Raja Malaysia vs PM Anwar: Ketegangan Politik di Balik Penundaan Tahanan Rumah Najib

Perseteruan politik antara Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim memicu ketegangan di Negeri Jiran. Pemicunya: penundaan pemindahan mantan PM Najib Razak dari penjara ke tahanan rumah meski telah mendapat pengampunan kerajaan.

Ketegangan mencuat setelah pemerintahan Anwar Ibrahim menunda pemindahan Najib dari Penjara Kajang ke kediamannya di Kuala Lumpur. Padahal, Sultan Ibrahim telah memberikan pengampunan bersyarat pada 18 September yang memungkinkan Najib menjalani sisa hukuman kasus SRC International di bawah tahanan rumah hingga 23 Agustus 2028.

Kronologi Penundaan Pemindahan Najib Razak

Rencana pemindahan Najib batal pada Jumat (6/11). Kejaksaan Agung Malaysia (AGC) meminta penangguhan karena masih ada persoalan hukum terkait dua hukuman penjara yang dijalani Najib. Saat itu, Najib sempat keluar dari penjara untuk menjalani pemeriksaan gigi sebelum dipindahkan ke rumahnya. Namun, AGC turun tangan sehingga ia harus kembali ke Penjara Kajang.

Sehari setelah penundaan, Sultan Ibrahim mengeluarkan peringatan keras agar tidak ada pihak yang mempertanyakan keputusannya. Istana menegaskan keputusan tersebut "jelas, tegas, dan tidak ambigu, serta tidak berkaitan dengan kasus-kasus Najib lainnya."

"Dengan terpenuhinya seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam perintah pengampunan bersyarat tersebut, setiap argumen yang mempertanyakan keputusan itu sama saja dengan mengarah pada tindakan menentang titah Yang Mulia Yang di-Pertuan Agong," demikian pernyataan istana, seperti dikutip The Straits Times, Sabtu (7/11).

Istana juga menegaskan tidak boleh ada kebingungan atau ketidakpastian berkepanjangan dalam pelaksanaan keputusan tersebut.

Dua Kasus Korupsi yang Menjerat Najib

Perseteruan ini berkaitan dengan dua kasus korupsi yang menjerat Najib. Ia telah dipenjara sejak Agustus 2022 setelah dinyatakan bersalah menggelapkan RM42 juta (Rp187 miliar) dari SRC International, mantan anak perusahaan dana investasi negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Dalam kasus tersebut, Najib dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda RM210 juta (Rp935 miliar). Namun, pengampunan kerajaan memangkas hukumannya menjadi enam tahun penjara dan dendanya menjadi RM50 juta (Rp223 miliar) pada 2024.

Pengampunan bersyarat pada September lalu kemudian memungkinkan Najib menjalani sisa hukuman kasus SRC International di bawah tahanan rumah. Masalah muncul karena Najib juga dijatuhi hukuman terpisah selama 15 tahun penjara pada Desember 2025 dalam kasus korupsi dan pencucian uang 1MDB.

Pengadilan memerintahkan agar hukuman tersebut mulai dijalankan setelah Najib menyelesaikan hukuman dalam kasus SRC International. Namun, Najib mengajukan banding dan Pengadilan Tinggi menolak permohonannya untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman pada 14 Oktober.

AGC meminta pengadilan memberikan kepastian tentang status hukuman SRC International setelah Najib membayar denda RM50 juta. Menurut AGC, pengadilan perlu menentukan apakah pembayaran tersebut hanya memenuhi persyaratan pengampunan sehingga Najib tetap harus menjalani sisa hukuman SRC di rumah atau justru menandai berakhirnya hukuman tersebut secara hukum.

Jika hukuman SRC masih berlaku, Najib bisa menjalani sisa masa tahanannya di rumah hingga Agustus 2028. Setelah itu, ia harus menjalani hukuman 15 tahun penjara dalam kasus 1MDB. Sebaliknya, jika hukuman SRC dianggap telah berakhir secara hukum, hukuman penjara 15 tahun dalam kasus 1MDB berpotensi langsung berlaku.

Tekanan Politik terhadap Pemerintahan Anwar

Peringatan Sultan Ibrahim meningkatkan tekanan politik terhadap pemerintahan Anwar Ibrahim. Pasalnya, UMNO yang menjadi bagian dari koalisi pemerintahan justru mendesak agar keputusan pengampunan terhadap Najib segera dilaksanakan.

Sekretaris Jenderal UMNO, Asyraf Wajdi Dusuki, menyatakan dekrit Raja bisa mengindikasikan tindakan pembangkangan terhadap kerajaan. UMNO juga menuntut pelaksanaan pengampunan segera dan meminta tindakan hukum terhadap pihak yang dianggap menghalangi keputusan tersebut.

Ketua Pemuda UMNO, Akmal Saleh, menyatakan sayap pemuda partainya akan mengajukan laporan polisi untuk menyelidiki penundaan pemindahan Najib ke tahanan rumah.

Di sisi lain, Partai Aksi Demokratik (DAP), mitra UMNO dalam koalisi pemerintahan, memiliki pandangan berbeda. Sekretaris Jenderal DAP, Anthony Loke, sebelumnya berjanji mengundurkan diri dari jabatan Menteri Transportasi jika Najib kembali menjalani tahanan rumah.

Sementara itu, Anwar secara terbuka menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keputusan UMNO membayar denda Najib. Meski demikian, ia mengakui partai tersebut memiliki hak untuk melakukan pembayaran.

Perseteruan ini menempatkan Anwar di tengah tuntutan yang saling bertentangan dari mitra koalisinya. UMNO mendesak pelaksanaan keputusan Raja, sedangkan AGC meminta kepastian hukum sebelum pemindahan Najib dilakukan.

Respons Anwar Ibrahim dan Langkah Selanjutnya

Pada Minggu (8/11), Anwar meminta Jaksa Agung (AGC) segera menghadap Sultan Ibrahim dan menggelar audiensi untuk mengklarifikasi langkah lembaga peradilan itu dalam kasus ini.

Anwar mengatakan Sultan Ibrahim telah memberikan pengampunan bersyarat kepada Najib. Karena itu, seluruh pihak harus menghormati keputusan kerajaan tersebut. Ia pun meminta AGC mengklarifikasi alasan pengadilan tersebut menunda perintah tersebut ketika bertemu Sultan.

"Saya telah meminta Jaksa Agung (Dusuki Mokhtar) untuk segera meminta audiensi dengan Yang Mulia Raja untuk mengklarifikasi bahwa keputusan (raja) telah diterima dalam kasus SRC, tetapi telah timbul komplikasi karena hal itu melibatkan kasus kedua, yaitu kasus 1MDB," kata Anwar kepada wartawan di Pusat Perdagangan Internasional Selangor (SITC), Minggu (9/11).

Anwar menjelaskan persoalan tersebut perlu dibahas lebih lanjut sebelum pemerintah mengambil keputusan. Ia juga membuka kemungkinan proses klarifikasi membutuhkan waktu beberapa hari karena pemerintah perlu merujuk persoalan itu ke pengadilan.

Kepulangan Najib ke rumah masih belum pasti. AGC meminta pengadilan segera memberikan penetapan untuk menyelesaikan persoalan hukum yang berkaitan dengan dua hukuman penjara tersebut. Sementara itu, tekanan politik dari UMNO dan DAP terus membayangi koalisi pemerintahan Anwar.

Analisis Redaksi: Ujian bagi Koalisi dan Institusi Kerajaan

Perseteruan antara Sultan Ibrahim dan Anwar Ibrahim bukan sekadar benturan antara istana dan pemerintah. Ini adalah ujian bagi stabilitas koalisi yang rapuh dan batas antara otoritas kerajaan dan proses hukum di Malaysia.

Anwar berada di posisi sulit. Di satu sisi, ia harus menghormati titah Raja yang telah memberikan pengampunan. Di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan, terutama terkait kasus 1MDB yang melibatkan hukuman terpisah. Permintaan Anwar agar AGC menghadap Sultan menunjukkan upaya mencari jalan tengah, tetapi juga mencerminkan ketidakpastian kebijakan.

Tekanan dari UMNO, yang merupakan bagian dari koalisi, memperkeruh situasi. Desakan agar pengampunan segera dilaksanakan dan ancaman laporan polisi terhadap pihak yang menghalangi menunjukkan bahwa isu Najib masih menjadi komoditas politik yang ampuh. Sementara itu, sikap DAP yang mengancam mundur jika Najib kembali ke tahanan rumah menandakan perpecahan di dalam koalisi.

Yang paling dirugikan dalam situasi ini adalah kepastian hukum. Penundaan pemindahan Najib akibat ambiguitas status hukum dua hukuman yang berbeda menciptakan ketidakpastian yang berkepanjangan. Publik berhak mendapatkan kejelasan apakah pengampunan bersyarat benar-benar berlaku atau justru menimbulkan masalah baru.

Ke depan, audiensi antara AGC dan Sultan Ibrahim menjadi kunci. Jika tidak ada titik temu, ketegangan politik bisa meningkat dan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi kerajaan dan pemerintah. Anwar harus mampu menavigasi kepentingan politik mitra koalisinya tanpa mengorbankan prinsip supremasi hukum.

Sumber: cnnindonesia.com