BNPB Petakan Wilayah Rawan Banjir: Lima Kabupaten Masih Terdampak, 11.404 KK Terimbas

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lima kabupaten di tiga provinsi masih dilanda banjir hingga 8 November 2026. Kepala BNPB Kristomei Sianturi menyampaikan hal itu langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Dalam rapat tersebut, Kristomei memaparkan perkembangan penanganan bencana, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga banjir yang masih berlangsung di sejumlah daerah. Pemerintah pun menyiapkan peralatan untuk mengantisipasi potensi banjir di wilayah rawan bencana.

"Presiden Prabowo memberikan arahan agar ketersediaan perlengkapan kebencanaan ditingkatkan, terutama peralatan yang dibutuhkan masyarakat saat terjadi bencana," kata Kristomei seperti dikutip dari Sudut Pandang.

Kronologi Banjir 24 Oktober-8 November 2026

Berdasarkan catatan BNPB, banjir melanda 12 kabupaten/kota selama periode 24 Oktober hingga 8 November 2026. Dari jumlah itu, tujuh kabupaten/kota dilaporkan sudah surut, sementara lima kabupaten masih dalam penanganan.

Kelima wilayah tersebut adalah Kabupaten Pidie Jaya di Aceh, Kabupaten Langkat, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai di Sumatera Utara, serta Kabupaten Lumajang di Jawa Timur.

Banjir di lima kabupaten itu berdampak pada 22 kecamatan dan 11.404 kepala keluarga (KK). Kabupaten Pidie Jaya menjadi wilayah dengan jumlah warga terdampak terbanyak, yakni 4.969 KK, disusul Kabupaten Langkat sebanyak 3.157 KK.

Secara keseluruhan, bencana banjir di 12 kabupaten/kota mencakup 46 kecamatan dengan total 18.511 KK terdampak. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar dampak sudah mereda, tetapi sisa penanganan di lima kabupaten masih membutuhkan perhatian.

BNPB juga memantau potensi peningkatan curah hujan hingga 11 November 2026. Ada tiga kecamatan berstatus awas dan 74 kecamatan berstatus siaga yang tersebar di enam provinsi.

Pihak yang Terlibat dan Arahan Presiden Prabowo

Rapat terbatas di Kantor Presiden dihadiri langsung oleh Kepala BNPB Kristomei Sianturi. Ia melaporkan dua hal utama: penanganan karhutla dan perkembangan banjir di sejumlah daerah.

Menurut Kristomei, Presiden Prabowo menekankan pentingnya kesiapan peralatan di lapangan. Arahan itu menyasar perlengkapan yang langsung dibutuhkan masyarakat ketika bencana terjadi, bukan sekadar inventaris di gudang.

"Presiden Prabowo memberikan arahan agar ketersediaan perlengkapan kebencanaan ditingkatkan," ujarnya.

BNPB pun telah menyiapkan peralatan dan perlengkapan untuk mendukung mitigasi serta penanganan banjir. Langkah ini diambil karena puncak hujan diperkirakan terjadi pada 11 November 2026, hanya dua hari setelah rapat berlangsung.

Selain BNPB, pemerintah daerah di lima kabupaten terdampak menjadi ujung tombak penanganan di lapangan. Data BNPB menunjukkan beban terbesar ada di Pidie Jaya dan Langkat, dua wilayah dengan jumlah KK terdampak paling banyak.

Wilayah Berstatus Awas dan Siaga di Enam Provinsi

BNPB mengidentifikasi tiga kecamatan berstatus awas, semuanya berada di Aceh, yakni Aceh Barat, Aceh Barat Daya, dan Aceh Tengah. Status awas menandakan potensi banjir yang tinggi sehingga warga diminta waspada.

Curah hujan tertinggi dalam tiga hari terakhir tercatat di Aceh Barat Daya sebesar 183 milimeter dan Aceh Tenggara sebesar 151 milimeter. Angka itu menjadi dasar peringatan dini yang dikeluarkan BNPB.

Wilayah dengan status siaga terbanyak berada di Provinsi Aceh, yakni 31 kecamatan, disusul Sumatera Utara sebanyak 27 kecamatan. Sebaran lainnya meliputi Sumatera Barat sembilan kecamatan, Jawa Tengah tiga kecamatan, Daerah Istimewa Yogyakarta dua kecamatan, dan Sulawesi Tengah dua kecamatan.

Total ada 74 kecamatan berstatus siaga di enam provinsi. Artinya, meski banjir di tujuh kabupaten/kota sudah surut, ancaman baru masih terbuka, terutama di Aceh dan Sumatera Utara yang menjadi titik terpadat.

Pola ini sejalan dengan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang rutin memperbarui prakiraan cuaca ekstrem. Informasi resmi soal peringatan dini bisa dipantau melalui kanal BMKG.

Dampak Banjir bagi Warga dan Pemerintah Daerah

Dampak paling langsung dirasakan 11.404 KK di lima kabupaten yang masih terdampak. Mereka tersebar di 22 kecamatan, dengan Pidie Jaya menanggung beban terbesar sebanyak 4.969 KK.

Kabupaten Langkat menyusul dengan 3.157 KK. Sisanya tersebar di Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Lumajang. Angka ini belum termasuk warga di tujuh kabupaten/kota yang banjirnya sudah surut.

Secara kumulatif, banjir di 12 kabupaten/kota menyentuh 46 kecamatan dan 18.511 KK. Selisih antara angka kumulatif dan angka yang masih ditangani menunjukkan bahwa penanganan darurat di sebagian wilayah sudah berjalan.

Namun, status siaga di 74 kecamatan dan awas di tiga kecamatan menjadi peringatan bahwa beban pemerintah daerah bisa kembali bertambah jika hujan ekstrem benar-benar terjadi pada 11 November 2026.

Peralatan yang disiapkan BNPB mencakup kebutuhan mitigasi dan penanganan, mulai dari perahu karet hingga perlengkapan evakuasi. Arahan Presiden agar ketersediaan perlengkapan ditingkatkan menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin mempercepat respons di lapangan.

Langkah Selanjutnya Menuju Puncak Hujan 11 November

BNPB memperkirakan puncak hujan terjadi pada 11 November 2026. Karena itu, tiga hari setelah rapat terbatas, fokus pemerintah bergeser dari penanganan pascabanjir ke kesiapan menghadapi kemungkinan banjir baru.

Ada beberapa langkah yang sudah disiapkan:

• Peningkatan ketersediaan perlengkapan kebencanaan sesuai arahan Presiden Prabowo.
• Pemantauan daerah berstatus awas di Aceh Barat, Aceh Barat Daya, dan Aceh Tengah.
• Penguatan kesiapan di 74 kecamatan berstatus siaga di enam provinsi.
• Penanganan lanjutan di lima kabupaten yang masih terdampak, dengan prioritas Pidie Jaya dan Langkat.

Kristomei menyampaikan laporan itu dalam rapat terbatas yang juga membahas karhutla. Artinya, BNPB menghadapi dua jenis bencana sekaligus: banjir di sejumlah daerah dan kebakaran lahan di wilayah lain.

Data BNPB menjadi rujukan utama pemerintah daerah untuk menentukan status darurat. Dengan puncak hujan yang tinggal menghitung hari, koordinasi antara pusat dan daerah akan menentukan seberapa cepat warga mendapat bantuan jika banjir kembali meluas.

Analisis Redaksi

Angka yang dipaparkan Kristomei memberi gambaran yang jarang terlihat: banjir di Indonesia tidak selalu berupa satu peristiwa besar, tetapi sering tersebar dalam banyak titik kecil yang sulit dipantau. Lima kabupaten dengan 11.404 KK terdampak mungkin tidak menjadi headline utama, tetapi beban penanganannya tetap nyata, terutama bagi pemerintah daerah yang anggarannya terbatas.

Yang menarik, rapat terbatas itu berlangsung hanya dua hari sebelum puncak hujan diperkirakan terjadi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah membaca pola cuaca, tetapi pertanyaannya apakah kesiapan peralatan benar-benar sampai ke lokasi sebelum hujan datang. Arahan Presiden agar perlengkapan ditingkatkan perlu diterjemahkan menjadi distribusi yang cepat, bukan sekadar penambahan stok di gudang pusat.

Peta wilayah rawan banjir yang disusun BNPB juga layak dibaca sebagai dokumen prioritas. Tiga kecamatan berstatus awas di Aceh dan 74 kecamatan siaga di enam provinsi seharusnya menjadi dasar alokasi sumber daya, bukan hanya peringatan di atas kertas. Jika puncak hujan 11 November 2026 benar terjadi, keberhasilan penanganan akan diukur dari seberapa cepat warga di Pidie Jaya, Langkat, dan wilayah siaga lainnya mendapat pertolongan.