Polda Papua Tengah Ungkap Kasus Curanmor dan Luncurkan Tagline Polisi Bersama Masyarakat

Polda Papua Tengah memaparkan hasil Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), termasuk pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor, dalam konferensi pers di Nabire, Senin (9/11/2026). Kapolda Brigjen Pol. Jermias Rontini juga memperkenalkan tagline baru 'Polisi Bersama Masyarakat'.

Konferensi pers berlangsung di halaman Direskrimum Polda Papua Tengah mulai pukul 15.00 WIT. Kapolda didampingi Irwasda dan sejumlah pejabat utama, serta dihadiri jurnalis media cetak, elektronik, dan daring. Paparan ini menjadi wajah transparansi kepolisian kepada publik.

Kronologi Konferensi Pers KRYD di Nabire

Kegiatan dibuka dengan pemaparan hasil pelaksanaan KRYD yang difokuskan pada penanganan tindak pidana curanmor. Polda menyampaikan sejumlah hasil pengungkapan, mulai dari identifikasi dan pengamanan tersangka, penyitaan barang bukti, hingga tahapan proses hukum berikutnya.

Kapolda menegaskan bahwa KRYD bukan sekadar kegiatan seremonial. Menurutnya, operasi ini merupakan langkah konkret menekan kriminalitas yang meresahkan warga melalui penegakan hukum yang terarah dan terukur.

"Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat melalui penegakan hukum yang terarah dan terukur, guna mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif," ujar Jermias dalam keterangannya.

Dalam kesempatan itu, Kapolda juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel yang terlibat dan kepada insan pers yang membantu menyebarkan informasi kepada masyarakat. Ia menyebut peran media penting agar publik memahami proses penanganan perkara secara utuh.

Paparan berlangsung sekitar satu jam. Sejumlah wartawan mengajukan pertanyaan seputar perkembangan kasus dan langkah pencegahan ke depan. Polda menjawab dengan menekankan asas transparansi dan akuntabilitas di setiap tahap penanganan.

Pernyataan Kapolda soal Penegakan Hukum dan HAM

Brigjen Pol. Jermias Rontini menekankan bahwa setiap penanganan perkara harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Ia juga menegaskan pentingnya menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta asas praduga tak bersalah.

Pernyataan itu menjadi penanda bahwa Polda Papua Tengah ingin menempatkan proses hukum sebagai alat perlindungan masyarakat, bukan sekadar pembalasan. Penekanan pada HAM relevan mengingat penanganan kasus di wilayah dengan karakter sosial yang beragam.

Kapolda juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengambil tindakan sendiri terhadap pihak yang diduga terlibat tindak pidana. Ia meminta warga segera melaporkan kejadian ke pihak kepolisian, termasuk kasus pencurian kendaraan bermotor.

"Polda Papua Tengah akan terus berkomitmen memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta menegakkan hukum secara tegas, adil dan humanis," pungkasnya.

Imbauan ini menyasar kebiasaan main hakim sendiri yang kerap muncul di tengah masyarakat ketika terjadi kejahatan. Polda menilai penanganan melalui jalur hukum lebih menjamin kepastian dan keadilan bagi semua pihak.

Tagline Polisi Bersama Masyarakat dan Pendekatan Humanis

Selain memaparkan hasil penanganan kasus, Kapolda memperkenalkan tagline baru 'Polisi Bersama Masyarakat'. Tagline ini menjadi bagian dari upaya membangun pendekatan kepolisian yang lebih humanis dan dekat dengan warga.

Menurut Jermias, perubahan tersebut tidak berhenti pada slogan. Perubahan harus diwujudkan melalui perubahan pola pikir, sikap, dan kebiasaan personel dalam menjalankan tugas kepolisian sehari-hari.

Jajaran Polda Papua Tengah didorong lebih aktif hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan sosial, kunjungan ke sekolah-sekolah, serta dialog terbuka dengan berbagai komunitas dan elemen masyarakat.

"Kami berusaha untuk semaksimal mungkin mendekatkan diri kepada masyarakat melalui kegiatan apa saja, termasuk menyentuh komunitas dan sekolah-sekolah setiap hari Senin," jelasnya.

Pendekatan ini menempatkan polisi bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas. Kehadiran rutin di sekolah dan komunitas dinilai dapat membangun kepercayaan sejak dini, terutama di kalangan generasi muda.

Keterbukaan terhadap Kritik dan Sinergi Kamtibmas

Kapolda menegaskan bahwa Polda Papua Tengah terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari masyarakat, organisasi, maupun seluruh pemangku kepentingan. Keterbukaan itu disebut sebagai bagian dari transparansi publik.

Menurutnya, sinergi antara kepolisian dan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan situasi keamanan yang aman dan kondusif, baik di Kabupaten Nabire maupun di seluruh wilayah Provinsi Papua Tengah.

Polda juga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kriminalitas serta berperan aktif menjaga keamanan di lingkungan masing-masing. Partisipasi warga dinilai menentukan efektivitas pencegahan kejahatan.

Beberapa poin utama yang disampaikan dalam konferensi pers:

• Pengungkapan kasus curanmor melalui KRYD, mencakup identifikasi tersangka dan penyitaan barang bukti.
• Penekanan penanganan perkara secara profesional, transparan, akuntabel, serta menjunjung HAM dan praduga tak bersalah.
• Peluncuran tagline 'Polisi Bersama Masyarakat' sebagai pendekatan humanis.
• Dorongan kehadiran personel di kegiatan sosial, sekolah, dan dialog komunitas.
• Imbauan agar warga tidak main hakim sendiri dan segera melaporkan tindak kejahatan.

Melalui KRYD dan pendekatan pelayanan yang lebih humanis, Polda Papua Tengah berharap kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri meningkat. Harapan berikutnya, kerja sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Papua Tengah semakin kuat.

Informasi seputar kegiatan kepolisian di wilayah tersebut dapat dipantau melalui kanal pemberitaan lokal seperti Papuapos Nabire. Publik juga dapat merujuk pada penjelasan resmi mengenai tugas kepolisian di situs resmi Polri.

Analisis Redaksi: Antara Slogan dan Bukti di Lapangan

Langkah Polda Papua Tengah mempublikasikan hasil KRYD patut diapresiasi. Transparansi semacam ini jarang dilakukan secara rutin, apalagi dengan mengundang media dan membuka ruang tanya jawab. Namun, publik tentu menunggu kelanjutan dari janji humanis yang disampaikan.

Tagline 'Polisi Bersama Masyarakat' akan diuji ketika personel berhadapan dengan situasi sulit di lapangan. Pendekatan humanis bukan berarti lemah terhadap kejahatan. Justru, penegakan hukum yang tegas dan adil adalah bentuk nyata dari perlindungan masyarakat. Yang perlu dijaga adalah konsistensi antara pidato di atas podium dan perilaku anggota di jalan.

Keterbukaan terhadap kritik juga harus dibuktikan dengan mekanisme yang jelas. Masyarakat membutuhkan saluran pengaduan yang mudah diakses dan ditindaklanjuti, bukan sekadar pernyataan terbuka di hadapan pers. Jika itu terwujud, kepercayaan publik bukan hal mustahil untuk diraih di Papua Tengah.

Sumber: polri.go.id