Dugaan Suap Jaksa Surabaya Rp150 Juta untuk Keringanan Hukuman Pembacokan

Dugaan suap Rp150 juta kepada oknum jaksa Kejari Surabaya mencuat dalam perkara pembacokan di Jalan Dinoyo. Keluarga terdakwa disebut meminta keringanan hukuman, sementara jaksa SPL membantah dan mengaku menuntut berdasarkan fakta persidangan.

Kronologi Dugaan Uang Pelicin Rp150 Juta

Informasi soal uang pelicin itu pertama kali mencuat dari seorang sumber berinisial M. Kepada wartawan Newstimes.id, Senin (9/11/2026), M mengaku mendapat cerita langsung dari pihak keluarga terdakwa.

"Awalnya Rp180 juta, tapi ditawar kena Rp150 juta. Penyerahan uang di kantor kejaksaan mas," ujar M.

Menurut M, uang itu diserahkan kepada oknum jaksa berinisial SPL dari Kejari Surabaya. Waktu penyerahan disebut dilakukan sebelum jadwal penuntutan dibacakan. Ada janji hukuman ringan untuk dua terdakwa, Achmad Muchlis bin Hasip (AM) dan Moch Riski Bakhtiar bin Hadori (MRB).

"Uang itu untuk keringanan dua terdakwa mas. Ketua pasalnya 262 ayat 3. Jadi Rp150 juta buat dua orang," kata M.

M juga menyebut pihak korban berinisial RFS hanya menerima uang pengobatan Rp20 juta dari keluarga terdakwa. Padahal, menurut dia, kesepakatan awal mencapai Rp50 juta.

"Asline Rp50 juta. Tapi cuma dikasih Rp20 juta," ucap M.

Bantahan Jaksa SPL: Tuntutan Berdasarkan Fakta Persidangan

Jaksa SPL membantah keras tuduhan itu. Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Rabu (11/11/2026) sore, ia menyatakan tidak ada uang pelicin dalam perkara tersebut.

"Gak ada mas, kita tuntutan berdasarkan fakta-fakta di persidangan saja," ujar SPL.

Pernyataan itu disampaikan singkat, tanpa merinci apakah ada pemeriksaan internal atau klarifikasi lebih lanjut. SPL juga tidak menyinggung soal pertemuan dengan pihak keluarga terdakwa di kantor kejaksaan seperti yang disebut sumber M.

Sampai berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Kejari Surabaya maupun Kejaksaan Tinggi Jawa Timur soal dugaan suap tersebut. Begitu pula dari pihak kepolisian atau pengawas internal kejaksaan.

Perkara Pembacokan di Jalan Dinoyo

Dugaan suap ini muncul dari perkara pidana yang sudah berjalan di pengadilan. Kedua terdakwa, AM dan MRB, terlibat perkelahian, pengeroyokan, hingga pembacokan terhadap korban RFS.

Peristiwa itu terjadi pada Sabtu, 23 Mei 2026, di kawasan Jalan Dinoyo, Surabaya. Pemicunya persoalan asmara yang berujung cekcok dan perkelahian.

Dalam kejadian tersebut, korban mengalami sejumlah luka akibat sabetan senjata tajam jenis celurit serta pemukulan. Hasil Visum et Repertum RSUD Dr. Soetomo mencatat korban mengalami luka memar, luka lecet, dan luka robek akibat kekerasan.

Luka-luka itu juga membuat korban untuk sementara waktu terhalang menjalankan pekerjaan atau mata pencahariannya. Unsur ini biasanya menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara penganiayaan berat.

Dalam dakwaan, jaksa memakai Pasal 262 ayat 3 KUHP lama yang mengatur tentang penganiayaan berat. Ancaman hukuman pasal itu jauh lebih tinggi dari vonis yang akhirnya dijatuhkan.

Vonis Ringan dan Sorotan Publik

Jaksa SPL menuntut kedua terdakwa dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan. Tuntutan itu dibacakan sebelum vonis dijatuhkan.

Majelis hakim yang diketuai Ratna Dianing Wulansari kemudian menjatuhkan hukuman pidana penjara 1 tahun 2 bulan. Artinya, vonis hakim lebih ringan empat bulan dari tuntutan jaksa.

Selisih itu bukan hal luar biasa dalam praktik peradilan. Namun, kombinasi antara tuntutan yang relatif ringan untuk kasus pembacokan dan munculnya dugaan uang pelicin membuat perkara ini menuai sorotan.

Sejumlah pertanyaan muncul. Mengapa tuntutan hanya 1 tahun 6 bulan untuk perbuatan yang mengakibatkan luka robek dan memar pada korban? Apakah ada komunikasi antara pihak keluarga terdakwa dan jaksa sebelum penuntutan dibacakan?

Hingga kini, belum ada penjelasan resmi yang menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Publik menunggu apakah kejaksaan akan membuka penyelidikan internal atau menyerahkan persoalan ini ke aparat pengawas.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Dugaan suap ini berpotensi mencoreng citra Kejari Surabaya. Jika terbukti, praktik uang pelicin dalam perkara pidana bukan hanya pelanggaran etik, tetapi juga tindak pidana korupsi dan obstruction of justice.

Ada beberapa langkah yang biasa ditempuh dalam kasus serupa:

• Pemeriksaan internal oleh Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
• Pelaporan ke Komisi Kejaksaan RI jika dugaan pelanggaran kode etik menguat.
• Penyelidikan oleh kepolisian atau KPK jika ada bukti transaksi keuangan.
• Pemeriksaan saksi, termasuk pihak keluarga terdakwa dan korban.

Selain itu, korban RFS berhak mempertanyakan besaran uang pengobatan yang diterimanya. Jika benar hanya Rp20 juta dari kesepakatan Rp50 juta, ada persoalan transparansi dalam proses perdamaian di luar pengadilan.

Praktik perdamaian antara pelaku dan korban memang sering terjadi dalam perkara penganiayaan. Namun, kesepakatan itu tidak menghapus proses pidana, dan tidak boleh menjadi jalan untuk mempengaruhi tuntutan jaksa.

Untuk sementara, perkara ini masih berjalan di ranah dugaan. Belum ada tersangka, belum ada bukti transaksi yang dipublikasikan, dan belum ada pihak yang ditetapkan sebagai pelanggar etik. Semua pihak masih berhak atas praduga tak bersalah.

Analisis Redaksi

Perkara ini menyisakan satu pertanyaan mendasar: mengapa tuntutan jaksa hanya 1 tahun 6 bulan untuk kasus pembacokan yang mengakibatkan luka robek dan memar? Jika jaksa benar menuntut berdasarkan fakta persidangan, seharusnya ada penjelasan terbuka soal pertimbangan hukum yang dipakai.

Bantahan singkat lewat pesan WhatsApp tidak cukup. Kejaksaan memiliki mekanisme pengawasan internal yang seharusnya bergerak begitu ada tuduhan suap. Diam bukan pilihan yang aman, terutama ketika angka Rp150 juta sudah beredar di ruang publik.

Di sisi lain, sumber informasi dalam kasus ini masih berinisial M, bukan pihak yang secara resmi melapor. Artinya, tuduhan ini perlu diuji lewat bukti, bukan hanya cerita. Namun, justru karena itu, kejaksaan semestinya mengambil inisiatif untuk membuktikan bahwa tuduhan itu tidak benar.

Yang paling dirugikan dalam situasi ini adalah korban. Ia sudah mengalami kekerasan, kehilangan kemampuan bekerja sementara, dan kini harus melihat proses hukum terhadap pelakunya diwarnai dugaan transaksi. Keadilan bagi RFS tidak boleh menjadi barang yang bisa ditawar.

Sumber: kejaksaan.go.id