Penyadapan Presiden oleh Listyo: Peristiwa Paling Kelam di Era Kepolisian Modern

Penyadapan yang dilakukan para Jenderal di instansi kepolisian terhadap Presiden Prabowo dianggap menjadi peristiwa kelam. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebutnya sebagai yang terburuk yang pernah mencoreng sejarah kepolisian modern Indonesia.

Pernyataan itu muncul merespons putusan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta Nasution. Menurut Habiburokhman, aksi para Jenderal itu tidak dapat ditoleransi dan pemecatan tidak hormat menjadi sinyal ketegasan bagi seluruh anggota Polri.

Putusan PTDH Ahrie Sonta dan Reaksi Komisi III DPR

Ahrie Sonta Nasution dijatuhi vonis PTDH atau pemecatan dari kedinasan Polri pada Selasa, 10 November 2026. Vonis itu keluar usai ia menjalani sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Ia terbukti melakukan pelanggaran atas keterlibatannya dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

Habiburokhman langsung angkat bicara. "Ini patut dipandang sebagai salah satu peristiwa paling kelam, dan barangkali yang terburuk yang pernah mencoreng sejarah kepolisian modern kita," katanya, Selasa (10/11/2026), seperti dikutip dari AFU.ID.

Ia memastikan Komisi III DPR RI mengawal seluruh proses penyidikan atas kasus ini. Terlebih dugaan mulai mengarah terhadap upaya makar. "Ketegasan serupa mutlak diterapkan secara konsisten kepada seluruh oknum atau tersangka lain yang terlibat dalam perkara tersebut," ujarnya.

Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Kasus ini menyeret nama-nama besar di tubuh Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Publik pun menanti apakah proses etik dan pidana berjalan sejajar tanpa tebang pilih.

Kronologi Penyadapan dan Empat Tersangka Bareskrim

Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Slamet Uliandi. Para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap presiden, media, tokoh politik, pejabat, hingga pengusaha sejak tahun 2025.

Modusnya terbilang rapi. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server list atau Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi yang semestinya. Pada Oktober, mereka memerintahkan berkas hasil penyadapan dihapus dari LIMS.

Langkah penghapusan itu menjadi salah satu titik krusial penyidikan. Sebab, jejak digital dalam sistem penyadapan seharusnya menjadi bukti utama. Penghapusan berkas berpotensi menyulitkan penyidik mengurai motif dan dalang di balik operasi tersebut.

Sementara itu, Ahrie Sonta sudah lebih dulu merasakan konsekuensi etik. Sidang KEPP oleh Propam memutuskan PTDH. Polri menyatakan akan menggelar sidang etik terhadap tersangka lainnya secara bertahap. Namun, jadwal pasti untuk masing-masing sisa tersangka belum diumumkan.

Latar Belakang: LIMS dan Penyalahgunaan Kewenangan Penyadapan

LIMS adalah sistem resmi yang digunakan aparat untuk melakukan intersepsi komunikasi berdasarkan izin dan prosedur hukum. Dalam praktik yang sah, penyadapan hanya bisa dilakukan setelah ada verifikasi berlapis, termasuk kebutuhan penyidikan tindak pidana tertentu.

Dalam kasus ini, prosedur itu diduga dilangkahi. Nomor-nomor target dimasukkan ke server list tanpa verifikasi yang semestinya. Jika benar, penyalahgunaan LIMS menjadi persoalan serius karena menyangkut kewenangan negara yang paling sensitif: menguping pembicaraan orang lain, termasuk Presiden.

Kasus ini juga mencuat di ruang publik setelah Presiden Prabowo sempat menyinggung soal penyadapan dalam sebuah pidato. "Jangan-jangan disadap aku," ujar Prabowo seperti dikutip dalam pemberitaan AFU.ID. Sindiran itu kini menjadi kenyataan pahit bagi institusi Polri.

Sejumlah saksi dilaporkan meminta perlindungan ke LPSK. Enam saksi dalam kasus ini mengajukan permohonan perlindungan karena khawatir terhadap keselamatan mereka. Permintaan itu menambah tekanan agar penyidikan berjalan transparan dan akuntabel.

Dampak pada Institusi Polri dan Isu Makar yang Menguat

Dampak kasus ini tidak main-main. Kepercayaan publik terhadap Polri menjadi taruhan. Penyadapan terhadap Presiden oleh jenderal-jenderalnya sendiri adalah pelanggaran yang sulit dibayangkan sebelumnya.

Isu makar pun menguat. Habiburokhman menyebut dugaan mulai mengarah ke upaya makar. Namun, Tim Khusus Polri dilaporkan belum berani menerapkan pasal makar dalam kasus ini. Kritik pun muncul bahwa ada upaya melokalisir perkara agar tidak melebar ke ranah politik.

Nama sejumlah tokoh ikut terseret dalam pusaran kasus ini. Selain Listyo, nama Tito Karnavian disebut semakin santer dikaitkan dengan perkara penyadapan. Hal itu menambah kompleksitas karena menyangkut jaringan kekuasaan di tubuh kepolisian.

Di sisi lain, DPR berjanji mengawal proses hukum. Komisi III akan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Kapolri, untuk membahas motif hingga dalang penyadapan. Rapat itu diharapkan memberi kejelasan kepada publik.

Langkah Selanjutnya: Sidang Etik Tersangka Lain dan Pengawalan DPR

Polri memastikan seluruh tersangka akan menjalani sidang etik. Namun, belum ada jadwal pasti untuk masing-masing tersangka. Yang jelas, proses ini akan menjadi ujian bagi konsistensi institusi dalam menegakkan kode etik.

Komisi III DPR RI akan mengawal seluruh proses penyidikan. Habiburokhman menegaskan ketegasan serupa harus diterapkan kepada seluruh oknum atau tersangka lain yang terlibat. "Ketegasan serupa mutlak diterapkan secara konsisten," ujarnya.

Publik kini menanti apakah proses pidana terhadap Listyo dan tiga tersangka lainnya berjalan secepat proses etik terhadap Ahrie Sonta. Jika tidak, kasus ini berpotensi menjadi luka yang menganga lebih lama bagi institusi Polri.

Yang paling penting, penyidikan harus mengungkap siapa dalang dan apa motif di balik penyadapan. Tanpa itu, PTDH terhadap Ahrie Sonta hanya akan menjadi hukuman simbolik di tengah pusaran kasus yang jauh lebih besar. Seperti dilansir LPSK, perlindungan saksi menjadi kunci agar kasus ini tidak berhenti di tengah jalan.

Analisis Redaksi

Kasus penyadapan terhadap Presiden oleh para jenderal Polri adalah pukulan telak bagi institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan penegakan hukum. Bukan hanya karena korbannya adalah kepala negara, tetapi karena pelakunya adalah orang-orang yang menduduki posisi puncak di kepolisian. Jika benar terjadi, ini bukan sekadar pelanggaran etik, melainkan pengkhianatan terhadap mandat publik.

Putusan PTDH terhadap Ahrie Sonta memang patut diapresiasi sebagai langkah awal. Namun, keadilan tidak boleh berhenti di satu nama. Publik akan menilai apakah proses etik dan pidana terhadap Listyo Sigit Prabowo dan tersangka lainnya berjalan dengan standar yang sama. Jika ada perbedaan perlakuan, kredibilitas Polri akan semakin sulit dipulihkan.

Isu makar yang menguat menambah dimensi politik dalam kasus ini. DPR harus memastikan penyidikan tidak dilokalisir atau dipersempit hanya pada pelanggaran prosedur. Penyadapan terhadap presiden, media, tokoh politik, hingga pengusaha adalah serangan terhadap demokrasi. Pengawalan DPR dan perlindungan saksi menjadi prasyarat agar kasus ini terungkap tuntas, bukan sekadar menjadi tontonan sesaat.