Pemkot Semarang Keruk 41 Sungai: Strategi Mitigasi Banjir Jelang Puncak Musim Hujan

Pemerintah Kota Semarang mengeruk 41 sungai di lima wilayah sebagai langkah mitigasi banjir menjelang puncak musim hujan. Wali Kota Agustina Wilujeng Pramestuti menegaskan sedimentasi bukan satu-satunya biang genangan, pola pembuangan sampah warga justru disebut sebagai pengaruh terbesar.

Pengerukan itu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas aliran air dan menekan risiko genangan di sejumlah kawasan rawan. Namun Agustina mengingatkan, perbaikan fisik infrastruktur tidak akan cukup jika perilaku masyarakat dalam menjaga saluran tidak ikut berubah.

Pengerukan 41 Sungai dan Sebaran Wilayahnya

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang Warto menjelaskan bahwa pekerjaan pengerukan dan rehabilitasi sungai telah menjangkau wilayah timur, utara, tengah, selatan, dan barat. Cakupan pekerjaannya meliputi pengerukan sedimen, pembersihan sampah dan eceng gondok, serta normalisasi alur sungai.

Di wilayah timur, penanganan menyasar Kali Tengah Tlogosari, Saluran Gebanganom, Padi Raya, Sungai Bunggel, Kali Sier, dan Sungai Ngepreh. Adapun wilayah utara meliputi sejumlah ruas Kali Semarang, Kalibaru, Saluran Kokrosono, Tambak Mulyo, dan Buludrain.

Sedangkan di wilayah barat mencakup Sungai Karanganyar, Jumbreng Jerakah, Tapak Tegurejo, Tawangmas, Plumbon, Silandak, dan Tawangsari. Sejumlah ruas lain di wilayah tengah dan selatan juga masuk dalam daftar intervensi yang sama.

Selain pemeliharaan alur sungai, DPU menyiagakan operasional rumah pompa di berbagai kawasan strategis. Langkah ini melengkapi pekerjaan fisik di lapangan agar air yang tertahan di saluran bisa segera dibuang ke badan air penerima saat hujan deras turun.

Data dan rincian wilayah tersebut disampaikan Warto dalam Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kota Semarang Bulan November 2026. Forum anggaran itu menjadi ajang sinkronisasi antara kebutuhan teknis di lapangan dan kesiapan pembiayaan daerah.

Sampah Warga Disebut Pengaruh Terbesar Genangan

Dalam rapat yang digelar Senin (9/11/2026), Agustina menyoroti akar persoalan yang jarang tersentuh pendekatan teknis. Menurut dia, titik banjir tidak hanya dipengaruhi sedimentasi.

"Titik banjir ini pengaruhnya tidak hanya dari sedimentasi. Pengaruh terbesarnya adalah dari pola pembuangan sampah masyarakat," katanya di Semarang.

Pernyataan itu menempatkan persoalan kebiasaan warga sebagai variabel utama yang harus dikelola bersamaan dengan pengerukan. Saluran yang baru dikeruk bisa kembali tersumbat dalam hitungan minggu jika sampah rumah tangga terus dibuang ke selokan dan sungai.

Karena itu, Agustina meminta jajaran terkait menggunakan data kejadian genangan berulang dalam satu hingga dua tahun terakhir sebagai basis penentuan lokasi intervensi. Pemetaan tersebut harus memastikan penanganan benar-benar menyasar akar persoalan secara tepat.

"Titiknya pasti akan sama ya. Kalau sudah diintervensi itu akan hilang. Kalau intervensinya keliru, itu akan menjadi berulang dan semakin besar," ujarnya.

Pernyataan itu memberi penekanan pada ketepatan sasaran. Pengerukan yang dilakukan di ruas yang salah, menurut Agustina, hanya akan membuang anggaran tanpa mengurangi risiko genangan di titik yang benar-benar terdampak.

Camat dan Lurah Diminta Identifikasi Pembuangan Sampah Liar

Sebagai tindak lanjut penanganan nonfisik, Agustina menginstruksikan para camat dan lurah untuk mengidentifikasi titik-titik pembuangan sampah liar di selokan maupun sungai. Instruksi itu menyasar langsung wilayah administratif terkecil yang paling memahami kondisi lingkungannya.

Para camat dan lurah juga diminta menggerakkan partisipasi aktif warga untuk membersihkan saluran lingkungan. Pendekatan ini menempatkan pemerintah kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak perubahan perilaku, bukan sekadar pelaksana pekerjaan fisik.

Langkah nonfisik tersebut melengkapi pekerjaan pengerukan yang sudah berjalan. Dengan begitu, penanganan banjir di Semarang tidak hanya bergantung pada alat berat dan anggaran infrastruktur, tetapi juga pada kesadaran kolektif warga di tingkat RT dan RW.

Pemetaan titik pembuangan sampah liar menjadi kunci. Tanpa data lokasi yang akurat, pengawasan terhadap kebiasaan membuang sampah ke saluran akan sulit dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Kesiapan Infrastruktur dan Rumah Pompa di Kawasan Strategis

Di sisi teknis, DPU Kota Semarang tidak hanya mengandalkan pengerukan. Operasional rumah pompa disiagakan di berbagai kawasan strategis untuk mempercepat pembuangan air saat intensitas hujan meningkat.

Kombinasi pengerukan sedimen, pembersihan eceng gondok, dan normalisasi alur sungai menjadi paket pekerjaan yang diharapkan mampu menambah kapasitas tampung saluran. Eceng gondok sendiri dikenal cepat tumbuh dan kerap menyumbat aliran di ruas sungai yang arusnya melambat.

Pekerjaan rehabilitasi yang tersebar di lima wilayah menunjukkan pendekatan menyeluruh, bukan terpusat pada satu kawasan. Pola ini penting karena genangan di Semarang sering muncul dari akumulasi persoalan di hulu saluran, bukan hanya di titik luapan.

Meski demikian, kapasitas rumah pompa dan hasil pengerukan akan tetap bergantung pada kondisi saluran yang bersih. Pompa yang bekerja maksimal tidak akan banyak membantu jika aliran air terhambat tumpukan sampah di hilir.

Apa yang Harus Dipantau Setelah Pengerukan

Keberhasilan mitigasi banjir di Semarang tidak berhenti pada selesainya pekerjaan pengerukan. Ada sejumlah hal yang perlu dipantau agar hasilnya bertahan hingga puncak musim hujan dan setelahnya.

• Konsistensi pengawasan titik pembuangan sampah liar yang diidentifikasi camat dan lurah.
• Kesiapan operasional rumah pompa di kawasan strategis saat hujan intensitas tinggi.
• Pemutakhiran data kejadian genangan berulang sebagai dasar penentuan lokasi intervensi berikutnya.
• Partisipasi warga dalam membersihkan saluran lingkungan secara rutin.
• Evaluasi ketepatan sasaran pengerukan agar tidak ada ruas yang terlewat atau salah penanganan.

Pemerintah kota juga perlu memastikan hasil pengerukan tidak kembali tertimbun dalam waktu singkat. Tanpa pengawasan berkelanjutan, pekerjaan yang menelan anggaran besar berisiko kehilangan dampaknya sebelum musim hujan berakhir.

Bagi warga, informasi soal ruas sungai yang sedang dikeruk dan titik rawan genangan menjadi acuan untuk ikut menjaga saluran. Keterlibatan aktif di tingkat lingkungan disebut sebagai bagian dari strategi nonfisik yang diinstruksikan wali kota.

Analisis Redaksi

Langkah Pemkot Semarang mengeruk 41 sungai layak diapresiasi sebagai kesiapan menghadapi puncak musim hujan. Namun pernyataan Agustina Wilujeng soal sampah sebagai pengaruh terbesar genangan justru membuka persoalan yang lebih rumit: pekerjaan fisik bisa dianggarkan, tetapi perubahan perilaku tidak bisa dibeli dengan alat berat.

Selama bertahun-tahun, penanganan banjir di kota-kota besar Indonesia cenderung berkutat pada normalisasi dan pengerukan. Pola itu berulang setiap tahun, dengan hasil yang cepat hilang karena saluran kembali dipenuhi sampah. Jika persoalan ini tidak diselesaikan, pengerukan 41 sungai hanya akan menjadi rutinitas anggaran tahunan tanpa perbaikan yang berarti.

Instruksi kepada camat dan lurah untuk mengidentifikasi titik pembuangan sampah liar adalah langkah awal yang tepat, tetapi perlu diikuti penegakan aturan dan penyediaan layanan persampahan yang memadai. Warga membuang sampah ke saluran bukan tanpa alasan, sering karena tidak ada akses pengangkutan yang memadai. Selama akar persoalan itu dibiarkan, imbauan kebersihan akan terus berbenturan dengan kebutuhan praktis warga di lapangan.

Ketepatan sasaran yang ditekankan wali kota juga patut menjadi ukuran keberhasilan. Pemerintah kota perlu mempublikasikan data titik genangan berulang dan hasil intervensinya agar publik bisa menilai apakah pengerukan benar-benar menyasar akar masalah atau hanya memindahkan genangan ke ruas lain.

Pada akhirnya, mitigasi banjir di Semarang akan diuji oleh hujan, bukan oleh laporan rapat. Jika setelah pengerukan titik genangan yang sama kembali muncul, maka persoalannya bukan lagi soal sedimen, melainkan soal tata kelola sampah dan disiplin bersama yang belum tuntas.

Sumber: jateng.antaranews.com, semarangkota.go.id