Kenapa Parpol Koalisi Prabowo Ogah Isi Kursi Wapres Pengganti Gibran
Presiden Prabowo Subianto memberi waktu sepekan kepada partai koalisi untuk mendiskusikan calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Hampir semua ketua umum partai anggota Koalisi Indonesia Maju sepakat tidak mengajukan kader sendiri dan menyerahkan kursi wapres ke Partai Gerindra.
Secara aturan, Prabowo wajib menyerahkan dua nama cawapres kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) paling lambat 25 November, atau 14 hari sebelum sidang paripurna pada 9 Desember 2026. Tenggat itu membuat perdebatan di internal koalisi bergerak cepat, meski hasilnya justru sebaliknya: tidak ada parpol selain Gerindra yang bersedia mengisi kursi tersebut.
Baca juga: UU Obligasi Daerah Didesak Segera Dibentuk, Golkar Klaim 9 Provinsi dan 44 Kabupaten/Kota Layak
Zulhas: Hampir Semua Ketum Tidak Ajukan Kader
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyatakan kesepakatan itu sudah bulat. Menurut dia, dua nama cawapres yang akan diserahkan Prabowo ke MPR berasal dari Gerindra.
"Hampir semua ketum parpol tidak mengajukan kadernya. Kita sepakat [wapres] dari Gerindra," ujar Zulhas dalam video yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (15/11).
Pernyataan Zulhas itu menegaskan satu hal: kursi wapres yang lowong tidak diperebutkan. Partai-partai yang dulu mengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 memilih mundur satu langkah, meski secara politik mereka punya hak mengajukan nama.
Belakangan, tiga kandidat kuat mencuat ke publik. Ketiganya elite Partai Gerindra:
Baca juga: Tata Kelola Tiongkok dan Pengelolaan Partai yang Ketat: Menyingkap Siklus Yan'an
- Sufmi Dasco Ahmad — Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra.
- Sugiono — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) yang juga Sekjen Gerindra.
- Ahmad Muzani — Ketua MPR sekaligus eks Sekjen Gerindra.
Ketiga nama itu bukan figur baru. Mereka berada di lingkar dalam Prabowo sejak lama dan dikenal sebagai pengurus inti partai. Namun sampai sekarang belum ada pengumuman resmi soal siapa yang akhirnya dipilih.
Approval Rating Turun, Kursi Wapres Jadi Beban
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai fenomena parpol yang terkesan enggan menduduki kursi cawapres tidak lepas dari tren angka kepuasan publik terhadap pemerintah yang menurun. Partai koalisi, kata dia, masih menghitung dampak elektoralnya.
"Sangat mungkin ya, karena jari telunjuk publik akan mengarah langsung ke Gerindra ketika misalkan ya approval rating tadi tidak rebound ya ketika wapres baru terpilih," kata Agung kepada CNNIndonesia.com, Rabu (18/11).
Agung mengingatkan risiko yang dihadapi Gerindra jika mengisi kursi wapres namun tak mampu menjawab keresahan akar rumput, terutama soal ekonomi. Beban itu tidak ringan karena wapres baru akan turun di tengah pemerintahan yang sedang diuji.
"Karena ya laju penurunan approval rating kan mengemuka, ini enggak bisa dimungkiri. Ya. Jadi maksud saya situasinya tidak sesederhana yang dibayangkan di internal ataupun di elite. Di publik itu ada aspirasi, ada keresahan, utamanya soal ekonomi," ucapnya.
Ia juga menyinggung soal political ownership, yakni rasa memiliki terhadap kebijakan pemerintah atau ikatan koalisi dari parpol selain Gerindra yang berpotensi menurun. Jika kursi wapres dipegang Gerindra, parpol lain bisa merasa tidak lagi punya saham dalam kepemimpinan.
Konsekuensinya, ikatan koalisi berpotensi melemah lebih cepat dari perkiraan. Menurut Agung, dengan turbulensi politik hari ini, koalisi rapuh bisa terjadi bahkan sebelum Pemilu 2029.
Kalkulasi Menuju 2029 dan Bayangan Kabinet
Agung menyebut dalam jangka pendek koalisi mungkin tetap solid. Namun dalam satu atau dua tahun ke depan, situasinya bisa berubah. Sebab, para ketua umum yang kini duduk sebagai menteri koordinator punya kans maju di Pilpres 2029.
"Kalau presiden beserta jajaran pemerintahan tidak cukup mampu menjawab masalah-masalah ekonomi ya yang memang terkait soal stabilitas harga sembako, terkait lapangan pekerjaan, daya beli, dan seterusnya," ujarnya.
Dari sisi aturan, proses penyerahan dua nama ke MPR memang bukan perkara sederhana. Prabowo harus memilih dua figur yang bisa diterima parlemen dan tidak menimbulkan gejolak di koalisi. Tenggat 25 November menjadi batas keras yang tidak bisa ditawar.
Posisi Gibran sendiri menjadi latar penting. Kursi wapres lowong di tengah periode, sehingga penggantinya harus mampu menjaga stabilitas pemerintahan sisa masa jabatan. Dalam situasi seperti ini, presiden butuh figur yang tidak menambah beban politik baru.
Karena itu, pilihan dari internal Gerindra dianggap paling aman secara politik. Partai pemilik kursi presiden sekaligus mengisi kursi wapres, sementara parpol lain memilih menjaga jarak dari risiko elektoral.
Harapan Satu Nama Teknokrat di Antara Dua Kandidat
Agung berharap dari dua nama yang diusulkan Prabowo ke MPR, satu di antaranya berasal dari luar partai dengan kadar teknokratik tinggi. Ia menyebut sosok ekonom, teknokrat, atau profesional yang dekat dengan presiden maupun dengan orang Gerindra.
"Dan saya lagi dan lagi berharap dan berdoa semoga satu nama kalau memang satu dari partai, harapannya satu dari nonpartai. Itu seorang ekonom kah, teknokrat kah, profesional kah, yang memang dekat sama presiden ataupun orang Gerindra yang memang kadar teknokratnya kuat," ucap Agung.
Ia mengingatkan tugas wapres baru akan cukup berat, khususnya di tengah tren approval rating yang buruk belakangan. Karena itu, Prabowo diminta mendengarkan aspirasi dan membaca kondisi publik dalam menentukan wapresnya.
Menurut Agung, Prabowo sudah terkonsolidasi di level elite, tetapi belum optimal berkoalisi di publik. Ia memberi perbandingan sederhana: jika dosis publik 100 persen, maka nalar publik seharusnya 80 persen dan elite 20 persen.
"Jadi kalau misalkan 100 persen dosis publiknya ini. Kalau approval rating di bawah 50, kalau bisa nalar publiknya itu 80, elitenya 20 persen," ucapnya.
Gaya Komando Prabowo dan Kenyamanan Presiden
Faktor lain yang membuat parpol koalisi tidak menyorongkan cawapres, dugaan Agung, adalah pembacaan mereka terhadap gaya kepemimpinan Prabowo yang cenderung mengedepankan struktur komando. Gaya itu membuat parpol lain harus sadar secara politik bahwa presiden adalah pimpinan koalisi.
"Apalagi dalam konteks wapres yang turun di tengah pemerintahan, mau tidak mau ya kenyamanan presiden menjadi sebuah kebutuhan mutlak yang harus dipahami oleh mitra koalisi," ujarnya.
Dengan logika itu, menyerahkan kursi wapres ke Gerindra bukan sekadar soal pembagian kekuasaan. Ini soal menjaga ritme pemerintahan agar tetap sesuai keinginan presiden, terutama saat ekonomi menjadi sorotan utama publik.
Yang tersisa sekarang adalah keputusan Prabowo. Tenggat 25 November mendekat, dan dua nama harus segera diserahkan ke MPR. Sementara itu, perdebatan soal ijazah Gibran masih bergulir di ruang publik, seperti dorongan Mahfud MD agar persoalan itu diselesaikan tuntas sesuai pemberitaan CNNIndonesia.com.
Publik tinggal menunggu apakah pilihan Prabowo akan mengikuti skenario paling aman secara politik, atau justru mengejutkan dengan nama teknokrat di luar partai. Sejumlah pengamat politik menilai transparansi proses ini akan menjadi ujian awal bagi kredibilitas koalisi, seperti yang juga dibahas dalam pemberitaan kanal nasional CNN Indonesia.
Analisis Redaksi
Kesepakatan parpol koalisi untuk tidak mengajukan cawapres bukan tanda kerendahan hati. Ini kalkulasi politik yang dingin. Ketika approval rating menurun dan harga sembako serta daya beli menjadi keluhan utama, kursi wapres berubah dari hadiah menjadi beban. Parpol yang cerdik memilih menghindar, lalu membiarkan Gerindra menanggung risikonya sendirian.
Yang menarik, Zulhas menyampaikan kesepakatan itu secara terbuka tanpa rasa sungkan. Artinya, koalisi ini tidak sedang berlomba menawarkan solusi terbaik bagi publik, melainkan berlomba mengamankan posisi masing-masing menjelang 2029. Sementara itu, tiga nama yang muncul semuanya berasal dari lingkar internal Gerindra, sehingga publik tidak mendapat pilihan yang benar-benar baru.
Prabowo masih punya ruang untuk mengubah arah. Menempatkan satu figur teknokrat di antara dua nama yang diserahkan ke MPR bisa menjadi sinyal bahwa kursi wapres bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan. Jika dua-duanya berasal dari partai yang sama, jari telunjuk publik akan mengarah ke satu titik, dan Gerindra harus siap menanggung seluruh konsekuensinya.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0