HRD Dorong Irigasi dan Pengendalian Banjir Aceh Pascabencana

Anggota DPR RI Fraksi PKB dari Daerah Pemilihan Aceh II, H. Ruslan M. Daud, yang akrab disapa HRD, mendesak percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air di Aceh pascabencana. Dalam pertemuan dengan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum di Jalan Pattimura, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026), ia membawa aspirasi petani dan warga bantaran sungai yang masih terancam banjir.

Langkah itu bukan tanpa alasan. Banjir dan longsor yang menerjang Aceh pada November 2025 meninggalkan jejak panjang. Sawah terendam, sungai dangkal, dan ancaman banjir berulang masih membayangi kehidupan warga, terutama mereka yang tinggal di sepanjang aliran sungai.

Kronologi: Dari Reses ke Ruang Dirjen SDA

Perjalanan advokasi HRD bermula dari kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Utara pada 3 November dan Kabupaten Pidie Jaya pada 4 November 2026. Dalam pertemuan dengan masyarakat, keluhan yang muncul hampir serupa: banjir, pendangkalan sungai, minimnya perlindungan tebing, dan kebutuhan irigasi yang belum terpenuhi.

Dari temuan itu, HRD menyusun langkah lanjutan. Pada 12 November 2026, ia mendatangi kantor Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU. Di hadapan jajaran pejabat, ia menyampaikan sejumlah usulan konkret yang berasal langsung dari warga.

"Semua aspirasi ini kami bawa langsung ke Kementerian PU karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Ada petani yang membutuhkan kepastian air untuk sawahnya, ada warga yang membutuhkan perlindungan dari ancaman banjir, dan ada infrastruktur yang harus diperkuat. Kita tidak ingin persoalan ini terus berulang tanpa penanganan yang jelas," ujar HRD dalam keterangan yang dikutip dari Waspada.id.

Pertemuan itu menjadi jembatan antara keluhan di tingkat desa dan kebijakan di tingkat pusat. HRD tidak ingin aspirasi warga berhenti sebagai catatan reses. Baginya, setiap usulan harus berujung pada solusi nyata.

Irigasi Pirak Timu dan Tanggul Krueng Sawang

Di Aceh Utara, kebutuhan mendesak yang diangkat adalah pembangunan Irigasi Pirak Timu. Infrastruktur ini diproyeksikan mampu mengairi sekitar 1.700 hektare areal persawahan yang selama ini bergantung pada ketersediaan air. Bagi petani, irigasi bukan sekadar saluran air, melainkan jaminan keberlanjutan musim tanam dan penopang ketahanan pangan daerah.

HRD mendorong pemerintah mengalokasikan anggaran penyusunan dokumen AMDAL dan Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) pada Tahun Anggaran 2027. Dokumen itu menjadi langkah awal menuju realisasi pembangunan. Tanpa kesiapan dokumen, proyek besar seperti irigasi berisiko tertunda.

Perhatian serupa diarahkan ke Sungai Krueng Sawang. Sungai yang menjadi bagian penting kehidupan masyarakat itu membutuhkan pembangunan tanggul atau tebing sungai sepanjang sekitar 1,5 kilometer ke arah hulu Bendung D.I. Jamuan. Selain melindungi kawasan sekitar dari abrasi dan luapan air, pembangunan itu diharapkan memperkuat infrastruktur pengendalian banjir.

HRD juga memperjuangkan pembangunan ground sill untuk memperkuat fungsi Bendung D.I. Jamuan yang sedang dibangun. Kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp40 miliar, dan dokumen perencanaan telah tersedia. Proyek ini dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan fungsi bendung sekaligus mendukung sistem pengairan pertanian.

Sedimentasi dan Normalisasi Sungai Krueng Pirak-Meureudu

Ancaman tidak selalu datang dalam bentuk air yang meluap. Di Aceh Utara, Sungai Krueng Pirak membutuhkan normalisasi agar kapasitas aliran air kembali optimal. Sementara di Pidie Jaya, kondisi serupa terjadi pada Sungai Krueng Meureudu. Endapan sedimen yang terus menumpuk membuat risiko banjir semakin tinggi ketika musim penghujan tiba.

Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar sungai, persoalan itu bukan sekadar data teknis dalam dokumen perencanaan. Ia adalah ancaman nyata terhadap rumah, lahan pertanian, dan sumber mata pencaharian. Pendangkalan sungai mengurangi daya tampung air, sehingga luapan lebih mudah terjadi saat hujan deras.

Normalisasi sungai menjadi salah satu usulan yang dibawa HRD ke Kementerian PU. Proses ini mencakup pengerukan sedimen, perbaikan alur, dan penguatan tebing. Tanpa penanganan, sedimentasi akan terus berulang dan memperbesar risiko bencana di masa depan.

Respons Kementerian PU dan Mekanisme Penganggaran

Dalam pertemuan tersebut, jajaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU menerima dan mencermati berbagai usulan. Beragam aspek teknis, kesiapan dokumen perencanaan, hingga tahapan penganggaran menjadi bagian dari pembahasan agar usulan dapat diproses melalui mekanisme pemerintah.

Sebagai anggota Komisi V sekaligus anggota Badan Anggaran DPR RI, HRD menegaskan komitmennya mengawal setiap usulan hingga mendapat tindak lanjut konkret. Posisinya di dua komisi itu memberi ruang untuk mendorong alokasi anggaran sekaligus mengawasi pelaksanaan proyek.

Proses di Kementerian PU tidak berhenti pada pertemuan. Usulan akan melalui kajian teknis, verifikasi dokumen, dan pembahasan anggaran. Tahapan ini menentukan apakah proyek masuk dalam prioritas nasional atau daerah. Karena itu, dukungan politik dan kesiapan dokumen menjadi kunci.

Dampak bagi Petani dan Warga Bantaran Sungai

Bagi para petani di Aceh Utara, Irigasi Pirak Timu berarti kepastian air untuk 1.700 hektare sawah. Musim tanam yang selama ini bergantung pada cuaca dapat lebih terjamin. Hasil panen pun berpeluang meningkat seiring ketersediaan air yang stabil.

Warga di sekitar Krueng Sawang dan Krueng Meureudu mengharapkan perlindungan dari banjir. Tanggul dan normalisasi sungai menjadi benteng agar rumah dan lahan tidak lagi terendam saat musim hujan. Rasa aman itu berdampak pada aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial.

HRD menegaskan pembangunan sejati bukan hanya soal beton dan infrastruktur. "Pembangunan sejati bukan hanya membangun beton dan infrastruktur, tetapi menghadirkan rasa aman bagi masyarakat. Ketika sungai kembali terjaga, sawah kembali terairi, dan warga terbebas dari bayang-bayang banjir, di situlah pembangunan menemukan maknanya yang sesungguhnya," ujarnya.

Analisis Redaksi

Langkah HRD membawa aspirasi warga langsung ke Kementerian PU menunjukkan pola advokasi yang jarang dilakukan anggota dewan. Ia tidak berhenti pada serapan aspirasi di daerah, tetapi menindaklanjutinya ke pintu pengambil kebijakan. Namun, pertemuan di Jakarta baru langkah awal. Tanpa dokumen lingkungan dan pembebasan lahan yang siap, proyek irigasi dan tanggul bisa tertahan bertahun-tahun.

Persoalan utama Aceh pascabencana bukan sekadar membangun kembali yang rusak, melainkan memperkuat sistem perlindungan agar bencana tidak berulang. Normalisasi sungai dan ground sill adalah bagian dari upaya itu. Jika hanya tanggul yang dibangun tanpa perbaikan hulu, risiko banjir tetap ada. Pendekatan harus menyeluruh, dari hulu ke hilir.

Yang paling menentukan adalah transparansi anggaran dan kecepatan eksekusi. Warga sudah terlalu lama menunggu. Janji politik mudah diucapkan, tetapi irigasi yang mengalir dan sungai yang terjaga adalah bukti nyata. Kementerian PU dan DPR perlu memastikan usulan ini masuk dalam prioritas anggaran 2027, bukan sekadar menjadi catatan rapat.

Sumber: pu.go.id