BNPB Evaluasi SOP Water Bombing Usai Dua Helikopter Kecelakaan saat Padamkan Karhutla

BNPB akan mengevaluasi standar operasional prosedur keselamatan penerbangan dalam operasi water bombing karhutla. Langkah ini diambil setelah dua kecelakaan helikopter terjadi dalam kurun sekitar satu pekan saat mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi menyatakan evaluasi akan menyentuh berbagai aspek keselamatan kru. Salah satu yang disorot adalah prosedur saat helikopter mengambil air dari sungai maupun laut untuk kebutuhan pemadaman.

"Ke depan kita akan mengevaluasi standard operating procedure (SOP) bagaimana dalam melakukan water bombing. Misalnya, apakah memang ketika saat pengambilan air di laut atau di sungai itu, para kru harus menggunakan pelampung? Atau bagaimana nanti kita akan evaluasi ke depan sehingga hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi," ujar Kristomei dalam konferensi pers penanganan karhutla di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Dua Kecelakaan Helikopter dalam Sepekan

Rentetan insiden bermula dari kecelakaan yang melibatkan helikopter Mi-17 V5 milik Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat (Puspenerbad). Insiden itu mengakibatkan tiga personel gugur.

Kecelakaan tersebut menjadi pukulan tersendiri di tengah operasi pemadaman yang sedang berjalan intensif. Sebab, helikopter water bombing menjadi tulang punggung penanganan karhutla di wilayah yang sulit dijangkau tim darat.

Belum tuntas persoalan itu, kecelakaan kedua terjadi dalam rentang waktu kurang dari sepekan. Dua insiden beruntun inilah yang memicu dorongan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur operasi.

Data yang dihimpun dari pemberitaan IDX Channel menyebut kecelakaan pertama melibatkan helikopter Puspenerbad. Adapun insiden kedua menambah daftar panjang risiko yang dihadapi kru di lapangan.

Dalam konferensi pers yang sama, Menko Polkam juga menyinggung soal korban jiwa dari operasi pemadaman. Sebanyak 15 personel dilaporkan gugur saat menjalankan tugas pemadaman karhutla.

Poin-Poin yang Masuk Evaluasi SOP

Kristomei tidak merinci seluruh butir evaluasi. Namun ia memberi gambaran bahwa prosedur pengambilan air menjadi salah satu fokus utama.

Pengambilan air dari laut atau sungai memang menjadi tahap paling riskan dalam operasi water bombing. Helikopter harus terbang rendah, bermanuver di ruang terbatas, lalu mengangkut beban air yang berat sebelum dilepaskan di titik api.

Beberapa aspek yang menurut pernyataan Kristomei akan dikaji antara lain:

• Kewajiban penggunaan pelampung bagi kru saat pengambilan air di laut atau sungai.
• Prosedur keselamatan kru secara keseluruhan selama menjalankan misi water bombing.
• Standar operasi yang berlaku agar insiden serupa tidak terulang.

Pernyataan itu menunjukkan evaluasi tidak hanya menyasar aspek teknis pesawat. Keselamatan manusia—kru yang berada di dalam helikopter—menjadi pertimbangan utama.

Pertanyaan soal pelampung muncul lantaran pengambilan air di perairan terbuka menyimpan risiko tersendiri. Jika helikopter mengalami gangguan saat berada di atas air, keselamatan kru menjadi taruhan.

Karhutla dan Beban Kerja Armada Udara

Operasi water bombing menjadi andalan ketika titik api muncul di lahan gambut atau kawasan yang sulit dijangkau tim darat. Helikopter diterbangkan berulang kali untuk mengambil dan menjatuhkan air ke titik panas.

Intensitas misi yang tinggi membuat armada udara bekerja dalam tekanan besar. Kru berhadapan dengan asap, jarak pandang terbatas, serta medan yang menuntut konsentrasi penuh.

Di sisi lain, penanganan karhutla tidak hanya soal pemadaman. Pemerintah juga menempuh jalur penegakan hukum. Polri dan Kejaksaan Agung menerbitkan 241 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap perorangan dan 93 korporasi terkait kasus karhutla.

Langkah lain yang sempat mencuat adalah pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) tiga perusahaan seluas 22.914 hektare karena terindikasi terkait karhutla. Kebijakan ini menunjukkan tekanan dari berbagai arah terhadap persoalan kebakaran lahan.

Di tengah semua itu, keselamatan personel di lapangan—baik tim darat maupun kru udara—menjadi sorotan. Sebab, korban jiwa dari operasi pemadaman sudah mencapai 15 personel menurut keterangan Menko Polkam.

Risiko Teknis Water Bombing yang Jarang Dibahas

Water bombing bukan pekerjaan sederhana. Helikopter harus mendekati permukaan air, menurunkan peralatan pengambil air, lalu terbang naik dengan bobot tambahan yang signifikan.

Pada tahap pengambilan air, kestabilan pesawat menjadi kunci. Angin, gelombang, dan jarak pandang memengaruhi tingkat kesulitan manuver. Kru dituntut mengikuti prosedur ketat agar pesawat tetap terkendali.

Aspek lain yang tak kalah penting adalah perawatan armada dan kesiapan teknis pesawat sebelum terbang. Dua kecelakaan beruntun dalam sepekan tentu menimbulkan pertanyaan soal faktor apa yang paling dominan.

Karena itu, evaluasi SOP yang diumumkan BNPB dinilai sebagai langkah awal yang wajar. Namun publik tentu menunggu hasil kajian yang lebih rinci, termasuk rekomendasi teknis yang konkret.

Informasi seputar penanganan bencana dan operasi udara juga dapat dipantau melalui kanal resmi BNPB. Transparansi soal temuan evaluasi akan menentukan kepercayaan publik terhadap operasi pemadaman ke depan.

Langkah Selanjutnya dan Harapan Kru Lapangan

BNPB memastikan evaluasi akan dilakukan ke depan. Artinya, operasi water bombing tetap berjalan sambil pembenahan prosedur disiapkan.

Kristomei menegaskan tujuan evaluasi adalah mencegah terulangnya insiden serupa. "Sehingga hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta.

Perbaikan SOP dinilai krusial karena operasi pemadaman masih menuntut penerbangan intensif. Setiap perubahan prosedur, sekecil apa pun, berdampak langsung pada keselamatan kru di lapangan.

Yang belum terjawab: apakah evaluasi akan berujung pada aturan baru yang mengikat, atau sekadar rekomendasi. Publik menunggu detail teknis, termasuk soal kewajiban pelampung yang disinggung Kepala BNPB.

Analisis Redaksi

Dua kecelakaan helikopter dalam sepekan bukan statistik biasa. Angka itu adalah sinyal bahwa tekanan operasi water bombing sudah berada di titik yang perlu diwaspadai. Ketika armada diterbangkan berkali-kali di tengah asap dan jarak pandang terbatas, keselamatan kru tidak bisa lagi diperlakukan sebagai catatan kaki dalam laporan operasi.

Pernyataan Kepala BNPB soal pelampung justru membuka pertanyaan lebih besar. Jika prosedur dasar seperti alat keselamatan di perairan masih dibahas ulang, berarti ada celah yang selama ini luput. Evaluasi seharusnya tidak berhenti pada satu butir prosedur, tetapi menyentuh kesiapan armada, jam terbang kru, dan mekanisme pengawasan misi.

Di sisi lain, angka 15 personel gugur seharusnya menjadi alarm bagi seluruh pemangku kebijakan. Penegakan hukum terhadap korporasi dan pencabutan HGU penting, tetapi tidak boleh mengalihkan perhatian dari nyawa tim di lapangan. Hasil evaluasi perlu dipublikasikan secara terbuka, bukan sekadar diumumkan di konferensi pers. Tanpa transparansi, kepercayaan publik terhadap operasi pemadaman akan sulit dijaga.

Sumber: bnpb.go.id