Putusan MA Ditolak, Ridwan Tjahjadi Ajukan PK Sengketa Tanah Cikande ke KY

JAKARTA – Ridwan Tjahjadi bersama kuasa hukumnya menyayangkan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 2507 K/Pdt/2026 tanggal 30 Juli 2026 yang menolak permohonan kasasi dalam sengketa transaksi jual beli enam bidang tanah di Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Setelah berkonsultasi dengan Komisi Yudisial, ia menyiapkan peninjauan kembali.

Tim kuasa hukum, Andi Ramlan M, SH dan Thinton Al Fattah, SH, menilai kasasi MA itu tidak mempertimbangkan fakta hukum penting yang sebelumnya telah terungkap dan menjadi pertimbangan pengadilan tingkat pertama. Ridwan lantas mendatangi Komisi Yudisial (KY) untuk berkonsultasi sebelum mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan kasasi tersebut.

Ridwan bersama kedua kuasa hukumnya diterima pejabat KY, M Fikri, di lantai 1 gedung KY, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026). “Kami bersyukur KY merespons cukup baik, lembaga ini siap mengawal PK kami yang akan diajukan dalam waktu dekat ini,” ucap Thinton, seperti dikutip dari Poskota.co.

Kronologi Sengketa Tanah Cikande

Perkara bermula dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 21 tanggal 14 Mei 2013. PPJB dibuat antara Sendjaja Herlina dan Ridwan Tjahjadi selaku pembeli dengan Lie Tjan Hiung dan Wong Se Jun selaku pemilik tanah. Objek transaksi berupa enam bidang tanah seluas sekitar 11.277 meter persegi di Kampung Kepondoan, Desa Sukamaju, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang.

Dalam perjalanan transaksi, PPJB tersebut dibatalkan melalui Akta Pembatalan Nomor 17 tanggal 13 Februari 2014. Menurut pihak pembeli, pembatalan dilakukan berdasarkan surat pernyataan yang menyebutkan bahwa proses Akta Jual Beli (AJB) atas enam bidang tanah itu akan dialihkan dan dilaksanakan di hadapan Camat Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang.

Namun, pembatalan itu tetap terjadi. Pihak pembeli kemudian menggugat, namun gugatan mereka ditolak di tingkat Pengadilan Tinggi Banten. Upaya kasasi ke Mahkamah Agung juga kandas melalui Putusan Nomor 2507 K/Pdt/2026 pada 30 Juli 2026.

Pertimbangan MA yang Ditolak Ridwan Tjahjadi

Mahkamah Agung dalam putusannya menilai pembatalan PPJB Nomor 21 tanggal 14 Mei 2013 sah karena dilakukan berdasarkan Akta Pembatalan Nomor 17 tanggal 13 Februari 2014 yang telah disetujui dan ditandatangani para pihak di hadapan notaris. MA juga menilai pihak penjual telah melaksanakan konsekuensi hukum dari pembatalan tersebut dengan mengembalikan uang muka yang telah diterima, sehingga tidak terdapat pelanggaran terhadap hak-hak penggugat.

Oleh karena itu, MA menyatakan putusan Pengadilan Tinggi Banten yang menolak gugatan para penggugat telah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum. Ridwan dan tim kuasa hukumnya menolak pertimbangan itu. Mereka menilai ada fakta hukum penting yang luput dipertimbangkan di tingkat kasasi, terutama yang sebelumnya menjadi pertimbangan pengadilan tingkat pertama.

“Kami menilai kasasi MA itu tidak mempertimbangkan fakta hukum penting yang sebelumnya telah terungkap dan menjadi pertimbangan pengadilan tingkat pertama,” ujar Thinton Al Fattah dalam keterangan yang dikutip Poskota.

Langkah Hukum ke Komisi Yudisial

Setelah putusan kasasi ditolak, Ridwan tidak langsung mengajukan PK. Ia lebih dulu berkonsultasi ke Komisi Yudisial. Langkah ini ditempuh untuk memastikan proses PK nanti berjalan sesuai koridor hukum dan mendapat pengawasan yang semestinya.

Pertemuan di gedung KY, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, pada Rabu (11/11/2026) itu diterima pejabat KY, M Fikri. Ridwan datang bersama Andi Ramlan M dan Thinton Al Fattah. Dalam pertemuan tersebut, KY disebut merespons baik rencana PK yang akan diajukan dalam waktu dekat.

“Kami bersyukur KY merespons cukup baik, lembaga ini siap mengawal PK kami yang akan diajukan dalam waktu dekat ini,” ucap Thinton.

Sikap KY menjadi penting karena lembaga ini memiliki fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim. Meski KY tidak memiliki kewenangan memutus perkara, respons lembaga ini memberi sinyal bahwa persoalan yang dihadapi Ridwan akan dicermati.

Dasar Hukum Peninjauan Kembali dan Peran KY

Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa yang diatur dalam KUH Perdata dan sejumlah peraturan Mahkamah Agung. PK dapat diajukan jika ada novum atau bukti baru yang belum ditemukan pada tingkat sebelumnya, atau jika terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan.

Dalam perkara perdata, PK diajukan ke Mahkamah Agung melalui pengadilan negeri tempat perkara diputus. Berkas yang diajukan harus memuat alasan-alasan yang jelas, termasuk bukti baru yang dimaksud. Ridwan menyebut telah menemukan bukti-bukti baru yang menjadi dasar PK.

Komisi Yudisial berperan dalam mengawasi perilaku hakim dan menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik. KY tidak dapat membatalkan putusan pengadilan, tetapi dapat menindaklanjuti laporan jika ditemukan dugaan pelanggaran etik. Karena itu, langkah Ridwan mendatangi KY dipandang sebagai upaya melengkapi proses hukum yang sedang berjalan.

Proses PK sendiri memiliki batas waktu. Setelah berkas diterima, Mahkamah Agung akan memeriksa apakah alasan PK memenuhi syarat formil dan materiil. Jika tidak memenuhi syarat, PK bisa ditolak tanpa pemeriksaan lebih lanjut.

Dampak bagi Para Pihak dan Masyarakat

Bagi Ridwan dan Sendjaja Herlina, putusan kasasi MA menutup upaya hukum biasa. PK menjadi jalan terakhir untuk membatalkan putusan tersebut. Jika PK diterima, perkara dapat diperiksa ulang dan putusan sebelumnya berpotensi dibatalkan.

Bagi pihak penjual, Lie Tjan Hiung dan Wong Se Jun, putusan kasasi MA sudah berkekuatan hukum tetap. Mereka telah menyerahkan kembali uang muka sebagai konsekuensi pembatalan PPJB. Namun, jika PK diterima, status hukum transaksi bisa berubah dan memengaruhi kepemilikan tanah.

Bagi masyarakat, kasus ini menjadi contoh sengketa tanah yang berlarut-larut. PPJB yang dibuat pada 2013, dibatalkan pada 2014, dan baru diputus kasasi pada 2026 menunjukkan proses hukum perdata bisa memakan waktu lebih dari satu dekade. Hal ini menjadi peringatan bagi siapa pun yang bertransaksi tanah untuk berhati-hati dalam membuat perjanjian dan memahami klausul pembatalan.

Selain itu, langkah Ridwan mengadu ke KY menunjukkan masyarakat mulai memanfaatkan jalur pengawasan peradilan. KY mencatat sejumlah laporan serupa, meski tidak semua berujung pada tindakan. Respons KY terhadap kasus ini akan menjadi ujian bagi efektivitas pengawasan eksternal terhadap putusan pengadilan.

Langkah Selanjutnya

Ridwan dan tim kuasa hukumnya berencana mengajukan PK dalam waktu dekat. Mereka menyebut telah menemukan bukti-bukti baru yang menjadi dasar pengajuan. Berkas PK akan diajukan ke Mahkamah Agung melalui pengadilan negeri yang menangani perkara.

KY akan mengawal proses tersebut. M Fikri, pejabat KY yang menerima Ridwan, belum memberikan keterangan rinci mengenai bentuk pengawalan yang akan dilakukan. Namun, Thinton menyebut KY siap mengawal PK yang akan diajukan.

Mahkamah Agung belum memberikan tanggapan atas rencana PK tersebut. Sebelumnya, MA melalui Putusan Nomor 2507 K/Pdt/2026 telah menyatakan putusan Pengadilan Tinggi Banten tepat dan tidak bertentangan dengan hukum.

Jika PK diajukan, Mahkamah Agung akan memeriksa berkas dan memutuskan apakah PK dapat diterima. Proses ini bisa memakan waktu berbulan-bulan. Sementara itu, keenam bidang tanah di Kampung Kepondoan, Desa Sukamaju, Kecamatan Kibin, tetap dalam status hukum yang ditetapkan putusan kasasi.

Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan kasus ini dapat dipantau melalui pemberitaan di situs resmi Komisi Yudisial dan putusan Mahkamah Agung yang dipublikasikan di laman resmi Mahkamah Agung.

Analisis Redaksi

Kasus Ridwan Tjahjadi memperlihatkan satu persoalan klasik dalam sengketa tanah: pembatalan perjanjian yang dilakukan di hadapan notaris sering kali menutup ruang bagi pembeli untuk mempertahankan haknya. MA menilai pembatalan PPJB sah karena ditandatangani para pihak. Namun, pertanyaan yang tidak terjawab adalah apakah pembatalan itu dilakukan secara sukarela atau di bawah tekanan surat pernyataan yang menyebut pengalihan AJB ke camat.

Tim kuasa hukum Ridwan menyebut ada fakta hukum yang luput dipertimbangkan di tingkat kasasi. Jika benar ada bukti baru, PK adalah jalur yang tepat. Namun, PK bukan upaya hukum yang mudah. Mahkamah Agung memiliki standar ketat untuk menilai apakah alasan PK memenuhi syarat. Tanpa bukti yang benar-benar baru dan signifikan, PK berisiko ditolak.

Langkah Ridwan mendatangi KY juga patut dicermati. KY tidak memiliki kewenangan membatalkan putusan, tetapi pengawasan terhadap perilaku hakim tetap penting. Respons KY yang disebut baik oleh Thinton perlu dibuktikan dengan tindakan nyata. Jika KY hanya menerima laporan tanpa tindak lanjut, kepercayaan publik terhadap pengawasan peradilan bisa luntur.

Yang paling dirugikan dalam sengketa ini adalah waktu. PPJB dibuat pada 2013, dibatalkan pada 2014, dan kasasi diputus pada 2026. Selama 12 tahun, tanah seluas 11.277 meter persegi itu menjadi objek sengketa. Apa pun hasil PK nanti, kasus ini menjadi pengingat bahwa perjanjian tanah harus dibuat dengan pemahaman penuh atas risikonya.