Eks Kapolsek Dompu Dilaporkan Pidana Usai Setubuhi Tahanan, Terancam 16 Tahun Penjara

Keluarga tahanan perempuan yang dihamili mantan Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani, melaporkan Sarbani atas dugaan tindak pidana persetubuhan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Dompu. Laporan itu masuk setelah kasus kehamilan korban viral di media sosial, dan penanganannya kini dilimpahkan ke Polda NTB dengan ancaman hukuman maksimal 16 tahun penjara.

Laporan Pidana Masuk Setelah Kasus Viral di Media Sosial

Orang tua korban mendatangi Unit PPA Polres Dompu untuk menyampaikan laporan resmi. Mereka menempuh jalur hukum setelah kehamilan anaknya menjadi perbincangan luas di media sosial, termasuk munculnya klaim adanya rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan kedekatan Sarbani dengan tahanan tersebut.

Penanganan laporan tidak berhenti di tingkat polres. Kepolisian melimpahkan perkara itu ke Subdirektorat PPA Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB. Pelimpahan ini menandakan kasus ditangani unit yang lebih tinggi, mengingat terlapor adalah mantan pejabat kepolisian di wilayah tersebut.

Laporan pidana keluarga korban datang berselang sehari setelah sidang etik memutus nasib Sarbani. Kepala Bidang Humas Polda NTB Kombes Mohammad Kholid mengonfirmasi hasil sidang tersebut. "Semalam hasil sidang etik putusannya PTDH (pecat tidak dengan hormat)," kata Kholid, Selasa (10/11/2026), dikutip dari AFU.ID.

Dengan laporan ini, Sarbani menghadapi dua jalur sanksi sekaligus: etik kepolisian yang sudah dijatuhkan, dan pidana yang kini memasuki tahap penyelidikan. Korban sendiri merupakan tahanan titipan dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi yang kasusnya sudah masuk tahap persidangan.

Putusan Sidang KKEP: PTDH dan Sanksi Penempatan Khusus

Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) digelar Bidang Profesi dan Pengamanan Polda NTB pada Senin, 9 November. Sidang berlangsung maraton, delapan jam, mulai pukul 14.00 hingga 22.00 WITA, dengan menghadirkan 10 saksi.

Majelis menyatakan Sarbani terbukti menyetubuhi tahanan tersebut sejak 28 Juli hingga Agustus 2026. Perbuatan itu dilakukan di ruang Unit Reskrim Polsek Dompu, saat ia masih menjabat sebagai kapolsek. Lokasi kejadian berada di dalam lingkungan kantor kepolisian, tempat korban seharusnya berada dalam pengawasan negara.

Majelis juga mengungkap fakta lain yang memberatkan. Sarbani terbukti merencanakan pengguguran kandungan tahanan tersebut. Selain itu, ia dinyatakan terbukti mengonsumsi minuman keras di lingkungan kantor kepolisian pada Agustus 2026.

Putusan PTDH mengacu pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Selain pemberhentian tidak dengan hormat, majelis menjatuhkan sanksi penempatan khusus selama 30 hari.

Sarbani tidak menerima putusan itu. Ia menyatakan banding, dan langkah hukum tersebut akan ditindaklanjuti oleh Polda NTB sesuai mekanisme yang berlaku.

Kronologi: Dari Pencopotan Jabatan hingga Pemeriksaan Propam

Tekanan terhadap Sarbani meningkat setelah kasus ini mencuat. Ia dicopot dari jabatan Kapolsek Dompu pada 2 November 2026 dan ditarik ke Polda NTB. Posisi kapolsek yang ia tinggalkan kini diisi Iptu Sumaharto.

Sehari setelah pencopotan, pada 3 November 2026, Propam Polda NTB memeriksa Sarbani bersama enam anggota Polsek Dompu lainnya. Keenam anggota itu dinilai mengetahui sejumlah fakta dalam perkara tersebut. Hingga kini, Polda NTB belum mengumumkan sanksi bagi anggota lain yang ikut diperiksa.

Urutan peristiwanya dapat dirangkum sebagai berikut:

• 28 Juli–Agustus 2026: Sarbani diduga menyetubuhi tahanan di ruang Unit Reskrim Polsek Dompu.
• Agustus 2026: Terjadi rencana pengguguran kandungan, dan Sarbani terbukti mengonsumsi minuman keras di lingkungan kantor polisi.
• 2 November 2026: Sarbani dicopot dari jabatan Kapolsek Dompu dan ditarik ke Polda NTB.
• 3 November 2026: Propam Polda NTB memeriksa Sarbani bersama enam anggota Polsek Dompu lainnya.
• 9 November 2026: Sidang KKEP berlangsung delapan jam dan memutus PTDH plus penempatan khusus 30 hari.
• 10 November 2026: Keluarga korban melaporkan Sarbani secara pidana ke Unit PPA Polres Dompu.

Kasus ini mencuat ke publik lewat media sosial. Kehamilan korban menjadi pemicu perhatian luas, dan klaim soal rekaman kamera pengawas menambah tekanan agar aparat bergerak cepat.

Ancaman 16 Tahun Penjara Menurut UU TPKS

Laporan keluarga korban membuka pintu penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Aturan ini secara khusus menyoroti persetubuhan yang dilakukan dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, atau dengan memanfaatkan ketergantungan seseorang.

Pasal 6 huruf c UU TPKS mengancam pelakunya dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp300 juta. Ancaman itu membengkak karena korban berada dalam kekuasaan pelaku.

Pasal 15 ayat (1) huruf c UU TPKS menambah ancaman pidana sepertiga jika perbuatan dilakukan petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan kepadanya untuk dijaga. Dengan penambahan itu, ancaman maksimalnya menjadi 16 tahun penjara.

Konstruksi hukum ini relevan dengan posisi korban sebagai tahanan titipan. Korban berada dalam keadaan bergantung pada aparat yang bertugas menjaga ruang tahanan, sehingga relasi kuasa antara pelaku dan korban menjadi unsur yang ditekankan penyidik.

Penyidik Polda NTB kini memiliki ruang untuk mendalami unsur-unsur pasal tersebut, termasuk soal penyalahgunaan wewenang dan pemanfaatan kondisi ketergantungan korban. Untuk konteks hukum nasional, rujukan UU TPKS dapat dilihat pada basis data peraturan perundang-undangan.

Dampak pada Institusi dan Pengawasan Tahanan

Kasus ini mencoreng citra Polsek Dompu sebagai institusi penegak hukum. Perbuatan terjadi di ruang Unit Reskrim, tempat penyidik bekerja, dan berlangsung dalam rentang waktu yang tidak singkat, sejak akhir Juli hingga Agustus 2026.

Fakta bahwa enam anggota lain ikut diperiksa menunjukkan persoalan tidak berhenti pada satu orang. Mereka dinilai mengetahui sejumlah fakta dalam perkara tersebut. Publik kini menunggu apakah ada sanksi bagi mereka yang dianggap mengetahui namun tidak melapor.

Korban berada dalam posisi rentan sebagai tahanan titipan perkara narkoba. Kehamilannya mencuat ke publik dan memicu tekanan sosial, sementara proses hukum terhadap terlapor baru memasuki tahap laporan. Perlindungan bagi korban, termasuk pendampingan psikologis dan hukum, menjadi pekerjaan rumah yang tidak bisa ditunda.

Di sisi lain, banding yang diajukan Sarbani atas putusan PTDH akan menjadi ujian konsistensi institusi. Jika banding ditolak, pesan yang dikirim jelas: penyalahgunaan kekuasaan terhadap tahanan tidak ditoleransi, sekalipun pelakunya pejabat di lingkungan sendiri.

Langkah Selanjutnya: Penyidikan Pidana dan Banding Etik

Dua proses berjalan beriringan. Di ranah etik, Polda NTB akan menindaklanjuti banding Sarbani atas putusan PTDH dan sanksi penempatan khusus 30 hari. Di ranah pidana, Subdirektorat PPA Ditreskrimum Polda NTB memegang kendali penanganan laporan keluarga korban.

Penyidik perlu mengumpulkan bukti, termasuk keterangan saksi, dokumen medis terkait kehamilan korban, dan materi digital yang beredar di media sosial. Klaim soal rekaman kamera pengawas, jika terverifikasi, bisa menjadi alat bukti penting.

Polda NTB juga belum mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap enam anggota Polsek Dompu lainnya. Keputusan soal mereka akan menentukan seberapa jauh institusi membersihkan diri dari praktik pembiaran.

Bagi keluarga korban, laporan pidana adalah jalan untuk mendapatkan keadilan di luar sanksi etik. Bagi publik, kasus ini menjadi ukuran apakah hukum benar-benar berlaku sama, termasuk ketika terlapor adalah mantan kapolsek yang mengenal seluk-beluk prosedur kepolisian.

Analisis Redaksi

Yang paling mengganggu dari kasus ini bukan hanya perbuatannya, tetapi lokasinya. Perbuatan itu terjadi di ruang Unit Reskrim Polsek Dompu, tempat orang datang mencari keadilan, dan berlangsung selama berminggu-minggu tanpa terdeteksi. Sebuah ruang penyidikan seharusnya menjadi tempat paling terkontrol di kantor polisi. Faktanya, kontrol itu justru bocor dari dalam.

Putusan PTDH patut diapresiasi sebagai langkah cepat. Namun sanksi etik tidak bisa menjadi titik akhir. Ada enam anggota lain yang diperiksa karena dinilai mengetahui fakta dalam perkara ini, dan hingga kini belum ada pengumuman sanksi. Ketidakjelasan itu berisiko dibaca publik sebagai pembiaran kolektif. Institusi yang serius membersihkan diri harus berani mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap mereka, apa pun kesimpulannya.

Perkara pidana kini menjadi ujian sesungguhnya. UU TPKS sudah menyediakan payung hukum dengan ancaman hingga 16 tahun penjara bagi petugas yang menyalahgunakan kekuasaan terhadap orang yang dipercayakan kepadanya. Jika penyidik mampu membuktikan unsur relasi kuasa dan pemanfaatan ketergantungan korban, kasus ini bisa menjadi preseden penting. Sebaliknya, jika laporan keluarga korban berhenti di tengah jalan, publik akan menyimpulkan bahwa jabatan masih menjadi tameng paling efektif di negeri ini.