Kota Makassar Jadi Percontohan Nasional Pidana Kerja Sosial, Appi Dukung Penuh

Nov 17, 2026 - 17:40
 0  1
Kota Makassar Jadi Percontohan Nasional Pidana Kerja Sosial, Appi Dukung Penuh

Kota Makassar berpeluang menjadi percontohan nasional dalam pengembangan program pidana kerja sosial dan pelibatan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Sukarela. Wali Kota Makassar, Appi, menegaskan dukungan penuh terhadap inovasi yang digagas Kementerian Hukum dan HAM ini.

Ad
Ad

Dukungan tersebut disampaikan Appi saat menerima kunjungan Tim Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Balai Kota Makassar, Selasa (17/11/2026). Menurut Appi, program ini sejalan dengan visi pemerintah kota dalam membangun sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan berorientasi pada reintegrasi sosial.

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Salurkan Rp111,77 Miliar di Papua Tengah, Ini Rinciannya

Kronologi Kunjungan Tim Ditjen Pemasyarakatan

Kunjungan Tim Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ke Balai Kota Makassar berlangsung pada Selasa (17/11/2026). Tim diterima langsung oleh Wali Kota Makassar, Appi, didampingi sejumlah pejabat terkait. Agenda utama kunjungan ini adalah membahas rencana pengembangan program pidana kerja sosial dan pelibatan PK Sukarela di Kota Makassar.

Dalam pertemuan tersebut, tim memaparkan konsep program yang bertujuan mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) dengan memberikan alternatif hukuman bagi pelanggar hukum ringan. Program ini juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam proses pembinaan melalui PK Sukarela.

Appi menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan komitmennya untuk mendukung implementasi program di Makassar. "Kami siap mendukung penuh dan akan memfasilitasi koordinasi dengan instansi terkait," ujar Appi dalam pertemuan itu.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Selain Wali Kota Appi, pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, serta jajaran pemerintah kota. Kepala Bagian Program dan Kerja Sama Ditjen Pemasyarakatan, [nama tidak disebutkan], menjelaskan bahwa program pidana kerja sosial adalah amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Baca juga: BikersMu Klaten Jelajah Lereng Dieng, Tebar Bantuan di Milad Muhammadiyah 114

"Pidana kerja sosial merupakan alternatif pidana penjara bagi pelaku tindak pidana ringan. Ini akan mengurangi beban lapas yang saat ini mengalami kelebihan kapasitas," jelasnya.

Sementara itu, Appi menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar akan menyiapkan regulasi pendukung dan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Sosial dan Satpol PP. "Kami juga akan menggandeng perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat untuk menyosialisasikan program ini," tambahnya.

Latar Belakang dan Konteks Program Pidana Kerja Sosial

Program pidana kerja sosial dan PK Sukarela merupakan bagian dari upaya reformasi sistem pemasyarakatan di Indonesia. Berdasarkan data Ditjen Pemasyarakatan, per Oktober 2026, jumlah penghuni lapas di seluruh Indonesia mencapai sekitar 270.000 orang, sementara kapasitas hanya 130.000 orang. Overkapasitas ini mencapai lebih dari 100 persen.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan alternatif pidana melalui UU No. 1/2023. Pidana kerja sosial diatur dalam Pasal 65 hingga Pasal 70 KUHP baru. Pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman kerja sosial maksimal 240 jam, yang dapat dicicil dalam waktu enam bulan.

Selain itu, program PK Sukarela melibatkan masyarakat untuk membimbing narapidana selama menjalani pidana kerja sosial. Mereka akan mendapat pelatihan dan sertifikasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Kota Makassar dipilih sebagai pilot project karena dinilai memiliki infrastruktur dan komitmen pemerintah daerah yang memadai.

Dampak dan Manfaat bagi Masyarakat Makassar

Jika program ini berjalan, Makassar akan menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan pidana kerja sosial. Dampak positifnya antara lain mengurangi beban lapas, menghemat anggaran negara, dan memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana ringan untuk memperbaiki diri tanpa harus kehilangan kebebasan.

Selain itu, program ini juga melibatkan partisipasi masyarakat melalui PK Sukarela. Warga dapat berperan aktif dalam pembinaan narapidana, sehingga tercipta rasa kepedulian sosial yang lebih tinggi. "Ini adalah bentuk keadilan restoratif yang melibatkan masyarakat," kata Appi.

Namun, implementasi program ini juga menghadapi tantangan, seperti kesiapan sumber daya manusia, regulasi teknis, dan pengawasan. Pemerintah kota berencana melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan aparat penegak hukum sebelum program dijalankan secara penuh.

Langkah Selanjutnya dan Komitmen Pemerintah Kota

Setelah pertemuan, Pemerintah Kota Makassar akan membentuk tim koordinasi yang melibatkan Ditjen Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan OPD terkait. Tim ini akan menyusun rencana aksi, jadwal sosialisasi, dan mekanisme pelaksanaan pidana kerja sosial.

Appi menargetkan program dapat mulai diuji coba pada awal 2027. "Kami akan lakukan persiapan matang, termasuk menyiapkan tempat kerja sosial dan merekrut PK Sukarela," ujarnya.

Ditjen Pemasyarakatan akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Jika berhasil, Makassar akan dijadikan model nasional dan direplikasi di kota-kota lain. "Kami optimistis Makassar bisa menjadi contoh," tutup perwakilan Ditjen Pemasyarakatan.

Analisis Redaksi

Langkah Kota Makassar menjadi percontohan nasional pidana kerja sosial patut diapresiasi. Program ini tidak hanya menjawab persoalan overkapasitas lapas, tetapi juga menawarkan pendekatan keadilan yang lebih restoratif. Namun, keberhasilan program sangat bergantung pada keseriusan pemerintah dalam menyiapkan regulasi, sumber daya, dan pengawasan.

Tanpa pengawasan ketat, pidana kerja sosial berisiko diselewengkan menjadi hukuman yang ringan bagi pelaku kejahatan tertentu. Karena itu, perlu ada kriteria jelas tentang jenis tindak pidana yang bisa dijatuhi kerja sosial, serta mekanisme evaluasi yang transparan. Peran PK Sukarela juga harus diimbangi dengan pelatihan dan dukungan yang memadai.

Jika dikelola dengan baik, program ini bisa menjadi terobosan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Makassar berpeluang besar membuktikan bahwa keadilan tidak selalu harus berarti penjara. Dukungan penuh dari Wali Kota Appi menjadi modal awal yang penting, tetapi implementasi di lapangan akan menjadi ujian sesungguhnya.

Sumber: suaracelebes.com, kemenkumham.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad