Plt Bupati Pemalang Nurkholes Dipanggil KPK: Saksi Kasus Pemerasan Rp1,98 Miliar Anom

KPK memanggil Plt Bupati Pemalang Nurkholes sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (10/11/2026), bersama empat saksi lain.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. "KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi dalam dugaan TPK terkait pemerasan di lingkungan Pemkab Pemalang Tahun 2025-2026," kata Budi kepada wartawan, Selasa (10/11/2026), dikutip dari detik.com.

Selain Nurkholes, KPK memanggil Suranto selaku Sekda Kabupaten Purworejo, Dias Pamungkas (swasta), Dias Adi Dharma (swasta), dan Petronela Krenak selaku Bupati Sorong Selatan. Namun, Budi menyebut satu saksi masih dalam penjadwalan ulang.

"Empat saksi diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, satu saksi lainnya masih dalam penjadwalan ulang," ujar Budi. Ia belum merinci materi yang akan didalami dari para saksi.

Kronologi Penetapan Tersangka dan Aliran Uang Rp1,98 Miliar

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Anom Widiyantoro. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat tersangka. Mereka adalah Anom Widiyantoro (AWI) selaku Bupati Pemalang, Mohamad Haris (GHA) selaku pihak swasta atau orang kepercayaan Bupati, Lilik Budi Suprianto (LBS) selaku pihak swasta, dan Iptu Setya Budi Dias Oktavianto (DIS) selaku staf administrasi KPK.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menduga Anom melakukan pemerasan melalui orang kepercayaannya, Mohammad Haris atau Gus Haris. Total uang yang dikumpulkan mencapai Rp1,98 miliar.

Uang itu salah satunya diberikan kepada Lilik, yang merupakan ayah dari Setya Budi. Lilik mengaku bisa mengurus perkara di KPK karena anaknya bekerja sebagai staf di KPK.

"Lilik mengaku bisa mengurus perkara di KPK karena anaknya bekerja sebagai staf di KPK," kata Achmad Taufik Husein dalam konferensi pers sebelumnya.

Dari aliran dana tersebut, KPK menduga ada penyalahgunaan kewenangan dan posisi. Anom sebagai kepala daerah diduga memanfaatkan Gus Haris untuk memungut uang dari pihak-pihak yang berkepentingan. Uang yang terkumpul kemudian disalurkan ke beberapa pihak, termasuk Lilik yang menjanjikan pengurusan perkara.

Siapa Saja Saksi yang Dipanggil KPK?

KPK memanggil lima saksi dalam agenda pemeriksaan Selasa (10/11/2026). Berikut daftarnya:

• Nurkholes selaku Plt Bupati Pemalang
• Suranto selaku Sekda Kabupaten Purworejo
• Dias Pamungkas selaku swasta
• Dias Adi Dharma selaku swasta
• Petronela Krenak selaku Bupati Sorong Selatan (penjadwalan ulang)

Nama Nurkholes muncul sebagai saksi karena posisinya sebagai pelaksana tugas bupati. Ia diduga mengetahui sejumlah hal terkait aktivitas Anom selama menjabat. Sementara Suranto, Sekda Purworejo, dipanggil untuk memberi keterangan terkait dugaan keterkaitan dengan aliran uang atau pihak-pihak yang disebut dalam perkara.

Dua saksi swasta, Dias Pamungkas dan Dias Adi Dharma, belum diketahui perannya. KPK juga menjadwalkan ulang pemeriksaan Bupati Sorong Selatan Petronela Krenak. Belum ada penjelasan resmi mengapa penjadwalan ulang dilakukan.

Latar Belakang: Dugaan Pemerasan di Lingkungan Pemkab Pemalang

Dugaan pemerasan ini mencuat setelah KPK melakukan OTT terhadap Anom Widiyantoro. Dalam OTT tersebut, KPK menyita sejumlah barang bukti dan menetapkan empat tersangka. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan staf KPK sendiri, yakni Iptu Setya Budi Dias Oktavianto.

Menurut KPK, Setya Budi berperan sebagai perantara yang menerima uang dari Lilik. Uang itu diduga berasal dari pemerasan yang dilakukan Anom melalui Gus Haris. Lilik memanfaatkan posisi anaknya untuk meyakinkan pihak-pihak yang diperas bahwa perkara bisa diurus.

"Lilik mengaku bisa mengurus perkara di KPK karena anaknya bekerja sebagai staf di KPK," ujar Taufik. Pernyataan ini menunjukkan adanya penyalahgunaan kepercayaan terhadap institusi KPK.

KPK sendiri belum merinci berapa besar uang yang diterima masing-masing tersangka. Namun, total Rp1,98 miliar disebut sebagai akumulasi dari sejumlah transaksi. KPK masih mendalami aliran dana tersebut, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Kasus ini juga mencoreng citra KPK di tengah upaya pemberantasan korupsi. Sejumlah pengamat menilai perlunya pembenahan internal untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa.

Dampak dan Reaksi

Pemanggilan Nurkholes sebagai saksi menambah panjang daftar pejabat yang terseret dalam kasus ini. Sebagai Plt Bupati Pemalang, Nurkholes kini harus menghadapi pemeriksaan KPK. Hal ini berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan di Pemalang, terutama jika ia kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

Pemerintah Kabupaten Pemalang belum memberikan komentar resmi terkait pemanggilan tersebut. Sementara itu, KPK menegaskan akan mendalami keterangan para saksi untuk mengungkap peran masing-masing pihak.

"Kami akan mendalami keterangan saksi untuk mengungkap peran masing-masing pihak," kata Budi Prasetyo.

Di sisi lain, kasus ini mendapat perhatian publik karena melibatkan staf KPK. Masyarakat menuntut transparansi dan penindakan tegas terhadap siapa pun yang terlibat.

Pengamat hukum dari Universitas Sebelas Maret, Agus Riewanto, menilai kasus ini sebagai ujian integritas KPK. "KPK harus membuktikan bahwa mereka serius membersihkan internal," ujarnya saat dihubungi terpisah.

Langkah Selanjutnya: Pemeriksaan Saksi dan Pendalaman Aliran Uang

Setelah pemeriksaan saksi, KPK akan melakukan gelar perkara untuk menentukan langkah hukum berikutnya. Penyidik juga akan menelusuri aliran uang Rp1,98 miliar untuk menemukan pihak lain yang mungkin terlibat.

KPK belum memberikan tenggat waktu penyelesaian perkara. Namun, Budi memastikan proses hukum akan berjalan sesuai ketentuan.

"Kami akan bekerja profesional dan transparan," ujarnya.

Anom Widiyantoro sendiri telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Bupati Pemalang. Posisinya digantikan oleh Nurkholes sebagai Plt Bupati. Namun, dengan statusnya sebagai saksi, Nurkholes bisa saja menghadapi konsekuensi hukum jika terbukti terlibat.

KPK juga akan memeriksa kembali sejumlah dokumen dan bukti elektronik untuk melengkapi berkas perkara. Penyidik menduga masih ada transaksi lain yang belum terungkap.

Bagi publik, kasus ini menjadi pengingat bahwa praktik pemerasan masih terjadi di lingkungan pemerintahan. Penegakan hukum yang tegas menjadi kunci untuk memberikan efek jera.

Analisis Redaksi

Pemanggilan Nurkholes sebagai saksi menunjukkan bahwa KPK tidak main-main dalam mengusut kasus ini. Namun, ada pertanyaan mendasar: mengapa pemerasan bisa terjadi di lingkungan Pemkab Pemalang dan melibatkan staf KPK? Kasus ini mengungkap adanya celah pengawasan internal di kedua institusi.

Jika benar Anom memeras melalui orang kepercayaannya dan melibatkan staf KPK, maka ada kegagalan sistemik dalam mencegah konflik kepentingan. KPK sebagai lembaga antikorupsi seharusnya menjadi contoh, bukan justru menjadi bagian dari praktik korupsi. Publik berhak menuntut evaluasi menyeluruh terhadap rekrutmen dan pengawasan pegawai.

Di sisi lain, pemanggilan sejumlah saksi, termasuk pejabat dari daerah lain, menandakan bahwa aliran uang mungkin melibatkan pihak eksternal. KPK perlu mengungkap jaringan ini secara transparan. Tanpa itu, kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi akan terus terkikis.

Sumber: kpk.go.id