41 Sungai di Semarang Dikeruk, Agustina Sebut Sampah Jadi Biang Banjir Berulang

Sebanyak 41 sungai di Kota Semarang telah dikeruk dan direhabilitasi hingga November 2026. Wali Kota Agustina Wilujeng Pramestuti menyebut sedimentasi bukan penyebab utama banjir berulang, melainkan pola pembuangan sampah masyarakat.

Pengerukan dilakukan Pemerintah Kota Semarang untuk menambah kapasitas aliran air sekaligus menekan potensi banjir menjelang puncak musim hujan. Namun Agustina menegaskan normalisasi sungai tidak cukup jika kebiasaan membuang sampah ke saluran air tidak berubah.

Agustina Sebut Sampah, Bukan Sedimen, Jadi Penyebab Terbesar

Pernyataan itu disampaikan Agustina saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kota Semarang November 2026 di Ruang Loka Krida, Gedung Moch Ikhsan, Senin (9/11/2026). Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) berhenti melihat banjir semata sebagai persoalan teknik.

"Titik banjir ini pengaruhnya tidak hanya dari sedimentasi. Pengaruh terbesarnya adalah dari pola pembuangan sampah masyarakat," tegas Agustina dalam rapat tersebut.

Pernyataan itu membalik cara pandang yang selama ini dipakai. Selama bertahun-tahun, penanganan genangan di Semarang lebih banyak difokuskan pada pengerukan lumpur dan normalisasi alur. Agustina menilai pendekatan itu tidak akan pernah tuntas kalau sumber masalahnya tetap dibiarkan.

Karena itu, ia meminta camat dan lurah turun langsung mengidentifikasi lokasi pembuangan sampah liar. Prioritas diberikan pada titik yang berada di selokan dan aliran sungai. Pembersihan saluran lingkungan juga diminta melibatkan partisipasi warga, bukan hanya mengandalkan petugas kebersihan kota.

Instruksi ini menyasar struktur pemerintahan paling bawah. Camat dan lurah dianggap paling tahu di mana warga membuang sampah sembarangan, termasuk ke gorong-gorong yang selama ini luput dari pengawasan.

Pemetaan Ulang Titik Banjir Berulang Jadi Kunci

Selain soal sampah, Agustina meminta OPD menggunakan data kejadian banjir dan genangan selama satu hingga dua tahun terakhir sebagai dasar menentukan prioritas penanganan. Data itu dinilai lebih akurat dibanding asumsi di atas kertas.

Evaluasi terhadap lokasi banjir berulang menjadi perhatian khusus. Menurut Agustina, kesalahan menentukan bentuk intervensi bisa membuat persoalan yang sama muncul lagi, bahkan dengan skala yang lebih besar.

"Titiknya pasti akan sama ya. Kalau sudah diintervensi itu akan hilang. Kalau intervensinya keliru, itu akan menjadi berulang dan semakin besar," ujarnya.

Pemerintah kota lantas menargetkan pemetaan wilayah rawan genangan yang lebih rapi. Tujuannya agar pembangunan dan perbaikan infrastruktur diarahkan sesuai persoalan riil di lapangan, bukan sekadar mengikuti anggaran yang tersedia.

Langkah ini penting karena banjir di Semarang tidak selalu muncul di lokasi yang sama setiap tahun. Ada titik yang hilang setelah dinormalisasi, tetapi ada pula yang kembali tergenang meski sudah pernah ditangani.

Pengerukan Menjangkau Empat Wilayah Kota

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang Suwarto menjelaskan, pengerukan dan rehabilitasi telah dilaksanakan di sejumlah sungai dan saluran yang tersebar di wilayah timur, utara, tengah-selatan, hingga barat. Sebaran itu menunjukkan penanganan tidak terpusat di satu kawasan saja.

Pekerjaan yang dilakukan meliputi beberapa hal:

• Pengangkatan sedimentasi dari dasar sungai dan saluran;
• Pembersihan sampah yang menyumbat aliran;
• Pengendalian eceng gondok yang menutup permukaan air;
• Normalisasi alur sungai agar aliran kembali lancar.

Empat jenis pekerjaan itu menyasar persoalan yang berbeda. Sedimentasi mengurangi kedalaman sungai, sampah menyumbat mulut saluran, sementara eceng gondok memperlambat arus di permukaan. Kombinasi ketiganya membuat air cepat meluap saat hujan deras.

Data lengkap mengenai volume sedimen yang diangkat maupun panjang ruas yang direhabilitasi belum dirinci dalam rapat tersebut. Yang ditegaskan, 41 sungai sudah menjalani pengerukan hingga November 2026.

Beban Anggaran dan Pengawasan TEPRA

Rapat koordinasi TEPRA sendiri bukan forum biasa. Forum ini mengawasi realisasi anggaran di lingkungan pemerintah kota, termasuk belanja infrastruktur penanganan banjir. Artinya, persoalan sungai dibahas bukan hanya sebagai persoalan teknis, tetapi juga soal seberapa cepat dan tepat anggaran dipakai.

Agustina meminta data kejadian banjir satu hingga dua tahun terakhir dipakai sebagai dasar prioritas. Permintaan itu menyiratkan agar anggaran tidak disebar rata ke semua wilayah tanpa melihat rekam jejak genangan.

Di sisi lain, pengerukan sungai adalah pekerjaan yang tidak pernah benar-benar selesai. Sedimen terus terbawa arus, sampah terus diproduksi warga, dan eceng gondok tumbuh kembali. Tanpa perawatan rutin, hasil pengerukan bisa tertutup dalam hitungan bulan.

Karena itu, instruksi kepada camat dan lurah menjadi ujung tombak. Pemerintah kota bisa mengeruk sungai, tetapi tidak bisa mengawasi setiap selokan di 16 kecamatan sepanjang waktu.

Reaksi dan Langkah Selanjutnya

Belum ada keterangan resmi mengenai sanksi bagi warga yang kedapatan membuang sampah ke sungai. Yang ditekankan Agustina adalah pendekatan partisipatif: warga dilibatkan membersihkan saluran di lingkungan masing-masing.

Langkah berikutnya bergantung pada hasil identifikasi camat dan lurah. Titik-titik pembuangan sampah liar yang ditemukan akan menjadi dasar pembersihan saluran lingkungan. Pemetaan ulang wilayah rawan genangan juga akan memandu prioritas intervensi berikutnya.

Bagi warga Semarang, keputusan ini berimplikasi langsung. Pengerukan 41 sungai bisa menurunkan risiko genangan di musim hujan, tetapi hasilnya bergantung pada perilaku sehari-hari. Informasi lebih lanjut soal penanganan banjir di Jawa Tengah bisa dipantau melalui pemberitaan Disway Jateng dan kanal resmi Pemerintah Kota Semarang.

Analisis Redaksi: Pengerukan Tanpa Perubahan Perilaku Hanya Menunda Banjir

Pengakuan Agustina Wilujeng bahwa penyebab terbesar banjir adalah pola pembuangan sampah sebenarnya bukan hal baru. Yang baru adalah keberanian menyebutnya di forum anggaran, bukan di balik narasi teknis soal sedimentasi. Selama bertahun-tahun, pengerukan sungai selalu menjadi jawaban yang aman secara politik: terlihat, bisa difoto, dan mudah diklaim sebagai kinerja.

Masalahnya, pengerukan adalah pekerjaan berulang yang mahal. Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk mengangkat lumpur akan kembali terbuang jika sampah tetap masuk ke saluran. Tanpa penegakan aturan yang jelas, instruksi kepada camat dan lurah hanya akan berhenti sebagai imbauan. Tidak ada gunanya memetakan titik banjir berulang kalau titik pembuangan sampah liar tidak dipetakan dengan ketelitian yang sama.

Yang menarik dari rapat TEPRA ini adalah pergeseran fokus ke data satu hingga dua tahun terakhir. Jika benar dijalankan, pendekatan berbasis rekam jejak genangan jauh lebih rasional daripada menebak. Namun publik berhak menuntut transparansi: titik mana yang sudah diintervensi, berapa biayanya, dan apakah titik itu benar-benar hilang dari daftar genangan pada musim hujan berikutnya. Tanpa itu, 41 sungai yang dikeruk hanya menjadi angka laporan, bukan bukti penanganan.