DPR Sepakat Pakai Hak Menyatakan Pendapat soal Ijazah Gibran: 8 Fraksi Bergerak

Delapan fraksi di DPR disebut telah bersepakat menggunakan hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Sikap itu mencuat dalam pembahasan informal lintas fraksi menjelang paripurna pembukaan masa sidang.

Kabar itu disampaikan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, di Jakarta, Selasa (10/11). Menurut dia, hampir semua partai kini mengarah pada satu pilihan yang sama.

"Per hari ini hampir relatif semua partai diskusi secara informal mengerucut kepada hak menyatakan pendapat," kata Khozin jelang Paripurna pembukaan masa sidang DPR, Selasa (10/11).

Pernyataan itu menandai babak baru polemik yang bermula dari putusan Mahkamah Agung (MA) pada 30 Oktober 2026. MA membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan resmi yang diambil dalam forum paripurna. Pembahasan masih berlangsung informal di tingkat fraksi, sementara pimpinan DPR menyiapkan proses resmi.

Kronologi Putusan MA yang Membatalkan Suket Ijazah Gibran

Polemik ini berakar pada Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang dibacakan pada Jumat, 30 Oktober 2026. Dalam putusan itu, MA mengabulkan gugatan terkait keabsahan surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setara Sekolah Menengah Atas milik Gibran Rakabuming Raka.

MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan gugatan Penggugat Muhammad Subhan Palal untuk seluruhnya. Artinya, seluruh tuntutan penggugat dikabulkan.

Dalam amar putusannya, MA memutuskan Suket penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah. Putusan itu menjadi titik balik karena menyinggung dokumen yang menjadi salah satu syarat pencalonan wakil presiden.

Sejak putusan dibacakan, sejumlah pihak ramai-ramai bersuara soal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran. Wacana itu mendorong DPR mempertimbangkan instrumen konstitusional yang tersedia.

DPR sendiri saat itu masih berada dalam masa reses. Karena itu, pembahasan hanya berlangsung informal. Proses resmi baru dimulai ketika masa sidang dibuka pada Selasa (10/11).

Urutan peristiwanya bisa diringkas sebagai berikut:

• 30 Oktober 2026: MA mengabulkan gugatan dan menyatakan Suket penyetaraan SMA Gibran tidak sah melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026.
• 9 November 2026: Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pimpinan DPR menerima banyak usulan untuk menindaklanjuti putusan, tetapi pembahasan masih informal karena masa reses.
• 10 November 2026: Khozin menyebut delapan fraksi mengarah pada penggunaan hak menyatakan pendapat, bersamaan dengan paripurna pembukaan masa sidang.

Pernyataan Khozin dan Dasco soal Hak Menyatakan Pendapat

Khozin menjelaskan alasan fraksinya memilih hak menyatakan pendapat ketimbang hak angket. Menurut dia, kedua instrumen itu punya fungsi berbeda.

Hak angket dipakai untuk mendalami kebijakan pemerintah. Sementara hak menyatakan pendapat, kata dia, berguna untuk menyatakan pendapat terhadap masalah konstitusional.

"Sedangkan HMP merupakan instrumen DPR untuk menyatakan pendapat atas persoalan konstitusional. Keduanya tidak saling meniadakan dan tak harus ditempuh secara hierarkis," kata Khozin.

Dengan begitu, DPR tak perlu lebih dulu melalui hak angket maupun interpelasi sebelum menggunakan hak menyatakan pendapat. Ia merujuk Pasal 210 ayat (2) huruf c UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Pasal itu secara eksplisit menyebut materi dan bukti yang sah atas dugaan tidak terpenuhinya syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden menjadi dasar pengajuan HMP. Namun Khozin membuka satu pertanyaan hukum yang belum terjawab.

"Pertanyaannya, apakah persoalan ijazah ini masuk kualifikasi 'tidak pernah memenuhi syarat pencalonan' atau 'tidak lagi memenuhi syarat saat menjabat' sebagaimana dalam rumusan Pasal 7A ayat (1) UUD 1945?" kata dia.

Dari sisi pimpinan DPR, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya segera memproses usulan menindaklanjuti putusan MA. Menurut dia, usulan itu baru diproses pada Selasa (10/11) setelah DPR memasuki masa sidang pasca-reses.

Dasco mengungkapkan pimpinan DPR banyak menerima usulan dari sejumlah pihak, mulai kelompok masyarakat sipil hingga anggota DPR lintas fraksi. Karena masih reses, pembahasan baru dilakukan secara informal.

"Nah, oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," kata Dasco di kompleks parlemen, Senin (9/11).

Dasar Hukum dan Beda Hak Angket dengan Hak Menyatakan Pendapat

Hak menyatakan pendapat adalah salah satu dari tiga hak DPR yang melekat pada fungsi pengawasan. Dua lainnya adalah hak interpelasi dan hak angket. Ketiganya diatur dalam undang-undang bidang legislatif.

Hak interpelasi dipakai untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang penting dan strategis. Hak angket untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan atau pelaksanaan undang-undang yang diduga bertentangan dengan aturan.

Hak menyatakan pendapat memiliki karakter berbeda karena berorientasi pada penilaian konstitusional. Rujukan utamanya adalah Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 yang mengatur pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden.

Pasal 7A ayat (1) menyebut presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Selain itu, bila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Pasal 7B mengatur prosedurnya. DPR mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat.

Pengajuan itu harus didukung sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR. Setelah MK memutus, keputusan akhir diambil dalam sidang paripurna DPR yang dihadiri minimal tiga perempat anggota dan disetujui minimal dua pertiga anggota yang hadir.

Karena itu, perdebatan soal ijazah bukan sekadar soal administrasi dokumen. Pertanyaannya menyentuh kualifikasi syarat pencalonan yang menjadi dasar seseorang menduduki jabatan wakil presiden.

Khozin sendiri menegaskan hak angket dan hak menyatakan pendapat tidak harus ditempuh secara hierarkis. Pernyataan itu membantah anggapan bahwa DPR wajib lebih dulu memakai angket sebelum sampai pada hak menyatakan pendapat.

Reaksi Publik dan Dorongan dari Kelompok Masyarakat Sipil

Tekanan terhadap DPR tidak hanya datang dari internal parlemen. Dasco menyebut usulan menindaklanjuti putusan MA datang dari kelompok masyarakat sipil hingga anggota DPR lintas fraksi.

Sejumlah pihak juga ramai-ramai bersuara soal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran. Wacana itu muncul setelah MA menyatakan Suket penyetaraan SMA milik Gibran tidak sah.

Di sisi lain, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengambil posisi berbeda. PSI ingin Gibran diberi ruang klarifikasi terkait polemik ijazah tersebut. Sikap itu menunjukkan tidak semua pihak di parlemen dan pendukung pemerintah langsung mendorong langkah konstitusional terberat.

Perbedaan sikap ini wajar dalam politik parlemen. Namun pernyataan Khozin bahwa delapan fraksi mengarah pada hak menyatakan pendapat memberi sinyal bahwa dukungan di DPR cukup luas.

Yang belum jelas, apakah kesepakatan informal itu akan berubah menjadi keputusan resmi fraksi. Sebab, kesepakatan dalam diskusi informal belum tentu sama dengan sikap resmi partai saat pembahasan di tingkat pimpinan.

Polemik ijazah juga menyentuh isu kepercayaan publik terhadap proses pencalonan. Dokumen penyetaraan pendidikan menjadi syarat administratif yang seharusnya tuntas sebelum seseorang mendaftar sebagai calon wakil presiden.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Sikap Resmi DPR di Masa Sidang

Semua mata kini tertuju pada masa sidang DPR yang dibuka Selasa (10/11). Pimpinan DPR menyatakan akan memproses usulan yang masuk, tetapi belum merinci mekanisme dan jadwalnya.

Dasco hanya menyampaikan bahwa apa yang terjadi saat ini akan disikapi DPR pada waktunya. Pernyataan itu belum menjawab apakah DPR akan langsung membentuk panitia khusus atau lebih dulu menggelar rapat konsultasi.

Jika hak menyatakan pendapat benar-benar diajukan, DPR harus melewati sejumlah tahap. Usulan diajukan dalam rapat paripurna, lalu dibahas dalam rapat gabungan komisi atau panitia khusus, sebelum diputuskan dalam paripurna.

Setelah itu, DPR dapat mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa dan memutus pendapat tersebut. Proses ini membutuhkan dukungan suara yang besar dan waktu yang tidak singkat.

Bagi publik, yang paling dinantikan adalah kejelasan sikap fraksi. Delapan fraksi yang disebut Khozin belum merinci nama dan arah dukungannya secara resmi.

Sampai saat itu terjadi, polemik ijazah Gibran masih berada di ruang abu-abu antara putusan hukum yang sudah final dan proses politik yang baru akan dimulai.

Analisis Redaksi

Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 sudah menyatakan Suket penyetaraan SMA milik Gibran tidak sah. Persoalannya, putusan itu tidak otomatis menjawab pertanyaan politik yang lebih besar: apakah seseorang yang syarat pencalonannya bermasalah masih layak menduduki jabatan wakil presiden?

Di sinilah DPR diuji. Hak menyatakan pendapat adalah instrumen berat yang tidak dirancang untuk sekadar menunjukkan sikap. Ia menuntut bukti, argumen konstitusional, dan keberanian menanggung konsekuensi politik.

Pernyataan Khozin bahwa delapan fraksi mengarah ke hak menyatakan pendapat terdengar meyakinkan. Tapi kesepakatan informal di ruang diskusi sering menguap saat masuk rapat resmi. Publik berhak menuntut transparansi: siapa fraksi yang mendukung, dengan alasan apa, dan apa dasar hukum yang dipakai.

Ada pula risiko lain. Jika hak menyatakan pendapat dipakai tanpa kejelasan kualifikasi Pasal 7A ayat (1) UUD 1945, langkah itu bisa berubah menjadi manuver politik yang melemahkan legitimasi parlemen sendiri. Khozin sudah menyadari persoalan ini dengan melempar pertanyaan soal kualifikasi tersebut.

Sebaliknya, jika DPR memilih diam, putusan MA hanya menjadi catatan hukum tanpa akibat politik. Sikap PSI yang ingin memberi ruang klarifikasi kepada Gibran layak didengar, tetapi klarifikasi bukan pengganti proses konstitusional.

Yang dibutuhkan sekarang bukan pernyataan saling lempar. DPR perlu segera mengumumkan sikap resmi, dasar hukum, dan tahapan yang akan ditempuh. Publik sudah tahu duduk perkara ijazahnya. Kini mereka menunggu apakah parlemen berani mengambil sikap atau kembali menunda.

Sumber: cnnindonesia.com, mahkamahagung.go.id