Serda HCB Ditahan di Denpom Garut Usai Aniaya Enam Santri Pangandaran

Prajurit TNI berinisial Serda HCB resmi mendekam di sel tahanan Denpom Garut setelah menenggak minuman keras dan menganiaya enam santri Pondok Pesantren Nurul Bayan, Pangandaran. Pelaku mengaku dalam pemeriksaan internal satuan, lalu diserahkan ke Polisi Militer.

Kasus ini mencuat setelah pengasuh pondok pesantren melaporkan insiden tersebut ke satuan teritorial setempat. Komandan Brigade Infanteri 50 Kandang Wesi, Letkol Inf Naryanto, memastikan penanganan berjalan cepat. Ia menyebut pemeriksaan terhadap Serda HCB dilakukan pada Kamis siang, tak lama setelah laporan diterima.

Kronologi Penganiayaan Enam Santri di Pangandaran

Peristiwa bermula ketika Serda HCB diduga mengonsumsi minuman keras sebelum kejadian. Dalam kondisi terpengaruh alkohol, ia melakukan tindakan kekerasan terhadap enam santri di Pondok Pesantren Nurul Bayan, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

Naryanto tidak merinci detik-detik insiden, namun menegaskan bahwa pengaruh alkohol menjadi pemicu utama. "Kira-kira (Kamis) siang kami langsung tindak lanjuti dengan memeriksa yang bersangkutan," kata Naryanto dalam konferensi pers di Pangandaran, Jumat (13/11/2026).

Begitu laporan diterima dari pengasuh pondok pesantren, jajaran Brigif 50 Kandang Wesi bergerak. Pemeriksaan internal dilakukan pada hari yang sama. Hasilnya, Serda HCB mengakui perbuatannya di hadapan pemeriksa.

Urutan peristiwa yang terhimpun dari keterangan resmi satuan:

• Serda HCB mengonsumsi minuman keras sebelum kejadian.
• Terjadi penganiayaan terhadap enam santri Pondok Pesantren Nurul Bayan, Pangandaran.
• Pengasuh pesantren melaporkan insiden ke satuan TNI setempat.
• Kamis siang, satuan memeriksa Serda HCB dan memperoleh pengakuan.
• Pelaku langsung dilimpahkan ke Polisi Militer dan ditahan di Denpom Garut.

Penahanan di Denpom Garut menandai peralihan penanganan dari ranah internal satuan ke jalur hukum militer. Sejak titik itu, kewenangan tidak lagi berada di komandan unit, melainkan pada aparat penegak hukum militer.

Peran Letkol Inf Naryanto dan Komitmen Brigif 50 Kandang Wesi

Letkol Inf Naryanto menjadi pejabat paling vokal menjelaskan kasus ini. Dalam konferensi pers, ia menegaskan bahwa satuannya tidak menutupi pelanggaran yang dilakukan anggotanya.

"Mendapatkan pengakuan, kami langsung limpahkan ke Polisi Militer. Kami tidak ragu-ragu dalam penegakan hukum oknum yang melakukan pelanggaran," ujarnya, seperti dikutip dari laporan AFU.ID.

Naryanto juga menegaskan batas kewenangannya. Menurut dia, penjatuhan sanksi pidana sepenuhnya berada di tangan aparat peradilan militer. "Saat ini oknum tersebut sudah ditahan di Polisi Militer, tepatnya di Denpom Garut, untuk proses selanjutnya," tutur Naryanto. "Penjatuhan vonis ada di oditur dan hakim."

Pernyataan itu penting karena memisahkan dua hal: tanggung jawab komando dan proses hukum. Satuan bertanggung jawab memeriksa dan menyerahkan perkara, sedangkan vonis ditentukan oditur militer dan hakim militer.

Kepada masyarakat dan keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Bayan, Naryanto meminta kepercayaan tetap dijaga. "Kami sampaikan kepada masyarakat dan Pesantren Nurul Bayan tidak usah ragu dengan komitmen kami terhadap tindakan kepada oknum," ucapnya.

Latar Belakang: Personel Baru di Yonif TP 336/Merak Sakti

Serda HCB tercatat sebagai personel yang baru bertugas di Batalyon Infanteri (Yonif) TP 336/Merak Sakti sejak Agustus 2026. Artinya, insiden ini terjadi hanya sekitar tiga bulan setelah ia bergabung dengan batalyon tersebut.

Status sebagai personel baru membuka pertanyaan soal pembinaan di tingkat unit. Sejauh mana pengawasan melekat berjalan terhadap prajurit yang belum lama menempati posisi barunya. Naryanto tidak menjelaskan detail pembinaan yang diterima Serda HCB.

Yang ditegaskan satuan adalah langkah hukum. Kasus ini ditangani melalui mekanisme Polisi Militer, bukan diselesaikan secara kekeluargaan. Pelaku ditahan, bukan hanya diperingatkan.

Pondok Pesantren Nurul Bayan berada di Kabupaten Pangandaran, wilayah yang secara administratif masuk Provinsi Jawa Barat. Denpom Garut menjadi tempat penahanan karena wilayah hukum militer setempat mencakup kawasan tersebut.

Kasus kekerasan yang melibatkan aparat terhadap warga sipil, terutama santri di lingkungan pesantren, biasanya memicu perhatian publik lebih besar. Pesantren memiliki ikatan sosial kuat di masyarakat Pangandaran, sehingga reaksi warga cenderung cepat menyebar.

Proses Hukum Militer yang Menanti Serda HCB

Setelah ditahan di Denpom Garut, Serda HCB akan menjalani rangkaian proses peradilan militer. Dalam sistem hukum TNI, Polisi Militer bertugas melakukan penyidikan, sementara oditur militer menyusun tuntutan dan hakim militer menjatuhkan putusan.

Naryanto menegaskan bahwa vonis tidak berada di tangannya. "Penjatuhan vonis ada di oditur dan hakim," kata dia. Pernyataan ini menutup spekulasi soal sanksi yang akan diterima pelaku.

Perkara penganiayaan yang menyebabkan korban luka dapat dijerat dengan ketentuan pidana umum yang diberlakukan bagi prajurit melalui peradilan militer. Namun, jenis pasal dan ancaman hukuman belum disampaikan pihak berwenang.

Yang belum jelas hingga kini:

• Kondisi dan jumlah pasti luka yang dialami enam santri.
• Pasal yang akan diterapkan oditur militer.
• Jadwal penyidikan dan pelimpahan berkas ke oditur.
• Bentuk tanggung jawab satuan terhadap korban dan pesantren.

Enam santri yang menjadi korban belum memberikan keterangan terbuka. Pihak pesantren juga belum menyampaikan pernyataan resmi soal perkembangan kasus ini di luar laporan awal ke satuan TNI.

Dampak Kasus bagi Kepercayaan Publik terhadap TNI

Kasus ini menambah daftar persoalan disiplin prajurit yang berhadapan langsung dengan warga sipil. Bagi TNI, kecepatan respons menjadi ujian tersendiri. Penahanan di Denpom Garut dan pengakuan pelaku menjadi sinyal bahwa jalur hukum ditempuh.

Naryanto menyadari hal itu. Permintaannya agar masyarakat tidak meragukan komitmen TNI menunjukkan bahwa ia memahami risiko erosi kepercayaan publik jika kasus ditangani secara tertutup.

Di sisi lain, pengakuan pelaku mempermudah proses hukum. Penyidikan tidak perlu berlarut-larut untuk membuktikan perbuatan, meski pembuktian di persidangan tetap harus memenuhi standar hukum acara.

Bagi Pondok Pesantren Nurul Bayan, perhatian utama tentu pada pemulihan korban dan jaminan keamanan lingkungan pesantren. Enam santri yang menjadi korban membutuhkan pendampingan, baik medis maupun psikologis.

Publik akan menunggu apakah janji penindakan tegas berujung pada putusan yang setimpal. Sebab, dalam banyak kasus serupa, sorotan publik meredup sebelum proses hukum selesai.

Analisis Redaksi

Keputusan Brigif 50 Kandang Wesi memeriksa dan menahan Serda HCB dalam hitungan jam patut dicatat sebagai standar minimal penanganan. Tidak ada upaya menutupi, tidak ada pembelaan bahwa kasus akan diselesaikan secara internal. Pelaku ditahan, perkara dilimpahkan, dan komandan unit berbicara terbuka di depan pers.

Namun kecepatan di awal bukan jaminan. Justru tahap berikutnya yang menentukan: seberapa cepat berkas dilimpahkan ke oditur, pasal apa yang diterapkan, dan apakah enam santri mendapat keadilan yang sebanding dengan luka yang mereka alami. Publik berhak menuntut transparansi pada tahap yang paling jarang diawasi, yakni persidangan militer.

Kasus ini juga membuka pertanyaan lebih dalam soal pengawasan di tingkat batalyon. Serda HCB baru tiga bulan bertugas di Yonif TP 336/Merak Sakti. Konsumsi minuman keras hingga berujung penganiayaan warga sipil bukan peristiwa yang lahir dalam satu malam. Ada celah pembinaan yang perlu dijawab, bukan hanya dengan sanksi individu, tetapi dengan evaluasi sistem pengawasan prajurit di satuan.

Yang paling perlu dijaga sekarang adalah posisi korban. Enam santri itu bukan pihak yang bersalah. Mereka seharusnya tidak perlu menanggung beban pembuktian atau tekanan untuk berdamai demi nama baik institusi.

Sumber: tni.mil.id