Prabowo Prioritaskan Normalisasi 137 Sungai di Sumatra Cegah Banjir Susulan

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan normalisasi 137 sungai terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai prioritas utama penanganan pascabencana. Arahan itu keluar dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026), setelah 41 banjir susulan kembali menerjang wilayah yang belum tuntas dipulihkan.

Perintah tersebut disampaikan langsung kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga menjabat Ketua Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra. Menurut Tito, Presiden menempatkan normalisasi sungai di atas agenda pemulihan lain karena sedimentasi tinggi membuat air mudah meluap setiap kali hujan turun.

“Oleh karena itulah bahwa Presiden memberikan perintah untuk segera menormalisasi sungai, itu perintah paling utama. Sungai ini, jumlahnya ada 137, yang terdampak,” ujar Mendagri seusai rapat, dikutip dari investortrust.id.

41 Banjir Susulan dalam Tujuh Bulan Terakhir

Data yang dipaparkan Tito menunjukkan sejak April hingga Oktober 2026 tercatat sedikitnya 41 kejadian banjir susulan di tiga provinsi. Angka itu bukan sekadar statistik, melainkan cermin bahwa pemulihan fisik berjalan beriringan dengan ancaman bencana baru yang datang berulang.

Sejumlah infrastruktur yang sudah diperbaiki kembali terdampak. Jalan dan jembatan yang sebelumnya selesai direhabilitasi rusak lagi, sementara kawasan yang telah dibersihkan dari lumpur kembali tertimbun material banjir. Pekerjaan yang seharusnya tuntas dalam satu siklus anggaran terpaksa mundur karena kerusakan berlapis.

Pemerintah menilai sumber masalahnya ada di hulu dan hilir sungai. Sedimen yang menumpuk mempersempit kapasitas tampung aliran. Ketika hujan dengan intensitas tinggi turun, air tidak tertampung dan keluar dari tanggul.

“Presiden tadi sudah menekankan khusus untuk normalisasi sungai ini prioritas. Karena ini kalau sedimennya tinggi, ada hujan, kemudian dia akan keluar dari tanggul, banjir lagi,” jelas Tito.

Dari 137 sungai terdampak, sebanyak 31 berada di Aceh, 48 di Sumatra Utara, dan 58 di Sumatra Barat. Pemerintah juga menangani 38 muara di tiga provinsi tersebut. Rinciannya, tujuh muara telah selesai dinormalisasi, 11 masih dalam proses pengerjaan, dan 20 lainnya belum tersentuh.

Pekerjaan Rumah Terbesar Justru di Muara Sungai

Angka 20 muara yang belum tertangani menjadi titik paling rawan dalam peta pemulihan. Muara berfungsi sebagai pintu keluar terakhir aliran sungai sebelum mencapai laut. Jika bagian ini tersumbat, normalisasi di ruas tengah dan hulu kehilangan efeknya karena air tetap tertahan di hilir.

Kementerian Pekerjaan Umum ditunjuk sebagai ujung tombak percepatan normalisasi. Pelaksanaannya didukung pemerintah daerah, TNI, Polri, serta pihak lain yang terlibat dalam Satgas. Pembagian kerja ini menempatkan Kementerian PU sebagai penanggung jawab teknis, sementara daerah mengurus kesiapan lahan dan anggaran di wilayah masing-masing.

Pemerintah daerah didorong memakai anggaran yang telah diberikan untuk mempercepat normalisasi sungai dan memperkuat tanggul. Tito mempersilakan pemerintah daerah kembali menetapkan status tanggap darurat bila bencana susulan berdampak luas. Status itu membuka jalan bagi penggunaan anggaran dan penanganan darurat yang lebih cepat.

Selain normalisasi, pemerintah menyiapkan operasi modifikasi cuaca untuk menekan potensi hujan ekstrem di kawasan yang masih dalam proses pemulihan. Langkah ini menandakan pendekatan yang dipakai tidak tunggal: perbaikan infrastruktur berjalan bersama upaya mengurangi tekanan cuaca di atasnya.

TNI dan Polri Dikerahkan Membersihkan Sedimentasi

Presiden menugaskan TNI dan Polri, terutama unsur Zeni, untuk membantu membersihkan sedimentasi sungai serta membangun tanggul. Keterlibatan satuan Zeni relevan karena pekerjaan tersebut menuntut alat berat, kemampuan teknis konstruksi, dan mobilisasi personel dalam jumlah besar di medan yang sulit.

Pola ini mengulang pendekatan yang biasa dipakai pemerintah dalam penanganan bencana berskala luas. Aparat dikerahkan untuk pekerjaan yang membutuhkan kecepatan, sementara kementerian teknis menyiapkan perencanaan dan pengawasan mutu.

Dari sisi anggaran, Prabowo memastikan dukungan dana tersedia agar kementerian dan lembaga dapat melakukan persiapan serta lelang dini. Tujuannya supaya pekerjaan bisa berjalan pada awal tahun, bukan menunggu siklus pengadaan yang panjang.

Lelang dini menjadi kunci. Pekerjaan normalisasi sungai berskala besar bergantung pada musim. Jika kontrak baru diteken di tengah tahun, pekerjaan berisiko berbenturan dengan puncak musim hujan berikutnya.

Beban Ganda bagi Warga di Tiga Provinsi

Bagi warga di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, banjir susulan berarti kemunduran berulang. Rumah yang baru dibersihkan harus dikosongkan lagi. Sekolah dan fasilitas umum yang mulai beroperasi kembali terpaksa tutup. Rantai pasok barang kebutuhan pokok ikut terganggu setiap kali akses jalan terputus.

Kerusakan berulang juga memperberat keuangan negara. Dana yang semestinya dialokasikan untuk pembangunan baru terpaksa dialihkan menambal kerusakan yang sama. Inilah alasan pemerintah menempatkan normalisasi sungai sebagai prioritas, bukan pekerjaan pendamping.

Ada pula persoalan koordinasi. Tiga provinsi berarti tiga pemerintahan daerah dengan kapasitas fiskal dan kesiapan teknis yang berbeda. Sungai tidak mengenal batas administrasi, sehingga penanganan yang terpotong per wilayah berisiko menghasilkan solusi setengah jalan.

• 137 sungai terdampak: 31 di Aceh, 48 di Sumatra Utara, 58 di Sumatra Barat.
• 38 muara ditangani: 7 selesai, 11 dalam proses, 20 belum tertangani.
• 41 kejadian banjir susulan tercatat sejak April hingga Oktober 2026.
• Pelaksana utama: Kementerian Pekerjaan Umum, didukung pemda, TNI, dan Polri.

Yang Harus Terjaga Setelah Rapat Terbatas

Rapat di Istana Merdeka menghasilkan arahan yang jelas, tetapi ujiannya ada pada pelaksanaan. Normalisasi 137 sungai menuntut perencanaan teknis per ruas, pengukuran sedimentasi, dan penetapan prioritas berdasarkan tingkat risiko. Tidak semua sungai bisa dikerjakan serentak.

Pemerintah juga perlu memastikan 20 muara yang belum tertangani segera masuk daftar kerja. Tanpa itu, aliran yang sudah dibersihkan di hulu berpotensi tertahan di hilir, dan banjir susulan tetap terjadi meski anggaran sudah dibelanjakan.

Operasi modifikasi cuaca bersifat sementara. Ia hanya membeli waktu agar pekerjaan fisik bisa berjalan tanpa gangguan hujan ekstrem. Efektivitasnya bergantung pada seberapa cepat pekerjaan normalisasi dan penguatan tanggul diselesaikan sebelum musim hujan berikutnya.

Informasi lebih lanjut soal penanganan bencana dapat dipantau melalui kanal resmi BNPB. Yang paling dinantikan warga di tiga provinsi bukan lagi pernyataan prioritas, melainkan alat berat yang mulai bekerja di sungai-sungai di dekat rumah mereka.

Analisis Redaksi

Keputusan menempatkan normalisasi sungai sebagai prioritas paling utama layak diapresiasi karena menyasar akar masalah, bukan hanya gejala. Selama ini penanganan pascabencana cenderung berfokus pada perbaikan jalan, jembatan, dan rumah. Padahal, selama kapasitas tampung sungai belum pulih, semua perbaikan itu berada di jalur yang sama dengan banjir berikutnya.

Namun ada satu angka yang perlu diawasi ketat: 20 muara yang belum tertangani. Pekerjaan di hulu dan tengah akan sia-sia bila pintu keluar ke laut masih tersumbat. Pemerintah semestinya mempublikasikan tenggat per ruas sungai dan per muara sehingga publik bisa mengukur janji percepatan ini dengan fakta di lapangan.

Yang juga menentukan adalah disiplin lelang dini. Tanpa itu, pekerjaan berisiko mundur ke tengah tahun dan kembali berbenturan dengan puncak musim hujan. Bagi warga di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, keberhasilan kebijakan ini tidak diukur dari berapa kali rapat digelar, tetapi dari berapa kali mereka bisa tidur tenang saat hujan turun.

Sumber: bnpb.go.id