BPJS Ketenagakerjaan Salurkan Rp111,77 Miliar di Papua Tengah, Ini Rinciannya
BPJS Ketenagakerjaan menyalurkan manfaat jaminan sosial sebesar Rp111,77 miliar kepada peserta di Provinsi Papua Tengah hingga November 2026. Dana itu menjadi perlindungan atas risiko kecelakaan kerja, kematian, dan kebutuhan jaminan sosial lainnya.
Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Papua, I Nyoman Suarjaya, menyampaikan angka tersebut di Nabire, Selasa. Menurut dia, penyaluran manfaat itu membuktikan program jaminan sosial ketenagakerjaan memberi perlindungan nyata bagi pekerja dan keluarganya.
Baca juga: Kota Makassar Jadi Percontohan Nasional Pidana Kerja Sosial, Appi Dukung Penuh
“Di balik setiap pekerja yang terlindungi, terdapat keluarga yang mendapatkan rasa aman. Perlindungan pekerja juga menjadi upaya menjaga kesejahteraan masyarakat serta mencegah munculnya kemiskinan baru akibat risiko sosial ekonomi,” kata Suarjaya.
Rincian Manfaat dan Beasiswa Pendidikan
Sepanjang 2025, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat sebesar Rp98,852 miliar kepada peserta di Papua Tengah. Pada periode yang sama, 263 peserta menerima beasiswa pendidikan dengan total nilai Rp932 juta.
Hingga November 2026, beasiswa pendidikan diberikan kepada 259 penerima dengan total nilai Rp897,5 juta. Jumlah itu sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, baik dari sisi penerima maupun nilai.
Suarjaya merinci komponen manfaat yang diterima peserta. Santunan kematian sebesar Rp74 juta, beasiswa pendidikan anak Rp114 juta, dan Jaminan Hari Tua (JHT) Rp32.458.600. Ahli waris juga memperoleh manfaat Jaminan Pensiun sebesar Rp411.400 per bulan.
Baca juga: BikersMu Klaten Jelajah Lereng Dieng, Tebar Bantuan di Milad Muhammadiyah 114
Manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan mencakup santunan kematian, perawatan akibat kecelakaan kerja, tabungan hari tua, serta beasiswa pendidikan bagi anak peserta sesuai ketentuan kepesertaan. Rincian itu menunjukkan bahwa proteksi tidak berhenti pada pekerja, tetapi menjangkau keluarga yang ditinggalkan.
Beasiswa pendidikan menjadi salah satu manfaat yang paling terasa bagi keluarga pekerja. Dengan biaya sekolah yang terus naik, bantuan itu membantu anak peserta tetap bersekolah meski orang tua mengalami musibah.
Cakupan Perlindungan Baru 17,92 Persen
Hingga Oktober 2026, cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Papua Tengah mencapai 17,92 persen. Angka itu setara 133.772 tenaga kerja dari total potensi 746.320 pekerja.
Artinya, lebih dari 80 persen pekerja di provinsi tersebut belum terlindungi. Mayoritas yang belum terjangkau diperkirakan berada di sektor informal, seperti pedagang, petani, nelayan, dan pekerja harian.
Suarjaya menegaskan perlindungan jaminan sosial perlu diperluas. Pekerja rentan di sektor informal harus memperoleh manfaat serupa agar risiko sosial ekonomi tidak berujung pada kemiskinan baru.
Untuk mempercepat perluasan, BPJS Ketenagakerjaan mengandalkan program Sertakan atau Sejahterakan Pekerja Sekitar Anda. Melalui program itu, masyarakat maupun badan usaha dapat membantu membayar iuran pekerja informal sebesar Rp16.800 per orang setiap bulan.
Iuran tersebut memberi perlindungan dasar Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja. Skema gotong royong ini membuka jalan bagi pekerja informal yang penghasilannya tidak tetap untuk tetap mendapat proteksi.
Dorongan Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha
Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyambut baik perluasan kepesertaan. Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Papua Tengah, Victor Fun, mengatakan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan berperan penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan mengurangi risiko sosial ekonomi.
Ia mengajak pemerintah kabupaten, badan usaha, dan seluruh pemangku kepentingan meningkatkan kerja sama. Tujuannya agar semakin banyak pekerja mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan.
Dukungan pemerintah daerah menjadi kunci karena kepesertaan pekerja informal tidak bisa hanya mengandalkan kesadaran individu. Di wilayah dengan sebaran penduduk yang luas dan akses terbatas, sosialisasi harus dilakukan dari pintu ke pintu.
Papua Tengah sendiri merupakan provinsi hasil pemekaran yang dihuni banyak pekerja sektor tradisional. Struktur ekonomi yang bertumpu pada pertanian, perikanan, dan perdagangan kecil membuat tantangan perluasan kepesertaan berbeda dari Jawa atau Bali.
Langkah Selanjutnya: Kolaborasi dan Edukasi
BPJS Ketenagakerjaan menargetkan perluasan kepesertaan melalui kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan badan usaha. Salah satu caranya adalah mendorong perusahaan mendaftarkan pekerjanya dan mengikuti program Sertakan untuk pekerja di sekitar operasi.
Edukasi kepada pekerja informal juga menjadi prioritas. Banyak pekerja belum memahami bahwa iuran Rp16.800 per bulan bisa memberi perlindungan atas risiko kecelakaan dan kematian.
Selain itu, sinergi dengan dinas tenaga kerja diperlukan untuk memastikan kepatuhan pengusaha. Pengawasan terhadap perusahaan yang belum mendaftarkan pekerja akan menentukan apakah cakupan 17,92 persen bisa naik signifikan.
Suarjaya menegaskan komitmen untuk terus memperluas perlindungan. “Perlindungan pekerja juga menjadi upaya menjaga kesejahteraan masyarakat serta mencegah munculnya kemiskinan baru akibat risiko sosial ekonomi,” ujarnya.
Dengan potensi 746.320 pekerja, ruang pertumbuhan kepesertaan masih sangat besar. Keberhasilan perluasan akan bergantung pada konsistensi sosialisasi, dukungan anggaran daerah, dan kesadaran badan usaha.
Analisis Redaksi
Angka Rp111,77 miliar terdengar besar, tetapi maknanya baru terasa ketika dibandingkan dengan cakupan. Baru 17,92 persen pekerja di Papua Tengah yang terlindungi. Artinya, sekitar 612.548 pekerja masih menghadapi risiko kecelakaan dan kematian tanpa jaring pengaman.
Persoalannya bukan sekadar sosialisasi. Di wilayah dengan sebaran geografis sulit, biaya menjangkau pekerja informal jauh lebih tinggi daripada di Jawa. Program Sertakan dengan iuran Rp16.800 per bulan adalah terobosan, tetapi tanpa pendampingan pendaftaran, pekerja di distrik terpencil akan tetap sulit mengaksesnya.
Pemerintah daerah perlu memandang kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagian dari belanja perlindungan sosial, bukan urusan badan usaha semata. Alokasi anggaran untuk membayar iuran pekerja rentan akan lebih murah daripada menanggung dampak sosial ketika pencari nafkah keluarga meninggal atau cacat akibat kerja.
Tanpa terobosan itu, penurunan penerima beasiswa dari 263 menjadi 259 orang bisa menjadi tanda awal bahwa perluasan belum menyentuh kelompok yang paling membutuhkan.
Sumber: papuatengah.antaranews.com, bpjsketenagakerjaan.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0