Kasus Makar Buntut Sadap Presiden Naik Penyidikan: Listyo Cs Terancam Pidana Berat
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memastikan kasus makar yang bermula dari penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto resmi naik ke tahap penyidikan. Penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan memeriksa saksi, sementara belum ada tersangka baru yang ditetapkan.
Pernyataan itu disampaikan Suyudi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026). Ia menegaskan penyidikan berjalan bertahap dan belum menyentuh penentuan status tersangka tambahan.
Baca juga: Pembakar Teman di Bekasi Ditangkap: Kronologi Cekcok Candaan hingga Buron Sebulan
"Belum ada tersangka. Masih dalam proses, sekarang kita masih dalam proses penyidikan ya, kita sedang mengumpulkan alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi sudah kita lakukan," kata Suyudi.
Kasus ini menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi lain. Berkas perkara ditangani Direktorat Siber Bareskrim Polri sejak penetapan tersangka pada 3 November 2026, dan kini bergerak ke fase yang jauh lebih serius: penyidikan dugaan makar.
Kronologi Penyadapan yang Berujung Dugaan Makar
Rangkaian peristiwa ini bermula dari instruksi Listyo yang disampaikan secara lisan maupun melalui aplikasi WhatsApp kepada Irjen Ahrie Sonta Nasution. Perintah itu tidak berhenti di satu tangan. Menurut penyidik, instruksi mengalir melalui Irjen Slamet Uliandi dan Irjen Eko Hadi Santoso sebelum akhirnya sampai ke operator penyadapan.
Sasaran penyadapan bukan kalangan biasa. Daftarnya mencakup Presiden, lingkaran istana, politisi, aktivis, pebisnis, hingga awak media. Penyidik menilai cakupan itu menunjukkan pemantauan sistematis, bukan tindakan sporadis.
Baca juga: Kapolri Benarkan Permintaan FBI soal Skandal Chip NVIDIA, Tegaskan Belum Ada Penggeledahan
Pembagian peran keempat perwira tinggi itu sudah dipetakan Bareskrim:
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo disebut sebagai pihak yang menentukan sasaran sekaligus menerima hasil pemantauan atau end user.
- Irjen Slamet Uliandi bertugas meneruskan instruksi dan laporan kepada Listyo.
- Irjen Eko Hadi Santoso memberikan persetujuan penyadapan.
- Irjen Ahrie Sonta Nasution meneruskan perintah kepada operator serta melaporkan hasilnya.
Selain dugaan penyadapan, penyidik mendalami penggunaan sistem di luar prosedur resmi. Dua hal yang menjadi sorotan adalah penghapusan rekaman suara dan log penyadapan. Pemusnahan alat bukti elektronik inilah yang membuat perkara melebar ke dugaan illegal access dan obstruksi.
Kapolri menyebut penyidik telah mengamankan perangkat elektronik sebagai barang bukti. "Kemudian juga alat-alat bukti yang terkait ya, pengamanan alat-alat gadget dan sebagainya itu juga akan kita pelajari. Begitu juga alat bukti lain ya terkait bisa menguatkan daripada penyidikan kasus makar ini," ujarnya.
Tim Khusus Kabareskrim dan Alasan Polri Naikkan Status
Penanganan perkara ini tidak diserahkan ke unit biasa. Kapolri membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin. Tim itu bertugas mengembangkan dugaan-dugaan yang menyertai kasus penyadapan.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir menyampaikan hal itu usai bertemu Menko Polkam Dudung Abdurachman, Selasa siang. "Bapak Kapolri sangat konsisten dan komitmen dengan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, dan saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan," kata Isir.
Asep sendiri menjelaskan dasar kenaikan status perkara. Menurut dia, penyidik sudah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menerbitkan laporan polisi baru. "Kami telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk membuat satu laporan polisi terkait dengan tindak pidana makar," kata Asep di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam hukum acara pidana Indonesia, penyidikan adalah tahap setelah penyelidikan. Di fase ini penyidik berwenang memanggil saksi, menyita barang bukti, dan menggelar perkara. Naiknya status ke penyidikan menandakan perkara tidak lagi sekadar informasi awal, melainkan sudah memiliki landasan bukti yang dinilai memadai.
Yang belum muncul ke permukaan adalah sosok yang disebut sebagai pihak di atas Listyo. Sejumlah pemberitaan menyebut hasil penyadapan terhadap Presiden dicetak lalu dibawa kurir dari Jakarta ke sejumlah kota. Penyidik belum mengonfirmasi secara resmi klaim tersebut.
Empat Perwira Tinggi dan Ancaman Pidana Berat
Empat nama yang masuk dalam penanganan perkara ini seluruhnya berpangkat tinggi. Selain Listyo, ada Irjen Slamet Uliandi, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Ahrie Sonta Nasution. Ketiganya masih menjalani proses etik di internal Polri, dan nasib Eko diprediksi menyusul Ahrie.
Dugaan makar membawa konsekuensi hukum yang tidak ringan. Pasal makar dalam KUHP dirancang untuk menjerat upaya menggulingkan atau melawan kekuasaan negara yang sah, dan ancaman hukumannya termasuk yang paling berat dalam kitab undang-undang tersebut.
Perkara ini juga bersinggungan dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Akses ilegal terhadap sistem elektronik, apalagi yang menyasar komunikasi pejabat negara, dapat dijerat dengan pasal berlapis. Penyidik menyebut pendalaman mencakup prosedur penyadapan yang tidak resmi serta penghapusan bukti.
Komisi Pemberantasan Korupsi ikut terseret dalam pusaran. Lembaga itu menegaskan tidak ada kebocoran informasi soal operasi tangkap tangan setelah namanya disebut masuk daftar pihak yang disadap. Bantahan itu muncul di tengah sorotan publik terhadap luasnya jangkauan penyadapan.
Untuk diketahui, kasus dugaan penyadapan, illegal access, hingga pemusnahan alat bukti elektronik ini sudah masuk tahap penyidikan sejak awal November. Direktorat Siber Bareskrim Polri memegang kendali penanganan, dengan pengawasan langsung dari Kabareskrim.
Dampak pada Institusi dan Kepercayaan Publik
Kasus ini menempatkan Polri dalam posisi yang tidak nyaman. Institusi yang seharusnya menjadi penjaga prosedur penyadapan justru menghadapi tuduhan penggunaan alat negara untuk memantau Presiden dan sejumlah tokoh sipil.
Tekanan datang dari dua arah. DPR dan Istana disebut sudah bulat dalam menyikapi perkara ini, sementara publik menuntut transparansi soal siapa saja yang menjadi sasaran dan sejauh mana rekaman itu menyebar. Bareskrim sempat dipertanyakan mengapa status makar tidak segera ditetapkan meski desakan politik menguat.
Bagi masyarakat sipil, daftar sasaran yang mencakup aktivis, pebisnis, dan awak media menjadi peringatan tersendiri. Penyadapan terhadap jurnalis dan aktivis berpotensi menimbulkan efek jera, terutama bila tidak ada penjelasan resmi mengenai motif di balik pemantauan tersebut.
Di sisi lain, penyidik menghadapi ujian teknis. Penghapusan rekaman suara dan log penyadapan membuat pembuktian lebih rumit. Pemulihan data digital, keterangan operator, dan jejak percakapan WhatsApp menjadi kunci untuk merangkai rangkaian perintah dari atas ke bawah.
Proses etik internal juga berjalan paralel dengan penyidikan pidana. Sidang etik terhadap sejumlah perwira telah digelar, dan hasilnya akan menentukan apakah mereka tetap memegang jabatan selama perkara berjalan.
Langkah Selanjutnya: Menunggu Penetapan Tersangka Makar
Pertanyaan besar yang belum terjawab adalah kapan penyidik menetapkan tersangka untuk dugaan makar. Kapolri memilih tidak berspekulasi. Ia hanya menyatakan proses sedang berjalan dan alat bukti terus dikumpulkan.
Pengamat menilai penetapan tersangka makar akan menjadi titik balik politik hukum. Sebab, pasal makar menuntut pembuktian niat menggulingkan kekuasaan, bukan sekadar pelanggaran prosedur penyadapan. Penyidik perlu menunjukkan kaitan antara pemantauan terhadap Presiden dan tujuan yang lebih besar.
Selain itu, arah penyidikan kemungkinan melebar ke pihak di luar kepolisian. Sejumlah laporan menyebut adanya dalang di atas Listyo yang identitasnya diyakini sudah dikantongi Badan Intelijen Negara. Polri belum membenarkan maupun membantah informasi tersebut.
Yang pasti, tim khusus bentukan Kapolri masih bekerja. Pemeriksaan saksi sudah dilakukan, perangkat elektronik sudah diamankan, dan laporan polisi baru soal makar sudah diterbitkan. Tahap berikutnya adalah gelar perkara untuk menentukan status tersangka.
Hingga Selasa sore, belum ada keterangan resmi mengenai jadwal pemeriksaan lanjutan terhadap Listyo maupun tiga perwira tinggi lainnya. Publik menunggu apakah perkara ini berhenti di tataran prosedur atau benar-benar menyentuh inti dugaan makar.
Analisis Redaksi
Kenaikan status ke penyidikan adalah langkah yang secara hukum wajar, tetapi secara politik penuh risiko. Polri sedang mengusut dugaan kejahatan yang melibatkan mantan pemimpinnya sendiri, dengan sasaran penyadapan seorang Presiden yang sedang menjabat. Tidak ada ruang untuk bermain-main dengan waktu.
Yang perlu dicermati adalah pilihan pasal. Penyadapan ilegal dan pemusnahan bukti elektronik sudah cukup untuk menjerat para tersangka dengan ancaman hukuman berat. Menambahkan pasal makar menuntut standar pembuktian yang jauh lebih tinggi, namely niat dan persekongkolan. Bila penyidik gagal membuktikan unsur itu, kredibilitas seluruh perkara bisa terganggu.
Sebaliknya, bila unsur makar benar-benar terpenuhi, ini bukan sekadar skandal internal kepolisian. Ini persoalan konstitusional: alat negara dipakai untuk memantau Presiden, politisi, aktivis, dan jurnalis. Masyarakat berhak tahu siapa yang memerintahkan, sejauh mana rekaman menyebar, dan mengapa penghapusan bukti bisa terjadi di dalam institusi yang memiliki kewenangan penyadapan.
Ujian terbesar bukan pada penetapan tersangka, melainkan pada konsistensi. Bila tim khusus bekerja transparan dan hasilnya diumumkan secara terbuka, kepercayaan publik punya peluang pulih. Bila perkara menguap setelah sorotan mereda, keraguan terhadap Polri akan mengendap jauh lebih lama daripada kasusnya sendiri.
Sumber: afu.id, polri.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0