Mafiaisme di Tubuh Polri: Psikolog Organisasi Bongkar 4 Akar Penyebabnya

Psikolog organisasi Brigjen TNI (Purn) Drs. T. Irwan Amrun, M.Psi., membongkar anatomi terbentuknya praktik "mafiaisme" di tubuh Polri. Ia menyebut fenomena itu bukan kebetulan, melainkan akumulasi kerapuhan struktural dan kultural yang sistemik.

Dalam wawancara dengan Afu.id, Senin (9/11/2026), Irwan memaparkan bahwa penyalahgunaan wewenang di korps baju cokelat berakar dari lemahnya kontrol, privatisasi kepercayaan, serta matinya meritokrasi murni. Ia merinci empat dimensi utama yang memicu terbentuknya faksi dan sindikat terselubung di internal Polri.

Pernyataan itu muncul di tengah tekanan publik yang belum surut terhadap institusi kepolisian. Sejumlah kasus besar yang menyeret perwira tinggi menjadi bukti bahwa persoalan ini bukan sekadar dugaan.

Empat Dimensi yang Melahirkan Faksi di Internal Polri

Dimensi pertama, kata Irwan, adalah konsentrasi kekuasaan tanpa kontrol berlapis. Semakin tinggi pangkat dan jabatan seorang perwira tinggi, semakin masif pula sumber daya, personel, informasi, serta operasi strategis yang berada di bawah kendalinya.

"Tanpa mekanisme pembatasan dan pengawasan berlapis, konsentrasi kekuasaan yang terpusat ini melahirkan kerentanan berupa ketergantungan berlebihan pada figur tunggal atau jaringan tertentu," ujarnya.

Dimensi kedua menyangkut privatisasi kepercayaan dan lingkaran tertutup atau inner circle. Setiap pimpinan tertinggi memang memerlukan tim inti untuk menggerakkan roda organisasi. Namun bahaya muncul ketika kepercayaan institusional bergeser menjadi privilese eksklusif.

"Ketika akses kepada pimpinan dan monopoli informasi dikuasai segelintir orang, tim inti bermutasi menjadi kelompok tertutup yang kebal dari audit maupun pengawasan objektif," ungkap Irwan.

Dimensi ketiga adalah anomali promosi dan loyalitas buta. Saat sistem meritokrasi melemah dan digantikan kedekatan personal atau patronase, orientasi loyalitas anggota mengalami distorsi. Personel di bawahnya terdorong memberikan kepatuhan mutlak kepada pimpinan faksi alih-alih kepada konstitusi dan hukum.

"Loyalitas buta inilah yang menyediakan ruang aman bagi praktik persekongkolan, di mana perintah menyimpang sekalipun dituruti demi mengamankan jenjang karier," tegasnya.

Dimensi keempat, eksploitasi fungsi-fungsi rawan organisasi. Jaringan kolusi memanfaatkan celah pada fungsi operasional yang memegang diskresi besar, seperti pengelolaan barang bukti (khususnya narkotika), proses penyidikan, perizinan, hingga penempatan personel.

"Tanpa adanya transparansi, pencatatan digital (audit trail), dan rotasi berbasis risiko, fungsi-fungsi krusial ini rawan dibajak untuk melayani kepentingan kelompok atau akumulasi keuntungan ilegal," kata Irwan.

Ferdy Sambo hingga Teddy Minahasa sebagai Potret Kegagalan Kontrol

Manifestasi dari runtuhnya sistem pengawasan dan suburnya faksi internal terlihat nyata dalam sejumlah preseden kasus hukum yang mengguncang institusi. Irwan menunjuk kasus Ferdy Sambo sebagai potret paling telanjang dari kegagalan kontrol dan pekatnya loyalitas faksi di ring internal.

Kasus pembunuhan berencana yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo diputus melalui Putusan MA Nomor 813 K/Pid/2023. Konsentrasi kekuasaan absolut berujung pada rekayasa sistematis dan obstruction of justice yang melibatkan banyak perwira.

Kasus ini juga kerap dihubungkan dengan pusaran jejaring bayangan seperti Konsorsium 303, jaringan judi online yang diduga dilindungi oknum internal.

Preseden berikutnya adalah penangkapan mantan Kapolda Sumatra Barat Irjen Teddy Minahasa atas peredaran gelap sabu seberat 5 kilogram. Kasus itu membuktikan sindikat narkoba di tubuh Polri mampu melibatkan perwira tinggi yang memanfaatkan kewenangan operasional untuk menyalahgunakan barang bukti.

Catatan investigasi publik di era kepemimpinan sebelumnya juga menyoroti figur-figur pemegang kekuasaan yang kerap dikaitkan dengan pelindungan terhadap aktivitas ilegal, seperti kasus tambang ilegal yang dibackup oknum tertentu. Puncak krisis institusional terjadi lewat kasus penyadapan ilegal (illegal tapping) yang menyeret pucuk pimpinan tertinggi Polri ke ranah tersangka.

Rangkaian kasus itu memperlihatkan pola yang sama: kewenangan besar tanpa pengawasan berlapis, lalu ditutup dengan solidaritas internal yang membabi buta.

Reformasi Ala "Power with Wisdom" dan Tiga Dimensi Mental Personel

Untuk memutus rantai mafiaisme dan mengembalikan marwah institusi, Irwan menekankan bahwa reformasi tidak cukup dilakukan dengan sekadar mengganti figur pimpinan. Yang harus diubah adalah insentif sistem melalui konsep "Power with Wisdom" atau kekuasaan yang bijaksana.

"Kewenangan besar yang dimiliki aparat penegak hukum wajib dikelola dengan keseimbangan kapasitas mental dan prinsip kepemimpinan yang baik," ujarnya.

Langkah pertama, transformasi menuju legitimate authority. Keberhasilan seorang pemimpin tidak diukur dari seberapa patuh bawahan menjalankan perintah secara buta, melainkan dari kualitas proses, proporsionalitas tindakan, perlindungan hak warga, dan legitimasi kepercayaan publik yang berhasil direbut kembali.

Langkah kedua, internalisasi tujuh unsur kebijaksanaan. Setiap pemimpin operasional wajib memiliki kesadaran hukum, proporsionalitas, kejernihan penilaian, pengendalian diri dari wewenang berlebihan, empati kemanusiaan, keberanian moral untuk menolak perintah tidak sah, serta kesediaan penuh untuk akuntabel dan melakukan refleksi diri.

Langkah ketiga, pengembangan kapasitas personel yang ditopang keseimbangan tiga dimensi mental:

• Mental Toughness — keteguhan moral untuk menolak intervensi.
• Mental Resilience — kemampuan organisasi pulih dan belajar dari krisis.
• Mental Flexibility — keterbukaan menerima koreksi dan beradaptasi dengan prinsip negara hukum.

Irwan menegaskan, reformasi sejati menuntut institusi yang sistemnya kuat dan budaya organisasinya sehat, tidak lagi bergantung pada baik-buruknya satu-dua figur pimpinan semata.

Mengapa Penggantian Kapolri Saja Tidak Cukup

Diagnosis Irwan menyentuh titik yang jarang dibahas dalam diskursus publik soal Polri: persoalannya bukan pada siapa yang duduk di kursi pucuk pimpinan, melainkan pada bagaimana kekuasaan didistribusikan dan diawasi di sepanjang rantai komando.

Selama akses terhadap pimpinan dan informasi strategis masih menjadi komoditas yang bisa dimonopoli segelintir perwira, rotasi jabatan hanya memindahkan masalah. Faksi baru tumbuh di sekitar figur baru, dengan pola yang kurang lebih sama.

Hal senada berlaku pada fungsi-fungsi rawan. Pengelolaan barang bukti narkotika, penyidikan, perizinan, dan penempatan personel adalah titik-titik yang paling sering dieksploitasi karena diskresinya besar dan jejak digitalnya minim. Tanpa audit trail dan rotasi berbasis risiko, celah itu tetap terbuka siapa pun yang menjabat.

Karena itu, gagasan legitimate authority yang diajukan Irwan layak dibaca sebagai koreksi atas budaya organisasi yang mengukur loyalitas dari kepatuhan, bukan dari integritas. Dalam kerangka itu, berani menolak perintah tidak sah semestinya diposisikan sebagai kompetensi yang dihargai, bukan sebagai pembangkangan yang dikenai sanksi karier.

Publik bisa mengukur keseriusan reformasi dari indikator yang konkret: apakah ada mekanisme pengawasan berlapis yang benar-benar bekerja, apakah promosi jabatan lepas dari kedekatan personal, dan apakah perwira yang menolak perintah menyimpang mendapat perlindungan institusi.

Analisis Redaksi: Kekuasaan yang Tidak Pernah Diaudit Akan Selalu Menemukan Caranya Sendiri

Yang paling tajam dari pemaparan Irwan bukanlah daftar empat dimensinya, melainkan implisit di baliknya: mafiaisme di Polri bukan penyakit yang dibawa masuk dari luar. Ia tumbuh dari dalam, dari desain organisasi yang membiarkan kekuasaan menumpuk tanpa pembatas dan membiarkan loyalitas personal mengalahkan loyalitas konstitusional. Selama desain itu tidak diubah, pergantian pimpinan hanya akan mengganti aktor, bukan menghapus panggungnya.

Preseden Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa seharusnya dibaca sebagai dua titik pada garis yang sama, bukan dua kecelakaan yang terpisah. Keduanya melibatkan perwira tinggi dengan kewenangan operasional besar, keduanya memanfaatkan fungsi rawan, dan keduanya hanya terungkap setelah kerusakannya sedemikian parah. Artinya, sistem pengawasan gagal bekerja pada fase pencegahan, bukan hanya pada fase penindakan.

Konsep "Power with Wisdom" yang ditawarkan Irwan masuk akal, tetapi ia mengandung satu syarat yang tidak bisa ditawar: institusi harus mau mengakui bahwa loyalitas buta adalah masalah, bukan nilai. Selama budaya korps masih memuliakan kepatuhan di atas keberanian moral, tujuh unsur kebijaksanaan itu akan berhenti sebagai doktrin di ruang pelatihan. Ujian sesungguhnya ada pada perwira yang tahu kapan harus menahan diri, dan apakah institusi memberinya ruang untuk itu.

Sumber: mahkamahagung.go.id