Kasus Kekerasan Seksual Unila: Kaprodi RF Dilaporkan, Terancam Pemecatan

Seorang mahasiswi pascasarjana Universitas Lampung (Unila) melaporkan dosen yang juga menjabat ketua program studi berinisial RF atas dugaan kekerasan seksual. Tim PPKPT Unila menyatakan telah menemukan unsur tindak pidana dan merekomendasikan sanksi administratif, dengan pemecatan sebagai hukuman terberat.

Laporan itu bergulir ke pemeriksaan internal kampus. Advokat Tim PPKPT Unila, Sukarmin, mengatakan timnya sudah memeriksa mahasiswi pelapor maupun RF. Dari pemeriksaan itu, tim menyimpulkan ada unsur dugaan tindak pidana kekerasan seksual.

"Dalam pemeriksaan kami sudah menemukan unsur-unsur adanya tindak pidana kekerasan seksual. Atas dasar itu, PPKPT memberikan rekomendasi kepada pimpinan," kata Sukarmin, Senin (9/11/2026), seperti dikutip dari laporan AFU.ID.

Kronologi Laporan Mahasiswi Pascasarjana ke PPKPT Unila

Kasus ini bermula dari laporan seorang mahasiswi pascasarjana Unila yang merasa menjadi korban dugaan kekerasan seksual oleh dosen pembimbingnya. Dosen tersebut berinisial RF dan menjabat sebagai ketua program studi di lingkungan universitas.

Laporan masuk ke Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) Unila. Satuan tugas inilah yang menjalankan pemeriksaan internal sesuai mandat pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.

Dalam prosesnya, tim memeriksa kedua pihak. Mahasiswi pelapor dimintai keterangan, begitu pula RF sebagai pihak terlapor. Hasil pemeriksaan itu menjadi dasar rekomendasi yang diserahkan kepada pimpinan universitas.

Sukarmin menegaskan, pemeriksaan internal pada prinsipnya berlangsung paling lama 30 hari. Tenggat itu bisa diperpanjang bila diperlukan pemeriksaan lanjutan. Temuan tim tidak serta-merta menjadi putusan pidana, karena penentuan ada atau tidaknya tindak pidana tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

Rekomendasi PPKPT dan Ancaman Sanksi Pemecatan bagi RF

PPKPT Unila tidak menetapkan secara spesifik kategori sanksi yang harus dijatuhkan kepada RF. Keputusan akhir berada di tangan pimpinan universitas. Namun, tim memastikan telah terjadi pelanggaran dan pelanggaran itu memiliki sanksi.

"Secara normatif, sanksi terberat adalah pemecatan. Tetapi, kami tidak secara spesifik merekomendasikan harus ringan, sedang, atau berat. Yang jelas telah terjadi pelanggaran dan pelanggaran itu ada sanksinya," ujar Sukarmin.

Dalam aturan perguruan tinggi, sanksi administratif atas pelanggaran kekerasan dibagi dalam beberapa kategori. Berikut jenjangnya:

• Sanksi ringan, umumnya berupa teguran atau peringatan tertulis.
• Sanksi sedang, misalnya penundaan kenaikan jabatan atau pencabutan hak tertentu.
• Sanksi berat, dengan pemecatan sebagai bentuk paling berat.

Rekomendasi ini menempatkan RF pada posisi rentan. Jika pimpinan universitas menilai pelanggaran masuk kategori berat, pemecatan bisa menjadi konsekuensinya. Namun hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi soal kategori sanksi yang akan diambil pimpinan Unila.

Perlindungan Korban: Pembimbing Tesis RF Diganti

Langkah pertama yang sudah diambil Unila adalah mencabut RF dari posisi dosen pembimbing tesis mahasiswi pelapor. Penggantian itu dilakukan agar proses penyelesaian studi korban tidak lagi bergantung pada dosen yang dilaporkan.

"Yang kami utamakan adalah perlindungan korban. Hak-haknya untuk mendapatkan pendidikan dan menyelesaikan pendidikan sudah kami fasilitasi. Pembimbingnya yang tadinya dosen terlapor sekarang sudah diganti," kata Sukarmin.

Keputusan itu dinilai penting karena relasi kuasa antara dosen pembimbing dan mahasiswa pascasarjana sangat timpang. Dalam banyak kasus, korban enggan melapor karena khawatir studinya terhambat. Dengan mengganti pembimbing, Unila memutus ketergantungan akademik yang bisa menjadi tekanan tambahan bagi pelapor.

PPKPT juga menyiapkan pendampingan hukum melalui tim advokasi Unila atau bantuan hukum kampus. Pendampingan itu tersedia bila mahasiswi memilih membawa kasusnya ke aparat penegak hukum.

Jalur Nonlitigasi dan Pintu Bantuan Hukum Kampus

Menurut Sukarmin, penyelesaian melalui jalur nonlitigasi atau keadilan restoratif bisa ditempuh jika kedua pihak menyetujuinya. Namun, jalur hukum tetap terbuka bagi masing-masing pihak.

Dua opsi itu berdiri sejajar. Keadilan restoratif menekankan pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku, sementara jalur pidana menyerahkan penilaian kepada penyidik. PPKPT tidak memaksa korban memilih salah satu.

Yang ditegaskan tim adalah batas kewenangannya. Temuan pemeriksaan internal bukan putusan pidana. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana tetap menjadi ranah aparat penegak hukum, sesuai prinsip yang lazim dipakai dalam penanganan kekerasan seksual di kampus.

Kerangka penanganan kasus semacam ini merujuk pada aturan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, yang mewajibkan setiap kampus membentuk satuan tugas. Rujukan kebijakannya dapat ditelusuri pada laman Kementerian Pendidikan yang mengatur mekanisme tersebut.

Dampak Kasus bagi Unila dan Mahasiswa Pascasarjana

Kasus ini menambah daftar persoalan kekerasan seksual di lingkungan kampus yang mencuat ke publik. Bagi Unila, sorotan utama bukan hanya pada dugaan perbuatan RF, tetapi juga pada kecepatan dan ketegasan pimpinan universitas menindaklanjuti rekomendasi PPKPT.

Bagi mahasiswa pascasarjana, keputusan mengganti pembimbing tesis menjadi sinyal bahwa hak pendidikan korban tidak boleh menjadi sandera proses hukum. Namun, efek jera baru akan terasa jika sanksi administratif dijatuhkan sesuai bobot pelanggaran.

Sejumlah hal yang masih ditunggu publik:

• Keputusan pimpinan Unila soal kategori sanksi untuk RF.
• Kejelasan status RF sebagai kaprodi selama proses berjalan.
• Apakah korban akan menempuh jalur hukum pidana.
• Transparansi hasil pemeriksaan PPKPT kepada publik kampus.

Sampai sekarang belum ada pernyataan langsung dari RF maupun pihak pimpinan Unila soal langkah lanjutan. Semua mata kini tertuju pada keputusan universitas.

Analisis Redaksi: Ujian Ketegasan Unila Menindak Dosen Berlaku Kekerasan

Rekomendasi PPKPT Unila patut diapresiasi karena berani menyebut adanya unsur tindak pidana. Banyak kampus memilih berlindung di balik frasa "masih didalami" ketika dosennya tersandung kasus kekerasan seksual. Unila tidak mengambil jalan itu, setidaknya di tingkat tim pemeriksa.

Namun, rekomendasi tanpa keputusan tegas hanya separuh jalan. PPKPT sengaja tidak menyebut kategori sanksi dan menyerahkan semuanya ke pimpinan. Di sinilah ujian sebenarnya. Jika pimpinan memilih sanksi ringan padahal tim sudah menemukan unsur pidana, publik akan membaca itu sebagai bentuk perlindungan terhadap pelaku, bukan keadilan bagi korban.

Penggantian pembimbing tesis adalah langkah tepat dan cepat. Tetapi perlindungan korban tidak berhenti di situ. Korban perlu kepastian bahwa studinya tidak terganggu, bahwa identitasnya dijaga, dan bahwa ia punya ruang aman untuk memilih jalur hukum tanpa tekanan akademik.

Yang juga perlu diawasi adalah transparansi proses. Kampus kerap menutup rapat penanganan kasus semacam ini dengan alasan privasi. Privasi korban memang wajib dilindungi, tetapi keputusan sanksi terhadap dosen adalah urusan publik. Nama baik institusi dipertaruhkan di sini.

Kasus ini bukan sekadar persoalan satu dosen dan satu mahasiswi. Ia menguji apakah mekanisme PPKPT yang dibentuk kampus benar-benar berfungsi, atau hanya menjadi prosedur formal yang berhenti di atas kertas.