Uang Diduga Jadi Alasan 2 Pegawai KPK Bocorkan Dokumen Kasus ATR/BPN

MAKI menduga dua pegawai KPK berinisial TS dan MS sengaja membocorkan dokumen penanganan perkara suap Hak Guna Bangunan di Kementerian ATR/BPN karena imbalan uang, bukan sekadar kedekatan dengan tersangka Arif Sugiyanto.

Dugaan itu disampaikan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman saat dihubungi, Senin (9/11/2026). Menurutnya, pelanggaran sebesar membocorkan rahasia penyidikan tidak mungkin dilakukan hanya karena hubungan pertemanan.

"Tujuannya kalau saya ditanya ya dugaan saya ya uang. Mana ada orang berani melanggar kalau kemudian tidak ada pamrih itu kan, hanya pertemanan, itu rasanya susah," kata Boyamin.

Kasus ini mencuat setelah KPK menyidik perkara suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Dua pegawai lembaga antirasuah itu kini diproses Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Kronologi: Dari OTT 14 September sampai Dugaan Kebocoran Dokumen

Perkara induknya bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 14 September 2026. Dari operasi senyap itu, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Kedelapan tersangka tersebut adalah Lampri, Sontang Coin Manurung, Adrianto Pitojo Adi, Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Rizal Pahlevi, Erwin, dan Muhammad Fakhry. Arif Sugiyanto disebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Dalam operasi itu, penyidik mengamankan barang bukti uang tunai senilai Rp106,3 miliar. Rinciannya tersebar di beberapa lokasi penggeledahan.

• Rumah Arif Sugiyanto: Rp31,86 miliar, USD 2.611.500, 910 riyal Arab Saudi, SGD 1.974.500, dan 981 ringgit Malaysia.
• Rumah Rizal Pahlevi: Rp896 juta.
• Rumah Sontang Coin Manurung: Rp49,5 juta.
• Rumah Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantah Kabupaten Bogor: Rp8 juta.

Di tengah proses penyidikan itulah muncul dugaan kebocoran dokumen. Dua pegawai KPK berinisial TS dan MS disebut memiliki kedekatan dengan Arif Sugiyanto.

KPK memastikan dugaan kebocoran dokumen tidak menghambat proses penyidikan perkara utama. Lembaga itu menyerahkan penanganan pelanggaran etik ke Dewas.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Boyamin Saiman menilai kasus ini mirip dengan pelanggaran yang dilakukan seorang pegawai KPK di perkara Pemalang. Saat itu, pegawai tersebut memanfaatkan informasi penanganan kasus dari internal KPK untuk memeras Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro, meski eksekutornya adalah ayahnya.

Karena itu, ia menolak anggapan bahwa pembocoran dokumen rahasia ini murni karena pertemanan. Menurutnya, aksi tersebut merupakan pelanggaran serius yang harus disanksi pihak berwenang.

"Membuka rahasia penanganan perkara di KPK itu kan pelanggaran, bahkan bisa sampai menghalangi penyidikan," ungkap Boyamin.

Dari sisi KPK, Juru Bicara Budi Prasetyo menyatakan kedua pegawai masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. KPK menyerahkan sepenuhnya kepada Dewas yang punya kewenangan mengawasi pelaksanaan tugas lembaga antirasuah.

"Pemeriksaan kode etik oleh Dewas maupun terkait disiplin pegawai oleh Inspektorat, saat ini masih berproses," kata Budi saat dihubungi, Minggu (8/11/2026).

Budi meminta semua pihak menghormati dan menunggu proses pemeriksaan internal sebelum KPK membeberkan langkah yang akan diambil terhadap TS dan MS. "Kita sama-sama menunggu prosesnya," ujarnya.

Latar Belakang: Mengapa Kebocoran Dokumen Berbahaya bagi Penyidikan

Kebocoran dokumen penanganan perkara bukan pelanggaran administratif biasa. Dalam kerja penyidikan tindak pidana korupsi, informasi tentang siapa yang diperiksa, apa yang disita, dan ke mana penyidikan bergerak adalah aset paling sensitif.

Jika informasi itu bocor ke pihak yang sedang disidik, tersangka bisa menyusun pembelaan lebih awal, menghilangkan barang bukti, atau memengaruhi saksi. Boyamin menyebutnya bisa sampai menghalangi penyidikan.

KPK sendiri memiliki dua jalur pengawasan internal. Pelanggaran kode etik ditangani Dewas, sedangkan pelanggaran disiplin pegawai ditangani Inspektorat. Kedua jalur itu kini berjalan bersamaan untuk TS dan MS.

Perkara induk yang dokumennya diduga bocor juga bukan perkara kecil. Nilai uang tunai yang diamankan mencapai Rp106,3 miliar, dengan sebagian besar ditemukan di rumah Arif Sugiyanto. Angka itu menjadikan kasus ini salah satu yang terbesar sepanjang 2026.

Keterkaitan Arif dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menambah bobot politik kasus. Arif disebut sebagai orang kepercayaan Nusron, sehingga penyidikan menyentuh lingkaran terdekat pejabat negara.

Dalam konteks itulah dugaan kebocoran dokumen menjadi persoalan serius. Sebab, dokumen yang bocor bukan hanya menyangkut delapan tersangka, tetapi juga arah penyidikan yang lebih luas di Kementerian ATR/BPN.

Dampak: Kepercayaan Publik dan Integritas Lembaga Antirasuah

Dugaan keterlibatan pegawai internal pada perkara sebesar ini langsung menyeret nama KPK ke pusaran kritik. Lembaga yang dibentuk untuk memberantas korupsi kini harus menghadapi persoalan di dalam rumahnya sendiri.

Bagi publik, kasus ini menguji apakah pengawasan internal KPK benar-benar berjalan. Dewas sebagai organ pengawas yang dibentuk lewat revisi Undang-Undang KPK mendapat sorotan langsung.

Boyamin menekankan pentingnya sanksi tegas. Menurutnya, tanpa efek jera, pelanggaran serupa berpotensi terulang di perkara lain. Ia merujuk pada kasus Pemalang sebagai bukti bahwa penyalahgunaan informasi internal pernah terjadi.

Dampak lain menyangkut perlindungan saksi dan tersangka. Jika dokumen penyidikan mudah bocor, keamanan informasi bagi pihak-pihak yang bekerja sama dengan KPK ikut terganggu.

KPK melalui Budi Prasetyo menegaskan proses penyidikan perkara utama tetap berjalan. Pernyataan itu setidaknya meredam kekhawatiran bahwa kebocoran dokumen akan menghentikan penanganan kasus suap HGB.

Namun, publik masih menunggu hasil pemeriksaan Dewas. Sampai saat ini belum ada keterangan resmi soal motif, bentuk pelanggaran, maupun sanksi yang akan dijatuhkan kepada TS dan MS.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Hasil Dewas dan Inspektorat

Semua mata kini tertuju pada Dewas KPK. Lembaga itu memegang kewenangan memutus ada atau tidaknya pelanggaran kode etik oleh TS dan MS.

Inspektorat KPK juga menjalankan pemeriksaan disiplin pegawai secara paralel. Dua jalur ini bisa menghasilkan sanksi berbeda, dari teguran hingga pemberhentian.

KPK belum membeberkan tenggat pemeriksaan. Budi hanya meminta publik menunggu prosesnya selesai sebelum menyimpulkan.

Di sisi lain, penyidikan perkara suap HGB terus berjalan dengan delapan tersangka. KPK memastikan dugaan kebocoran dokumen tidak menghambat proses penyidikan yang sedang berlangsung.

Yang belum terjawab adalah apakah pembocoran dokumen benar-benar terjadi karena imbalan uang seperti diduga MAKI, atau karena alasan lain. Jawaban itu hanya bisa keluar dari hasil pemeriksaan Dewas dan Inspektorat.

Sampai itu terjadi, kasus ini menjadi ujian bagi KPK: apakah mampu menegakkan aturan terhadap pegawainya sendiri sekeras saat menindak tersangka korupsi.

Analisis Redaksi

Dugaan MAKI soal motif uang patut dibaca sebagai peringatan, bukan tuduhan yang sudah final. Boyamin sendiri memakai kata "dugaan" dan "kalau saya ditanya". Tapi logikanya sulit dibantah: mempertaruhkan karier dan status sebagai pegawai KPK demi pertemanan adalah perhitungan yang tidak masuk akal.

Yang lebih penting, kasus ini memperlihatkan celah pengawasan di tubuh lembaga yang sehari-hari mengawasi orang lain. Selama bertahun-tahun KPK dikenal karena integritas penyidiknya. Ketika dua pegawai diduga membocorkan dokumen perkara Rp106,3 miliar, pertanyaannya bukan lagi soal oknum, melainkan seberapa kuat sistem pengawasan internal bekerja.

Dewas dan Inspektorat kini memegang tanggung jawab besar. Hasil pemeriksaan mereka akan menentukan apakah publik masih bisa percaya bahwa KPK sanggup membersihkan rumahnya sendiri. Jika sanksinya ringan atau prosesnya berlarut, keraguan itu akan mengeras menjadi sinisme. Sebaliknya, penanganan yang transparan dan cepat bisa memulihkan kepercayaan yang mulai terkikis.

Perkara suap HGB di Kementerian ATR/BPN sudah cukup rumit dengan delapan tersangka dan uang tunai ratusan miliar. Kebocoran dokumen hanya menambah lapisan masalah yang harus diselesaikan KPK tanpa mengorbankan penyidikan perkara utamanya.

Sumber: afu.id, kpk.go.id