Anggaran DSDABM Surabaya 2027 Turun Rp224 Miliar, Eri Irawan Minta Pengendalian Banjir Tak Mengendor

Komisi C DPRD Kota Surabaya meminta penurunan anggaran Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) pada 2027 tidak mengendurkan pengendalian banjir. Alokasi dalam RAPBD turun Rp224 miliar, dari Rp2,3 triliun menjadi Rp2,15 triliun.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, menyampaikan hal itu usai mengevaluasi progres penanganan banjir bersama DSDABM dalam rangkaian pembahasan RAPBD 2027, Senin (9/11/2026). Menurutnya, penuntasan titik genangan dan peningkatan infrastruktur jalan tetap harus menjadi prioritas utama.

"Kita mengecek progres tahun 2026, mulai dari penyerapan anggaran hingga realisasi fisik. Alhamdulillah untuk progres fisik semua perencanaan sudah mencapai 90 persen, meskipun penyerapan anggaran masih menunggu proses pencairan," ujar Eri, dikutip dari Gesuri.id.

Politikus PDI Perjuangan itu memastikan efisiensi anggaran tidak berarti program pengendalian banjir berhenti. Sejumlah pekerjaan besar justru telah tuntas pada 2026, sehingga beban belanja tahun berikutnya berkurang.

Realisasi Fisik 2026 Capai 90 Persen

Sepanjang 2026, Pemkot Surabaya membangun infrastruktur penanganan banjir di 180 lokasi dengan total panjang saluran mencapai 51 kilometer. Normalisasi juga menyasar 964 saluran, baik skala lingkungan maupun perkotaan.

Angka itu menjadi dasar evaluasi Komisi C sebelum menyetujui postur anggaran 2027. Eri menyebut capaian fisik 90 persen sebagai modal penting, meski penyerapan anggaran masih menunggu proses administrasi dan pencairan.

"Penyerapan anggaran tinggal menyelesaikan proses administrasi dan pencairan," kata Eri.

Sejumlah proyek strategis berskala besar turut dikerjakan tahun ini, antara lain:

• Normalisasi Kali Jagir dari hulu hingga hilir Wonorejo.
• Pembangunan bozem baru di Medokan Ayu dan Margomulyo.
• Penambahan rumah pompa baru di Nginden Petani dan Wonorejo 2.
• Optimalisasi 83 rumah pompa eksisting yang tersebar di kota.

Rangkaian proyek tersebut berhasil memangkas sekitar 50 titik genangan di Surabaya sesuai target tahun ini. Bagi warga, capaian itu terasa langsung saat hujan deras datang.

Alokasi 2027 Turun Rp224 Miliar

Memasuki tahun anggaran 2027, alokasi DSDABM dalam RAPBD diajukan sebesar Rp2,15 triliun. Angka itu turun dari Rp2,3 triliun pada 2026, atau berkurang sekitar Rp224 miliar.

Eri menjelaskan, penurunan nilai anggaran berbanding lurus dengan tuntasnya beberapa megaproyek fisik tahun ini. Sisa lokasi genangan akan diselesaikan secara bertahap hingga 2029.

"Kalau mau zero banjir, orientasi kita fokus pada pengurangan titik genangan dan lama genangan. Penambahan kapasitas rumah pompa, saluran, dan bozem adalah bagian dari strategi itu. Kita harapkan dampak genangan tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya," pungkasnya.

Skema pembiayaan untuk saluran lingkungan di perkampungan juga dialihkan melalui Dana Kelurahan (Dakel). Langkah ini mengurangi beban langsung APBD Kota Surabaya. Pemkot Surabaya menyiapkan pula skema pembiayaan alternatif sebesar Rp600 miliar untuk periode 2026–2027.

Kali Jagir hingga Bozem Baru Jadi Andalan

Dari daftar proyek yang dipaparkan Eri, normalisasi Kali Jagir menjadi yang paling menonjol. Pengerjaan dari hulu hingga hilir Wonorejo menyentuh jalur air utama yang selama ini menjadi salah satu penyebab genangan di kawasan timur Surabaya.

Penambahan bozem di Medokan Ayu dan Margomulyo berfungsi menampung air hujan sebelum dialirkan ke saluran utama. Sementara rumah pompa baru di Nginden Petani dan Wonorejo 2 menambah kapasitas pompa dari 83 unit yang sudah ada.

Kombinasi saluran, bozem, dan pompa itu menjadi tulang punggung strategi pengendalian banjir. Eri menilai orientasi penanganan saat ini bukan menghilangkan banjir sepenuhnya, melainkan menekan jumlah titik genangan dan memperpendek durasi surut air.

Pendekatan itu sejalan dengan target bertahap hingga 2029. Sejumlah titik yang belum tertangani akan masuk daftar pekerjaan lanjutan, bergantung pada ketersediaan anggaran dan prioritas kawasan.

Pembahasan RAPBD 2027 masih berjalan di DPRD Surabaya. Komisi C akan mencermati rincian belanja DSDABM agar program yang menyentuh langsung warga tidak terpotong. Informasi seputar pembahasan anggaran daerah juga dapat dipantau melalui kanal berita Gesuri.id.

Dampak bagi Warga dan Prioritas 2027

Bagi warga perkampungan, peralihan pembiayaan saluran lingkungan ke Dana Kelurahan mengubah jalur pengajuan perbaikan. Jika sebelumnya menunggu proyek DSDABM, kini usulan bisa masuk lewat kelurahan.

Eri menegaskan, efisiensi tidak boleh mengurangi kecepatan respons saat hujan ekstrem. Penambahan kapasitas pompa, saluran, dan bozem disebut sebagai bagian dari strategi menekan lama genangan.

Ia juga menyoroti pentingnya pemeliharaan aset yang sudah dibangun. Rumah pompa dan bozem baru membutuhkan biaya operasional dan perawatan rutin agar fungsinya tidak menurun.

Komisi C akan mengevaluasi apakah penurunan Rp224 miliar tetap memberi ruang bagi perawatan tersebut. Pembahasan berlanjut pada tahap berikutnya sebelum RAPBD 2027 disahkan.

Analisis Redaksi

Keputusan menurunkan anggaran DSDABM Surabaya sebesar Rp224 miliar masuk akal jika dilihat dari sisi tuntasnya sejumlah megaproyek. Normalisasi Kali Jagir, bozem baru, dan rumah pompa tambahan adalah pekerjaan besar yang menyerap dana pada 2026. Namun logika itu hanya kuat jika perawatan aset baru benar-benar dianggarkan.

Masalah klasik infrastruktur air adalah biaya operasional yang sering terlupakan setelah proyek selesai. Rumah pompa butuh listrik, suku cadang, dan operator. Bozem butuh pengerukan berkala. Jika anggaran 2027 dipangkas tanpa alokasi perawatan yang jelas, penurunan titik genangan tahun ini bisa berbalik arah dalam dua sampai tiga tahun.

Pernyataan Eri soal orientasi "zero banjir" yang realistis layak diapresiasi. Menekan jumlah titik dan durasi genangan lebih terukur daripada janji bebas banjir. Kini tugas DPRD memastikan efisiensi tidak menyentuh pos perawatan dan respons darurat, karena di situlah kualitas hidup warga paling terasa saat hujan turun.