Mendagri Ungkap Perintah Prabowo: Normalisasi Sungai di Aceh, Sumut, Sumbar Jadi Prioritas Cegah Banjir

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan normalisasi sungai di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi prioritas pemerintah. Dari 137 sungai terdampak, baru 40 persen yang tuntas dinormalisasi.

Perintah itu disampaikan Tito seusai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026). Pengerjaan dikebut untuk mengantisipasi potensi banjir menjelang puncak musim hujan akhir tahun ini.

“Pak Presiden memberikan perintah untuk segera normalisasi sungai. Itu perintah paling utama,” kata Tito dalam konferensi pers.

Data Kementerian PU: Baru 40 Persen Sungai Selesai Dinormalisasi

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum (PU) per 8 November 2026, dari total 137 sungai terdampak di tiga provinsi tersebut, baru 40 persen yang telah selesai dinormalisasi. Sebanyak 43 sungai atau 31 persen masih dalam proses pengerjaan, sedangkan 39 sungai lainnya atau 28 persen belum ditangani.

Artinya, masih ada 82 sungai yang belum tuntas. Angka itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah jika merujuk pada prediksi BMKG soal puncak musim hujan yang akan datang.

Selain sungai, pemerintah juga menormalisasi 38 muara di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Dari jumlah tersebut, tujuh muara telah selesai ditangani, 11 masih dalam pengerjaan, dan 20 lainnya belum dikerjakan.

• Sungai: 137 total, 40% selesai, 31% dalam proses, 28% belum ditangani.
• Muara: 38 total, 7 selesai, 11 dalam proses, 20 belum dikerjakan.
• Infrastruktur tambahan: ratusan jembatan dibangun TNI, lebih dari 100 jembatan oleh Polri.

Data itu menunjukkan bahwa percepatan normalisasi belum sepenuhnya merata. Pemerintah menyebut percepatan sebagai langkah antisipasi, bukan sekadar proyek seremonial.

TNI dan Polri Dikerahkan Bangun Jembatan dan Perbaiki Jalan

Tito mengatakan pemerintah mengerahkan personel dari Kementerian PU, TNI, dan Polri untuk mempercepat penanganan infrastruktur terdampak. Pembangunan jembatan armco, jembatan bailey, hingga jembatan gantung juga telah dilakukan di sejumlah titik.

“TNI dan Polri membangun jembatan. TNI membangun jembatan saya kira ratusan dan sampai hari ini terus jalan,” ujar Tito.

Ia menambahkan, Polri telah membangun lebih dari seratus jembatan serta membantu perbaikan jalan. Sementara itu, pekerjaan infrastruktur berskala besar, termasuk normalisasi sungai, ditangani Kementerian PU.

Pembagian kerja itu menegaskan bahwa penanganan bencana tidak lagi hanya bertumpu pada satu kementerian. Keterlibatan TNI-Polri menjadi bagian dari skema percepatan yang diputuskan dalam rapat terbatas.

Namun, hingga kini belum ada rincian resmi mengenai total anggaran yang dialokasikan untuk normalisasi 137 sungai dan 38 muara tersebut. Pemerintah juga belum membeberkan tenggat pasti penyelesaian seluruh proyek sebelum puncak musim hujan.

Puncak Musim Hujan Diprediksi Desember 2026 hingga Februari 2027

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia memasuki puncak musim hujan pada Desember 2026 hingga Februari 2027. Pemerintah pun menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah, terutama banjir dan tanah longsor.

“Masuknya musim hujan tahun ini mundur 20 sampai 30 hari, dan nanti puncak musim hujan ada di tiga bulan yaitu bulan Desember 2026, Januari, dan Februari 2027,” kata Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani.

Faisal mengatakan BMKG bersama Kemendagri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) telah menyusun informasi peringatan dini untuk berbagai potensi ancaman bencana.

Masyarakat dapat mengakses informasi tersebut melalui laman bmkg.go.id/peringatandini. Peringatan yang tersedia mencakup potensi curah hujan ekstrem, siklon tropis, banjir rob, kualitas udara, gempa bumi, hingga tsunami.

“Di sana ada peringatan dini terkait dengan curah hujan ekstrem, siklon tropis, banjir rob, kemudian kualitas udara, gempa, dan tsunami, dan sebagainya,” ujar Faisal.

Informasi itu bisa menjadi rujukan awal bagi warga di daerah rawan banjir. Terutama mereka yang tinggal di bantaran sungai yang belum selesai dinormalisasi.

Operasi Modifikasi Cuaca dan Antisipasi Bencana Lanjutan

Pemerintah juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca (OMC) sebagai salah satu upaya mengurangi risiko bencana. Langkah tersebut dilakukan dengan mengarahkan hujan agar turun sejak wilayah hulu pembentukan awan serta melakukan penyemaian awan menggunakan kapur tohor untuk mencegah kondensasi.

Selain itu, pengerjaan normalisasi sungai di sejumlah daerah terus dipercepat, terutama di Aceh, Sumut, dan Sumbar yang dilanda banjir bandang pada tahun lalu.

“Ada pembangunan-pembangunan yang sedang dikejar, itu juga akan kita jaga supaya tidak mengalami hujan ekstrem yang dapat menyebabkan bencana lanjutan,” ucap Faisal.

OMC memang bukan solusi tunggal. Efektivitasnya bergantung pada kondisi atmosfer dan koordinasi lintas lembaga. Tetapi, dalam situasi puncak musim hujan yang mundur, langkah ini menjadi bagian dari strategi pengurangan risiko.

Pemerintah berharap normalisasi sungai dan muara yang dikebut dapat menekan potensi banjir. Terlebih, banjir bandang yang melanda sejumlah daerah pada tahun lalu masih menyisakan pekerjaan rumah besar.

Analisis Redaksi: Perintah Prabowo Harus Dikonversi Jadi Tenggat dan Anggaran

Perintah Presiden Prabowo agar normalisasi sungai menjadi prioritas patut diapresiasi. Namun, perintah itu belum cukup jika tidak diterjemahkan ke dalam tenggat yang jelas dan anggaran yang transparan. Data Kementerian PU per 8 November 2026 menunjukkan 28 persen sungai dan 20 dari 38 muara belum disentuh sama sekali. Itu bukan angka yang bisa dibiarkan menjelang puncak musim hujan Desember.

Pemerintah memiliki waktu sekitar satu bulan sebelum puncak musim hujan. Dalam rentang itu, percepatan normalisasi harus terukur. Publik perlu tahu sungai mana yang diprioritaskan, berapa biayanya, dan siapa yang bertanggung jawab jika target meleset. Tanpa itu, perintah Presiden hanya berhenti sebagai pernyataan politik.

Keterlibatan TNI-Polri dalam pembangunan jembatan menunjukkan koordinasi lintas lembaga berjalan. Tetapi, normalisasi sungai adalah pekerjaan teknis yang menuntut perencanaan matang, bukan sekadar pengerahan personel. Jika tidak, risiko banjir bandang seperti tahun lalu bisa terulang. Pemerintah harus memastikan setiap sungai yang belum ditangani memiliki jadwal dan sumber daya yang jelas.

Sumber asli artikel ini dapat dibaca di Menit Indonesia. Informasi peringatan dini BMKG tersedia di bmkg.go.id/peringatandini.