Banjir Rendam Pidie Jaya: Tiga Kecamatan Terendam, Pemulihan Bencana Lama Belum Tuntas

Banjir kembali merendam sejumlah kawasan di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, sejak Ahad (8/11/2026) akibat hujan deras dan luapan sungai. Tiga kecamatan terdampak, sementara pemulihan bencana besar setahun lalu belum juga selesai.

Laporan Pusdalops PB Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) yang dirilis Selasa (10/11/2026) menyebut hujan memicu peningkatan debit air di beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS), seperti Krueng Meureudu, Krueng Putu, dan Krueng Jeulanga.

“Banjir berdampak di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Meureudu, Meurah Dua, dan Bandar Dua,” tulis Haslinda, Staf Pusdalops BPBA, dalam keterangannya seperti dikutip dari ACEHKINI.ID.

Kronologi Banjir Pidie Jaya: Hujan Deras hingga Luapan Tiga Sungai

Rangkaian bencana ini dimulai pada Ahad (8/11/2026) ketika hujan deras mengguyur kawasan pedalaman Pidie Jaya. Debit air di Krueng Meureudu, Krueng Putu, dan Krueng Jeulanga naik cepat hingga meluap ke permukiman.

Ketinggian air di sejumlah gampong dilaporkan bervariasi antara 50 hingga 150 sentimeter. Genangan tidak hanya menggenangi rumah warga, tetapi juga meninggalkan lumpur yang menyulitkan aktivitas harian.

Puncak dampak terlihat pada Senin (9/11/2026). Peningkatan debit air menyebabkan tebing sungai darurat di Gampong Dayah Usien jebol, dan keretakan yang terpantau semakin meluas.

Luapan juga sempat menutup ruas jalan nasional Banda Aceh–Medan di Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu. Akibatnya lalu lintas macet sebelum air berangsur surut.

Kondisi mulai membaik sejak Senin malam. Hujan reda, genangan menyusut, tetapi warga diminta tetap siaga karena banjir berpotensi terulang bila hujan turun lagi.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Resmi BPBA

Pusdalops PB BPBA menjadi sumber informasi utama perkembangan bencana ini. Melalui keterangan tertulisnya, Haslinda memastikan tiga kecamatan menjadi wilayah paling terdampak.

“Banjir berdampak di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Meureudu, Meurah Dua, dan Bandar Dua,” ujarnya.

Di lapangan, BPBD Kabupaten Pidie Jaya bergerak bersama unsur TNI-Polri, Relawan SAR, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), pihak kecamatan, dan masyarakat setempat. Mereka melakukan monitoring lokasi, evakuasi warga, serta pendataan dampak kerusakan.

BPBD Pidie memastikan tidak ada korban jiwa dalam bencana ini. Meski begitu, pendataan jumlah korban terdampak dan warga yang mengungsi masih berjalan. Sementara ini terdata 10 kepala keluarga (KK) mengungsi.

Selain permukiman, sejumlah infrastruktur rusak. Jalan, tanggul sungai, dan fasilitas sekolah termasuk yang terdampak. Data rinci kerusakan belum diumumkan karena proses assessment masih berlangsung.

Latar Belakang: Pemulihan Bencana Setahun Lalu Belum Usai

Banjir kali ini bukan yang pertama. Pidie Jaya masih dalam proses pemulihan bencana besar yang terjadi setahun sebelumnya, dan proses itu belum tuntas.

Kondisi tersebut membuat banjir susulan menjadi pukulan ganda. Warga yang belum sepenuhnya pulih dari bencana lama harus menghadapi genangan, lumpur, dan kerusakan infrastruktur baru.

Jebolnya tebing sungai darurat di Gampong Dayah Usien memperlihatkan bahwa bangunan pengendali air belum sepenuhnya berfungsi. Tebing darurat biasanya dibangun sebagai solusi sementara, bukan pertahanan permanen.

Beberapa indikator yang perlu dibaca dari peristiwa ini:

• Tiga DAS utama—Krueng Meureudu, Krueng Putu, dan Krueng Jeulanga—meluap dalam waktu hampir bersamaan.
• Ketinggian air 50–150 cm cukup untuk melumpuhkan aktivitas warga dan merusak fasilitas sekolah.
• Jalan nasional Banda Aceh–Medan sempat terputus, menunjukkan dampak banjir tidak hanya lokal.
• Infrastruktur darurat seperti tebing sungai belum mampu menahan debit air tinggi.

Pola ini menegaskan bahwa kapasitas drainase dan pengendalian banjir di wilayah tersebut masih rentan terhadap curah hujan ekstrem.

Dampak Banjir Pidie Jaya: Warga Mengungsi dan Infrastruktur Rusak

Dampak paling langsung dirasakan warga di tiga kecamatan. Genangan setinggi 50–150 cm memaksa sebagian keluarga mengungsi, sementara yang lain bertahan di rumah dengan risiko kesehatan.

Lumpur sisa banjir menambah beban pembersihan. Fasilitas sekolah yang terendam berpotensi mengganggu kegiatan belajar, terutama bila perbaikan tidak segera dilakukan.

Kerusakan jalan dan tanggul sungai memperbesar risiko banjir berikutnya. Tebing sungai darurat di Dayah Usien yang jebol dan semakin melebar menjadi titik paling rawan.

Bagi perekonomian, terputusnya jalan nasional Banda Aceh–Medan di Manyang Cut sempat menghambat distribusi barang. Meski lalu lintas sudah berangsur normal, potensi gangguan serupa tetap ada selama curah hujan tinggi.

Data resmi jumlah pengungsi masih berubah. Angka 10 KK yang terdata sementara kemungkinan bertambah setelah petugas menyelesaikan pendataan di lapangan.

Langkah Selanjutnya: Penanganan Darurat dan Imbauan Siaga

Prioritas saat ini adalah penanganan darurat. Tim gabungan masih melakukan monitoring, evakuasi, dan pendataan dampak di tiga kecamatan terdampak.

BPBD Pidie Jaya bersama instansi terkait perlu memastikan bantuan logistik dan kebutuhan dasar warga terdampak terpenuhi, terutama bagi keluarga yang mengungsi.

Perbaikan tebing sungai darurat di Gampong Dayah Usien menjadi pekerjaan mendesak. Jika dibiarkan, jebolnya tebing bisa memperparah luapan pada hujan berikutnya.

Warga diimbau siaga dan waspada. Potensi banjir susulan tetap tinggi selama curah hujan di kawasan hulu belum stabil.

Informasi resmi terbaru dapat dipantau melalui kanal BNPB dan BPBA. Masyarakat diminta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Analisis Redaksi

Banjir di Pidie Jaya memperlihatkan satu hal yang jarang dibahas dalam laporan bencana: pemulihan yang belum selesai membuat warga menanggung risiko berlapis. Ketika bencana baru datang sebelum bencana lama tuntas, kerentanan tidak berkurang—ia menumpuk.

Pemerintah daerah dan pusat perlu mengevaluasi kapasitas pengendalian banjir di tiga DAS yang meluap. Tebing darurat yang jebol adalah indikator bahwa solusi sementara tidak cukup menghadapi curah hujan ekstrem. Anggaran pemulihan pascabencana seharusnya tidak berhenti pada perbaikan darurat, tetapi menyentuh normalisasi sungai dan penguatan tanggul permanen.

Yang paling mendesak, pendataan korban dan pengungsi harus transparan. Angka 10 KK adalah data sementara, dan warga berhak mendapat kepastian bantuan. Tanpa itu, kepercayaan publik terhadap penanganan bencana akan terus tergerus setiap kali banjir datang.

Sumber: bnpb.go.id