Usai Pecat Ahrie Sonta, Polri Sidangkan Tiga Jenderal Pekan Depan

Polri memastikan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap tiga jenderal lain dalam kasus dugaan penyadapan ilegal digelar pekan depan, setelah Irjen Ahrie Sonta dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Kepastian itu disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Jakarta, Rabu (11/11).

Ahrie Sonta diputus dalam sidang KKEP di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (10/11) malam. Ia langsung mengajukan banding atas putusan tersebut. Sidang berikutnya akan menyasar mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Kronologi Sidang Etik Ahrie Sonta hingga PTDH

Rangkaian proses etik ini bergerak cepat dalam sepekan terakhir. Jumat (6/11), Ahrie yang menjabat Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri menyatakan siap kooperatif dan terbuka dalam proses hukum yang menjeratnya sebagai tersangka.

Empat hari berselang, Selasa (10/11) siang, Propam Polri mulai menggelar sidang KKEP terhadap para anggota kepolisian yang berstatus tersangka. Ahrie menjadi pihak pertama yang disidang.

Pada Selasa malam, putusan dibacakan. Majelis memutuskan sanksi PTDH bagi jenderal bintang dua tersebut. Keputusan itu diumumkan langsung oleh Johnny Eddizon Isir kepada awak media, Selasa malam (10/11).

"Irjen Pol Ahrie Sonta sudah diputus dalam sidang KKEP Polri dengan sanksi PTDH. Namun, Ahrie mengajukan banding," kata Isir, seperti dikutip dari Batam Pos.

Banding membuat status Ahrie belum final secara administratif. Meski begitu, Polri menegaskan proses terhadap terduga pelanggar lain tidak menunggu rampungnya upaya hukum tersebut.

Tiga Jenderal yang Menanti Sidang Etik

Selain Ahrie, ada tiga nama yang akan menjalani pemeriksaan etik. Yang paling menonjol adalah Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri yang kini berstatus jenderal. Dua lainnya adalah Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Slamet Uliandi.

Menurut Isir, ketiganya tetap harus menjalani proses etik karena berstatus sebagai anggota Polri saat dugaan pelanggaran terjadi. Alasan itu menjadi dasar kewenangan KKEP untuk memeriksa mereka.

"Terduga pelanggar yang lainnya (selain Ahrie) juga pada jadwalnya akan dilakukan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri oleh komisi kode etik," ujarnya.

Isir memastikan jadwal sidang akan diumumkan ke publik. Ia menyebut setidaknya pekan depan sudah ada sidang untuk terduga pelanggar lain.

"Kaitan sama jadwal (sidang etik berikutnya), nanti akan kami sampaikan. Setidak-tidaknya di minggu depan akan ada lagi mungkin sidang kode etik terduga pelanggar yang lain," kata Isir kepada awak media.

Ia juga menjamin tidak ada perlakuan khusus, termasuk bagi terduga pelanggar yang pernah memegang jabatan tertinggi di institusi. Susunan majelis sidang akan ditentukan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sesuai ketentuan yang berlaku.

Kasus Dugaan Penyadapan dan Akses Ilegal

Perkara yang menjerat para jenderal ini berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal atau akses ilegal. Dalam pemberitaan sebelumnya, kasus ini dikaitkan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.

Ahrie Sonta sebelumnya menyatakan siap membuka fakta terkait dugaan penyadapan tersebut. Pernyataan itu ia sampaikan saat berstatus tersangka, Jumat (6/11).

Sampai berita ini diturunkan, belum ada rincian resmi mengenai pasal yang disangkakan, modus, maupun peran masing-masing tersangka. Polri juga belum membeberkan hasil pemeriksaan materiil dalam sidang Ahrie.

Yang jelas, penanganan kasus ini menyentuh lapisan atas institusi. Seorang mantan Kapolri masuk daftar terduga pelanggar, sebuah situasi yang jarang terjadi dalam sejarah penegakan kode etik Polri.

Prosedur KKEP dan Arti Sanksi PTDH

KKEP adalah forum internal yang mengadili pelanggaran kode etik profesi anggota Polri. Sidang dipimpin majelis yang dibentuk sesuai peraturan, dengan kewenangan menjatuhkan sanksi dari yang ringan hingga pemberhentian.

PTDH merupakan sanksi terberat. Anggota yang dijatuhi sanksi ini kehilangan statusnya sebagai personel Polri. Namun, putusan KKEP bukan tanpa jalan keluar: anggota berhak mengajukan banding, seperti yang dilakukan Ahrie.

Proses banding biasanya diajukan ke komisi banding yang berwenang. Sampai keputusan banding keluar, status akhir yang bersangkutan belum inkrah secara internal.

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam proses ini:

• Kewenangan majelis ditentukan Kapolri, dalam hal ini Jenderal Suyudi Ario Seto.
• Tiga terduga pelanggar lain tetap disidang karena berstatus anggota Polri saat dugaan pelanggaran terjadi.
• Polri menjanjikan jadwal sidang terbuka untuk publik.
• Ahrie Sonta mengajukan banding atas putusan PTDH.

Publikasi jadwal dan hasil sidang menjadi ujian transparansi. Sebab, perkara ini melibatkan nama besar, termasuk pejabat yang pernah memimpin institusi.

Dampak dan Langkah Polri Selanjutnya

Bagi internal Polri, perkara ini memaksa institusi merapikan pengawasan terhadap akses informasi dan peralatan khusus. Dugaan akses ilegal menyangkut kewenangan yang seharusnya dikendalikan ketat.

Bagi publik, perhatian utama ada pada konsistensi penegakan aturan. Isir menegaskan proses terhadap para terduga pelanggar akan dilakukan sesegera mungkin, tetapi tetap mengikuti tahapan prosedur.

"Artinya, bagi terduga pelanggar yang lainnya pasti akan dilakukan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, pasti itu. Nanti kawan-kawan akan kemudian kami informasikan lebih lanjut terkait dengan jadwal sidang untuk terduga pelanggar yang lainnya," jelasnya.

Langkah berikutnya adalah pengumuman jadwal sidang tiga jenderal dan penentuan susunan majelis oleh Kapolri. Selain itu, proses banding Ahrie akan berjalan paralel. Keduanya akan menjadi sorotan, terutama karena menyangkut mantan orang nomor satu di Korps Bhayangkara.

Informasi resmi sejauh ini masih terbatas pada pernyataan Divisi Humas Polri. Rincian dakwaan etik terhadap Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi belum diungkap. Untuk perkembangan perkara ini, publik bisa merujuk pada kanal resmi Polri dan pemberitaan media nasional.

Analisis Redaksi

Keputusan menyidangkan mantan Kapolri dalam forum kode etik adalah langkah yang secara simbolik berat. Polri sedang menguji apakah prinsip equality before the law benar-benar berlaku di dalam institusi sendiri, atau hanya berlaku bagi anggota berpangkat menengah ke bawah.

Namun ada satu titik yang perlu diawasi: pernyataan bahwa ketiganya disidang karena berstatus anggota Polri saat dugaan pelanggaran terjadi. Argumentasi itu sah secara administratif, tetapi publik akan menilai hasilnya, bukan dasar kewenangannya. Jika sanksi yang dijatuhkan terasa jauh lebih ringan dibanding yang diterima Ahrie, kredibilitas proses akan terguncang.

Yang juga krusial adalah transparansi jadwal dan susunan majelis. Polri sudah berjanji mengumumkan semuanya. Janji itu kini menjadi tolok ukur. Sebab dalam perkara yang menyangkut dugaan penyadapan terhadap Presiden, kepercayaan publik tidak dibangun lewat pernyataan humas, melainkan lewat putusan yang bisa dibaca dan diuji nalar.