Punk Bukan Kriminal: Berhenti Menghakimi dari Penampilan

Punk bukan kriminal. Kalimat itu perlu diulang karena sampai hari ini masih banyak orang menilai seseorang hanya dari rambut mohawk, jaket penuh tambalan, dan sepatu bot lusuhnya. Penampilan bukan surat dakwaan, dan prasangka terhadap komunitas punk justru sering menutup mata dari persoalan yang lebih nyata.

Artikel opini bertajuk "Punk Bukan Kriminal: Berhenti Menghakimi dari Penampilan" yang ditulis Bagas Kara di kumparan mengangkat satu kegelisahan lama: mengapa gaya berpakaian masih dipakai sebagai alasan untuk mencurigai, menolak, bahkan mengkriminalkan seseorang. Tulisan itu tidak menghadirkan data baru, tetapi menyentuh persoalan sosial yang jarang dibahas terbuka.

Penampilan Punk dan Stigma yang Melekat

Punk lahir sebagai gerakan budaya yang menolak kemapanan. Di banyak negara, gaya berpakaian punk menjadi bahasa protes terhadap ketidakadilan, bukan tanda niat jahat. Namun di Indonesia, citra punk sering dicampur aduk dengan gambaran anak jalanan, pengamen, hingga pelaku tindak pidana.

Pencampuran itu tidak ajaib. Ketika istilah "anak punk" dipakai secara sembarangan oleh media dan aparat, publik menerima pesan bahwa punk dan kriminalitas adalah satu paket. Padahal komunitas punk punya beragam latar belakang: ada yang menekuni musik, ada yang aktif di isu lingkungan, dan ada pula yang memang hidup di jalan karena tekanan ekonomi.

Menempelkan satu label pada semua orang karena potongan rambut adalah bentuk malas berpikir. Sama malasnya dengan menganggap semua orang berdasi itu jujur, atau semua orang berseragam itu bersih.

Razia, Penggusuran, dan Kriminalisasi Anak Jalanan

Persoalan penampilan bukan sekadar soal selera. Dalam praktiknya, penampilan kerap menjadi alasan pertama untuk merazia, menggusur, atau menahan orang di jalan. Anak jalanan yang berpakaian lusuh dan berambut dicat lebih mudah dianggap pengganggu ketertiban daripada korban keadaan.

Kritik terhadap razia semacam ini bukan pembelaan terhadap pelanggaran hukum. Siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana harus diproses sesuai aturan. Yang dipersoalkan adalah logika menilai bahaya seseorang dari cara ia berpakaian, sebelum ada bukti apa pun.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang bekerja pada isu anak jalanan, seperti Save the Children, berulang kali menekankan bahwa anak di jalan membutuhkan pendampingan dan perlindungan, bukan sekadar penertiban. Pendekatan yang hanya mengusir orang dari ruang publik tidak menyelesaikan akar masalahnya.

Mengapa Prasangka Terhadap Punk Sulit Hilang

Ada beberapa sebab yang membuat prasangka ini bertahan:

• Representasi media yang timpang. Punk lebih sering muncul di berita kriminal daripada di panggung seni atau kegiatan sosial.
• Kebiasaan menilai dari luar. Masyarakat cenderung menilai orang dari atribut yang paling terlihat, bukan dari perilakunya.
• Kebutuhan mencari kambing hitam. Ketika masalah ketertiban muncul, kelompok yang paling berbeda dari mayoritas jadi sasaran pertama.
• Minimnya ruang dialog. Komunitas punk jarang dilibatkan dalam pembicaraan tentang tata kota dan ruang publik.

Prasangka semacam ini bukan khas Indonesia. Di berbagai negara, subkultur yang tampil berbeda dari arus utama selalu lebih dulu dicurigai. Bedanya, di tempat lain diskusi tentang kebebasan berekspresi sudah lebih maju, sehingga negara tidak serta-merta memakai penampilan sebagai alasan pembatasan.

Bahaya Menghakimi dari Penampilan

Kebiasaan menghakimi dari penampilan punya efek berantai. Orang yang merasa terus dicurigai kehilangan kepercayaan pada institusi. Mereka yang sebenarnya butuh bantuan justru menjauh dari layanan sosial karena takut ditangkap atau diusir.

Lebih jauh, logika ini bisa dipakai untuk siapa saja. Hari ini punk, besok bisa kelompok lain yang dianggap tidak pantas tampil di ruang publik. Batas antara "berbeda" dan "berbahaya" menjadi kabur, dan penegakan aturan berubah menjadi soal selera.

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap orang untuk bebas berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Gaya berpakaian adalah bagian dari ekspresi diri yang dilindungi, sepanjang tidak melanggar hak orang lain.

Yang Bisa Dilakukan untuk Mengubah Cara Pandang

Perubahan tidak datang dari satu artikel opini. Namun ada langkah-langkah konkret yang bisa ditempuh. Pertama, media perlu memberi ruang pada komunitas punk untuk bicara soal karya dan kegiatan mereka, bukan hanya saat ada masalah. Kedua, aparat perlu membedakan antara gangguan ketertiban dan tindak pidana secara tegas, dengan bukti, bukan dugaan.

Ketiga, program pembinaan anak jalanan sebaiknya dirancang bersama komunitas, bukan dari atas ke bawah. Pendekatan yang menghormati martabat orang jauh lebih efektif daripada razia yang hanya memindahkan masalah dari satu sudut kota ke sudut lain.

Analisis Redaksi

Opini Bagas Kara menyentuh titik yang sering dilewati diskusi publik: kita terlalu cepat menyimpulkan dari apa yang tampak. Punk, dengan segala atributnya, menjadi ujian sederhana bagi kemampuan kita membedakan antara gaya dan perilaku. Selama penampilan masih dijadikan alasan untuk mencurigai, selama itu pula kita gagal memahami prinsip dasar keadilan.

Kritik terhadap stigma bukan berarti menutup mata dari masalah nyata di jalan. Justru sebaliknya, pendekatan yang berprasangka membuat masalah sebenarnya makin sulit dilihat. Anak yang butuh sekolah, layanan kesehatan, dan tempat berlindung tidak akan mendekat jika yang menunggunya adalah razia.

Yang paling mendesak bukan mengubah cara berpakaian komunitas punk, melainkan mengubah cara kita menilai. Selama penilaian itu masih berbasis penampilan, diskriminasi akan terus punya alasan untuk dibenarkan.