Kejagung Tetapkan PT BSJ Tersangka Korupsi Nikel, Tambang 11 Tahun Tanpa Izin

Kejaksaan Agung menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya sebagai tersangka korporasi dalam kasus korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Perusahaan yang dikelola Arif Kurniawan itu diduga tetap menambang selama 11 tahun meski izinnya berakhir pada 2014.

Penetapan tersangka diumumkan Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026). Kasus ini mencuat setelah penyidik menemukan aktivitas produksi yang berjalan jauh melewati masa berlaku izin.

"Pada hari ini tim penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2013 sampai 2025," kata Anang.

Izin Berakhir 2014, Aktivitas Tambang Jalan Terus

Anang menyatakan masa berlaku izin PT BSJ telah habis pada 2014. Namun, perusahaan itu diduga melanjutkan penambangan nikel hingga 2025. Rentang penyidikan mencakup periode 2013 sampai 2025.

"PT BSJ ini sudah melakukan kegiatan penambangan nikel walaupun masa izinnya sudah berakhir di tahun 2014, tapi tetap melakukan kegiatan penambangan," ujarnya.

Menurut Anang, PT BSJ dikelola oleh Arif Kurniawan. Arif disebut sebagai pemilik manfaat atau beneficial owner yang memperoleh keuntungan dari kegiatan perusahaan tersebut.

"Dikelola oleh AK. Salah satu owner yang memperoleh keuntungan," tutur Anang.

Penyidik belum merinci berapa volume produksi nikel yang dihasilkan selama periode tanpa izin. Belum ada pula keterangan resmi soal nilai kerugian negara yang dihitung dari aktivitas penambangan itu.

Yang jelas, penyidikan tidak berhenti pada korporasi. Kejagung juga membuka jalur pemeriksaan terhadap pihak lain yang diduga terlibat dalam pengelolaan tambang nikel ilegal di wilayah tersebut.

Dugaan Suap ke Penyelenggara Negara di Balik Izin Tambang

Penetapan PT BSJ sebagai tersangka korporasi merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025. Selain soal izin kedaluwarsa, penyidik mendalami dugaan aliran suap dari sejumlah perusahaan tambang nikel ilegal kepada oknum penyelenggara negara.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Saiful Bahri Siregar, sebelumnya mengungkapkan dugaan suap itu diberikan untuk mempermudah pengurusan administrasi, proses produksi, hingga tata niaga penjualan nikel.

"Dalam proses-proses pengelolaan pertambangan, perusahaan-perusahaan ini telah melakukan pemberian sesuatu untuk mempermudah segala proses administrasi berupa suap kepada penyelenggara negara," kata Saiful dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Jumat (6/11/2026).

Menurut Saiful, dugaan pemberian suap berkaitan dengan kewenangan pejabat dalam penerbitan izin tambang, pengawasan produksi, serta distribusi dan penjualan nikel.

"Kemudian terkait dengan adanya pemberian-pemberian kepada penyelenggara negara, tentunya dalam proses pengelolaan tambang nikel, tentunya dalam proses-proses itu ada kaitan dengan penyelenggara negara dalam pemberian izin-izin, dan produksi, serta penjualan," ujarnya.

Kejagung belum mengungkap identitas penyelenggara negara yang diduga menerima suap. Nilai uang yang diberikan dalam perkara itu juga masih tertutup.

Rangkaian Penggeledahan dan Aset yang Disita

Perkara ini bergerak cepat sejak penyidikan dibuka. Sebelum menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi, penyidik sudah melakukan sejumlah upaya paksa, termasuk penggeledahan di Jakarta.

Dari penggeledahan enam lokasi di Jakarta, penyidik menyita uang senilai Rp 11,7 miliar. Penyitaan itu tercatat dalam rangkaian penanganan kasus nikel yang menyeret nama Arif Kurniawan.

• Penetapan PT BSJ sebagai tersangka korporasi pada 10 November 2026.
• Penggeledahan enam lokasi di Jakarta dengan barang bukti uang Rp 11,7 miliar.
• Penyidikan dugaan suap kepada penyelenggara negara dalam proses izin, produksi, dan penjualan nikel.
• Periode penyidikan mencakup 2013 sampai 2025, dengan izin berakhir pada 2014.

Arif Kurniawan sendiri sempat diberitakan berada di luar negeri. Publikasi sebelumnya menyebut keberadaannya terdeteksi di luar negeri dan memunculkan pertanyaan apakah ia menghindari proses hukum. Kejagung belum menyampaikan status keberadaan Arif secara resmi dalam pengumuman penetapan tersangka korporasi ini.

Dalam perkara korporasi, penyidik biasanya menempuh mekanisme pemanggilan pengurus untuk dimintai keterangan sebagai perwakilan badan hukum. Status tersangka korporasi memungkinkan penuntutan terhadap perusahaan sebagai entitas, terpisah dari pertanggungjawaban pribadi pengurusnya.

Mengapa Tambang Tanpa Izin Bisa Berjalan Sebelas Tahun

Kasus PT BSJ memperlihatkan celah pengawasan di sektor pertambangan. Izin berakhir pada 2014, tetapi aktivitas penambangan dilaporkan berlanjut sampai 2025. Dalam rantai tata kelola tambang, ada beberapa titik yang seharusnya menjadi pengunci.

Pertama, penerbitan dan perpanjangan izin. Kedua, pengawasan produksi di lapangan. Ketiga, tata niaga penjualan, termasuk pencatatan asal-usul komoditas. Dugaan suap yang didalami Kejagung menyentuh ketiga titik itu sekaligus.

Pernyataan Saiful menyebut pemberian itu untuk "mempermudah segala proses administrasi". Artinya, ada dugaan bahwa dokumen dan prosedur yang seharusnya menjadi rem justru dilonggarkan.

Nikel merupakan komoditas strategis. Permintaannya naik seiring pertumbuhan industri baterai dan hilirisasi. Nilai ekonominya besar, dan itu menjelaskan mengapa pelanggaran izin bisa bertahan lama tanpa terdeteksi.

Namun Kejagung belum membeberkan bagaimana temuan bermula. Apakah dari audit, laporan masyarakat, atau penelusuran aliran uang. Yang disebut resmi hanya periode penyidikan dan status tersangka korporasi.

Apa yang Menanti PT BSJ dan Pemilik Manfaatnya

Dengan status tersangka korporasi, langkah berikutnya adalah melengkapi berkas perkara dan memeriksa pengurus sebagai perwakilan perusahaan. Penyidik juga masih memburu keterangan soal aliran suap.

Dua jalur hukum berjalan bersamaan. Jalur korupsi menyasar penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara. Jalur suap menyasar pemberi dan penerima di lingkaran penyelenggara negara.

Identitas penerima suap menjadi kunci. Selama nama itu belum dibuka, publik belum bisa menilai seberapa dalam praktik ilegal ini menyusup ke birokrasi perizinan.

Arif Kurniawan sebagai pemilik manfaat juga menjadi sorotan. Posisinya sebagai pihak yang memperoleh keuntungan dari kegiatan perusahaan membuat penyidik perlu menelusuri pertanggungjawaban pribadinya.

Kejagung memastikan penyidikan berlanjut. "Pada hari ini tim penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka PT BSJ," kata Anang, menandai babak baru penanganan kasus yang menyeret tambang nikel di Sulawesi Tenggara.

Analisis Redaksi

Yang paling mengganggu dari kasus ini bukan sekadar izin yang habis pada 2014. Persoalannya adalah tambang itu bisa beroperasi sebelas tahun tanpa ada yang menghentikan. Izin adalah dokumen, tetapi pengawasan adalah tindakan. Ketika tindakan itu absen, dokumen kehilangan artinya.

Kejagung layak diapresiasi karena bergerak ke arah korporasi, bukan hanya mengejar individu. Penetapan PT BSJ sebagai tersangka memberi sinyal bahwa badan hukum tidak bisa berlindung di balik pemilik manfaat yang sulit dijangkau. Namun ujian sesungguhnya ada pada pengungkapan penerima suap. Tanpa nama pejabat yang diduga dibayar, kasus ini hanya menyentuh sisi hilir.

Ada pula pertanyaan yang belum terjawab: bagaimana produksi nikel ilegal bisa masuk ke rantai pasok dan tata niaga? Jika aliran itu tidak diputus, penindakan terhadap satu perusahaan hanya memindahkan masalah ke perusahaan berikutnya. Hilirisasi nikel yang digadang-gadang sebagai masa depan ekonomi hanya akan kokoh jika fondasi tata kelolanya dibenahi, bukan sekadar dipercepat.

Sumber: afu.id, kejaksaan.go.id