Hamas: Dewan Perdamaian Abaikan Peran Israel dalam Krisis Banjir Gaza

Hamas menuduh Dewan Perdamaian (Board of Peace) memberikan gambaran keliru soal krisis banjir di Gaza dan mengabaikan peran Israel dalam menghambat rencana perdamaian yang didukung AS. Tudingan itu disampaikan pada Senin (9/11), sehari setelah banjir merendam lebih dari 70.000 tenda pengungsian dan menewaskan lima orang.

Kronologi Banjir dan Tanggapan Dewan Perdamaian

Hujan badai yang melanda Gaza pada Jumat (6/11) malam memicu bencana kemanusiaan baru. Menurut Kantor Media Pemerintah setempat, lebih dari 70.000 tenda pengungsian terendam dan puluhan dinding bangunan yang sebelumnya rusak akibat perang runtuh.

Pada Minggu (8/11) malam, dua perempuan dan tiga anak tewas ketika tanggul pasir runtuh menimpa tenda-tenda di Deir al-Balah. Keterangan itu disampaikan Pertahanan Sipil Gaza.

Sehari berselang, Dewan Perdamaian mengeluarkan pernyataan yang mengkritik penundaan Israel dalam mengizinkan masuknya pasokan penting. Dewan menilai tindakan itu memperburuk krisis kemanusiaan. Namun, dewan juga mendesak Hamas memenuhi komitmennya, termasuk melucuti senjata dan menyerahkan otoritas pemerintahan.

Hamas merespons dengan menolak disalahkan atas keterlambatan pelaksanaan peta jalan perdamaian. Kelompok itu menegaskan bahwa mereka dan faksi-faksi Palestina lainnya telah menerima rencana tersebut.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Hamas

Dalam pernyataannya, Hamas mengakui kritik dewan terhadap Israel. Namun, menurut Hamas, penjelasan dewan gagal menyentuh tanggung jawab Israel yang lebih luas dalam menghalangi pelaksanaan rencana Presiden Donald Trump.

Hamas merujuk pada pernyataan 3 Agustus dari pihak mediator, yaitu Mesir, Qatar, dan Turkiye. Para mediator memperingatkan bahwa pelanggaran yang dilakukan Israel telah merusak fase kedua dari rencana perdamaian.

Hamas menyatakan bahwa menjadikan bantuan penyelamat jiwa sebagai alat tawar-menawar politik merupakan pelanggaran terhadap kewajiban kemanusiaan dan hukum. Mereka menyoroti kondisi keluarga-keluarga yang kehilangan tempat tinggal dan harus menghadapi banjir serta cuaca dingin.

"Anak-anak yang tewas terkubur pasir atau tenggelam dalam air hujan bukanlah pihak dalam negosiasi," ujar Hamas, seraya menambahkan bahwa mereka tidak boleh dijadikan sandera oleh muslihat Israel.

Kelompok itu mendesak dewan menjelaskan kegagalan mereka sendiri dalam menangani bencana dan memastikan Israel mematuhi komitmen fase pertamanya. Hamas menuntut agar perbatasan dibuka untuk akses bantuan, sarana tempat berlindung, dan pasokan pemulihan tanpa syarat politik maupun keamanan apa pun.

Latar Belakang Peta Jalan Perdamaian dan Komitmen Para Pihak

Peta jalan perdamaian yang dimaksud mengacu pada rencana yang didukung oleh Presiden AS Donald Trump. Rencana ini mengatur sejumlah fase yang mencakup penghentian pertempuran, penarikan pasukan Israel, dan pengaturan pemerintahan di Gaza.

Hamas menegaskan kembali kesiapan mereka untuk melaksanakan ketentuan yang telah disepakati. Namun, mereka menolak persyaratan baru yang dapat mengubah urutan kewajiban, menunda penarikan pasukan Israel, atau memperpanjang penderitaan warga sipil.

Menurut Hamas, penundaan penarikan pasukan dan pembatasan bantuan merupakan pelanggaran yang dilakukan Israel. Hal ini diperkuat oleh peringatan para mediator pada 3 Agustus yang menilai pelanggaran tersebut merusak fase kedua rencana.

Dewan Perdamaian sendiri sebelumnya menyerukan agar Hamas melucuti senjata dan menyerahkan otoritas pemerintahan. Desakan ini menjadi bagian dari upaya dewan memastikan semua pihak memenuhi kewajibannya.

Dampak Banjir terhadap Pengungsi dan Krisis Kemanusiaan

Banjir telah memperparah kondisi pengungsian yang sudah buruk akibat perang. Lebih dari 70.000 tenda terendam, dan puluhan bangunan runtuh. Korban jiwa berjatuhan, termasuk anak-anak.

Hamas menyoroti bahwa keluarga-keluarga yang kehilangan tempat tinggal kini harus menghadapi banjir dan cuaca dingin. Mereka menilai bantuan penyelamat jiwa seharusnya tidak dijadikan alat tawar-menawar politik.

Krisis ini menambah beban kemanusiaan di Gaza yang telah lama dilanda konflik. Akses bantuan yang terhambat membuat situasi semakin sulit bagi warga sipil yang membutuhkan pertolongan segera.

Pemerintah setempat dan organisasi kemanusiaan terus mendesak agar bantuan dapat masuk tanpa hambatan. Namun, hingga kini, perbatasan masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan.

Langkah Selanjutnya dan Tuntutan Hamas

Hamas menyerukan adanya jadwal dan mekanisme untuk memverifikasi pelaksanaan peta jalan. Ini mencakup penarikan pasukan Israel dan pengaturan yang memungkinkan komite Palestina, yang ditugaskan mengelola Gaza, untuk mulai bekerja.

Mereka juga mendesak dewan menerbitkan laporan yang merinci komitmen mana yang telah dipenuhi, mana yang belum, dan pihak mana yang bertanggung jawab atas keterlambatan. Tuntutan ini disampaikan agar ada transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan rencana perdamaian.

Hamas menegaskan kembali kesiapan mereka untuk melaksanakan ketentuan yang disepakati. Namun, mereka menolak persyaratan baru yang dapat mengubah urutan kewajiban, menunda penarikan pasukan Israel, atau memperpanjang penderitaan warga sipil.

Dewan Perdamaian belum memberikan tanggapan resmi atas tudingan Hamas. Sementara itu, situasi di Gaza masih rentan terhadap cuaca buruk dan keterbatasan bantuan.

Analisis Redaksi

Tudingan Hamas terhadap Dewan Perdamaian menunjukkan bahwa implementasi peta jalan perdamaian masih menghadapi jalan terjal. Di satu sisi, Dewan Perdamaian benar menyoroti perlunya Hamas memenuhi komitmennya. Namun, kritik dewan terhadap Israel dinilai tidak cukup tajam. Hamas menilai dewan hanya menyentuh permukaan, tanpa menyoroti hambatan struktural yang dilakukan Israel.

Bencana banjir telah membuka tabir bahwa krisis kemanusiaan di Gaza tidak hanya soal perang, tetapi juga soal akses bantuan yang sering terhambat. Kematian anak-anak akibat tanggul runtuh adalah pengingat pahit bahwa keterlambatan pasokan penyelamat jiwa memiliki konsekuensi nyata. Dalam konteks ini, menjadikan bantuan sebagai alat politik adalah pelanggaran serius terhadap hukum humaniter.

Ke depan, Dewan Perdamaian perlu membuktikan bahwa mereka tidak hanya menekan Hamas, tetapi juga mampu memastikan Israel mematuhi komitmennya. Tanpa keseimbangan tekanan, peta jalan perdamaian hanya akan menjadi dokumen tanpa gigi. Transparansi dalam pelaporan pemenuhan komitmen menjadi kunci untuk membangun kepercayaan dan mencegah perluasan penderitaan warga sipil.

Sumber: antaranews.com, aa.com.tr