 44 aset senilai Rp286,27 miliar merupakan sinyal keseriusan Polri menangani kasus ini. Langkah tersebut juga diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah kerugian negara lebih lanjut.

Bagi LPEI, kasus ini berpotensi memengaruhi kepercayaan publik dan mitra bisnis. Perbaikan tata kelola dan transparansi menjadi kebutuhan mendesak agar fungsi pembiayaan ekspor tetap berjalan optimal.

Penyidik masih mendalami peran masing-masing tersangka dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Polri belum mengumumkan jadwal pemeriksaan lanjutan atau pelimpahan berkas ke kejaksaan.

Masyarakat menantikan perkembangan kasus ini, terutama terkait upaya pemulihan aset dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang diduga terlibat. Informasi resmi dari LPEI dan kuasa hukum tersangka akan menjadi penentu arah pemberitaan berikutnya.

Analisis Redaksi

Kasus dugaan korupsi pembiayaan LPEI ini bukan sekadar soal kredit macet. Ada indikasi kelemahan sistemik dalam proses persetujuan dan pengawasan pembiayaan yang seharusnya menjadi benteng utama lembaga negara.

Penyitaan aset senilai Rp286,27 miliar menunjukkan besarnya potensi kerugian yang harus ditanggung negara. Publik berhak mengetahui sejauh mana pengawasan internal LPEI bekerja dan mengapa pembiayaan bermasalah bisa lolos hingga 17 kali pencairan.

Penetapan enam tersangka, termasuk pejabat LPEI, menandakan bahwa penyidik tidak hanya menyasar pihak eksternal. Namun, ujian sesungguhnya adalah konsistensi pengusutan hingga tuntas dan pemulihan aset secara maksimal.

Ke depan, reformasi tata kelola pembiayaan di lembaga seperti LPEI menjadi keniscayaan. Tanpa perbaikan menyeluruh, kasus serupa berpotensi terulang dan merusak kepercayaan terhadap institusi pembiayaan ekspor.

Sumber: afu.id, lpei.go.id