Listyo Sigit Ditahan di Sel 2x3 Meter Mako Brimob: Tanpa AC, Tanpa Keistimewaan

Mantan Kepala Kantor Staf Presiden Listyo Sigit Prabowo kini mendekam di sel berukuran 2x3 meter di Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Mantan Kapolri itu ditahan bersama dua jenderal lain dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, tanpa fasilitas istimewa apa pun.

Listyo tidak mendapat perlakuan khusus, kecuali satu hal: ia menempati sel seorang diri. Sementara tahanan lain di rumah detensi yang sama harus berbagi kamar dengan empat orang atau lebih.

Penempatan itu menjadi penanda bagaimana negara memandang kasus yang menyeret nama besar di tubuh Polri. Berikut rangkaian peristiwanya, berdasarkan laporan AFU.ID.

Kronologi: Dari Pemeriksaan Maraton ke Sel Isolasi

Listyo Sigit diperiksa secara maraton di Bareskrim sejak 2 November 2026. Setelah menjalani pemeriksaan intensif, ia ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Pada 5 November 2026, ia dipindahkan ke Mako Brimob. Bersamanya ada dua jenderal lain: Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Satu tersangka lain, Irjen Slamet Uliandi, tidak ikut ditahan. Kondisi kesehatannya buruk pasca stroke, sehingga penahanan tidak diberlakukan.

Sel yang ditempati Listyo adalah ruangan standar tahanan di Mako Brimob, jenis yang pernah juga ditempati mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Fasilitasnya hanya toilet dan alas tidur. Tidak ada pendingin udara. Kasurnya tipis, sekadar cukup untuk merebahkan badan.

Rutan Mako Brimob punya enam blok tahanan di tiga gedung utama, masing-masing berisi delapan kamar. Listyo tidak berada di salah satunya. Ia ditempatkan di bangunan terpisah, sekitar 300 meter arah utara blok utama, yang biasa dipakai untuk tahanan dengan pengawasan khusus.

Kondisi Listyo Sigit di Balik Pintu Sel

Sumber AFU.ID menggambarkan Listyo tampak tertekan. Ia merasa kesepian dan stres.

"Untuk mengusir sepi, dia sempat mengajak ngobrol petugas yang mengantar makanan," kata sumber tersebut.

Listyo ditempatkan seorang diri. Meski pernah menjadi orang nomor satu di kepolisian, ia tak menerima perlakuan atau fasilitas istimewa, setidaknya selama masa pemeriksaan intensif.

Mako Brimob dikenal sebagai rumah detensi dengan protokol isolasi tingkat tinggi. Tempat itu memutus tahanan dari dunia luar dan memaksa mereka hanya memikirkan keselamatan diri sendiri.

Siapa Ramdani Hidayat, Komandan yang Menahannya

Ada ironi yang tajam di balik penahanan ini. Mako Brimob kini dipimpin Komjen Ramdani Hidayat sebagai Komandan Korps Brimob.

Ramdani adalah lulusan Akpol tahun 1990, senior satu tingkat Listyo. Namun pangkatnya lebih rendah. Ia baru menyandang bintang tiga tiga tahun lalu, sementara Listyo sudah bintang empat hampir enam tahun silam.

Ketimpangan itu lahir dari percepatan kenaikan pangkat yang dialami Listyo berkali-kali, buah kedekatannya dengan mantan Presiden Joko Widodo. Ketika Listyo mendapat bintang empat, Ramdani baru bintang satu. Ramdani baru meraih bintang dua pada 2022 saat menjabat Wakapolda Papua.

Setelah menjadi Kapolri, Listyo menyeleksi ketat siapa yang bisa naik pangkat dan siapa yang tidak. Kebijakan itu memicu keresahan luas di tubuh Polri.

Kini orang yang pernah mengatur jalur karier itu berada di bawah kendali seorang senior yang kariernya sempat tertahan.

Penyadapan Presiden dan Arah Kasus

Kasus ini bukan perkara kecil. Kapolri Suyudi Ario Seto menyatakan Listyo mengomandoi penyadapan terhadap Presiden Prabowo, mulai dari memberi perintah hingga menerima hasil sadapan.

Penempatan Listyo di Mako Brimob dibaca sebagai cermin sikap Presiden Prabowo dan Kapolri Suyudi terhadap perkara ini. Penahanan di rumah detensi berprotokol isolasi tinggi menunjukkan kasus ditangani tanpa kompromi.

Sejumlah perkembangan lain mengiringi perkara ini:

• Tim khusus Polri tidak menerapkan pasal makar dalam kasus penyadapan, langkah yang oleh sebagian pengamat dibaca sebagai upaya melokalisir kasus.
• Nama Tito Karnavian ikut terseret dalam pemberitaan terkait kasus penyadapan.
• Presiden Prabowo sempat menyinggung soal penyadapan dalam peringatan HUT NasDem dengan kalimat "jangan-jangan disadap aku".

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi soal berapa lama penahanan Listyo di sel terpisah tersebut akan berlangsung.

Dampak bagi Institusi Polri dan Publik

Penahanan mantan Kapolri di rumah detensi milik korpsnya sendiri adalah peristiwa yang jarang terjadi. Efeknya terasa di dua arah.

Ke dalam, langkah ini mengirim pesan bahwa seleksi pangkat yang dulu dikendalikan Listyo tak lagi melindunginya. Ke luar, publik mendapat tontonan bahwa jabatan tertinggi di kepolisian bukan tameng.

Namun pertanyaan soal keadilan prosedural tetap mengemuka. Perlakuan setara tanpa keistimewaan seharusnya menjadi standar bagi semua tahanan, bukan hanya untuk kasus yang menyita perhatian nasional.

Perkembangan kasus ini bisa dipantau melalui pemberitaan terkait di situs resmi Polri dan kanal berita hukum nasional.

Analisis Redaksi

Ada dua hal yang layak dicatat dari penahanan Listyo Sigit. Pertama, soal simbol. Menempatkan mantan Kapolri di sel 2x3 meter tanpa pendingin udara memang efektif membangun narasi bahwa hukum berlaku tanpa pandang bulu. Tapi simbol tidak boleh berhenti di situ. Publik berhak tahu apakah perlakuan yang sama juga dikenakan pada tahanan lain di kasus-kasus yang tidak menyita perhatian nasional.

Kedua, soal relasi kuasa di dalam korps. Fakta bahwa Ramdani Hidayat, senior yang kariernya sempat tertahan oleh seleksi ketat Listyo, kini menjadi komandan di tempat penahanan, membuka pertanyaan soal netralitas. Bukan tuduhan, melainkan pengingat bahwa konflik kepentingan di institusi tertutup sulit diawasi dari luar.

Yang paling menentukan bukanlah seberapa sempit selnya, melainkan seberapa terbuka proses hukumnya. Jika kasus penyadapan ini berjalan transparan, penahanan di Mako Brimob akan tercatat sebagai preseden baik. Jika tidak, ia hanya akan menjadi pertunjukan kekuasaan yang berganti pemeran.

Sumber: polri.go.id