APBD 2027 Pekanbaru Fokus Jalan dan Banjir, DPRD Minta Program Tak Berdampak Dicoret

DPRD Kota Pekanbaru mendesak agar APBD 2027 diarahkan pada perbaikan jalan rusak, drainase, dan penanganan banjir. Anggota Banggar Roni Amriel menegaskan program seremonial tanpa dampak langsung harus dicoret dari anggaran.

Desakan itu muncul saat pembahasan anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih berlangsung. Dalam rancangan KUA-PPAS APBD Murni 2027, nilai anggaran yang diusulkan mencapai Rp3,044 triliun. Angka itu belum final.

"Sejauh ini memang hasil pembahasan kita Banggar DPRD dengan TAPD, fokus kegiatan yang benar-benar menyentuh masyarakat. Kita sangat setuju," kata Roni Amriel, Senin (9/11), seperti dikutip Riau Pagi.

Kronologi Pembahasan Anggaran 2027

Pembahasan APBD Pekanbaru 2027 sudah memasuki tahap penyusunan KUA-PPAS. Dokumen ini menjadi acuan bagi pemerintah kota dan DPRD sebelum penetapan anggaran definitif.

Dalam rancangan tersebut, Pemko Pekanbaru mengusulkan anggaran Rp3,044 triliun. Namun, angka itu masih akan dibahas lebih lanjut oleh Banggar DPRD bersama TAPD.

Target penyelesaian pembahasan adalah sebelum akhir November 2026. Artinya, waktu yang tersedia tidak lama. Setiap program yang diusulkan harus melewati uji manfaat yang ketat.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, telah memberi sinyal bahwa OPD tidak lagi leluasa mengusulkan kegiatan tanpa mempertimbangkan manfaatnya bagi masyarakat. Program yang hanya bersifat penunjang dan tidak memberikan dampak langsung berpotensi dicoret dari APBD 2027.

Pernyataan Sekdako itu menjadi dasar bagi DPRD untuk mempertegas sikap. Roni Amriel menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Pemko yang akan memangkas program minim dampak.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Roni Amriel adalah Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pekanbaru. Ia menjadi suara paling lantang dalam pembahasan ini. Menurutnya, pembahasan anggaran bersama TAPD harus memastikan setiap rupiah belanja daerah memiliki manfaat yang terukur.

"Kalau untuk hal seperti ini, kita pastinya komit mendukung. Karena masalah drainase yang menyebabkan banjir di kota ini, sudah jadi langganan setiap musim hujan. Ini yang harus diminimalisir lewat pembenahan drainase," ujarnya.

Roni juga menyoroti persoalan infrastruktur yang masih menjadi pekerjaan rumah besar. Perbaikan jalan rusak, pembenahan drainase, dan penanganan banjir harus mendapat alokasi anggaran memadai.

Ia mengingatkan, pekerjaan perbaikan jalan yang sedang berlangsung tidak boleh berhenti pada capaian sementara. Target seluruh jalan rusak di Pekanbaru menjadi mulus pada masa kepemimpinan Walikota Agung Nugroho dan Wakil Walikota Markarius Anwar harus diikuti dengan kesinambungan anggaran.

Di sisi lain, Sekdako Zulhelmi Arifin telah lebih dulu menegaskan bahwa OPD harus selektif. Program yang tidak berdampak langsung bisa dicoret. Dua pernyataan ini saling menguatkan arah kebijakan anggaran 2027.

Selain infrastruktur, Roni meminta program beasiswa dan seragam sekolah gratis tetap dipertahankan. Ia juga mendorong perbaikan bertahap bangunan serta fasilitas sekolah yang sudah tidak layak.

"Untuk bidang kesehatan, program UHC harus lebih banyak porsinya. Karena kesehatan ini juga amanat UU setelah pendidikan, yang wajib direalisasikan pemerintah daerah. Termasuk program lainnya, seperti bantuan UMKM, harus dilanjutkan juga," tuturnya.

Latar Belakang: Drainase dan Banjir yang Berulang

Persoalan banjir di Pekanbaru bukan hal baru. Hampir setiap musim hujan, sejumlah titik kota tergenang. Penyebab utamanya adalah drainase yang tidak memadai, tersumbat sampah, dan kapasitas saluran yang tidak lagi sesuai.

Saat ini, pembenahan drainase baru menyasar enam titik. Roni menilai jumlah itu perlu diperluas agar banjir yang berulang dapat ditekan.

Enam titik tentu tidak cukup untuk kota sebesar Pekanbaru. Apalagi jika hujan deras mengguyur bersamaan dengan air pasang. Genangan bisa bertahan lama dan mengganggu aktivitas warga.

Di sisi jalan, perbaikan memang sudah berjalan. Namun, tanpa anggaran yang berkelanjutan, capaian itu bisa berhenti di tengah jalan. Roni ingin target jalan mulus pada masa kepemimpinan Agung Nugroho dan Markarius Anwar benar-benar terwujud.

Karena itu, APBD 2027 menjadi kunci. Anggaran yang tersedia harus diprioritaskan pada program yang menyentuh langsung kebutuhan warga, bukan kegiatan seremonial.

Dampak jika Program Tak Berdampak Dicoret

Pemangkasan program seremonial akan mengubah peta belanja daerah. OPD yang biasa mengusulkan kegiatan rutin tanpa dampak jelas harus menyesuaikan diri.

Dana yang dihemat bisa dialihkan ke perbaikan jalan, normalisasi drainase, dan penanganan banjir. Jika ini dilakukan, dampaknya akan terasa langsung oleh warga.

Namun, ada risiko lain. Program yang bersifat penunjang tetapi penting, seperti peningkatan kapasitas aparatur, bisa ikut terkena pemangkasan jika tidak dijelaskan dengan baik. Di sinilah peran Banggar dan TAPD untuk menyaring usulan secara cermat.

Roni juga menekankan pentingnya menjaga program pendidikan dan kesehatan. Beasiswa, seragam gratis, dan UHC adalah amanat undang-undang yang wajib direalisasikan. Pemangkasan tidak boleh menyentuh pos-pos ini.

Bagi warga, kepastian anggaran berarti kepastian perbaikan. Jalan rusak yang selama ini dikeluhkan, drainase yang tersumbat, dan banjir yang datang setiap musim hujan adalah persoalan nyata yang menunggu solusi.

Langkah Selanjutnya: Menuju Penetapan Sebelum Akhir November

Banggar DPRD dan TAPD masih akan melakukan pembahasan lanjutan. Targetnya, anggaran bisa ditetapkan sebelum akhir November 2026.

Dalam proses ini, setiap OPD diminta mempertanggungjawabkan usulan kegiatannya. Program yang tidak memiliki dampak langsung bagi masyarakat berpotensi dicoret.

Roni memastikan dukungannya terhadap langkah Pemko. Namun, ia juga mengingatkan agar prioritas infrastruktur tidak dikorbankan.

"Kita sangat setuju" dengan fokus pada kegiatan yang benar-benar menyentuh masyarakat, ujarnya. Pernyataan itu menjadi penegasan bahwa DPRD akan mengawal proses hingga penetapan.

Jika semua berjalan sesuai jadwal, APBD 2027 Pekanbaru akan menjadi anggaran yang lebih ramping tetapi tepat sasaran. Jalan dan banjir menjadi prioritas, sementara program seremonial harus rela dicoret.

Publik akan menunggu apakah komitmen ini konsisten sampai tahap akhir. Sebab, dalam penyusunan anggaran, godaan untuk mengakomodasi kepentingan sesaat sering muncul. DPRD dan Pemko harus mampu menahannya.

Analisis Redaksi

Desakan DPRD Pekanbaru untuk mencoret program tak berdampak adalah sinyal positif. Namun, pernyataan itu belum cukup. Publik perlu melihat bukti konkret dalam dokumen KUA-PPAS dan APBD yang akan ditetapkan.

Selama ini, anggaran daerah kerap tersedot ke kegiatan seremonial yang manfaatnya sulit diukur. Jika pemangkasan benar-benar dilakukan, ruang fiskal untuk infrastruktur akan terbuka. Perbaikan jalan dan drainase bisa diperluas, termasuk menambah titik yang saat ini baru enam.

Yang perlu diawasi, jangan sampai pemangkasan justru memukul program pendidikan dan kesehatan. Roni sudah mengingatkan bahwa beasiswa, seragam gratis, dan UHC adalah amanat undang-undang. Dua sektor ini harus tetap aman.

DPRD dan Pemko punya waktu hingga akhir November 2026. Dalam hitungan minggu, arah anggaran akan ditentukan. Jika komitmen ini konsisten, APBD 2027 bisa menjadi titik balik penataan kota. Jika tidak, janji perbaikan jalan dan banjir hanya akan jadi retorika musiman.

Sumber: pekanbaru.go.id