Helikopter Pemadam Karhutla Jatuh di Sungai Barito, Komisi IV DPR Desak Evaluasi Total

Helikopter pemadam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) jenis Super Puma H-225 jatuh di Desa Tabatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Minggu (8/11/2026). Insiden itu menewaskan satu kru, Yayan Supyansuri, dan memicu desakan evaluasi total dari Komisi IV DPR RI.

Anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa'adah menyatakan keselamatan petugas dan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap penanganan karhutla. Ia merespons tegas peristiwa yang terjadi di perairan Sungai Barito tersebut.

Kronologi Jatuhnya Helikopter Super Puma H-225

Helikopter jenis Super Puma H-225 dengan kode registrasi VH-HGM jatuh di Desa Tabatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala. Lokasi itu berada di kawasan Sungai Barito, Kalimantan Selatan, yang selama ini menjadi salah satu titik operasi pemadaman karhutla.

Insiden terjadi pada Minggu (8/11/2026). Dalam kecelakaan itu, satu orang kru helikopter, Yayan Supyansuri, dinyatakan meninggal dunia. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai penyebab pasti jatuhnya helikopter.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan akan memfasilitasi investigasi resmi untuk mengungkap penyebab kecelakaan. Langkah itu diambil agar tidak timbul spekulasi di publik.

"Operasi pemadaman tetap harus berjalan, tetapi harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keselamatan secara ketat," tegas Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, seperti dikutip dari riauaktual.com.

Desakan Komisi IV DPR: Keselamatan Petugas dan Masyarakat Prioritas

Rina Sa'adah menekankan bahwa penanganan karhutla harus melindungi dua pihak sekaligus: masyarakat yang terdampak dan petugas yang berjuang menyelamatkan mereka. Menurutnya, keselamatan keduanya adalah ukuran utama keberhasilan operasi.

"Penanganan karhutla harus melindungi dua pihak sekaligus, masyarakat yang terdampak dan petugas yang berjuang menyelamatkan mereka. Keselamatan keduanya harus menjadi ukuran utama keberhasilan operasi," ujar Rina dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Politisi Fraksi PKB ini mendesak evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah aspek:

• Kelayakan armada helikopter dan pesawat pemadam.
• Kesiapan kru yang bertugas di lapangan.
• Prosedur operasional standar (SOP) penanganan karhutla.
• Faktor cuaca dan medan lokasi operasi.

Rina juga menegaskan pentingnya wewenang bagi petugas di lapangan untuk menunda atau menghentikan operasi jika situasi dinilai membahayakan keselamatan. Menurutnya, keputusan semacam itu harus dilindungi, bukan dipersoalkan.

Respons BNPB: Operasi Lanjut, Standar Keselamatan Diperketat

Menanggapi desakan tersebut, BNPB memastikan pemadaman karhutla tetap berlanjut. Namun, standar keselamatan akan diperketat dalam setiap operasi.

"Operasi pemadaman tetap harus berjalan, tetapi harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keselamatan secara ketat," tegas Berton SP Panjaitan.

BNPB juga menyatakan siap memfasilitasi investigasi resmi guna mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Investigasi ini penting untuk mencegah spekulasi liar di masyarakat sekaligus menjadi dasar perbaikan prosedur ke depan.

Hingga kini, belum ada rincian lebih lanjut mengenai proses investigasi, termasuk pihak mana saja yang akan dilibatkan. Namun, pernyataan BNPB menandakan bahwa pemerintah membuka ruang transparansi atas insiden tersebut.

Latar Belakang: Risiko Operasi Udara dalam Penanganan Karhutla

Operasi pemadaman karhutla di Kalimantan dan Sumatera kerap melibatkan armada udara, termasuk helikopter dan pesawat water bombing. Metode ini dipilih ketika titik api sulit dijangkau lewat jalur darat, terutama di lahan gambut atau kawasan hutan yang luas.

Namun, operasi udara menyimpan risiko tinggi. Selain faktor cuaca seperti angin kencang dan asap tebal, medan berupa sungai dan hutan lebat memperkecil ruang manuver. Kondisi itu menuntut kesiapan kru, kelayakan armada, dan prosedur keselamatan yang ketat.

Insiden di Barito Kuala menjadi pengingat bahwa penanganan karhutla bukan sekadar soal memadamkan api. Ada nyawa petugas yang dipertaruhkan di setiap misi. Karena itu, desakan evaluasi dari Komisi IV DPR menyentuh titik krusial: keseimbangan antara kecepatan pemadaman dan perlindungan bagi mereka yang bertugas.

Sebagai informasi, helikopter Super Puma H-225 merupakan jenis armada yang biasa digunakan untuk misi berat, termasuk pemadaman dan evakuasi. Kode registrasi VH-HGM menunjukkan helikopter tersebut beroperasi di wilayah hukum Indonesia.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Kecelakaan ini berdampak langsung pada operasi pemadaman karhutla di Kalimantan Selatan. Meski BNPB menegaskan operasi tetap berjalan, evaluasi yang diminta DPR berpotensi memengaruhi ritme penanganan, terutama terkait penerbangan dan kesiapan kru.

Bagi masyarakat di sekitar Sungai Barito, insiden ini menambah kekhawatiran. Selain menghadapi dampak asap dan kerusakan lingkungan, mereka kini menyaksikan risiko yang dihadapi petugas di lapangan.

Langkah berikutnya yang dinantikan adalah hasil investigasi resmi. BNPB menyatakan siap memfasilitasi proses tersebut. DPR melalui Komisi IV akan mengawal rekomendasi evaluasi, mulai dari kelayakan armada hingga prosedur operasional.

Pemerintah juga didorong memastikan hak dan perlindungan bagi keluarga korban. Yayan Supyansuri meninggal dalam tugas, dan menjadi tanggung jawab negara untuk memastikan peristiwa serupa tidak terulang.

Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan investigasi dapat dipantau melalui kanal resmi BNPB.

Analisis Redaksi

Insiden jatuhnya helikopter pemadam di Sungai Barito bukan sekadar kecelakaan tunggal. Ia membuka tabir bahwa operasi karhutla selama ini berjalan di bawah tekanan tinggi: target pemadaman, keterbatasan armada, dan medan yang tidak bersahabat. Ketika satu kru meninggal, pertanyaan yang muncul bukan hanya soal penyebab teknis, tetapi juga soal sejauh mana negara menempatkan keselamatan petugas sebagai prioritas.

Desakan Komisi IV DPR untuk mengevaluasi kelayakan armada, kesiapan kru, dan prosedur operasional adalah langkah tepat. Namun, evaluasi tidak boleh berhenti pada rapat dan rekomendasi. Wewenang bagi petugas lapangan untuk menghentikan operasi yang membahayakan harus dijamin secara tertulis, bukan hanya lisan. Tanpa itu, tekanan untuk tetap terbang akan selalu mengalahkan pertimbangan keselamatan.

BNPB menyatakan operasi tetap berjalan dengan standar keselamatan diperketat. Pernyataan itu wajar, tetapi publik berhak menuntut transparansi investigasi. Kecelakaan ini mestinya menjadi titik balik: dari budaya mengejar target menjadi budaya keselamatan. Jika tidak, korban berikutnya hanya soal waktu.

Sumber: bnpb.go.id