Eks Kades Akar-Akar Lombok Ditahan: Korupsi APBDes Rp 541 Juta
Satreskrim Polres Lombok Utara menahan bekas Kepala Desa Akar-Akar, Akarman, setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap. Ia ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengelolaan APBDes 2021-2023 dengan kerugian negara Rp 541 juta.
Penahanan berlangsung di Rumah Tahanan Polres Lombok Utara sejak Senin, 16 November 2026. Kasatreskrim Polres Lombok Utara, Iptu I Komang Wilandra, memastikan penahanan itu untuk mempercepat pelimpahan perkara ke kejaksaan.
Baca juga: Kasus Makar Buntut Sadap Presiden Naik Penyidikan: Listyo Cs Terancam Pidana Berat
"Ya, tersangka kami tahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Lombok Utara," ungkap Komang kepada wartawan, Selasa (17/11/2026), seperti dikutip dari detikBali.
Kronologi Penetapan Tersangka hingga Penahanan
Perjalanan kasus ini bergerak cepat dalam sepekan terakhir. Penyidik Polres Lombok Utara menetapkan Akarman sebagai tersangka setelah menelusuri pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Akar-Akar selama tiga tahun anggaran, 2021 sampai 2023.
Berkas perkara kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Mataram. Kasi Intel Kejari Mataram, Ida Made Oka Wijaya, menyatakan berkas itu sudah dinyatakan lengkap atau P21.
"Sudah P21, untuk pelaksanaan tahap dua akan menyusul dilaksanakan," kata Oka.
Baca juga: Pembakar Teman di Bekasi Ditangkap: Kronologi Cekcok Candaan hingga Buron Sebulan
Status P21 menjadi penanda bahwa jaksa penuntut umum menilai bukti penyidik sudah memenuhi syarat formil dan materiil. Setelah itu, penyidik menyiapkan pelimpahan tersangka beserta barang bukti, yang dikenal sebagai tahap dua.
Komang menyebut penahanan dilakukan justru untuk keperluan tersebut. "Ditahan untuk persiapan tahap dua minggu depan," ujarnya.
Dengan skema ini, Akarman kemungkinan besar akan menjalani proses penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu dekat. Penahanan juga memastikan tersangka tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti sebelum persidangan dimulai.
Modus Anggaran Fiktif dan Mark-up Proyek Desa
Penyidik menemukan dua pola penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa tersebut. Pertama, dugaan anggaran fiktif. Kedua, mark-up atau penggelembungan nilai pada sejumlah proyek fisik.
Salah satu proyek yang disorot adalah pengadaan keranda. Proyek bernilai kecil itu menjadi pintu masuk penyidik menelusuri praktik mark-up yang lebih luas di Desa Akar-Akar.
Praktik semacam ini bukan hal baru dalam tata kelola dana desa. Anggaran fiktif biasanya muncul lewat laporan pertanggungjawaban yang mencantumkan kegiatan tanpa realisasi, sementara mark-up dilakukan dengan menaikkan harga satuan atau volume pekerjaan di atas nilai wajar.
Besaran kerugian negara dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Barat. Hasil audit itulah yang menjadi dasar angka Rp 541 juta dalam berkas perkara.
Angka tersebut lebih dari seperlima dana desa yang diterima Akar-Akar pada 2021. Tahun itu desa menerima Rp 2.377.813.000 yang dicairkan dalam tiga tahap: Rp 1.253.525.200 pada tahap pertama, Rp 735.125.200 pada tahap kedua, dan Rp 389.162.600 pada tahap ketiga.
Aliran Dana Desa Akar-Akar 2021-2023
Dokumen anggaran menunjukkan Desa Akar-Akar menerima dana desa dalam jumlah besar selama tiga tahun. Penyidik menelusuri penggunaan dana pada tiap tahun anggaran untuk memetakan titik penyelewengan.
- 2021: Rp 2.377.813.000, terdiri dari tahap I Rp 1.253.525.200, tahap II Rp 735.125.200, dan tahap III Rp 389.162.600.
- 2022: Rp 2.429.916.000, digunakan antara lain untuk pengelolaan dan pembuatan instalasi komunikasi dan informasi desa, rehabilitasi jamban umum, serta pemeliharaan sarana dan prasarana polindes.
- 2023: Rp 1.037.121.000, dialokasikan untuk rehabilitasi sarana dan prasarana kebudayaan rumah adat desa serta pembangunan pos pengawasan desa.
Total dana desa yang masuk ke Akar-Akar dalam tiga tahun itu mencapai sekitar Rp 5,84 miliar. Dengan kerugian negara Rp 541 juta, porsi yang diduga diselewengkan sekitar 9 persen dari keseluruhan aliran dana.
Penyidik belum merinci proyek mana saja yang masuk kategori fiktif dan mana yang di-mark-up. Namun pengadaan keranda disebut sebagai salah satu contoh yang paling jelas dalam berkas.
Siapa Akarman dan Posisi Hukumnya
Akarman menjabat sebagai Kepala Desa Akar-Akar ketika dana desa tiga tahun anggaran itu dikelola. Statusnya sebagai bekas kades menunjukkan ia sudah tidak menjabat saat proses hukum berjalan.
Dalam kasus korupsi anggaran desa, kepala desa berperan sebagai kuasa pengguna anggaran. Posisi itu membuatnya bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban belanja desa, termasuk proyek fisik yang dikerjakan swakelola.
Penyidik menjerat Akarman dengan pasal-pasal korupsi yang mengatur penyalahgunaan wewenang dan penggelapan keuangan negara. Ancaman hukuman mencakup pidana penjara serta denda, disertai kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Akarman atau kuasa hukumnya. DetikBali juga mencatat kasus serupa di sejumlah daerah, seperti penahanan kades dan bendahara Desa Kotaraja terkait korupsi dana desa Rp 1,5 miliar.
Kasus Akar-Akar menambah daftar panjang persoalan tata kelola dana desa di Lombok Utara. Sejumlah pihak mendorong penguatan pengawasan di tingkat kecamatan dan inspektorat agar penyelewengan bisa dicegah sebelum audit BPKP menemukan kerugian.
Langkah Selanjutnya: Tahap Dua dan Agenda Persidangan
Fokus berikutnya adalah pelaksanaan tahap dua minggu depan. Dalam tahap ini, penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum di Kejari Mataram.
Setelah pelimpahan, jaksa menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan. Sidang perdana biasanya digelar beberapa pekan setelah berkas masuk, tergantung jadwal Pengadilan Tipikor.
Barang bukti yang kemungkinan besar diajukan meliputi dokumen APBDes, laporan pertanggungjawaban, kuitansi proyek, hasil audit BPKP NTB, serta keterangan saksi dari perangkat desa dan pihak ketiga.
Publik di Lombok Utara menunggu apakah penyidik akan menetapkan tersangka lain. Dalam banyak kasus korupsi dana desa, peran bendahara, sekretaris desa, dan tim pelaksana kegiatan ikut diuji di persidangan.
Untuk sementara, Akarman mendekam di Rutan Polres Lombok Utara. Proses hukum berlanjut, dan angka kerugian Rp 541 juta kini menjadi taruhan reputasi tata kelola dana desa di salah satu kabupaten termuda di NTB itu. Informasi lebih lanjut soal kebijakan pengawasan dana desa bisa dilihat di situs resmi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Analisis Redaksi
Yang paling mencolok dari kasus ini bukan angka Rp 541 juta, melainkan cara penyidik menemukannya. Pengadaan keranda—belanja kecil yang biasanya luput dari sorotan—menjadi pintu masuk menuju dugaan anggaran fiktif dan mark-up. Ini menunjukkan bahwa penyelewengan dana desa jarang berdiri sendiri; ia bersembunyi di detail belanja yang dianggap remeh.
Perjalanan perkara juga terbilang rapi: penyidikan, audit BPKP, P21, lalu penahanan menjelang tahap dua. Namun kecepatan itu baru bermakna jika berujung pada pemulihan uang negara, bukan sekadar vonis. Selama uang pengganti sulit dieksekusi, efek jera terhadap kepala desa lain akan tetap lemah.
Persoalan strukturalnya ada di pengawasan berlapis yang sering hanya formalitas. Dana desa miliaran rupiah mengalir dalam tiga tahap setiap tahun, sementara pendampingan dan verifikasi di tingkat kecamatan kerap kekurangan kapasitas. Selama celah itu dibiarkan, kasus Akar-Akar akan berulang dengan nama desa yang berbeda.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0